Mataram (globalfmlombok.com)-
Kebijakan sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi NTB tahun anggaran 2026 meliputi banyak program dengan dukungan anggaran dari APBD. Diantaranya program pengelolaan pendidikan, program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dan lainnya.
Mataram (globalfmlombok.com) – Menyikapi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia di negara-negara Teluk dan Iran guna memastikan kondisi Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya asal NTB, tetap aman dan terpantau.
Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral kepala daerah terhadap warganya, di mana pun mereka berada.
“Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara, terlebih dalam situasi geopolitik yang berkembang seperti saat ini,” tegas Miq Iqbal dalam keterangan yang diterima Senin (1/3/2026).
Komunikasi dilakukan dengan KBRI Teheran (Iran), KBRI Riyadh (Arab Saudi), KBRI Muscat (Oman), KBRI Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), KBRI Manama (Bahrain), KBRI Doha (Qatar), serta KBRI Kuwait City.
Dalam pembicaraan tersebut, seluruh perwakilan RI memastikan bahwa WNI yang terdata berada dalam pemantauan intensif melalui jaringan masyarakat Indonesia di masing-masing negara. Para Duta Besar juga menyampaikan bahwa Rencana Kontinjensi telah diaktifkan sebagai langkah antisipatif apabila terjadi peningkatan eskalasi konflik.
“Para Duta Besar memastikan bahwa seluruh WNI yang terdaftar dalam kondisi terpantau. Masing-masing KBRI telah mengaktifkan rencana kontinjensi sebagai langkah mitigasi jika situasi berkembang lebih jauh,” jelasnya.
Gubernur Miq Iqbal secara khusus menitipkan warga NTB kepada para Duta Besar RI agar mendapatkan perhatian dan perlindungan maksimal.
“Saya menitipkan secara khusus warga NTB kepada para Duta Besar. Keselamatan mereka adalah prioritas,” tegasnya.
Ia juga mengimbau keluarga di NTB yang memiliki anggota keluarga di kawasan Timur Tengah untuk proaktif memastikan data keberadaan mereka tercatat di KBRI atau KJRI terdekat. Apabila belum terdaftar, keluarga diminta segera menghubungi hotline resmi perwakilan RI di masing-masing negara.
“Kepada masyarakat NTB yang memiliki keluarga di kawasan tersebut, saya mengajak untuk tetap tenang. Pastikan komunikasi dengan KBRI atau KJRI terus terjaga dan ikuti arahan resmi dari perwakilan RI,” ujarnya.
Dalam komunikasi tersebut, Miq Iqbal juga berbagi pengalamannya dalam menangani perlindungan WNI di wilayah konflik pada masa penugasannya sebelumnya di Kementerian Luar Negeri. Diskusi tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi agar perlindungan warga negara berjalan cepat, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lapangan.
Gubernur NTB menegaskan bahwa komunikasi dan pemantauan tidak berhenti pada tahap awal ini. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di luar negeri akan dilakukan secara berkala guna memastikan perkembangan situasi dapat direspons secara cepat dan tepat.
“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga kita,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi NTB memastikan komitmennya untuk terus hadir, menjaga komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjamin perlindungan warga NTB di manapun berada.(r/ham)
Bima (globalfmlombok.com) – Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan kekurangan dokter spesialis masih menjadi persoalan hampir di seluruh daerah di Indonesia, termasuk wilayah Bima.
Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja dan peninjauan kesiapan layanan di RSUD Kota Bima, Jumat (27/2/2026).
“Kurangnya dokter spesialis tidak hanya di Bima, tapi hampir seluruh daerah di Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Budi, ketersediaan dokter spesialis menjadi faktor utama keberhasilan pelayanan kesehatan di daerah. Pembangunan rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan, kata dia, tidak akan optimal tanpa dukungan tenaga medis spesialis yang memadai.
“Dokter spesialis di daerah memang harus diperbanyak. Percuma punya RSUD megah, alat kesehatan lengkap, tapi dokter spesialis tak cukup dan tidak ada,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran beasiswa pendidikan kedokteran spesialis bagi putra-putri daerah. Skema tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan tenaga medis yang kembali mengabdi setelah menyelesaikan pendidikan.
Kementerian Kesehatan, lanjutnya, tengah memperluas rumah sakit pendidikan sebagai solusi jangka menengah untuk mengatasi ketimpangan distribusi dokter spesialis, terutama di luar Pulau Jawa.
“Kita sedang memperbanyak rumah sakit pendidikan yang fokusnya memperbanyak dokter spesialis. Dokter umum dari daerah juga bisa diarahkan ke rumah sakit pendidikan untuk menjadi dokter spesialis,” tuturnya.
Di wilayah Bima sendiri terdapat sejumlah fasilitas layanan kesehatan, antara lain RSUD Kota Bima, RSUD Bima, RSUD Sondosia, Rumah Sakit Angkatan Darat Kota Bima, Rumah Sakit Muhammadiyah, serta Rumah Sakit Dokter Agung yang dikelola swasta.
Meski secara nasional masih terjadi kekurangan tenaga spesialis, Budi memastikan kebutuhan dokter spesialis di RSUD Kota Bima yang baru telah terpenuhi untuk mendukung operasional layanan prioritas.
“Alhamdulillah untuk dokter-dokter spesialisnya sudah ada semua,” katanya.
Pemerintah juga melengkapi sumber daya manusia berbasis kompetensi guna mendukung peningkatan kelas layanan rumah sakit. Beberapa spesialis yang disiapkan meliputi onkologi, urologi, bedah saraf, neurologi intervensi, serta anestesi dan terapi intensif.
Kunjungan kerja tersebut sekaligus memastikan kesiapan operasional RSUD Kota Bima sebagai fasilitas rujukan layanan kesehatan regional. Pemerintah pusat menargetkan penguatan SDM kesehatan berjalan seiring dengan peningkatan infrastruktur rumah sakit di daerah. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Menkes Sebut Kekurangan Dokter Spesialis Terjadi di Daerah ”
Dompu (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi NTB menargetkan 122 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Dompu keluar dari kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya tahun 2026. Sasaran program ini tersebar di dua desa, yakni Desa Saneo, Kecamatan Woja dan Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat.
Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, dalam kunjungannya ke Dompu, Minggu (1/3/2026), meninjau langsung Desa Saneo. Didampingi Bupati Dompu, Bambang Firdaus, ia mendatangi sejumlah rumah warga yang menjadi sasaran program.
Selain memastikan pelaksanaan program rehabilitasi rumah bagi KK miskin ekstrem, Wagub juga menyerahkan bingkisan santunan kepada warga. “Nanti rumahnya akan direhab. Untuk sementara tinggal dulu bersama keluarga sampai selesai rehab rumahnya,” ujarnya.
Di Desa Saneo, terdapat 31 KK yang menjadi sasaran program rehabilitasi rumah. Sementara di Desa Soritatanga, sebanyak 91 KK akan diintervensi melalui Program Desa Berdaya.
Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, Ir. H. Lalu Hamdi, MSi., yang turut mendampingi Wagub menjelaskan, Program Desa Berdaya menyasar keluarga miskin ekstrem melalui dua skema, yakni tematik dan transformatif.
Skema tematik dilakukan melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Sedangkan skema transformatif dijalankan melalui pendampingan dan pemberdayaan agar keluarga sasaran dapat keluar dari status kemiskinan ekstrem.
“Ketika dia tidak dapat bansos, kita usahakan dapat bansos. Ketika belum punya kartu BPJS, kita upayakan supaya mendapat kartu BPJS. Kalau rumahnya tidak layak, kita dorong agar menjadi layak,” jelasnya.
Selain itu, pemberdayaan juga difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan mata pencaharian produktif. Pemerintah akan melakukan pendampingan intensif selama dua tahun agar keluarga penerima manfaat memiliki usaha yang berkelanjutan.
“Kita akan bimbing supaya bisa memperoleh mata pencaharian yang produktif dan berkelanjutan. Kita dampingi selama dua tahun,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Targetkan 122 KK di Dompu Keluar dari Kemiskinan Ekstrem ”
Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Provinsi NTB terus mematangkan persiapan pembukaan waterbase seaplane yang berlokasi di Bendungan Batujai, Lombok Tengah. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dihadiri langsung Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, di Bank NTB Syariah, Sabtu (28/2/2026).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan penandatanganan MoU tersebut menandai dimulainya persiapan resmi pembukaan landasan seaplane di NTB.
“Jadi mulai saat ini persiapan itu resmi. Meskipun penjajakan sudah lama dilakukan, tetapi dengan MoU ini maka persiapan untuk ke arah dimulainya penerbangan seaplane dari Lombok ke destinasi-destinasi wisata kepulauan itu akan secara sistematik dimulai,” ujarnya.
Iqbal menjelaskan, pemilihan Bendungan Batujai sebagai lokasi waterbase mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan konektivitas dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). Integrasi antarmoda dinilai lebih optimal karena terkoneksi langsung dengan bandara internasional tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, H. Ahsanul Khalik, menambahkan MoU antara Gubernur NTB, Bupati Lombok Tengah, dan PT Abadi Mega Angkutan Nusantara menjadi simpul awal penguatan konektivitas kepulauan NTB.
Menurutnya, kebijakan ini selaras dengan arah pembangunan daerah yang menempatkan penguatan konektivitas, pariwisata berkualitas, dan ekonomi biru sebagai pilar daya saing. Sebagai provinsi kepulauan dengan ratusan pulau kecil di Lombok dan Sumbawa, NTB membutuhkan moda transportasi yang mampu memangkas waktu tempuh antarpulau secara signifikan.
Transportasi laut tetap vital, namun memerlukan waktu panjang dan bergantung pada cuaca. Kehadiran seaplane dinilai berpotensi memangkas perjalanan berjam-jam menjadi hitungan puluhan menit.
Dari sisi teknis, pemilihan Batujai didasarkan pada kalkulasi ketat. Kedekatan dengan BIZAM memungkinkan integrasi sistem pengawasan lalu lintas udara (ATC) dalam satu klaster kendali, meningkatkan efisiensi navigasi dan keselamatan penerbangan. Selain itu, integrasi fasilitas dinilai menekan kebutuhan pembangunan infrastruktur terpisah yang berbiaya tinggi.
Pemprov NTB memastikan pengembangan dilakukan bertahap, mulai dari penataan waterbase sesuai standar keselamatan dan regulasi Kementerian Perhubungan, sinkronisasi perizinan, penyusunan SOP operasional water aerodrome, hingga uji coba sebelum ekspansi rute.
Koordinasi dengan pengelola bendungan juga dilakukan agar fungsi utama pengairan tetap terjaga. Area operasional direncanakan berada di sisi timur bendungan dan tidak bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui penyusunan regulasi yang memberi kemudahan operasional.
“Regulasi itu kita berikan keleluasaan atau kemudahan kepada para pengelola resor atau pengelola wisata untuk bisa memiliki atau mengoperasikan pesawat seaplane,” ujarnya.
Ia berharap kemudahan regulasi tersebut dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata NTB dengan memanfaatkan wilayah laut sebagai alternatif moda transportasi udara berbasis air.
Plh Sekda NTB, Lalu Mohammad Faozal, menyebut sejumlah destinasi yang direncanakan menjadi rute seaplane, antara lain Gili Balu, Teluk Saleh, Pulau Satonde, Moyo, dan Batu Hijau. Namun, untuk kawasan Gili masih terkendala status konservasi sehingga memerlukan izin tambahan dari kementerian terkait.
Menurut Faozal, studi kelayakan (feasibility study) masih dalam proses finalisasi, termasuk koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait kelayakan perairan.
Pemprov NTB berharap seaplane Batujai dapat segera beroperasi dan menjadi pengungkit pengembangan quality tourism, sekaligus memperkuat konektivitas antarpulau secara berkelanjutan. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” NTB Matangkan Persiapan Pembukaan ‘’Waterbase Seaplane’’ di Batujai ”
Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi lintas instansi guna menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan arus mudik dan balik Lebaran 1447 Hijriah.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 bersama Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, di Ruang Rapat Hajar Aswad Bank NTB Syariah, Mataram, Sabtu (28/2/2026).
Gubernur menyambut baik dukungan pemerintah pusat, sekaligus menginstruksikan percepatan penyelesaian perbaikan infrastruktur jalan di seluruh jalur strategis.
“Alhamdulillah kami menerima kunjungan Pak Menteri ke NTB untuk melihat persiapan angkutan lebaran. Beliau sudah menyampaikan arahan terkait percepatan persiapan supaya nanti seminggu sebelum lebaran semua arus jalan yang akan dilalui kendaraan sudah siap dan tidak lagi ada perbaikan yang dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengapresiasi kesiapan Pemerintah Provinsi NTB, namun mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap potensi cuaca ekstrem.
“Saya melihat Provinsi NTB sudah melakukan persiapan yang sangat baik. Kami juga memberikan penekanan, khususnya terkait cuaca yang belakangan ini kurang bersahabat. Kami harapkan seluruh stakeholder mempersiapkan mitigasinya bila terjadi curah hujan tinggi yang berpotensi mengganggu kelancaran angkutan lebaran,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, Pemprov NTB juga mengajukan dukungan penambahan armada, meliputi kapal cepat lintas Bali–Lombok, kapal angkut ternak, serta fasilitas mudik gratis bagi pelajar dan santri NTB yang menempuh pendidikan di Pulau Jawa.
Kegiatan rakor turut dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman pengembangan layanan seaplane antara Pemprov NTB, Pemkab Lombok Tengah, dan PT Abadi Mega Angkutan Nusantara (AMAN AIR).
Turut hadir Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha, Plh Sekda NTB Lalu Moh Faozal, Forkopimda lingkup Provinsi NTB, serta Kepala Dinas Perhubungan NTB Ervan Anwar.
Sesuai agenda rakor, Menteri Perhubungan bersama Gubernur NTB dan perwakilan AMAN Air meninjau kawasan Bendungan Batujai. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur serta kelayakan lokasi pendaratan moda transportasi udara berbasis air tersebut sebagai bagian dari penguatan konektivitas di NTB.
Langkah ini menjadi bentuk sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam menghadirkan inovasi transportasi yang mendukung pengembangan pariwisata serta meningkatkan aksesibilitas antarwilayah di NTB. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kesiapan Angkutan Lebaran , Gubernur Pastikan Sarana dan Armada Transportasi ”
Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) memeriksa mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus narkoba yang menjerat perwira polisi itu.
Pemeriksaan di Mabes Polri dibenarkan kuasa hukumnya, Dr. Asmuni. “Saya langsung yang mendampingi pemeriksaan,” katanya, Minggu (1/3/2026).
Ia menyebutkan, kliennya menjalani pemeriksaan sejak Jumat, 27 Februari 2026. Pemeriksaan tersebut terkait dugaan TPPU yang merupakan pengembangan dari perkara narkoba yang sebelumnya menjerat Malaungi.
Dalam proses pemeriksaan, penyidik Bareskrim turut mempertemukan Malaungi dengan mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, yang sebelumnya merupakan atasannya.
“Ini masih dikonfrontir. Nanti lengkapnya saya kabari,” ujar Asmuni yang juga Ketua Peradi Kota Mataram.
Asmuni membeberkan, pemeriksaan terhadap kliennya dan AKBP Didik dilakukan setelah aparat kepolisian menangkap terduga bandar narkoba berinisial KE. KE ditangkap di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada Kamis (26/2/2026) saat hendak melarikan diri ke Malaysia.
KE ditangkap bersama dua orang lainnya, masing-masing berinisial A alias G di Riau dan R alias K di Tanjung Balai. Keduanya diduga membantu pelarian KE ke Malaysia.
Sementara itu, Kapolda NTB, Edy Murbowo, pada Jumat (27/2/2026) menyampaikan bahwa Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat membentuk investigasi bersama (joint investigation) dalam penanganan perkara yang melibatkan dua mantan perwira polisi tersebut.
Investigasi bersama itu mencakup penanganan kasus narkoba yang ditangani Ditresnarkoba Polda NTB, serta perkara TPPU yang merupakan pengembangan dari kasus tersebut.
Di Polda NTB, AKP Malaungi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan sabu seberat 488,496 gram. Ia dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta ketentuan perundang-undangan terkait lainnya.
Dalam kasus yang sama, AKBP Didik turut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima uang Rp2,8 miliar dari dua bandar narkoba. Ia dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (2) atau Pasal 137 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Diperiksa TPPU Kasus Narkoba ”
Mataram (globalfmlombok.com) – Aktivitas bongkar muat kendaraan di Terminal Mandalika, Kota Mataram, berlangsung tanpa penataan yang jelas. Lapak pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan median jalan turut menambah kesemrawutan di kawasan tersebut. Kondisi ini disinyalir dipicu belum beroperasinya terminal tipe A tersebut secara resmi.
Pantauan Suara NTB, aktivitas bongkar muat angkutan kota dalam provinsi yang melayani rute Mataram–Bima dan sebaliknya berlangsung persis di pintu masuk terminal. Bus ukuran besar maupun sedang parkir di sisi kiri dan kanan jalan, sehingga mempersempit ruang lalu lintas.
Sementara itu, sejumlah pedagang kaki lima membangun lapak di atas median jalan. Kesemrawutan ini terjadi sejak lama tanpa intervensi atau penindakan tegas dari pemerintah. Padahal, Terminal Mandalika merupakan salah satu pintu masuk utama masyarakat dari luar daerah dan menjadi wajah Kota Mataram.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, dikonfirmasi pekan kemarin menjelaskan bahwa penataan kawasan Terminal Mandalika telah dikoordinasikan dengan Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Namun, penataan masih menunggu rampungnya pengerjaan kawasan terminal tersebut.
Di samping itu, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, kata Zulkarwin, telah meminta agar segera dilakukan penataan kawasan. “Iya, kita sudah koordinasikan itu dengan BPTD,” terangnya.
Menurutnya, penataan kawasan Terminal Mandalika perlu melibatkan lintas sektor. Organisasi perangkat daerah seperti Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, BPTD, serta unsur TNI dan Polri harus dilibatkan agar penataan berjalan efektif.
Dishub Kota Mataram juga telah menyusun desain relokasi PKL yang berjualan di median jalan. Langkah tersebut dimaksudkan agar para pedagang tidak kembali berjualan di lokasi yang sama setelah ditertibkan. “Coba nanti kita cek lagi desainnya,” ujarnya.
Mantan Camat Selaparang itu mengakui, kendaraan angkutan dalam provinsi maupun angkutan antar kota antar provinsi (AKAP dan AKDP) masih melakukan bongkar muat di luar area karena terminal tipe A belum beroperasi. Keberadaan lapak PKL di sisi barat dan selatan terminal dinilai semakin mengganggu ketertiban kawasan.
BPTD sendiri disebut kerap berkoordinasi terkait penataan lapak PKL. “Karena itu masuk wilayah Dinas Perdagangan dan Pol PP. Kita sudah beberapa kali rapat di kecamatan,” katanya.
Skenario relokasi PKL telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan diharapkan menjadi dasar bagi kepala daerah dalam mengambil kebijakan penataan kawasan Terminal Mandalika. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Belum Beroperasi, Terminal Mandalika Semrawut ”
Mataram (globalfmlombok.com) – Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kebon Talo di Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, kini memasuki tahap perencanaan teknis dan pemenuhan persyaratan administrasi. Pengerjaan fisik ditargetkan mulai bulan depan setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi, menjelaskan total anggaran proyek tersebut mencapai Rp101 miliar. Rinciannya, sebesar Rp97 miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik, sedangkan Rp4 miliar untuk perencanaan teknis.
“Total anggarannya Rp101 miliar. Itu sudah termasuk perencanaan dan pembangunan fisik. Sekarang kita masih di tahap perencanaan teknis,” ujarnya, pekan kemarin.
Ia menegaskan, seluruh anggaran dan pelaksanaan proyek berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW). Pada tahap ini, BPPW menyusun desain teknis, menyiapkan dokumen perencanaan, hingga nantinya melaksanakan pembangunan dan pelatihan operasional sebelum fasilitas diserahkan kepada pemerintah daerah.
Dari sisi pemerintah daerah, DLH bertanggung jawab memastikan kesiapan lahan serta kelengkapan dokumen lingkungan.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, sebelumnya menyampaikan bahwa lahan seluas kurang lebih satu hektare di Kebon Talo telah dinyatakan clean and clear. “Secara administrasi lahan kita sudah lengkap. Tidak ada kendala,” katanya.
DLH juga tengah menyiapkan dokumen lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL sebagai salah satu syarat sebelum konstruksi dimulai. Selain itu, pihaknya terlibat dalam pembahasan Detail Engineering Design (DED) bersama BPPW agar desain fasilitas sesuai dengan karakteristik sampah Kota Mataram.
Sementara itu, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menyatakan kehadiran TPST Kebon Talo akan berdampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan persampahan di Kota Mataram.
“Semoga dalam waktu dekat pengerjaan bisa dimulai dan lebih cepat selesai,” harapnya.
Meski nantinya TPST Kebon Talo memiliki kapasitas pengelolaan hingga 60 ton per hari, Mohan mengakui Kota Mataram tetap akan bergantung pada TPA Kebon Kongok di Lombok Barat untuk pembuangan sampah residu.
Karena itu, sembari menunggu realisasi proyek, Pemkot Mataram terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk membuka landfill baru di TPA Kebon Kongok. Langkah tersebut diharapkan dapat mengembalikan jatah pembuangan sampah Kota Mataram menjadi normal, yakni empat ritase per hari.
“Ini baru tahap pertama pada landfill satu, nanti ada lagi tindak lanjutnya,” pungkasnya.
Pemkot Mataram memastikan jika seluruh tahapan perencanaan dan administrasi rampung sesuai jadwal, pembangunan fisik TPST Kebon Talo ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada 2026. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Ditargetkan Operasional 2026, Proyek TPST Kebon Talo Rp101 Miliar Masuk Tahap Perencanaan ”
Mataram (globalfmlombok.com) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan IR sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan pungutan liar (pungli) terhadap guru penerima Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil (TKGDT) di Kabupaten Bima.
IR yang menjabat sebagai Kepala Bidang PTK Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima diduga meminta setoran antara Rp500.000 hingga Rp1 juta dari setiap guru penerima tunjangan tersebut.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol. FX. Endriadi, Minggu (1/3/2026), mengatakan praktik dugaan pemerasan itu berlangsung dalam rentang waktu cukup lama, yakni sejak 2019 hingga 2025.
“Para guru merasa terpaksa menyerahkan sejumlah uang, karena ada kekhawatiran tidak dapat menerima tunjangan khusus pada tahap selanjutnya,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, sebanyak 18 guru diduga menjadi korban dalam perkara tersebut. Pola setoran yang dilakukan pun bervariasi. Ada guru yang menyerahkan uang setiap bulan, dan ada pula yang menyetor setiap tiga bulan sekali.
Menurut Endriadi, tersangka diduga menyiapkan dua rekening khusus untuk menampung setoran dari para guru penerima tunjangan daerah terpencil tersebut.
“Saudari IR menyiapkan dua rekening khusus untuk menerima setoran dari guru penerima tunjangan daerah terpencil itu,” katanya.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti yang dinilai cukup dan melakukan gelar perkara. Dalam proses penyidikan, aparat telah memeriksa 24 saksi serta mengamankan berbagai dokumen terkait pencairan dan penyaluran tunjangan.
Dari pendalaman yang dilakukan, ditemukan adanya penyerahan uang dari para guru kepada IR selaku pejabat yang membidangi tenaga pendidik dan kependidikan di Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima.
Saat ini, penyidik masih mendalami aliran dana yang diterima tersangka serta membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut. Polisi memastikan proses hukum akan terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tersangka Pungli TKGDT di Bima Diduga Minta Setoran Rp500 Ribu-Rp1 Juta per Guru ”
globalfmlombok.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Studio Radio Global FM Lombok di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)
© 2025 GlobalFMLombok.com - PT. RADIO SWARA LOMBOK
