Beranda blog Halaman 150

114 ASN Ikuti Tes Wawancara Seleksi Jabatan Eselon II di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

globalfmlombok.com
-
0
114 ASN Ikuti Tes Wawancara Seleksi Jabatan Eselon II di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mataram (globalfmlombok.com) – Seleksi terbuka (Selter) jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus bergulir. Sebanyak 114 Aparatur Sipil Negara (ASN) kini memasuki tahap wawancara dan presentasi sebagai bagian dari rangkaian seleksi.

Tes wawancara dan presentasi dilaksanakan di ruang Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat sejak Kamis (26/2/2026) dan dijadwalkan berakhir Senin (2/3/2026).

Sekretaris BKD NTB, Ida Bagus Arnawa, mengatakan jumlah peserta yang cukup banyak membuat waktu pelaksanaan tahap ini relatif panjang. Untuk mengoptimalkan waktu, panitia membagi tim penguji menjadi dua kelompok.

“Timnya juga dibagi dua, ada tim satu dan tim dua. Karena kalau tidak dibagi akan lebih panjang lagi waktunya,” ujarnya.

Tim satu menguji 51 peserta yang mendaftar pada jabatan di dinas-dinas. Sementara tim dua menangani 63 peserta yang melamar posisi di biro, direktur, dan wakil direktur (wadir).

Komposisi penguji pada masing-masing tim pun berbeda. Pada tim satu, penguji terdiri atas Inspektur, perwakilan BPKP, dan akademisi. Sedangkan tim dua melibatkan Pelaksana Harian Sekda NTB, unsur BKD, Deputi Kementerian Kesehatan, akademisi, serta praktisi tenaga dokter.

Arnawa menjelaskan, substansi wawancara difokuskan pada pemahaman peserta terhadap tugas dan fungsi jabatan yang dilamar. Menurut dia, pejabat yang akan menduduki posisi strategis tersebut harus benar-benar memahami ruang lingkup dan tanggung jawabnya.

“Tentu seseorang yang nanti akan duduk di sana harus memahami apa yang menjadi ruang lingkup tugasnya,” katanya.

Ia menegaskan, tahap wawancara menjadi fase krusial dalam seleksi karena pada tahap inilah pendalaman kompetensi dan kesiapan peserta diuji secara langsung oleh tim penguji.

“Di tahap wawancara ini biasanya pendalaman sejauh mana peserta itu akan tugas dan fungsinya di jabatan yang dilamar,” ujarnya.

Setelah tahap wawancara dan presentasi, seleksi akan dilanjutkan dengan asesmen. Untuk proses ini, BKD NTB berencana menggandeng tim asesmen dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BKD menargetkan seluruh rangkaian seleksi terbuka tersebut dapat rampung pada Maret mendatang. “Mudah-mudahan di pertengahan Maret itu sudah tuntas,” kata Arnawa.(*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 114 ASN Ikuti Tes Wawancara Seleksi Jabatan Eselon II Lingkup Pemprov NTB ”

Menu MBG Ramadan di Lombok Barat Dikeluhkan, Pemkab Akui Kewenangan Terbatas

globalfmlombok.com
-
0
Menu MBG Ramadan di Lombok Barat Dikeluhkan, Pemkab Akui Kewenangan Terbatas

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menuai keluhan dari masyarakat. Menu yang dibagikan dinilai kurang variatif dan tidak sesuai harapan warga.

Sejumlah warga mempertanyakan isi dan nilai satu porsi MBG yang hanya terdiri atas kurma, roti, dan susu. Pada paket lainnya, menu berisi satu buah pisang, roti, dan satu butir telur. Keluhan disampaikan langsung kepada pemerintah desa maupun melalui media sosial.

Kepala Desa Batulayar, Masnun, mengatakan protes datang dari berbagai kalangan, termasuk guru dan wali murid.

“Guru-guru mengeluh, wali murid juga mengeluh. Kalau saya lihat menunya itu wajar dikeluhkan,” ujarnya.

Menurut dia, menu MBG seharusnya dapat lebih beragam dan mengenyangkan, mengingat program tersebut digulirkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Pihak desa, kata Masnun, telah beberapa kali menyampaikan aspirasi warga kepada pengelola program, namun belum memperoleh tanggapan memadai.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengaku tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengubah kebijakan tersebut. Asisten I Setda Lobar yang juga Ketua Satgas MBG, H. Saepul Ahkam, menjelaskan bahwa menu selama Ramadan disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Ahkam, selama bulan puasa menu dipilih yang bersifat tahan lama, seperti roti dan telur, agar tetap layak konsumsi dalam beberapa jam.

“Terkait standar nilai dan gizi dari menu ini memang dipertanyakan sejumlah pihak. Namun dari sisi ahli gizi dan BGN tidak ada masalah dengan kandungan gizinya,” katanya.

Ia menambahkan, keluhan serupa juga terjadi di berbagai daerah lain. Berdasarkan informasi yang diterimanya melalui forum nasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menu MBG selama Ramadan di sejumlah wilayah relatif seragam dan memunculkan respons serupa dari masyarakat.

Ahkam mengakui ruang gerak pemerintah daerah terbatas karena program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkab Lobar telah mengumpulkan dan melatih tenaga ahli gizi serta berkoordinasi dengan mitra pelaksana untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.

“Kami tetap menyampaikan masukan yang berkembang di masyarakat. Tetapi untuk kebijakan dan standar menu, itu menjadi kewenangan pusat,” ujarnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemkab Tak Bisa Berbuat Banyak, Menu MBG Ramadan di Lobar Banyak Dikeluhkan Warga ”

Banjir Kuta Mandalika Berulang, Hulu Dikeruk, Hilir Justru Ditimbun

globalfmlombok.com
-
0
Banjir Kuta Mandalika Berulang, Hulu Dikeruk, Hilir Justru Ditimbun

Praya (globalfmlombok.com) – Banjir yang kembali menerjang kawasan Kuta Mandalika awal pekan ini dinilai menjadi penanda bahwa kawasan wisata unggulan tersebut tengah menghadapi persoalan serius tata kelola lingkungan. Sejumlah pihak menyebut, bencana itu sejatinya telah lama diprediksi.

Organisasi pemerhati lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB dan Portir Internasional Indonesia sebelumnya telah mengingatkan potensi banjir di kawasan tersebut. Masifnya pembangunan fasilitas pariwisata yang dinilai kurang mengindahkan aspek lingkungan disebut menjadi pemicu utama.

Dalam tiga tahun terakhir, kawasan Kuta Mandalika nyaris tak pernah luput dari banjir saat puncak musim hujan. Aktivitas pembangunan yang terus meluas mempersempit ruang resapan air, sementara sistem drainase dinilai tidak berkembang seiring pesatnya pertumbuhan kawasan.

Ironisnya, ratusan bangunan di kawasan itu disebut sempat berdiri tanpa izin teknis dari pemerintah daerah. Meski sebagian telah mengurus perizinan belakangan, kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya kesadaran pelaku usaha serta pengawasan dari regulator.

Kebutuhan lahan yang meningkat turut berdampak pada hilangnya area tampungan air alami. Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu M. Akhyar, menyebut banyak “menange” atau muara yang dahulu berfungsi menampung air hujan kini telah ditimbun.

“Dulu di Kuta itu banyak menange yang berfungsi menampung air hujan, sehingga air tidak meluap ke perkampungan. Tapi kondisi hari ini menange-menange tersebut banyak yang sudah ditimbun,” ujarnya.

Persoalan tak berhenti di situ. Hasil peninjauan lapangan Staf Ahli Bupati Lombok Tengah menunjukkan sejumlah bangunan berdiri tanpa dukungan saluran drainase memadai. Bahkan, di beberapa titik, saluran yang ada justru tertutup material pembangunan.

Di sisi lain, aktivitas pengerukan lereng bukit di sekitar kawasan Kuta Mandalika juga berlangsung masif. Material dari perbukitan digunakan untuk pembangunan di wilayah hilir maupun untuk proyek di area perbukitan itu sendiri. Kondisi ini memperbesar potensi limpasan air saat hujan deras.

Akhyar menilai persoalan banjir Kuta tidak bisa diselesaikan secara parsial. “Jadi bicara banjir Kuta tidak sederhana. Masalahnya kompleks,” katanya.

Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin pembangunan yang telah terbit. Jika ditemukan pelanggaran tata ruang dan pemanfaatan lahan, pembangunan harus dihentikan. Pemerintah provinsi pun diminta mengambil langkah tegas sesuai kewenangannya, terutama terkait aktivitas di kawasan perbukitan dan hutan.

Menurutnya, ketegasan penegakan aturan menjadi kunci untuk menyelamatkan kawasan wisata premium tersebut dari kerusakan yang lebih parah. Tanpa upaya komprehensif dari hulu hingga hilir, potensi besar yang dimiliki Kuta Mandalika dikhawatirkan akan tergerus.

“Selama ini kita bicara potensi besar yang dimiliki kawasan Kuta Mandalika. Tapi justru potensi tersebut tidak kita jaga dan pelihara. Maka lambat laun potensi itu bakal hilang,” ujarnya.(*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Catatan Banjir Kuta Mandalika, Hulu Dikeruk, Hilir Ditimbun ”

Warga Tolak Penggunaan Karung Pasir untuk Jalan Darurat Buwun Mas, PU Khawatir Pemotongan Tebing Tambah Membahayakan

globalfmlombok.com
-
0
Warga Tolak Penggunaan Karung Pasir untuk Jalan Darurat Buwun Mas, PU Khawatir Pemotongan Tebing Tambah Membahayakan

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Jalan darurat di Desa Taman Baru menuju Buwun Mas Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar) mulai dikerjakan Sabtu (28/2/2026). Namun dalam proses pengerjaan menuai kendala. Warga menolak penanganan menggunakan karung berisi pasir untuk menimbun jalan putus dan bambu sebagai penyangga. Lantaran khawatir jalan itu rusak lagi dengan risiko lebih fatal.

Di satu sisi permintaan warga membuka jalan darurat dengan memotong (Kepras) tebing atau bukit menambah tebing semakin curam sehingga dinilai lebih membahayakan lagi. Kepala desa Buwun Mas Rochidi mengatakan jalan putus itu hendak ditimbun menggunakan karung berisi pasir. Namun warga tidak setuju, karena khawatir ambruk lebih parah lagi.

Seperti penanganan darurat di jalan yang sama tahun lalu, menggunakan karung berisi pasir tidak bertahan lama. “Sehingga penggunaan karung pasir ini membuat warga justru khawatir, jalan itu ambruk lagi dan memakan korban jiwa. Kan yang kayak (penanganan darurat) tahun kemarin, kembali jalan itu ambruk. Tapi di lokasi sekarang ini sangat parah, tinggi amblasnya itu,” kata dia.

Ia mengatakan, bukannya warga tidak mau ditangani jalan itu oleh pemerintah, hanya saja kekhawatiran warga dengan cara itu justru tambah berbahaya dan tidak efektif.

Kaitan dengan penanganan ini telah dibahas oleh OPD dengan desa, mengingat darurat maka jalan itu harus segera bisa dilalui. Sedangkan untuk penanganan permanen akan dilakukan belakangan.

Dalam penanganan jalan darurat ini pun warga berharap dibuka dengan mengepras bukit di pinggir jalan yang longsor. Namun itu belum direkomendasikan oleh dinas terkait. Karena itu dari hasil musyawarah, pihak desa bersama warga pun melakukan gotong royong mengepras bukit menggunankan alat berat sebagai jalan darurat. “Kami perlebar di bagian jalan yang ambruk itu, supaya roda empat lewat,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Darurat dan Logistik pada BPBD Lombok Barat, Toni Hidayat mengatakan Pihaknya telah turun melakukan penanganan di lapangan, namun diberhentikan oleh warga. Sehingga pihak pelaksana dan tukang pun pulang. Pihaknya akan konsultasi lebih lanjut dengan PU terkait dengan geobag yang sudah disalurkan ke lokasi. Sebanyak 600 karung geobag disiapkan untuk penanganan jalan darurat itu. Namun belum semua yang dikirim ke lokasi.

Pemasangan geobag ini telah selesai dengan aturan penanganan darurat bencana BNPB. Bahkan, penanganan ini telah dibahas secara teknis. Jika menggunakan pola tertentu (buka lewat jalur lain) menurutnya hal itu dikhawatirkan tidak sesuai ketentuan dalam penanganan darurat. Yang jelas, Pemkab dalam hal ini BPBD telah berusaha responsif menangani jalan tersebut.

Terkait penanganan gotong royong secara swadaya oleh warga, pihaknya tak berwenang menjawab itu. Yang jelas, pihak BPBD bertugas menangani darurat mulai dari menyalurkan geobag dan pengadaan. Soal penanganan jalan darurat melalui tebing jalan itu, menurutnya hal ini telah disampaikan ke OPD terkait. Termasuk warga minta pinjam alat berat. Namun di BPBD tidak bisa, karena tidak ada dalam pengerjaan teknis. Yang ada hanya geobag dan bumbu, sesuai dengan aturan kedaruratan BNPB.

Belum lagi dari sisi risiko, tebing yang dipotong tersebut membahayakan. Dikhawatirkan jika hujan lama, perbukitan yang digerus dan perlu ada saluran pembuangan airnya.

Sementara itu, sebelumnya, Kepala Dinas PUPRPKP Lobar, Lalu Ratnawi mengatakan jalan darurat dengan mengepras bukit atau tebing di pinggir jalan itu berat karena dari sisi elevasinya tambah curam. “Kalau kepras tebing itu dia akan tambah curam tebing itu ke bawah,” tegas Ratnawi. (her)

Kontroversi Rencana Hadiah Umrah Kades, Bupati Lotim Tegaskan Hadiah Lomba Lampion Ramadan Tidak Bebankan APBD

globalfmlombok.com
-
0
Kontroversi Rencana Hadiah Umrah Kades, Bupati Lotim Tegaskan Hadiah Lomba Lampion Ramadan Tidak Bebankan APBD

Selong (globalfmlombok.com) – Gagasan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menggelar Lomba Lampion Ramadan dan Keindahan Desa dalam rangka menyemarakkan Ramadan 1447 Hijriah menuai polemik. Sorotan publik tertuju pada hadiah umrah bagi dua kepala desa terbaik yang dinilai tidak tepat sasaran jika hanya diberikan kepada kades.

Sejumlah warga mempertanyakan kebijakan tersebut karena kegiatan di lapangan banyak digerakkan oleh pemuda dan masyarakat desa. Mereka menilai apresiasi semestinya tidak terbatas pada kepala desa semata.

Menanggapi polemik itu, Bupati yang akrab disapa Bupati Iron menegaskan bahwa hadiah umrah tersebut tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan murni dari donatur.

“Jadi ada donatur, ada donatur yang memberikan. Bukan dari uang APBD. Kita tidak gunakan uang rakyat. Jadi yang kita gunakan adalah donatur,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pemilihan kepala desa sebagai penerima hadiah didasarkan pada peran strategis mereka sebagai penanggung jawab wilayah. Kepala desa dinilai sebagai komando yang menggerakkan seluruh elemen desa dalam menyukseskan kegiatan.

“Kepala desa ini yang kita minta untuk mengomandoi kegiatan lampion yang meriah. Dia yang memerintah di situ, dia yang berbuat di situ. Kalaupun ada pemuda dan sebagainya, itu bagian dari pemerintah desa. Dan ini hanya dua orang,” ujarnya.

Untuk menjamin objektivitas, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan membentuk tim penilai independen. Tim tersebut direncanakan menyebar ke wilayah utara dan selatan guna memastikan proses penilaian berlangsung tanpa intervensi.

“Tim penilai independen akan menentukan desa mana yang terbaik dan paling bersih, itulah yang berhak mendapatkan hadiah umrah,” katanya.

Kebijakan lomba ini tertuang dalam instruksi desa yang mewajibkan seluruh desa memasang lampu penerangan dan lampion di sepanjang jalan desa untuk menciptakan suasana Ramadan yang semarak. Meski hadiah berasal dari donatur, sebelumnya Bupati meminta para kepala desa membantu penganggaran agar seluruh desa tampil indah dan bersih selama bulan suci.

Adapun aspek penilaian mencakup dua hal utama, yakni keindahan pencahayaan dan kebersihan lingkungan. Bupati menegaskan, estetika tidak akan berarti tanpa kebersihan.

“Pinggir jalan itu dan kebersihan desanya akan kita lombakan. Jadi kalau pun lampu Anda bagus, tapi sampah di mana-mana, ah coret. Jadi dua hal saja,” tegasnya saat mencanangkan program tersebut.

Melalui klarifikasi ini, Pemkab berharap masyarakat dapat mendukung program tersebut sebagai bagian dari upaya membangun citra daerah yang aman, indah, dan religius, sejalan dengan visi pembangunan daerah. Pemerintah menilai lomba ini bukan sekadar kompetisi, melainkan sarana mempererat silaturahmi dan partisipasi warga dalam menyemarakkan Ramadan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kontroversi Rencana Hadiah Umrah Kades, Bupati Lotim Tegaskan Hadiah Lomba Lampion Ramadan Tidak Bebankan APBD ”

Aspirasi Guru Madrasah Swasta Jadi PPPK Menguat, Kemenag NTB Puji Perhatian Sari Yuliati

globalfmlombok.com
-
0
Aspirasi Guru Madrasah Swasta Jadi PPPK Menguat, Kemenag NTB Puji Perhatian Sari Yuliati

Mataram (globalfmlombok.com)-

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Zamroni Aziz, menyampaikan aspirasi dari para guru madrasah swasta agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Safari Ramadan bersama keluarga besar Kanwil Kemenag NTB dengan Wakil Ketua DPR RI Hj Sari Yuliati, Sabtu (28/2/2026) malam. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Asrama Haji NTB, Jalan dr. Soedjono, Kota Mataram itu dihadiri sekitar 4.000 jamaah.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, Kapolda NTB, jajaran KOREM 162/WB, Danlanal, Danlanut, anggota DPRD Provinsi NTB, Dinas PUPR, pejabat lingkup Kanwil Kemenag NTB, serta kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota se-NTB.

Peserta kegiatan juga terdiri atas kepala madrasah negeri dan swasta, kepala KUA, serta seluruh PPPK se-Pulau Lombok.

Dalam sambutannya, Zamroni menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI atas dukungan terhadap kemajuan pendidikan di NTB. Ia bersyukur bahwa legislator Dapil NTB menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Sehingga aspirasi masyarakat diharapkan semakin bisa di dengar oleh pusat.

Ia mengungkapkan, terdapat aspirasi dari para guru madrasah swasta agar dapat diangkat menjadi PPPK. Menurut dia, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Sekretariat Jenderal tengah mempersiapkan pengajuan data ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PAN-RB, serta Kementerian Keuangan.

Zamroni menambahkan, pimpinan DPR RI Sari Yuliati juga telah menyampaikan kepada Kementerian Agama agar melakukan diskusi dan koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait mengenai hal tersebut.

“Alhamdulillah hari ini kita kumpulkan kepala madrasah negeri dan swasta di Pulau Lombok. Kami menunggu arahan dari Kemenag pusat. Yang jelas, kami tentu sangat bersyukur jika ada jalan agar guru-guru madrasah swasta bisa diprioritaskan menjadi PPPK. Ini sudah menjadi atensi nasional,” katanya.

Kegiatan Safari Ramadan tersebut berlangsung lancar dan khidmat, sekaligus menjadi momentum konsolidasi jajaran Kementerian Agama di NTB dalam menyambut bulan suci Ramadan serta memperkuat koordinasi lintas lembaga.(ris)

Program BSPS untuk Entaskan Miskin Ekstrem, Megawati Lestari Sebut 89 Unit Rumah Tuntas Terbangun di Loteng

globalfmlombok.com
-
0
Program BSPS untuk Entaskan Miskin Ekstrem, Megawati Lestari Sebut 89 Unit Rumah Tuntas Terbangun di Loteng

Mataram (globalfmlombok.com)-

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, menyebut sebanyak 89 unit rumah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Tengah telah rampung dibangun dan kini telah ditempati warga penerima manfaat.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, alokasi bantuan tersebut diperjuangkan melalui dukungan Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati yang mengusulkan langsung program itu ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Pada 2025, saya mendapat alokasi 89 unit BSPS yang sudah disebar di sejumlah desa di Lombok Tengah. Rumah-rumah itu sudah selesai dan sudah ditempati,” ujar Megawati, sabtu 28 Februari 2026.

Ia merinci, distribusi bantuan tersebar di beberapa desa, antara lain 20 unit di Desa Penujak, 20 unit di Desa Pelambek, 20 unit di Desa Bonder, serta sisanya di Desa Kawo dan Desa Darek.

Setiap unit rumah memperoleh anggaran Rp 20 juta, dengan rincian Rp 17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk biaya tukang. Menurut Megawati, besaran anggaran tersebut dinilai cukup setelah dilakukan pengecekan lapangan.

“Dari hasil turun langsung ke lokasi, rumah yang sebelumnya atapnya bocor dan bangunannya rendah, kini sudah jauh lebih layak dan nyaman dihuni,” katanya.

Ia berharap program BSPS dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah Lombok Tengah bagian selatan yang masih memiliki kantong-kantong kemiskinan ekstrem cukup tinggi.

Megawati juga menyampaikan, pada 2026 NTB akan kembali menerima alokasi BSPS dalam jumlah lebih besar. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman direncanakan menyalurkan sekitar 3.500 unit rumah untuk NTB melalui pimpinan DPR RI Sari Yuliati. Pada tahap awal, sebanyak 1.500 unit akan direalisasikan, sementara sisanya disalurkan pada tahap kedua dan ketiga.

Menurut dia, besarnya alokasi untuk NTB tidak terlepas dari kondisi daerah yang masih berada pada peringkat tinggi angka kemiskinan secara nasional, sehingga menjadi perhatian pemerintah pusat.

Sebagai informasi, BSPS merupakan program pemerintah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini berfokus pada perbaikan komponen atap, lantai, dan dinding (ALADIN), termasuk sanitasi, dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan keswadayaan masyarakat.(ris)

Sari Yuliati Minta Koordinasi Lintas Kementerian untuk Pengangkatan Guru Madrasah Swasta Jadi PPPK

globalfmlombok.com
-
0
Sari Yuliati Minta Koordinasi Lintas Kementerian untuk Pengangkatan Guru Madrasah Swasta Jadi PPPK

Mataram (globalfmlombok.com)-

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mendorong kementerian dan lembaga terkait segera berkoordinasi untuk menentukan nasib guru madrasah swasta, khususnya terkait pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta perbaikan sistem pembayaran tunjangan profesi guru.

Komitmen tersebut disampaikan Sari Yuliati saat menghadiri Safari Ramadan bersama keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (28/2/2026) malam di gedung Asrama Haji NTB, jalan dr Soedjono, Kota Mataram.

Legislator daerah pemilihan NTB II Pulau Lombok itu menegaskan, dukungannya terhadap guru madrasah swasta bukan sekadar pernyataan politik. Pada 11 Februari 2026, ia memimpin langsung pertemuan dengan perwakilan guru madrasah swasta se-Indonesia di Gedung DPR RI.

“Saya menerima langsung demonstrasi damai guru madrasah swasta. Mereka adalah keluarga besar saya. Saya juga pernah bersekolah di madrasah, jadi saya memahami betul perasaan mereka,” ujar Sari.

Dalam pertemuan tersebut, para guru menyampaikan tuntutan agar pemerintah membuka peluang pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK serta memperbaiki sistem pembayaran tunjangan profesi guru yang dinilai belum optimal.

Menurut Sari, DPR RI memberikan dukungan afirmatif terhadap aspirasi tersebut. Namun, realisasinya memerlukan koordinasi lintas kementerian, di antaranya Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Keuangan.

Ia menegaskan, DPR telah mendorong Kementerian Agama untuk segera menggelar rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat proses kebijakan. Bahkan, Sari menyatakan siap mengambil peran lebih jauh dalam mengawal koordinasi apabila dibutuhkan.

Selain pengangkatan PPPK, persoalan pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) juga menjadi perhatian. Berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, secara politik dan ketersediaan anggaran kebijakan tersebut dinilai telah siap, namun masih memerlukan percepatan teknis implementasi.

Sari berharap, ke depan pembayaran TPG dapat dilakukan secara rutin setiap bulan, selaras dengan sistem penggajian pada awal bulan. Menurut dia, kepastian status dan kesejahteraan guru madrasah swasta merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia.(ris)

Satu Keluarga Jemaah Umrah NTB Tertahan di Jeddah, Akibat Perang Israel-AS dengan Iran

globalfmlombok.com
-
0
Satu Keluarga Jemaah Umrah NTB Tertahan di Jeddah, Akibat Perang Israel-AS dengan Iran

Mataram (globalfmlombok.com) –

Pecahnya perang AS-Israel terhadap Iran telah berdampak pada penerbangan internasional, termasuk perjalanan jemaah umrah asal NTB. Satu keluarga berjumlah lima orang jemaah umrah asal NTB dilaporkan tertahan di Jeddah akibat pembatalan penerbangan transit Jeddah-Qatar-Jakarta.

Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Bali Nusra, H. Zamroni, menyampaikan hal ini, Minggu, 1 Maret 2026.

Ia mengatakan situasi perang berdampak pada sejumlah rute penerbangan internasional, terutama yang transit di negara-negara Teluk.

“Sehubungan dengan situasi terkini terkait perang yang melibatkan Iran dan dampaknya terhadap penerbangan internasional, saat ini terjadi pembatalan beberapa jadwal penerbangan, khususnya penerbangan dengan rute transit melalui negara-negara Teluk seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman, dan sekitarnya,” jelas Zamroni.

Satu keluarga yang masih tertahan ini menurutnya, sebelumnya menggunakan penerbangan dengan rute transit melalui Qatar, namun jadwal penerbangan dibatalkan.

“Ada lima orang, satu keluarga. Mereka sebenarnya berangkat secara mandiri, tidak melalui travel umrah,” terangnya.

Zamroni menegaskan, untuk penerbangan langsung (direct) Jakarta–Jeddah hingga saat ini masih berjalan normal dan belum terdampak letusan perang di negara teluk. Meski demikian, pihaknya terus melakukan pemantauan intensif terhadap informasi resmi dari maskapai dan otoritas penerbangan.

“Kami terus monitoring secara intensif setiap informasi resmi dari maskapai dan otoritas penerbangan. Jika ada perubahan jadwal, akan segera kami sampaikan kepada jemaah,” ujarnya.

Terkait keberangkatan Jemaah umrah berikutnya, Zamroni juga memastikan untuk sementara masih berjalan biasa, belum terganggu secara langsung. Namun ia mengakui, situasi geopolitik di Timur Tengah menjadi tantangan yang tidak terduga bagi penyelenggara perjalanan umrah.

“Pastinya ada kekhawatiran (perang berlanjut), namun ini memang menjadi tantangan yang hadir tak terduga. Kami tetap berikhtiar dan berkoordinasi agar pelayanan kepada jemaah tetap maksimal,” katanya.

Di tengah situasi perang yang menggempur Iran, aktivitas pemasaran travel umrah disebut masih berjalan. Namun, pihak penyelenggara tetap menyesuaikan strategi dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi keamanan dan kebijakan penerbangan internasional.

AMPHURI Bali Nusra mengimbau para jemaah untuk tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari pihak travel , jika ingin tetap melaksanakan umrah ke Tanah Suci.(bul)

Menteri Trenggono Tidak Puas Pembangunan KNMP di Pulau Bungin

globalfmlombok.com
-
0
Menteri Trenggono Tidak Puas Pembangunan KNMP di Pulau Bungin

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, mengaku kecewa terhadap hasil pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Ia menilai sejumlah pekerjaan belum tuntas dan meminta rekanan segera melakukan perbaikan.

“Hasil pekerjaannya tidak memuaskan hati. Ini saya minta kepada Pak Dirjen Tangkap untuk memperbaiki kontraktornya, sehingga tidak menimbulkan persoalan kemudian hari,” kata Trenggono saat melakukan kunjungan kerja ke KNMP Pulau Bungin, Jumat (27/2).

Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, masih terdapat beberapa item pekerjaan yang belum rampung. Bahkan fasilitas cold storage atau gudang berpendingin yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat untuk mengawetkan hasil tangkapan ikan, belum dapat difungsikan.

“Saya minta apa yang belum tuntas pengerjaannya agar segera diselesaikan. Jangan proyek yang kita bangun dengan anggaran miliaran rupiah ini tidak memberikan manfaat kepada masyarakat,” tegasnya.

Meski demikian, Trenggono menegaskan pembangunan KNMP tersebut tetap memiliki tujuan strategis untuk menunjang produktivitas nelayan di Pulau Bungin. Selama ini, nelayan setempat kerap mengalami kesulitan memperoleh es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan sebelum dipasarkan.

Ia berharap dengan adanya fasilitas tersebut, kualitas dan daya simpan hasil produksi perikanan dapat meningkat. Pemerintah juga membuka peluang membantu pemasaran apabila nelayan mengalami kendala dalam penjualan.

“Kami berharap dengan adanya program KNMP ini hasil produksi dan kualitasnya tetap baik. Kalau ada kesulitan dalam penjualan, nanti akan kita bantu,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan fasilitas tersebut dapat dikelola secara optimal agar memberikan manfaat jangka panjang, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Bangunan ini semua harus bisa dikelola dengan baik, sehingga memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Bungin Direncanakan Jadi Kampung Budidaya

Selain perikanan tangkap, Trenggono juga berencana menjadikan Desa Pulau Bungin sebagai kawasan kampung budidaya. Langkah ini diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih produktif dan memperluas potensi ekonomi berbasis kelautan.

“Untuk kampung budidaya kita rencanakan ditetapkan di beberapa desa. Tetapi yang pasti, kalau di Bungin memang berusaha di sektor laut, maka akan kita bantu,” katanya.

Sebagai tahap awal, pemerintah merencanakan bantuan 1.000 kolam apung untuk budidaya lobster dan kerang mutiara. Selain itu, nelayan juga akan dibantu satu unit kapal lengkap dengan mesin dan alat tangkap.

“Kampung budidaya di Pulau Bungin kita rencanakan untuk lobster dan kerang mutiara. Ke depan, selain nelayan tangkap, juga ada nelayan budidaya,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Menteri Trenggono Tidak Puas Pembangunan KNMP di Pulau Bungin ”

1...149150151...392Halaman 150 dari 392