Mataram (globalfmlombok.com)-
Program sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi NTB tahun anggaran 2026 antara lain program pengelolaan perikanan tangkap, program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi, program pengelolaan perikanan budidaya dan lain sebagainya.
Bima (globalfmlombok.com) – Cuaca eksterm yang terjadi pada, Sabtu-Minggu (21-22/2) di Kabupaten Bima dan Sumbawa,mengakibatkan ratusan rumah milik warga teredam banjir. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
Di Kabupaten Bima banjir akibat cuaca ekstrem meluas setelah hujan sedang hingga lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang terjadi sejak hari Sabtu malam hingga Minggu dini hari (21-22/2).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, mencatat sejumlah 241 rumah warga terdampak di Kecamatan Tambora dan Kecamatan Sanggar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda mengatakan, banjir dipicu meningkatnya debit air dari kawasan pegunungan yang tidak mampu ditampung sungai dan drainase di sejumlah desa terdampak.
“Curah hujan cukup tinggi disertai angin kencang. Debit air dari gunung meningkat dan drainase tidak mampu menampung aliran air sehingga meluap ke permukiman warga,” ujarnya, Minggu (22/2).
Data BPBD menunjukkan dampak terbesar terjadi di Kecamatan Tambora, khususnya Desa Labuan Kananga. Banjir setinggi 10-70 sentimeter merendam 140 unit rumah atau 140 kepala keluarga dengan total 526 jiwa terdampak di tiga dusun. Yakni, Dusun Sarae, Mada Oi, dan Na’e. Selain meredam permukiman warga, dua sekolah dasar, satu masjid, kantor desa, dan pasar desa ikut tergenang.
Genangan lumpur juga menutup akses jalan provinsi di desa tersebut dan menyebabkan kemacetan kendaraan. BPBD masih melakukan pendataan terhadap kerusakan lahan pertanian serta infrastruktur umum lainnya.
“Di Desa Kawinda Na’e, banjir setinggi 10-60 sentimeter merendam 20 rumah atau 65 jiwa di Dusun Soro Bura. Arus air juga mengikis bahu jalan sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Pada lokasi yang sama, pohon tumbang di ruas jalan lintas Tambora-Kore menghambat arus lalu lintas karena proses pembersihan masih berlangsung,” jelasnya.
Banjir turut terjadi di Desa Rasabou dengan ketinggian air 10-30 sentimeter yang merendam 44 rumah atau 135 jiwa di tiga RT. Sementara, di Desa Oi Panihi, luapan air merusak satu ruas jalan provinsi dan dinilai rawan bagi pengguna jalan yang melintas.
Sebelumnya, banjir lebih dulu merendam wilayah Kecamatan Sanggar pada Sabtu sore. Di Desa Kore, sebanyak 25 rumah atau 81 jiwa terdampak akibat genangan air setinggi 20-50 sentimeter. Banjir merusak tembok penahan air sepanjang tiga meter dan aspal jalan menuju Dermaga Kore sepanjang 10 meter.
Ia mengatakan,genangan lumpur sepanjang puluhan meter di jalan lintas Tambora juga sempat menghambat arus kendaraan. Kondisi serupa terjadi di Desa Sandue dengan 12 kepala keluarga atau 38 jiwa terdampak banjir pada dua RT di Dusun Lagaga.
Nurul Huda menjelaskan kapasitas drainase yang terbatas serta penyumbatan sampah memperparah luapan air ke permukiman warga.“Drainase tidak mampu menampung debit air dan terdapat sampah yang tersangkut sehingga mempercepat genangan,” katanya.
Pihaknya memastikan banjir di seluruh lokasi terdampak telah berangsur surut pada Minggu siang. Warga melakukan pembersihan lumpur dan sampah secara mandiri, sementara tim BPBD bersama aparat kecamatan, TNI-Polri, dan pemerintah desa melakukan kaji cepat serta pendataan dampak bencana.
Ia juga berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait, untuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk perbaikan infrastruktur dan penyaluran bantuan tanggap darurat serta logistik.
“Kami mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir bandang, angin kencang, maupun tanah longsor,” ujar Nurul Huda.
Sementara itu, di Kabupaten Sumbawa banjir merendam rumah warga di Desa Muer dan Brang kolong, Kecamatan Plampang, Sabtu (21/2). Banjir yang terjadi jelang berbuka puasa tersebut mengakibatkan puluhan rumah warga terendam setinggi lutut orang dewasa. “Banjir terjadi akibat hujan deras yang terjadi siang hari hingga sore yang mengakibatkan air sungai meluap. Saat ini, kondisi rumah masyarakat masih dalam kondisi terendam,” kata Kepala Pelaksana BPBD melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, Dr. Rusdianto.
Banjir yang terjadi diakibatkan luapnya air sungai yang marendam puluhan unit rumah. Selain itu beberapa alat elektronik masyarakat juga rusak akibat terendam banjir.
“Ada 12 Kepala keluarga yang terdampak banjir di Desa Muer dan 40 jiwa atau sekitar 253 jiwa di desa Brang kolong. Saat ini tim TRC juga sudah turun ke lokasi untuk pendistribusian logistik,” ucapnya.
Anto turut merincikan, di Desa Brang Kolong wilayah terdampak banjir berada di RT 001/RW 001 ada sekitar 44 KK atau 100 jiwa, RT 002/ RW 001 sekitar 24 KK atau 77 jiwa. RT 001 RW 002 sekitar 22 KK atau sekitar 56 jiwa dan RT 003/ RW 002 sebanyak 8 KK atau sekitar 20 jiwa.
“Logistik sudah mulai kita distribusikan kepada masyarakat yang terdampak terutama makanan dan selimut. Kami juga masih terus memantau kondisi terkini di lapangan,” ujarnya.
Ia meyakinkan, selain distribusi logistik pihaknya melakukan pengecekan serta menginventalisir total kerusakan akibat bencana tersebut. Data sementara total kerugian ditaksir mencapai angka puluhan juta, karena banyak barang elektronik masyarakat yang rusak.
“Kondisi saat ini hampir 80 persen rumah warga terendam dengan ketinggian paha orang dewasa di beberapa titik,” ucapnya.
Dikatakannya, bencana banjir di dua desa tersebut hampir kerap terjadi setap musim penghujan karena posisinya sangat rendah dan berada di pinggir sungai. Selain itu, terjadi penyempitan aliran sungai karena pembangunan di lokasi tersebut juga menjadi faktor lain.
“Tiidak ada korban jiwa saat banjir tersebut terjadi, penanganan awal juga akan segera kami lakukan terutama distribusi logistik bagi warga terdampak,” tukasnya. (hir/ils)
Giri Menang (globalfmlombok.com) – Jembatan penghubung antara Desa Sekotong Timur dengan Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, putus total pada Minggu (22/2/2026) sekitar pukul 08.00 Wita. Putusnya jembatan dipicu tingginya intensitas hujan yang menyebabkan air sungai meluap dan menghantam fondasi hingga bangunan roboh. Akibatnya, akses transportasi warga lumpuh total.
Pantauan di lokasi, bentangan jembatan sepanjang sekitar 12 meter dengan ketinggian hampir 5 meter itu ambruk seluruhnya. Fondasi terlihat menganga setelah terkikis arus sungai. Sejumlah warga yang hendak melintas terpaksa memutar balik karena jembatan tidak bisa dilalui.
Mengetahui kejadian tersebut, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini bersama jajaran langsung turun ke lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan. Penanganan darurat direncanakan mulai Senin (23/2/2026) agar akses tersebut bisa kembali dilewati sementara.
Kepala Desa Sekotong Timur, H. Marwan Hakim, mengatakan jembatan ambruk akibat derasnya arus sungai setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut.
“Dampaknya warga tidak bisa beraktivitas seperti ke pasar, berjualan, dan ke sawah. Terlebih hari Senin anak-anak mulai masuk sekolah. Mereka tidak bisa ke sekolah karena ini satu-satunya jalan,” ujarnya.
Tidak hanya warga Sekotong Timur, masyarakat dari Mareje dan Mareje Timur juga terdampak. Para pedagang yang biasa berjualan di Pasar Mareje tidak dapat melintas. Jika menggunakan jalur alternatif, warga harus memutar cukup jauh dengan medan yang relatif berbahaya, bahkan sebagian harus melalui wilayah Lombok Tengah.
Menurut Marwan, selain derasnya arus sungai, kondisi fondasi jembatan yang tidak dilengkapi struktur penguat mempercepat pengikisan pada bagian bawah bangunan.
Ambruknya jembatan ini langsung mendapat atensi pemerintah daerah. Marwan menyebut, bupati telah menyiapkan solusi penanganan melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Selain itu, perbaikan jalan di jalur tersebut juga telah dianggarkan oleh dinas terkait.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Barat, Lalu Ratnawi, mengatakan pihaknya mendampingi bupati melakukan inspeksi. Ia memastikan penanganan jembatan dan ruas jalan menuju lokasi akan dikerjakan dalam satu paket tahun ini.
“Jembatan ini tahun ini kita perbaiki, sehingga satu paket berbarengan jembatan dengan jalan ini,” katanya.
Pada sisi kiri dan kanan jembatan akan diperkuat dengan bronjong. Pemkab juga diminta berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk penanganan tebing sungai sepanjang kurang lebih 100 meter di kedua sisi.
Sebelum penanganan permanen dilakukan, jembatan akan dibangun secara darurat menggunakan batang pohon pinang agar mobilitas warga bisa kembali berjalan sementara. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jembatan Penghubung Sekotong Timur-Mareje Lembar Putus Total ”
Mataram (globalfmlombok.com) – Polresta Mataram melalui Satuan Samapta mengamankan lima orang remaja karena terlibat perang petasan usai salat Subuh di kawasan Teras Udayana, Kota Mataram.
Kepala Satuan Samapta Polresta Mataram, AKP I Nyoman Agus Sugiarta Wiswa, Minggu (22/2/2026) mengatakan, kelima remaja tersebut kini telah diamankan untuk menjalani pembinaan lebih lanjut.
“Kita terpaksa mengamankan lima remaja yang kedapatan bermain petasan lengkap dengan barang bukti. Kelimanya diserahkan ke unit SPKT Polresta Mataram untuk diberikan pembinaan serta membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya,” jelasnya.
Ia menyebutkan, aksi perang petasan tersebut terjadi setelah pelaksanaan salat Subuh. Aktivitas itu dinilai berpotensi membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan dan masyarakat sekitar yang sedang beraktivitas pagi.
Untuk mengantisipasi kejadian serupa yang kerap muncul selama bulan Ramadan, Satuan Samapta Polresta Mataram rutin menggelar patroli intensif di sejumlah titik rawan.
“Patroli berlangsung mulai waktu sahur hingga pagi hari di kawasan Teras Udayana,” katanya.
Menurutnya, patroli tersebut bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tengah menjalankan ibadah puasa, khususnya menjelang sahur hingga usai melaksanakan salat Subuh.
“Pada waktu-waktu tersebut kerap muncul aktivitas remaja yang berpotensi membahayakan keselamatan, seperti perang petasan,” bebernya.
Sugiarta menegaskan, kegiatan patroli merupakan langkah preventif untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama bulan suci Ramadan.
Ia juga mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anaknya, terutama pada waktu sahur hingga pagi hari, guna mencegah tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
“Dengan patroli rutin dan pengawasan bersama, diharapkan suasana Ramadan di Kota Mataram tetap aman, tertib, dan penuh khidmat,” tandasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Perang Petasan, Lima Remaja Diamankan Polresta Mataram ”
Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kecamatan Ampenan mengungkapkan Kelurahan Bintaro menjadi salah satu lokasi Program Kelurahan Berdaya yang merupakan program strategis Pemerintah Provinsi NTB. Penunjukan tersebut dilakukan karena wilayah pesisir itu tercatat memiliki angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Kota Mataram.
Selain ditetapkan sebagai Kelurahan Berdaya, kawasan yang mayoritas warganya bermukim di pesisir pantai tersebut juga tengah disiapkan program Koperasi Kampung Nelayan di Lingkungan Bintara Jaya. Program ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan.
Camat Ampenan, Muzakkir Walad, mengatakan data kemiskinan ekstrem tertinggi di wilayahnya memang berada di Kelurahan Bintaro. Namun, ia menilai angkanya saat ini mulai menunjukkan tren penurunan.
“Memang kampung nelayan yang sedang dibangun sekarang tujuannya juga untuk menekan angka kemiskinan,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).
Berdasarkan data DTSEN, jumlah kepala keluarga (KK) di Kelurahan Bintaro dari kategori desil 1 sampai 10 tercatat sekitar 3.370 KK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 534 KK masuk kategori desil 1 atau kemiskinan ekstrem. Namun, yang akan mendapatkan pendampingan melalui Program Kelurahan Berdaya dari Pemprov NTB sekitar 345 KK.
Muzakkir menjelaskan, faktor kemiskinan di wilayah tersebut tidak semata-mata disebabkan rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi perilaku konsumtif, tingginya angka putus sekolah, serta lemahnya manajemen keuangan keluarga.
Karena itu, menurutnya, upaya memutus rantai kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan program kesejahteraan. Pendampingan literasi keuangan keluarga dinilai penting sebagai langkah preventif agar masyarakat mampu mengelola pendapatan secara lebih bijak.
Ia menilai sebagian besar warga, terutama nelayan, sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang cukup baik. Dalam sekali melaut, seorang nelayan bisa memperoleh penghasilan hingga Rp1,5 juta. Namun, lemahnya pengelolaan keuangan membuat pendapatan tersebut tidak berkelanjutan.
“Sekali turun memancing atau melaut bisa mendapatkan Rp1,5 juta. Hanya saja, pengelolaan keuangan yang perlu kita benahi agar tidak habis untuk konsumsi sesaat,” jelasnya.
Mayoritas warga Bintaro bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang sangat bergantung pada hasil tangkapan dan kondisi cuaca. Saat cuaca ekstrem melanda, nelayan tidak bisa melaut sehingga tidak memiliki penghasilan.
Sementara itu, Lurah Bintaro, Rudy Herlambang, mengakui angka kemiskinan di wilayahnya memang paling tinggi di Kecamatan Ampenan sehingga menjadi prioritas dalam Program Kelurahan Berdaya.
“Mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa mendongkrak desil masyarakat kita ke kategori yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan data awal yang menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah warga miskin tercatat sekitar 1.600 KK. Setelah pembaruan data menjadi DTSEN, jumlah tersebut berkurang menjadi sekitar 500 KK, sehingga totalnya kini sekitar 1.100 KK.
Pemerintah kelurahan berharap melalui sinergi Program Kelurahan Berdaya dan Koperasi Kampung Nelayan, kondisi sosial ekonomi masyarakat Bintaro semakin membaik dan angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan secara bertahap. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kelurahan Bintaro Masuk Program Kelurahan Berdaya, Sasar Penurunan Kemiskinan Ekstrem ”
Mataram (globalfmlombok.com) – Penyidik Polda NTB segera memasukkan seorang terduga bandar narkoba berinisial KE ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Penetapan DPO tersebut menyusul status KE yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus narkotika.
Kapolda NTB, Edy Murbowo, Minggu (22/2/2026), mengatakan pihaknya akan segera memproses penetapan DPO terhadap KE sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku.
“Iya, akan kita lakukan (penetapan DPO),” ujarnya.
Dalam upaya pencarian, Polda NTB tidak bergerak sendiri. Murbowo menyebut pihaknya berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk melacak keberadaan tersangka yang diduga kerap berpindah-pindah lokasi.
“Karena keberadaan dia kan selalu bergerak. Langkah kita juga terbatas,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan setiap informasi terkait keberadaan KE akan terus ditindaklanjuti. “Pasti kita akan lakukan pengejaran,” tegasnya.
KE ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus narkoba yang menjerat mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi. KE diduga menjadi pemasok sabu seberat 488,496 gram yang ditemukan di rumah dinas milik Malaungi.
Selain itu, KE juga diduga memberikan uang Rp1 miliar kepada Malaungi yang kemudian diteruskan kepada mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, yang kini juga berstatus tersangka.
Dalam perkara yang menjerat Didik, polisi turut menyita koper putih berisi sabu seberat 16,3 gram, ekstasi sebanyak 49 butir dan dua butir sisa pakai (23,5 gram), alprazolam 19 butir, happy five dua butir, serta ketamin seberat 5 gram. Kepemilikan berbagai jenis narkoba tersebut diduga dipasok oleh KE.
Kasus kepemilikan narkoba oleh Didik saat ini ditangani Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Ia disangkakan melanggar Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Sementara itu, Polda NTB menangani dugaan penerimaan aliran dana hasil kejahatan narkotika. Direktorat Narkoba Polda NTB menjerat Didik dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (2) atau Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
Adapun atas kepemilikan sabu seberat 488,496 gram, AKP Malaungi dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Baik Didik maupun Malaungi telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Terduga Bandar Narkoba KE Segera Masuk DPO Polisi ”
Mataram (globalfmlombok.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Hingga saat ini, progres fisik proyek tersebut telah mencapai 10,98 persen dengan alokasi anggaran sebesar Rp11 miliar.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Bintaro, Diana Santiaji Irawan, mengatakan capaian tersebut sempat terkendala proses redesain akibat adanya instruksi perubahan dari Menteri Kelautan dan Perikanan serta Presiden.
“Kemarin kami memang sempat menunggu redesain karena ada instruksi perubahan dari Bapak Menteri dan Bapak Presiden,” ujarnya pekan lalu.
Meski terdapat sejumlah penyesuaian desain, pengerjaan di lapangan tetap berjalan sesuai perencanaan. Saat ini, fokus pekerjaan meliputi pembangunan fondasi, pembesian, serta proses leveling atau perataan dan pengurukan lahan.
Irawan menjelaskan, perubahan signifikan terjadi pada Detail Engineering Design (DED) bangunan, terutama pada bentuk dan material atap. Awalnya, bangunan direncanakan menggunakan atap seng dengan model satu garis air. Namun, sesuai arahan Presiden terkait program gentengisasi, material atap diganti menjadi genteng tanah liat dengan desain atap pelana.
“Instruksi Bapak Presiden kami akomodasi dalam redesain ini. Dari sisi anggaran, genteng memang lebih mahal karena bobotnya lebih berat dan membutuhkan konstruksi baja yang lebih kuat dibandingkan seng,” jelasnya.
Kendati terjadi penyesuaian material, ia memastikan total anggaran proyek tetap sebesar Rp11 miliar melalui mekanisme Contract Change Order (CCO) atau pekerjaan tambah kurang.
“Kami sudah membangun fondasi. Saat ini tinggal leveling seperti perataan dan pengurukan tanah serta pembesian, karena sebelumnya kami menunggu redesain,” katanya.
Proyek tersebut dirancang sebagai kawasan terintegrasi sektor perikanan dari hulu hingga hilir. Fasilitas yang akan dibangun meliputi jalan kawasan, musala, kantor pengurus, kios perbekalan, bengkel, ruang pertemuan, pabrik es, hingga cold storage atau gudang beku. Keberadaan gudang beku diharapkan menjadi solusi saat stok ikan melimpah agar harga di tingkat nelayan tidak anjlok.
Terkait pembagian kewenangan, KKP fokus pada pembangunan fisik kawasan dan fasilitas penunjang. Sementara itu, perizinan seperti Amdal, KKRD, dan IMB menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pengelolaan pasar ikan higienis nantinya akan dikoordinasikan dengan dinas terkait.
Pihaknya optimistis proyek tersebut tidak akan menemui kendala berarti karena tipologi bangunannya tergolong bangunan rendah dan bukan gedung bertingkat tinggi.
“Target kami April atau Mei tahun ini pengerjaan sudah selesai,” pungkasnya. (pan)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Anggaran Rp11 Miliar, Kampung Nelayan Merah Putih Bintaro Dikebut ”
Praya (globalfmlombok.com) – Mulai tahun ini, satu batalion tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) akan ditempatkan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Dengan kekuatan awal sekitar 500 personel, batalion baru tersebut akan menempati bangunan eks Aerotel Praya sebagai markas sementara sembari menunggu pembangunan markas permanen rampung.
Hal itu diungkapkan Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, usai memimpin Safari Ramadan di Desa Mantang, Jumat (20/2) malam. Ia didampingi Dandim 1620/Loteng Letkol Arm. Karimmuddin Rangkuti.
Menurut Pathul, kehadiran batalion baru tersebut memiliki makna strategis. Selain memperkuat stabilitas keamanan di wilayah Loteng, keberadaan pasukan tempur itu juga diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan daerah.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah memberikan izin pemanfaatan bangunan eks Aerotel Praya sebagai markas sementara.
“Markas batalionnya nanti akan dibangun di sekitar wilayah Desa Mangkung. Lahannya pun sudah ada sekitar 56 hektare,” sebut Pathul.
Ia menjelaskan, personel batalion tersebut dijadwalkan mulai masuk pada April mendatang dengan total sekitar 500 orang, lengkap dengan persenjataan pendukung.
Lebih lanjut, Pathul mengatakan penempatan batalion tempur ini merupakan bagian dari rencana pengembangan satuan komando kewilayahan di NTB, termasuk wacana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam).
Loteng, kata dia, menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan untuk pembangunan antara Kodam atau Komando Resor Militer (Korem) dengan kebutuhan lahan sekitar 73 hektare.
“Lahannya sedang dipersiapkan dengan rencana pembangunan akan dimulai sekitar tahun 2028 mendatang,” ujarnya.
Selain itu, Loteng juga dipertimbangkan sebagai lokasi penempatan Brigade TNI dengan kekuatan dua hingga tiga batalion. Untuk rencana tersebut, Pemkab Loteng menawarkan lokasi di wilayah utara, tepatnya di Desa Lantan, guna menciptakan keseimbangan antara kawasan selatan dan utara.
Menurut Pathul, keberadaan satuan TNI dalam jumlah besar tidak hanya penting bagi kepentingan pertahanan nasional, tetapi juga berdampak positif terhadap dinamika sosial dan ekonomi daerah.
“Kehadiran TNI tentu akan memberikan dampak luas, baik bagi Indonesia secara umum maupun khususnya bagi Lombok Tengah,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Batalion Tempur TNI-AD akan Ditempatkan di Loteng ”
Mataram (globalfmlombok.com) – Harga cabai rawit di Kota Mataram bukannya mereda, justru semakin melonjak di bulan Ramadan. Di sejumlah pasar tradisional, harga komoditas tersebut dilaporkan mencapai Rp200 ribu per kilogram.
Yeyen, warga Kota Mataram, mengaku terkejut dengan lonjakan harga cabai pada Sabtu (21/2/2026). Menurutnya, harga cabai rawit sudah menyentuh Rp200 ribu per kilogram.
“Harganya sampai Rp200 ribu sekilo,” keluhnya saat dikonfirmasi pekan lalu.
Ia menilai harga tersebut sangat memberatkan, terutama bagi ibu rumah tangga yang setiap hari membutuhkan cabai sebagai bumbu dapur. Dengan kondisi saat ini, ia mengaku tidak berani membeli dalam jumlah banyak.
“Iya, kita ndak berani beli. Paling hanya bisa Rp20 ribu. Terserah berapa dapatnya nanti,” ujarnya.
Menurut dia, seharusnya pada bulan Ramadan harga bahan pokok lebih stabil agar masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan berbuka puasa dan sahur. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kenaikan harga bahan pokok dinilai semakin membebani.
“Apa-apa sekarang mahal. Penghasilan kita tidak seberapa,” katanya.
Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Jauhari, menjelaskan kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi faktor cuaca yang berdampak pada keterbatasan stok. Curah hujan tinggi menyebabkan produksi terganggu sehingga pasokan di pasar menurun.
“Iya, karena cuaca ini sehingga stok terbatas,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka pendek, pihaknya mendatangkan cabai dari daerah penyangga seperti Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk menggalakkan penanaman cabai di pekarangan rumah sebagai langkah antisipatif.
Ia mengakui, kendala terbesar dalam pengendalian harga cabai adalah faktor cuaca. Jika terjadi hujan lebat hingga banjir di sentra produksi, harga cabai hampir pasti melonjak.
Sementara itu, Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida, menyebut harga cabai rawit di pasar tradisional masih berada di kisaran Rp185 ribu per kilogram.
“Harganya belum sampai Rp200 ribu,” kata Nida.
Menurutnya, tingginya harga dipicu kombinasi antara keterbatasan stok dan meningkatnya permintaan selama Ramadan. Untuk menekan harga, pasokan juga didatangkan dari Bali dan Jawa. Namun, ia mengakui tingkat kepedasan cabai dari luar daerah tidak selalu sama dengan cabai Lombok.
Upaya penambahan pasokan diharapkan dapat menahan laju kenaikan harga, sehingga beban masyarakat tidak semakin berat di tengah kebutuhan Ramadan yang meningkat. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Harga Cabai Rawit Mencapai Rp200 Ribu per Kilogram ”
Mataram (globalfmlombok.com) – Belum genap 10 hari menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kapolres Bima Kota, AKBP Catur Erwin Setiawan kini digantikan dari posisinya.
Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, Sabtu (21/2/2026) mengatakan, pemberhentian AKBP Catur dari jabatan Plh karena yang bersangkutan memiliki sejumlah tugas yang harus diselesaikan di Polda NTB.
“Karena surat perintah Plh adalah tugas tambahan selain tugas pokoknya,” katanya.
Selain menjabat Plh Kapolres Bima Kota, AKBP Catur juga mengemban tugas sebagai Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Ditreskrimum Polda NTB. Menurut Kholid, beban tugas di subdirektorat tersebut dinilai cukup padat sehingga diperlukan penunjukan Plh baru.
“Karena AKBP Catur banyak tugas yang harus diselesaikan di Subdit Jatanras sehingga perlu ditunjuk kembali Plh baru,” jelasnya.
Kholid enggan berkomentar lebih jauh saat disinggung apakah pergantian posisi tersebut berkaitan dengan isu lama yang menyebut AKBP Catur pernah dinyatakan positif narkoba saat masih berpangkat AKP pada 2017, ketika menjabat Kasatresnarkoba Polres Ternate.
“Penunjukan Plh sudah sesuai dengan mekanisme internal,” tegasnya.
Sebelumnya, AKBP Catur Erwin ditunjuk sebagai Plh Kapolres Bima Kota sejak 12 Februari lalu. Ia menggantikan AKBP Didik Putra Kuncoro yang tersangkut kasus narkoba dan telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dengan putusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH).
Kini, jabatan Plh Kapolres Bima Kota diemban oleh Wadansat Brimob Polda NTB, AKBP Hariyanto. Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolres Bima pada 2023.
Selain itu, Hariyanto juga tercatat pernah menjabat Kapolres Lombok Timur sebelum dipercaya menduduki posisi Wadansat Brimob Polda NTB. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Berhenti Jabat Plh Polres Bima Kota, AKBP Catur Kembali ke Polda NTB ”
globalfmlombok.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Studio Radio Global FM Lombok di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)
© 2025 GlobalFMLombok.com - PT. RADIO SWARA LOMBOK
