Beranda blog Halaman 152

Aspirasi Guru Madrasah Swasta Jadi PPPK Menguat, Kemenag NTB Puji Perhatian Sari Yuliati

globalfmlombok.com
-
0
Aspirasi Guru Madrasah Swasta Jadi PPPK Menguat, Kemenag NTB Puji Perhatian Sari Yuliati

Mataram (globalfmlombok.com)-

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Zamroni Aziz, menyampaikan aspirasi dari para guru madrasah swasta agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Safari Ramadan bersama keluarga besar Kanwil Kemenag NTB dengan Wakil Ketua DPR RI Hj Sari Yuliati, Sabtu (28/2/2026) malam. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Asrama Haji NTB, Jalan dr. Soedjono, Kota Mataram itu dihadiri sekitar 4.000 jamaah.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, Kapolda NTB, jajaran KOREM 162/WB, Danlanal, Danlanut, anggota DPRD Provinsi NTB, Dinas PUPR, pejabat lingkup Kanwil Kemenag NTB, serta kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota se-NTB.

Peserta kegiatan juga terdiri atas kepala madrasah negeri dan swasta, kepala KUA, serta seluruh PPPK se-Pulau Lombok.

Dalam sambutannya, Zamroni menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI atas dukungan terhadap kemajuan pendidikan di NTB. Ia bersyukur bahwa legislator Dapil NTB menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Sehingga aspirasi masyarakat diharapkan semakin bisa di dengar oleh pusat.

Ia mengungkapkan, terdapat aspirasi dari para guru madrasah swasta agar dapat diangkat menjadi PPPK. Menurut dia, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Sekretariat Jenderal tengah mempersiapkan pengajuan data ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PAN-RB, serta Kementerian Keuangan.

Zamroni menambahkan, pimpinan DPR RI Sari Yuliati juga telah menyampaikan kepada Kementerian Agama agar melakukan diskusi dan koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait mengenai hal tersebut.

“Alhamdulillah hari ini kita kumpulkan kepala madrasah negeri dan swasta di Pulau Lombok. Kami menunggu arahan dari Kemenag pusat. Yang jelas, kami tentu sangat bersyukur jika ada jalan agar guru-guru madrasah swasta bisa diprioritaskan menjadi PPPK. Ini sudah menjadi atensi nasional,” katanya.

Kegiatan Safari Ramadan tersebut berlangsung lancar dan khidmat, sekaligus menjadi momentum konsolidasi jajaran Kementerian Agama di NTB dalam menyambut bulan suci Ramadan serta memperkuat koordinasi lintas lembaga.(ris)

Program BSPS untuk Entaskan Miskin Ekstrem, Megawati Lestari Sebut 89 Unit Rumah Tuntas Terbangun di Loteng

globalfmlombok.com
-
0
Program BSPS untuk Entaskan Miskin Ekstrem, Megawati Lestari Sebut 89 Unit Rumah Tuntas Terbangun di Loteng

Mataram (globalfmlombok.com)-

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, menyebut sebanyak 89 unit rumah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Tengah telah rampung dibangun dan kini telah ditempati warga penerima manfaat.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, alokasi bantuan tersebut diperjuangkan melalui dukungan Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati yang mengusulkan langsung program itu ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Pada 2025, saya mendapat alokasi 89 unit BSPS yang sudah disebar di sejumlah desa di Lombok Tengah. Rumah-rumah itu sudah selesai dan sudah ditempati,” ujar Megawati, sabtu 28 Februari 2026.

Ia merinci, distribusi bantuan tersebar di beberapa desa, antara lain 20 unit di Desa Penujak, 20 unit di Desa Pelambek, 20 unit di Desa Bonder, serta sisanya di Desa Kawo dan Desa Darek.

Setiap unit rumah memperoleh anggaran Rp 20 juta, dengan rincian Rp 17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk biaya tukang. Menurut Megawati, besaran anggaran tersebut dinilai cukup setelah dilakukan pengecekan lapangan.

“Dari hasil turun langsung ke lokasi, rumah yang sebelumnya atapnya bocor dan bangunannya rendah, kini sudah jauh lebih layak dan nyaman dihuni,” katanya.

Ia berharap program BSPS dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah Lombok Tengah bagian selatan yang masih memiliki kantong-kantong kemiskinan ekstrem cukup tinggi.

Megawati juga menyampaikan, pada 2026 NTB akan kembali menerima alokasi BSPS dalam jumlah lebih besar. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman direncanakan menyalurkan sekitar 3.500 unit rumah untuk NTB melalui pimpinan DPR RI Sari Yuliati. Pada tahap awal, sebanyak 1.500 unit akan direalisasikan, sementara sisanya disalurkan pada tahap kedua dan ketiga.

Menurut dia, besarnya alokasi untuk NTB tidak terlepas dari kondisi daerah yang masih berada pada peringkat tinggi angka kemiskinan secara nasional, sehingga menjadi perhatian pemerintah pusat.

Sebagai informasi, BSPS merupakan program pemerintah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini berfokus pada perbaikan komponen atap, lantai, dan dinding (ALADIN), termasuk sanitasi, dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan keswadayaan masyarakat.(ris)

Sari Yuliati Minta Koordinasi Lintas Kementerian untuk Pengangkatan Guru Madrasah Swasta Jadi PPPK

globalfmlombok.com
-
0
Sari Yuliati Minta Koordinasi Lintas Kementerian untuk Pengangkatan Guru Madrasah Swasta Jadi PPPK

Mataram (globalfmlombok.com)-

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mendorong kementerian dan lembaga terkait segera berkoordinasi untuk menentukan nasib guru madrasah swasta, khususnya terkait pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta perbaikan sistem pembayaran tunjangan profesi guru.

Komitmen tersebut disampaikan Sari Yuliati saat menghadiri Safari Ramadan bersama keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (28/2/2026) malam di gedung Asrama Haji NTB, jalan dr Soedjono, Kota Mataram.

Legislator daerah pemilihan NTB II Pulau Lombok itu menegaskan, dukungannya terhadap guru madrasah swasta bukan sekadar pernyataan politik. Pada 11 Februari 2026, ia memimpin langsung pertemuan dengan perwakilan guru madrasah swasta se-Indonesia di Gedung DPR RI.

“Saya menerima langsung demonstrasi damai guru madrasah swasta. Mereka adalah keluarga besar saya. Saya juga pernah bersekolah di madrasah, jadi saya memahami betul perasaan mereka,” ujar Sari.

Dalam pertemuan tersebut, para guru menyampaikan tuntutan agar pemerintah membuka peluang pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK serta memperbaiki sistem pembayaran tunjangan profesi guru yang dinilai belum optimal.

Menurut Sari, DPR RI memberikan dukungan afirmatif terhadap aspirasi tersebut. Namun, realisasinya memerlukan koordinasi lintas kementerian, di antaranya Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Keuangan.

Ia menegaskan, DPR telah mendorong Kementerian Agama untuk segera menggelar rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat proses kebijakan. Bahkan, Sari menyatakan siap mengambil peran lebih jauh dalam mengawal koordinasi apabila dibutuhkan.

Selain pengangkatan PPPK, persoalan pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) juga menjadi perhatian. Berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, secara politik dan ketersediaan anggaran kebijakan tersebut dinilai telah siap, namun masih memerlukan percepatan teknis implementasi.

Sari berharap, ke depan pembayaran TPG dapat dilakukan secara rutin setiap bulan, selaras dengan sistem penggajian pada awal bulan. Menurut dia, kepastian status dan kesejahteraan guru madrasah swasta merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia.(ris)

Satu Keluarga Jemaah Umrah NTB Tertahan di Jeddah, Akibat Perang Israel-AS dengan Iran

globalfmlombok.com
-
0
Satu Keluarga Jemaah Umrah NTB Tertahan di Jeddah, Akibat Perang Israel-AS dengan Iran

Mataram (globalfmlombok.com) –

Pecahnya perang AS-Israel terhadap Iran telah berdampak pada penerbangan internasional, termasuk perjalanan jemaah umrah asal NTB. Satu keluarga berjumlah lima orang jemaah umrah asal NTB dilaporkan tertahan di Jeddah akibat pembatalan penerbangan transit Jeddah-Qatar-Jakarta.

Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Bali Nusra, H. Zamroni, menyampaikan hal ini, Minggu, 1 Maret 2026.

Ia mengatakan situasi perang berdampak pada sejumlah rute penerbangan internasional, terutama yang transit di negara-negara Teluk.

“Sehubungan dengan situasi terkini terkait perang yang melibatkan Iran dan dampaknya terhadap penerbangan internasional, saat ini terjadi pembatalan beberapa jadwal penerbangan, khususnya penerbangan dengan rute transit melalui negara-negara Teluk seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman, dan sekitarnya,” jelas Zamroni.

Satu keluarga yang masih tertahan ini menurutnya, sebelumnya menggunakan penerbangan dengan rute transit melalui Qatar, namun jadwal penerbangan dibatalkan.

“Ada lima orang, satu keluarga. Mereka sebenarnya berangkat secara mandiri, tidak melalui travel umrah,” terangnya.

Zamroni menegaskan, untuk penerbangan langsung (direct) Jakarta–Jeddah hingga saat ini masih berjalan normal dan belum terdampak letusan perang di negara teluk. Meski demikian, pihaknya terus melakukan pemantauan intensif terhadap informasi resmi dari maskapai dan otoritas penerbangan.

“Kami terus monitoring secara intensif setiap informasi resmi dari maskapai dan otoritas penerbangan. Jika ada perubahan jadwal, akan segera kami sampaikan kepada jemaah,” ujarnya.

Terkait keberangkatan Jemaah umrah berikutnya, Zamroni juga memastikan untuk sementara masih berjalan biasa, belum terganggu secara langsung. Namun ia mengakui, situasi geopolitik di Timur Tengah menjadi tantangan yang tidak terduga bagi penyelenggara perjalanan umrah.

“Pastinya ada kekhawatiran (perang berlanjut), namun ini memang menjadi tantangan yang hadir tak terduga. Kami tetap berikhtiar dan berkoordinasi agar pelayanan kepada jemaah tetap maksimal,” katanya.

Di tengah situasi perang yang menggempur Iran, aktivitas pemasaran travel umrah disebut masih berjalan. Namun, pihak penyelenggara tetap menyesuaikan strategi dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi keamanan dan kebijakan penerbangan internasional.

AMPHURI Bali Nusra mengimbau para jemaah untuk tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari pihak travel , jika ingin tetap melaksanakan umrah ke Tanah Suci.(bul)

Menteri Trenggono Tidak Puas Pembangunan KNMP di Pulau Bungin

globalfmlombok.com
-
0
Menteri Trenggono Tidak Puas Pembangunan KNMP di Pulau Bungin

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, mengaku kecewa terhadap hasil pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Ia menilai sejumlah pekerjaan belum tuntas dan meminta rekanan segera melakukan perbaikan.

“Hasil pekerjaannya tidak memuaskan hati. Ini saya minta kepada Pak Dirjen Tangkap untuk memperbaiki kontraktornya, sehingga tidak menimbulkan persoalan kemudian hari,” kata Trenggono saat melakukan kunjungan kerja ke KNMP Pulau Bungin, Jumat (27/2).

Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, masih terdapat beberapa item pekerjaan yang belum rampung. Bahkan fasilitas cold storage atau gudang berpendingin yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat untuk mengawetkan hasil tangkapan ikan, belum dapat difungsikan.

“Saya minta apa yang belum tuntas pengerjaannya agar segera diselesaikan. Jangan proyek yang kita bangun dengan anggaran miliaran rupiah ini tidak memberikan manfaat kepada masyarakat,” tegasnya.

Meski demikian, Trenggono menegaskan pembangunan KNMP tersebut tetap memiliki tujuan strategis untuk menunjang produktivitas nelayan di Pulau Bungin. Selama ini, nelayan setempat kerap mengalami kesulitan memperoleh es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan sebelum dipasarkan.

Ia berharap dengan adanya fasilitas tersebut, kualitas dan daya simpan hasil produksi perikanan dapat meningkat. Pemerintah juga membuka peluang membantu pemasaran apabila nelayan mengalami kendala dalam penjualan.

“Kami berharap dengan adanya program KNMP ini hasil produksi dan kualitasnya tetap baik. Kalau ada kesulitan dalam penjualan, nanti akan kita bantu,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan fasilitas tersebut dapat dikelola secara optimal agar memberikan manfaat jangka panjang, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Bangunan ini semua harus bisa dikelola dengan baik, sehingga memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Bungin Direncanakan Jadi Kampung Budidaya

Selain perikanan tangkap, Trenggono juga berencana menjadikan Desa Pulau Bungin sebagai kawasan kampung budidaya. Langkah ini diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih produktif dan memperluas potensi ekonomi berbasis kelautan.

“Untuk kampung budidaya kita rencanakan ditetapkan di beberapa desa. Tetapi yang pasti, kalau di Bungin memang berusaha di sektor laut, maka akan kita bantu,” katanya.

Sebagai tahap awal, pemerintah merencanakan bantuan 1.000 kolam apung untuk budidaya lobster dan kerang mutiara. Selain itu, nelayan juga akan dibantu satu unit kapal lengkap dengan mesin dan alat tangkap.

“Kampung budidaya di Pulau Bungin kita rencanakan untuk lobster dan kerang mutiara. Ke depan, selain nelayan tangkap, juga ada nelayan budidaya,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Menteri Trenggono Tidak Puas Pembangunan KNMP di Pulau Bungin ”

Masyarakat Butuh Tindakan Nyata Penanganan Banjir, Bukan Penanganan Sesaat

globalfmlombok.com
-
0
Masyarakat Butuh Tindakan Nyata Penanganan Banjir, Bukan Penanganan Sesaat

Praya (globalfmlombok.com) – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat yang terdampak. Mislanya, di Desa Kidang Kecamatan Praya Timur, selain merendam ratusan rumah di tiga dusun yang terparah terkena banjir, ada sekitar 339 hektare tambak udang serta garam milik warga yang juga turut terendam banjir. Nilai kerugian materi pun ditaksir di atas Rp500 juta.

Di desa-desa lainya seperti Desa Mujur, Kuta hingga Desa Bangket Parak, sejumlah fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan. Beberapa sekolah di daerah banjir juga dilaporkan terpaksa meliburkan siswanya. Melihat begitu masifnya dampak banjir yang melanda, pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan upaya penanganan yang lebih konkrit. Tidak hanya sebatas memberikan penanganan sesaat.

“Masyarakat butuh upaya penanganan yang lebih konkret melalui tindakan nyata. Bukan penanganan sesaat saja. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah,” ujar Kepala Desa Kidang Tarnadi, kepada Suara NTB, Kamis (26/2/2026).

Artinya, penanganan banjir harus bisa menjawab persoalan mendasar yang jadi penyebab. Misalnya, perbaikan saluran drainase, pelebaran dan normalisasi sungai serta penanganan lingkungan yang lebih komprehensif. Tanpa itu semua, maka persoalan banjir akan terus terulang. Dan, pada akhirnya masyarakat juga yang jadi korban.

“Persoalan banjir tidak akan selesai hanya dengan bantuan mi instan. Harus ada upaya yang lebih nyata kedepan. Untuk menjawab persoalan mendasar yang menyebabkan banjir terjadi,” sebutnya.
Menanggapi hal tersebut Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P., mengatakan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan masyarakat terdampak banjir akan jadi perhatian kedepan. Dalam hal ini pemerintah kabupaten tentu tidak bisa sendiri. Mengingat, kemampuan dan kewenangan pemerintah kabupaten juga terbatas.

Maka butuh dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Termasuk masyarakat luas dukunganya juga sangat diharapkan. Agar bisa menjawab persoalan yang ada.
“Tetap kita perhatian dan upayakan apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan, persoalan banjir kali ini tidaknya hanya terjadi di Loteng saja. Beberapa daerah di NTB juga mengalami hal yang sama. Dampak dari cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa hari terakhir,” tegas mantan Wakil Bupati (Wabup) Loteng ini. (kir)

Dinkes Mataram Siap Rekomendasikan Penutupan Dapur MBG Jika Dugaan Makanan Basi Terbukti Berulang

globalfmlombok.com
-
0
Dinkes Mataram Siap Rekomendasikan Penutupan Dapur MBG Jika Dugaan Makanan Basi Terbukti Berulang

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Kesehatan Kota Mataram menanggapi dugaan ditemukannya paket Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kondisi basi dan busuk di sejumlah sekolah. Paket tersebut diketahui disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menyikapi persoalan itu, Dinkes Kota Mataram berencana bertemu dengan Ombudsman NTB pada pekan depan untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat pengawasan. Jika terbukti terjadi pelanggaran berulang dalam penyediaan makanan tidak layak konsumsi, Dinkes siap merekomendasikan penutupan sementara dapur penyedia MBG.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan, menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengintervensi program MBG karena program tersebut berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kami sifatnya, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan mengawal dan menyukseskan program ini,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Dalam pelaksanaannya, Dinkes berperan memfasilitasi dan memberikan pendampingan, mulai dari masukan teknis, pelatihan, hingga penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi kepala dapur SPPG. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pengawalan apabila ditemukan kasus dugaan keracunan atau makanan tidak layak konsumsi.

Terkait temuan paket MBG yang diduga basi dan busuk seperti buah apel, kurma berulat, hingga puding yang tidak layak konsumsi, Emirald menjelaskan persoalan tersebut lebih banyak terjadi pada makanan siap saji atau bahan kering, bukan pada makanan hasil proses pengolahan utama.

“Selama ini untuk makanan kategori hasil proses pengolahan tidak terjadi masalah. Justru yang ditemukan bermasalah adalah makanan siap saji atau kering seperti buah,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, laporan yang diterima pihaknya tidak hanya tiga kasus yang sempat viral di media sosial. Beberapa laporan lain juga telah masuk dan dikoordinasikan secara internal.

Menurutnya, penurunan kualitas buah umumnya terjadi pada tahap pembelian dan penyortiran, sehingga menjadi perhatian serius dalam pengawasan ke depan. Sementara untuk puding yang ditemukan basi, kemungkinan terdapat bahan tertentu yang kualitasnya tidak terjaga sehingga memengaruhi hasil akhir produk.

“Itu perlu menjadi atensi dari pihak SPPG, terutama dalam pemilihan bahan, proses pengolahan, dan penyimpanan,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Dinkes Kota Mataram dijadwalkan bertemu dengan Ombudsman NTB, satgas terkait, serta melakukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) pada Senin (2/3/2026) guna membahas mekanisme pengawasan yang lebih optimal.

Dinkes juga menyatakan sikapnya sejalan dengan Dinas Pendidikan. Apabila terbukti terdapat pelanggaran berulang yang membahayakan peserta didik, pihaknya siap berkoordinasi dengan BGN untuk merekomendasikan penutupan sementara dapur penyedia MBG hingga standar keamanan pangan benar-benar terpenuhi.

“Kalau memang terbukti dan berulang, kami siap membahas dengan BGN. Bahkan siap memberikan rekomendasi ditutup sementara sampai kualitasnya benar-benar terjamin,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dinkes Mataram Respons Dugaan MBG Basi, Siap Rekomendasikan Penutupan Dapur Jika Terbukti Berulang ”

Polda NTB Respons RDPU Komisi III Terkait Kasus Dugaan Pembunuhan Radiet

globalfmlombok.com
-
0
Polda NTB Respons RDPU Komisi III Terkait Kasus Dugaan Pembunuhan Radiet

Mataram (globalfmlombok.com) – Polda NTB buka suara setelah Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan menghadirkan keluarga Radiet Adriansyah terkait kasus dugaan pembunuhan yang menjerat Radiet.

Kabidkum Polda NTB Kombes Pol Abdul Azis Siagian, Jumat (27/2/2026), mengatakan proses hukum terhadap Radiet saat ini tengah berjalan di Pengadilan Negeri Mataram dan telah memasuki tahapan persidangan dengan agenda eksepsi.

“Proses peradilan itu ada di pengadilan. Kalau di legislatif bukan untuk praperadilan. Saat ini perkara sudah masuk tahap persidangan,” ujarnya.

Azis menegaskan, apabila terdapat keberatan terhadap penetapan tersangka atau proses penyidikan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menyediakan mekanisme hukum yang dapat ditempuh melalui praperadilan.

“Kalau merasa keberatan, kenapa tidak mengajukan praperadilan? Kan ada wadahnya,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam RDPU Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/2026), keluarga Radiet didampingi advokat Hotman Paris Hutapea. Dalam forum tersebut, Hotman memaparkan kronologi versi Radiet yang disebut ditemukan dalam keadaan luka bersama kekasihnya yang meninggal dunia.

Menurutnya, penetapan Radiet sebagai tersangka dalam kasus kematian mahasiswi Universitas Mataram berinisial MVP dinilai tidak masuk akal secara hukum. Dalam kesempatan itu, ia juga menunjukkan foto kondisi Radiet saat ditemukan dan mempertanyakan konstruksi tuduhan.

Sementara itu, jaksa penuntut umum Agung Kuntowicaksono dan Sulviany sebelumnya mendakwa Radiet dengan Pasal 458 ayat (1) dan/atau Pasal 466 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Radiet didakwa melakukan dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Dalam dakwaan disebutkan, peristiwa bermula pada 26 Agustus 2025 saat korban dan terdakwa pergi ke Pantai Nipah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Berdasarkan rekaman CCTV sebuah hotel di sekitar lokasi, keduanya terlihat berjalan menyusuri pantai menuju area yang relatif sepi.

Jaksa menguraikan, saat sore menjelang malam dan suasana semakin gelap, diduga terjadi pergulatan antara keduanya setelah korban menolak ajakan terdakwa. Pergulatan tersebut disebut berujung pada kematian korban.

Hasil visum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB menyatakan korban meninggal akibat asfiksia atau kekurangan oksigen yang diduga karena pembekapan di area berpasir. Selain itu, ditemukan sejumlah luka yang mengindikasikan adanya kekerasan sebelum kematian.

Perkara ini kini masih bergulir di persidangan dan akan berlanjut dengan agenda pembacaan tanggapan atas eksepsi dari pihak terdakwa. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polda NTB Respons RDPU Komisi III Soal Kasus Dugaan Pembunuhan Radiet ”

Angkasa Pura Naikkan Tarif Parkir di Bandara Lombok, Berikut Daftar Lengkapnya

globalfmlombok.com
-
0
Angkasa Pura Naikkan Tarif Parkir di Bandara Lombok, Berikut Daftar Lengkapnya

Mataram (globalfmlombok.com) – Terhitung mulai 1 Maret 2026, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) di Lombok Tengah melakukan penyesuaian tarif parkir kendaraan. Kenaikan ini mencakup kendaraan roda dua, roda empat, roda enam, hingga tarif parkir menginap dan parkir premium.

Penyesuaian tarif dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan parkir melalui pembaruan teknologi dan infrastruktur. Pembaruan tersebut meliputi proses masuk dan keluar kendaraan yang lebih praktis, sistem pembayaran yang lebih efisien, serta peningkatan kenyamanan area parkir bagi pengguna jasa bandara.

General Manager BIZAM, Aidhil Philip Julian, mengatakan tarif parkir sebelumnya belum mengalami penyesuaian sejak 2021.

“Tarif parkir di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid belum mengalami penyesuaian sejak tahun 2021. Penyesuaian tarif ini tentunya telah didahului dengan peningkatan fasilitas dan pelayanan parkir yang kami sediakan bagi pengguna jasa bandara,” ujarnya.

Sejumlah fasilitas baru yang kini tersedia antara lain dispenser tiket parkir dengan metode pembayaran manless dan cashless, serta pemasangan boom gate pada jalur parkir premium. Selain itu, pengelola juga melakukan pemeliharaan marka jalan, rambu parkir, toll gate, dan fasilitas pendukung lainnya secara berkala.

“Penyesuaian tarif parkir ini merupakan salah satu upaya kami untuk menyeimbangkan antara pengembangan dan pemeliharaan fasilitas bandara dengan kebutuhan operasional serta kondisi terkini,” tambahnya.

Lebih lanjut dijelaskan, penyesuaian tarif tersebut telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah serta Yayasan Perlindungan Konsumen NTB. Penyesuaian juga didasarkan pada hasil kajian dan survei kesediaan membayar (willingness to pay) yang dilakukan oleh Universitas Islam Al Azhar Mataram.

Adapun rincian penyesuaian tarif parkir sebagai berikut:

1. Kendaraan roda dua
Dari tarif lama Rp3.000 per sekali masuk menjadi:
– Rp4.000 untuk 1 jam pertama;
– Rp2.000 untuk setiap jam berikutnya hingga jam ke-12;
– Rp30.000 untuk parkir di atas 12 jam sampai 24 jam (menginap).

2. Kendaraan roda empat
Dari tarif lama Rp7.500 untuk 1 jam pertama menjadi:
– Rp10.000 untuk 1 jam pertama;
– Rp3.000 untuk setiap jam berikutnya hingga jam ke-12;
– Rp80.000 untuk parkir di atas 12 jam sampai 24 jam (menginap).

3. Kendaraan roda enam
Dari tarif lama Rp12.000 untuk 1 jam pertama menjadi:
– Rp15.000 untuk 1 jam pertama;
– Rp4.000 untuk setiap jam berikutnya hingga jam ke-12;
– Rp100.000 untuk parkir di atas 12 jam sampai 24 jam (menginap).

4. Parkir premium
Dari tarif lama Rp30.000 per jam ditambah tarif reguler, menjadi Rp50.000 per jam ditambah tarif reguler.

Manajemen bandara berharap penyesuaian ini dapat diimbangi dengan peningkatan kenyamanan dan kualitas layanan parkir bagi masyarakat pengguna jasa penerbangan di Lombok. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Angkasa Pura Naikkan Tarif Parkir Kendaraan di Bandara Lombok, Ini Daftar Lengkap Tarifnya ”

Sidang Dugaan Dana “Siluman”, Jaksa Sebut Terdakwa Bagikan Uang agar Program Desa Berdaya Tak Dijalankan

globalfmlombok.com
-
0
Sidang Dugaan Dana “Siluman”, Jaksa Sebut Terdakwa Bagikan Uang agar Program Desa Berdaya Tak Dijalankan

Mataram (globalfmlombok.com) – Sidang perdana tiga terdakwa kasus dugaan gratifikasi anggota DPRD NTB digelar di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Mataram, Jumat (27/2/2026).

Ema Muliawati, Budi Tridadi Wibawa, dan Sahdi mewakili jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi NTB membacakan surat dakwaan dalam sidang tersebut.

Dalam dakwaan terungkap, perkara ini bermula dari program Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan destinasi wisata. Program itu dirancang dalam kerangka RPJMD melalui skema Desa Berdaya.

“Anggarannya akan dikelola melalui dana pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB sebesar Rp76 miliar,” ujar jaksa Budi di persidangan.

Untuk merealisasikan program tersebut, dua terdakwa, Indra Jaya Usman (IJU) dan M. Nashib Ikroman, diminta melakukan sosialisasi kepada anggota DPRD NTB lainnya. Program Desa Berdaya juga disebut telah disampaikan kepada tim transisi gubernur agar dapat diakomodasi di tingkat Provinsi NTB.

Pada tahap finalisasi 22 Mei 2025, pelaksanaan program direncanakan melibatkan enam organisasi perangkat daerah (OPD). Rinciannya, Dinas Perhubungan Rp7 miliar; Dinas Pariwisata Rp300 juta; Dinas PUPR Rp26,6 miliar; Dinas Pertanian dan Perkebunan Rp10,9 miliar; Dinas Perumahan dan Permukiman Rp30,3 miliar; serta Dinas Sosial Rp500 juta.

Setelah rancangan penganggaran tersusun, Kepala BPKAD NTB Nursalim mengundang Hamdan Kasim dan Indra Jaya Usman ke kantornya. Dalam pertemuan itu, M. Nashib Ikroman juga hadir.

“Dalam pertemuan itu dijelaskan, sesuai arahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, anggaran Rp76 miliar akan disetujui,” beber jaksa.

Nursalim juga meminta agar program Desa Berdaya segera disusun dengan skema by name by address sesuai daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPRD NTB. Namun, menurut dakwaan, arahan tersebut tidak dijalankan.

Sebaliknya, para terdakwa diduga membagikan uang ratusan juta rupiah kepada sejumlah anggota dewan. Hamdan Kasim disebut memberikan uang kepada tiga anggota dewan masing-masing Rp100 juta, Rp170 juta, dan Rp180 juta.

Indra Jaya Usman diduga menyerahkan Rp200 juta kepada enam anggota dewan. Sementara M. Nashib Ikroman disebut memberikan uang kepada enam anggota dewan lainnya dengan nominal antara Rp150 juta hingga Rp200 juta.

Tujuan pemberian uang tersebut, menurut jaksa, agar para penerima tidak menjalankan program pokir atau program direktif gubernur Desa Berdaya. Bahkan, dalam dakwaan disebutkan ada terdakwa yang menyampaikan kepada anggota dewan bahwa mereka tidak perlu mengerjakan program tersebut dan sebagai gantinya menerima uang ratusan juta rupiah.

Ada pula pernyataan yang menyebut uang tersebut sebagai “hadiah” dari gubernur.

Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa dengan dakwaan primair Pasal 605 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 127 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 605 Huruf a UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Mereka juga didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 606 Ayat (1) Jo Pasal 127 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 606 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda eksepsi dari para terdakwa. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sidang Kasus Dugaan Dana “Siluman”: Jaksa Beberkan Terdakwa Bagikan Uang agar Program Desa Berdaya Tak Dijalankan ”

1...151152153...393Halaman 152 dari 393