Beranda blog Halaman 163

Setahun Kepemimpinan Iqbal–Dinda, Menguatkan Udara, Laut, dan Jalan Daerah

Satu tahun pertama kepemimpinan Gubernur H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal–Dinda), menjadi periode penting konsolidasi konektivitas wilayah. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTB, pemerintah daerah mempercepat pembukaan akses transportasi udara, laut, dan darat sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan layanan publik.

HASILNYA mulai terasa nyata sepanjang 2025. Mobilitas masyarakat meningkat, jalur-jalur strategis kembali hidup, dan NTB kian terkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan nasional maupun internasional.

Langit NTB Kembali Ramai

Sektor penerbangan menjadi salah satu indikator paling jelas dari kebangkitan konektivitas NTB. Sepanjang 2025, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) melayani 2.497.163 penumpang, meningkat sekitar 5 persen dibandingkan 2024 yang tercatat 2.377.410 penumpang.

Rata-rata, bandara kebanggaan masyarakat NTB ini melayani lebih dari 208 ribu penumpang per bulan atau hampir 7 ribu orang per hari. Tak hanya jumlah penumpang, pergerakan pesawat juga tumbuh 5,9 persen, dari 24.879 penerbangan pada 2024 menjadi 26.337 penerbangan di tahun 2025. Angka ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan maskapai sekaligus gairah perjalanan masyarakat dan wisatawan menuju NTB.

Momentum ini diperkuat dengan pembukaan tujuh rute penerbangan baru sepanjang 2025, yakni Banjarmasin, Palangkaraya, Labuan Bajo, Malang, Banyuwangi, Waingapu, dan Tambolaka. Jumlah tersebut melampaui capaian 2024 yang hanya membuka empat rute baru. Kehadiran maskapai TransNusa dengan rute Lombok–Denpasar–Lombok turut memperluas pilihan perjalanan, terutama bagi pelaku pariwisata dan bisnis.

Bagi pemerintahan Iqbal–Dinda, penguatan konektivitas udara bukan sekrdar soal angka statistik. Ini adalah pintu masuk investasi, pariwisata, dan pertumbuhan UMKM lokal yang bergantung pada kelancaran mobilitas manusia dan barang.

Jalur Laut Bangkit, Wisata Bergerak

Dari langit, perhatian pemerintah juga diarahkan ke laut sebagai urat nadi transportasi antar pulau di NTB.

Kabar baik datang dari Pelabuhan Lembar. Sepanjang 2025, jumlah penumpang luar negeri meningkat hingga 28 persen dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan ini menandai mulai pulihnya arus wisatawan mancanegara melalui jalur laut, sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai gerbang maritim kawasan timur Indonesia.

Sementara itu, rute strategis Sape–Labuan Bajo mencatat pertumbuhan signifikan. Total penumpang sepanjang 2025 mencapai 32.633 orang, naik 22,4 persen dibandingkan 2024 yang hanya 26.676 penumpang. Jalur ini menjadi simpul penting integrasi pariwisata antara Pulau Sumbawa dan destinasi super prioritas Labuan Bajo.

Peningkatan ini tak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir, pelaku transportasi lokal, hingga UMKM di sekitar pelabuhan.

Jalan Terang, Akses Makin Aman

Di darat, Pemerintah Provinsi NTB memperkuat aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan melalui pemasangan 447 unit Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan provinsi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Program ini menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan jalan yang lebih aman, terutama pada malam hari, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di kawasan-kawasan strategis. Bagi wilayah yang selama ini minim penerangan, kehadiran PJU menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam pelayanan publik.

Transportasi dengan Sentuhan Kemanusiaan

Tak hanya membangun infrastruktur, tahun pertama Iqbal–Dinda juga diwarnai terobosan layanan berbasis empati sosial. Salah satunya melalui Program Penyeberangan Ambulans Gratis di lintasan Kayangan–Pototano.

Pada Desember 2025, program ini melayani 63 unit ambulans, dan meningkat menjadi 96 unit pada Januari 2026. Angka ini mencerminkan kebutuhan riil masyarakat lintas pulau terhadap akses layanan kesehatan yang cepat dan terjangkau.

Bagi pasien rujukan dan keluarga mereka, program ini bukan sekedar fasilitas transportasi, melainkan harapan hidup yang dipercepat oleh kebijakan publik yang berpihak.

Fondasi Menuju NTB yang Terkoneksi

Berbagai capaian di sektor perhubungan sepanjang 2025 menegaskan arah kebijakan Iqbal–Dinda: membangun NTB dari konektivitas. Dari udara, laut, hingga darat, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap wilayah terhubung, setiap potensi terbuka, dan setiap warga mendapat akses yang lebih adil.

Transportasi tidak lagi dipandang sebagai sektor teknis semata, melainkan sebagai pengungkit utama pembangunan daerah. Ketika bandara ramai, pelabuhan hidup, dan jalan terang, maka ekonomi bergerak, pariwisata tumbuh, dan kualitas hidup masyarakat ikut meningkat.

Setahun memang waktu yang singkat. Namun langkah-langkah awal ini telah menanam fondasi penting bagi NTB yang lebih terhubung, lebih inklusif, dan lebih kompetitif di tingkat nasional maupun regional.

Di bawah kepemimpinan Iqbal–Dinda, perhubungan bukan hanya soal berpindah tempat—tetapi tentang membuka masa depan. (r)

Perkuat Vaksinasi, Pemkab Dompu Targetkan Bebas PMK 2026

0

Dompu (globalfmlombok.com) – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan berkuku genap seperti sapi memiliki dampak ekonomi yang besar akibat penurunan produktivitas susu dan daging. Untuk mencegah penyebaran penyakit sekaligus menghindari kerugian petani ternak, pemerintah menggencarkan gerakan vaksinasi dan pengobatan massal di Kabupaten Dompu.

Gerakan vaksinasi yang berlangsung Januari hingga Juni 2026 itu menempatkan Dompu sebagai salah satu daerah prioritas. Pada tahap pertama, daerah ini memperoleh alokasi 9.000 dosis vaksin dan 3.125 dosis pada tahap kedua.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ilham, SP., mengatakan, vaksinasi dan pengobatan massal telah dilaksanakan di sejumlah titik. “Untuk mendukung gerakan ini, kemarin bersama Bupati dan BPTUHTP Denpasar, BB VET Denpasar serta Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB melakukan vaksinasi dan pengobatan massal di daerah pelepasan Doroncanga,” ujarnya, Rabu (18/2).

Selain di Doroncanga, vaksinasi juga dilakukan secara serentak di wilayah Pekat, Kilo, dan Dompu. Pada Selasa (17/2) saja, sebanyak 693 ekor sapi telah divaksin.

Ilham menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi sudah dimulai sejak Januari lalu. Hingga pertengahan Februari, tercatat 8.227 ekor sapi telah menerima vaksin atau 87,75 persen dari total 9.375 dosis vaksin tahap pertama yang diterima.

Menurutnya, sesuai komitmen Bupati, Kabupaten Dompu ditargetkan bebas dari PMK. Selain vaksinasi, pihaknya juga menggencarkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada peternak terkait gejala serta penanganan PMK.

“KIE terhadap petani tetap kami lakukan oleh petugas di masing-masing UPTD setiap kecamatan,” katanya.

Sepanjang 2026, kasus PMK belum ditemukan di Dompu. Pemberian vaksin diharapkan mampu memperkuat kekebalan ternak sehingga risiko penularan dapat ditekan.

“Kita berharap kondisi ini bisa terus terjaga, sehingga Kabupaten Dompu benar-benar zero PMK,” harapnya. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Perkuat Vaksinasi, Pemkab Dompu Targetkan Bebas PMK”

Tiga SPPG di Sumbawa Ditutup Sementara

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa mengaku ada tiga unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditutup sementara pemerintah. SPPG yang ditutup sementara itu tersebar di tiga kecamatan.

“Tiga unit SPPG yang ditutup sementara tersebut berada di Kecamatan Tarano, Empang, dan Lunyuk. Khusus untuk SPPG Lunyuk kami masih menunggu hasil uji dari BBPOM,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, H. Sarif Hidayat kepada Suara NTB, Kamis (19/2/2026).

Sarif melanjutkan, dua SPPG yang berada di kecamatan Tarano dan Empang ditutup sementara lantaran ada masalah di internal. Sementara SPPG Lunyuk ditutup karena ditemukan adanya dugaan keracunan terhadap sejumlah siswa yang terjadi beberapa minggu lalu.

“Kalau untuk Empang dan Tarano lebih ke masalah internal sehingga ditutup sementara. Sementara khusus untuk SPPG Lunyuk kami masih menunggu hasil uji BBPOM,” ucapnya.

Ia pun meyakinkan, khusus untuk SPPG Lunyuk pihaknya sudah mengambil sampel makanan yang diduga menjadi pemicu keracunan. Sampel tersebut pun sudah dikirim ke BBPOM untuk dilakukan uji laboratorium lebih lanjut untuk memastikan penyebab terjadinya keracunan.

“Sampelnya masih diuji di BBPOM, kami masih menunggu hasilnya. Apakah dugaan keracunan disebabkan oleh makanan MBG atau dari makanan lain yang ada di sekolah,” ujarnya.

Seraya menambahkan, tiga unit SPPG yang berstatus tutup sementara tersebut tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Bahkan ada sanksi yang dikenakan nantinya ketika mereka memaksa diri untuk tetap melakukan aktivitas usaha.

“Masih kita hentikan untuk sementara hingga waktu yang tidak ditentukan. Kami pun meminta kepada pengelola SPPG untuk tetap memperhatikan kebersihan makanan yang akan diberikan kepada para siswa/siswi,” tukasnya. (ils)

Kejati NTB Terima SPDP AKBP Didik dan Terduga Bandar Narkoba

Mataram (globalfmlombok.com)Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama AKBP Didik Putra Kuncoro dan seorang terduga bandar narkoba berinisial KE. SPDP tersebut merupakan bagian dari pengembangan kasus narkoba yang menyeret mantan Kepala Satresnarkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi.

Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati NTB, Irwan Setiawan Wahyuhafi, saat dikonfirmasi Jumat (20/2/2026) membenarkan masuknya SPDP atas nama kedua tersangka tersebut.

“Ya, sudah masuk kemarin hari Kamis (19/2/2026),” ujarnya.

Irwan belum merinci apakah SPDP atas nama AKBP Didik dan KE diterima dalam satu berkas atau terpisah. Namun, pihaknya memastikan jaksa akan menindaklanjuti proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kapolda NTB, Edy Murbowo, menjelaskan AKBP Didik ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima aliran dana hasil kejahatan narkotika.

Menurutnya, AKBP Didik diduga menerima uang sebesar Rp2,8 miliar. Dana tersebut diduga berasal dari setoran bandar narkoba melalui AKP Malaungi.

“Di dalam pemeriksaan pun ada perintah, menerima (uang),” jelasnya.

Adapun KE yang diduga sebagai bandar, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini belum berhasil diamankan. “Belum ditangkap, masih dalam proses pengejaran,” katanya.

Kapolda menambahkan, dalam upaya penangkapan KE, pihaknya berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Hal itu karena keberadaan tersangka disebut berpindah-pindah.

“Karena keberadaan dia kan selalu bergerak. Kita juga terbatas langkah kita,” tegasnya.

Meski demikian, pihak kepolisian memastikan akan terus menindaklanjuti setiap informasi terkait keberadaan KE guna mempercepat proses penangkapan terhadap pria yang diduga menyuplai narkoba kepada mantan anggota Polri tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kejati NTB Terima SPDP AKBP Didik dan Terduga Bandar Narkoba 

Respons Desakan Abdul Hadi, Kemenhub Siap Resmikan Terminal Mandalika Awal Maret 2026

 Jakarta (globalfmlombok.com)–

Harapan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memiliki fasilitas transportasi yang representatif di Pulau Lombok segera terwujud. Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI yang berlangsung di Senayan, Rabu (18/1/2026), Anggota Fraksi PKS Abdul Hadi mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera mengoperasikan Terminal Mandalika yang pembangunannya telah rampung 100 persen.

Merespons desakan tersebut, pihak Kementerian Perhubungan memberikan kabar baik bahwa Terminal tipe A yang berlokasi di Mataram ini dijadwalkan akan diresmikan secara fungsional pada awal Maret 2026. Keputusan ini diambil guna memastikan terminal tersebut sudah bisa melayani pemudik pada musim Lebaran tahun ini.

Dalam penyampaiannya, Abdul Hadi menyatakan keprihatinannya melihat kemegahan bangunan Terminal Mandalika yang masih terkunci rapat, sementara aktivitas bus di luarnya tampak semrawut. “Terminal ini pembangunannya tahap satu dan dua sudah selesai. Sayang kalau bangunan megah di dalam tapi di luar masih semrawut. Saya minta Pak Menteri atau jajaran Dirjen, segerakan pengoperasiannya agar masyarakat tahu ini sudah bisa digunakan untuk mudik besok,” ujar Politisi PKS asal Lombok ini.

Selain mendesak percepatan operasional, Abdul Hadi juga memberikan catatan khusus terkait fasilitas penunjang di dalam terminal. Ia menyoroti pentingnya keberadaan tempat ibadah yang layak bagi para penumpang dan awak bus. Secara spesifik, ia meminta agar pembangunan atau kelengkapan fasilitas masjid di area terminal segera dituntaskan sebelum peresmian dilakukan.

“Fasilitas penunjang seperti masjid di dalam terminal ini sangat vital, terutama bagi penumpang yang menempuh perjalanan jauh. Saya minta kekurangan-kekurangan fasilitas ibadah ini segera dilengkapi agar saat diresmikan nanti, terminal ini benar-benar siap memberikan kenyamanan lahir dan batin bagi masyarakat,” tambah Abdul Hadi.

Pihak Kementerian Perhubungan menyambut positif masukan tersebut dan berkomitmen untuk melakukan pengecekan akhir terhadap seluruh fasilitas pendukung, termasuk area masjid dan kebersihan lingkungan terminal. Dengan target peresmian awal Maret, diharapkan Terminal Mandalika dapat menjadi titik pusat pergerakan orang yang tertib, aman, dan nyaman, sekaligus mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di titik-titik transportasi tidak resmi di Pulau Lombok.

Penuntasan Terminal Mandalika ini dipandang strategis tidak hanya untuk arus mudik, tetapi juga untuk menunjang konektivitas pariwisata di NTB yang terus berkembang pesat pasca berbagai gelaran internasional.

Bulog NTB Tancap Gas Kejar Target Serapan Gabah Petani, Sudah Terealisasi 11,4 Ribu Ton  

Mataram (globalfmlombok.com)-

Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) tancap gas mengejar target serapan gabah beras guna memperkuat cadangan pangan daerah. Bulog melaporkan progres signifikan menjelang musim panen raya.

​Pemimpin Wilayah (Pimwil) Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, mengungkapkan bahwa dari target serapan gabah tahun ini sebesar 240.000 ton setara beras, pihaknya telah berhasil merealisasikan sebanyak 11.431 ton hingga pertengahan Februari hari ini.

​”Saat ini persentasenya memang masih di angka 4 persen untuk setara beras karena baru memulai. Namun, kami optimis pada puncak panen raya di bulan Maret dan April mendatang, target 240.000 ton tersebut dapat tercapai,” ujar Regar.

Guna memastikan hasil panen petani terserap maksimal, Bulog NTB menerapkan kebijakan operasional tanpa hari libur. Regar menegaskan bahwa petugas di lapangan terus bekerja selama tujuh hari dalam seminggu untuk melakukan penyerapan gabah beras.

​”Sabtu dan Minggu kami tetap lakukan penyerapan. Harapan kami, pada semester pertama tahun ini, minimal 50 persen dari total target tahunan sudah bisa tercapai,” imbuhnya.

Selain fokus pada serapan hulu, Bulog juga memastikan kesiapan di sisi hilir untuk melayani kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadan. Bulog menyatakan kesiapannya untuk terus menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sesuai dengan ketentuan pemerintah.

​”Kami sampaikan kepada saudara-saudara kita yang akan menjalankan ibadah puasa, Bulog siap menjaga ketersediaan beras SPHP di masyarakat,” tutupnya.

​Langkah masif ini melengkapi jaminan stok beras NTB yang sebelumnya dinyatakan aman hingga satu tahun ke depan dengan total cadangan mencapai 154.000 ton. Dengan kombinasi stok yang melimpah dan serapan gabah petani yang terus digenjot, stabilitas pangan di NTB diharapkan tetap terjaga meski di tengah tingginya permintaan menjelang hari besar keagamaan.(ris/r)

Ada 85 Titik Penukaran Uang di NTB, Siapkan Rp3,3 Triliun Jelang Lebaran

Mataram (globalfmlombok.com) —

Bank Indonesia bersama perbankan membuka 85 titik layanan penukaran uang di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memastikan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H terpenuhi secara merata.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Hario Kartiko Pamungkas mengatakan, sinergi tersebut dilakukan guna menjamin keterjangkauan layanan hingga ke pelosok daerah.

“Layanan penukaran uang akan tersedia di 85 titik jaringan kantor bank pada 27 Februari 2026 dan 12 Maret 2026. Ini bagian dari komitmen kami agar masyarakat dapat memperoleh uang layak edar dengan mudah dan tertib,” ujar Hario.

Selain membuka layanan di kantor perbankan, BI juga menyiapkan layanan kas keliling yang menjangkau wilayah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil), terutama daerah yang jauh dari akses perbankan. Layanan penukaran terpadu turut dipusatkan di halaman parkir Islamic Center NTB pada 9–12 Maret 2026.

Menurut Hario, untuk menjaga pemerataan dan kewajaran distribusi, BI telah menyiapkan paket pecahan dengan jumlah yang diatur agar dapat diakses masyarakat secara adil. Masyarakat yang ingin melakukan penukaran diwajibkan mendaftar secara daring melalui laman pintar.bi.go.id.

Pendaftaran dibagi dalam dua termin, yakni 14–27 Februari 2026 untuk periode pertama dan 2–12 Maret 2026 untuk periode kedua. Skema ini diterapkan guna menghindari antrean panjang serta memastikan layanan berlangsung tertib dan aman.

Di sisi lain, kebutuhan uang rupiah di Provinsi NTB pada Ramadan dan Idulfitri tahun ini diproyeksikan mencapai Rp3,07 triliun, meningkat 27,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp3,3 triliun.

Hario menegaskan, peningkatan kebutuhan uang sejalan dengan naiknya aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan hari raya, pencairan bantuan sosial, serta meningkatnya mobilitas selama musim libur panjang.

Melalui kolaborasi dengan perbankan dan perluasan titik layanan, BI berharap distribusi uang rupiah selama periode Ramadan dan Idulfitri dapat berjalan lancar serta mendukung stabilitas sistem pembayaran di NTB.(ris/r)

BI NTB Luncurkan SERAMBI 1447 H, Permudah Layanan Penukaran Uang Selama Ramadan

Mataram (globalfmlombok.com)-

Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menggelar Kick Off Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 1447 H, Rabu (19/2/2026). Program ini menjadi langkah strategis memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah cukup, pecahan sesuai, dan layak edar selama momentum Ramadan dan Idulfitri.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Layanan Penukaran dan Pemenuhan Kebutuhan Uang Rupiah Ramadan–Idulfitri 1447 H Tahun 2026. Acara dipimpin Penjabat Harian Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu M. Faozal, serta dihadiri Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB Hario Kartiko Pamungkas, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan pimpinan perbankan se-NTB.

Mengusung tema “Rupiah Memberi Makna di Bulan Penuh Berkah”, SERAMBI menitikberatkan pada tiga aspek utama. Pertama, menjaga ketersediaan rupiah yang cukup dan berkualitas, termasuk distribusi hingga seluruh wilayah NTB. Kedua, memperluas jangkauan layanan penukaran hingga wilayah 3T (terdepan, terluar, terpencil) dan daerah dengan akses perbankan terbatas melalui kolaborasi dengan perbankan. Ketiga, penguatan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keaslian, perawatan, dan penggunaan uang secara bijak.

Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB Hario Kartiko Pamungkas mengatakan, secara nasional kebutuhan uang pada Ramadan dan Idulfitri 2026 diproyeksikan mencapai Rp185,6 triliun, naik 15,1 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp161 triliun.

“Untuk Provinsi NTB, kebutuhan uang diproyeksikan sebesar Rp3,07 triliun atau meningkat 27,48 persen dibandingkan tahun lalu. Kami telah menyiapkan Rp3,3 triliun untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujar Hario.

Ia menjelaskan, peningkatan kebutuhan uang didorong oleh pembayaran gaji dan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai swasta; pencairan bantuan sosial; serta meningkatnya aktivitas ekonomi akibat mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan selama libur panjang.

Sementara itu, Lalu M. Faozal mengapresiasi kolaborasi BI dengan perbankan di 10 kabupaten/kota se-NTB. Menurutnya, komitmen bersama tersebut menjadi jaminan layanan penukaran uang tahun ini berjalan lebih tertib, aman, dan merata.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan resmi serta menghindari penukaran di tempat ilegal yang berisiko menerima uang palsu atau jumlah tidak sesuai.(ris/r)

 

Satgas Saber Pangan NTB Ungkap Dugaan Kasus Penjualan Barang Tidak Sesuai Label

Mataram (globalfmlombok.com) – Satuan Tugas (Satgas) Saber Keamanan, Mutu, dan Harga Pangan Provinsi NTB Tahun 2026 menunjukkan komitmennya dalam menindak tegas pelanggaran di sektor pangan.

Terbaru, Satgas Saber berhasil mengungkap praktik penjualan beras yang tidak sesuai label dan mutu, serta mengamankan seorang terduga pelaku berinisial INS (29), warga Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (19/02/2026).

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai peredaran beras dengan kualitas dan kemasan yang tidak sesuai.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti Satgas Saber dengan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya praktik curang tersebut terbongkar.

Direktur Reskrimsus Polda NTB, FX Endriadi, S.I.K., menjelaskan bahwa terduga diduga melakukan manipulasi beras bersubsidi.

“Modus operandi terduga yakni membeli beras SPHP produksi Perum Bulog, kemudian memindahkan isinya ke dalam karung putih polos ukuran 50 kilogram dan menjualnya sebagai beras medium di kios-kios pasar serta langsung ke konsumen di wilayah Lombok Barat dan Lombok Tengah,” jelasnya, Kamis (19/02/2026).

Dalam pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 140 karung beras ukuran 50 kilogram, 1.400 lembar bekas kemasan beras SPHP Bulog ukuran 5 kilogram, satu unit mesin jahit beserta gulungan benang, 98 lembar karung putih polos, satu unit timbangan, serta 1.650 kemasan beras SPHP ukuran 5 kilogram.

Atas perbuatannya, terduga INS dijerat Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 159 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara serta denda hingga Rp10 miliar.

Polda NTB menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran di sektor pangan, demi melindungi masyarakat dari praktik curang yang merugikan konsumen serta menjaga stabilitas keamanan dan mutu pangan di wilayah NTB.

Polda NTB berharap kepada masyarakat NTB khusunya agar segera melaporkan jika menemukan pelanggaran pangan mulai dari harga di atas HET, HAP, HPP, Kemasan leber tidak sesuai, menjual produk rusak, kedaluwarsa dan lainnya.

“Kami siagakan personel di Posko Satgas Saber Pangan 2026 di Direktorat Reskrimsus Polda NTB. Kami siap menerima dan menindaklanjuti setiap aduan terkait Pangan yang disampaikan masyarakat, “tutupnya. (r)

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (29)

Mataram (globalfmlombok.com)-

Program sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi NTB tahun anggaran 2026 antara lain program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyuluhan pertanian, program usaha perizinan pertanian dan lain sebagainya.