Beranda blog Halaman 145

Pertamina Patra Niaga Pastikan Stok dan Distribusi BBM Tetap Aman di Tengah Dinamika Global

globalfmlombok.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Pastikan Stok dan Distribusi BBM Tetap Aman di Tengah Dinamika Global

Mataram (globalfmlombok.com) – Di tengah dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat tetap aman dan terkendali.

Perusahaan terus memantau perkembangan global yang berpotensi memengaruhi proses pendistribusian energi di dalam negeri. Meski demikian, kondisi stok BBM di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa ketahanan stok BBM di wilayah tersebut berada pada level yang cukup memadai.

“Saat ini rata-rata ketahanan stok BBM, khususnya di wilayah Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, mencapai sekitar 13 hari ke depan. Ketersediaan ini terus diperkuat melalui pasokan rutin dan terjadwal sesuai perencanaan suplai dan distribusi yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pendistribusian BBM ke lembaga penyalur hingga saat ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina juga terus memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pemerintah, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mengantisipasi dinamika maupun potensi gangguan distribusi.

Sebagai langkah antisipatif, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus turut menerapkan metode RAE (Regular, Alternative, dan Emergency) dalam pengelolaan rantai pasok dan distribusi energi.

Melalui metode tersebut, berbagai langkah mitigasi dilakukan untuk memastikan ketahanan pasokan tetap terjaga. Selain itu, perusahaan juga memprioritaskan keselamatan pekerja, keamanan aset, serta keberlangsungan operasional melalui pemantauan intensif dan penguatan manajemen risiko.

Dalam rangka menyambut arus mudik dan perayaan Idulfitri, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga akan memulai Kick Off Kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri pada 9 Maret mendatang.

Satgas tersebut dibentuk untuk memastikan kesiapan infrastruktur, suplai, serta layanan energi bagi masyarakat selama periode Ramadan hingga Idulfitri.

Pertamina juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Apabila masyarakat menemukan pelanggaran atau ketidaknyamanan di lembaga penyalur, laporan dapat disampaikan melalui Pertamina Contact Center 135. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pertamina Patra Niaga Pastikan Stok dan Distribusi BBM Aman dan Lancar di Tengah Dinamika Global “

Usai Banjir, Puting Beliung Terjang Lombok Tengah

globalfmlombok.com
-
0
Usai Banjir, Puting Beliung Terjang Lombok Tengah

Praya (globalfmlombok.com) – Bencana hidrometeorologi masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Setelah banjir merendam lebih dari 1.600 rumah warga di sejumlah desa dua pekan lalu, kini angin puting beliung menerjang beberapa wilayah dan merusak puluhan rumah warga.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Tengah, dalam dua hari terakhir tercatat sebanyak 51 rumah warga mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung.

“Paling banyak di Desa Selebung, itu total ada 37 rumah yang rusak terdampak angin puting beliung,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah, H. Ridwan Makruf, kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (5/3/2026).

Selain di Desa Selebung, kerusakan rumah juga terjadi di Desa Aik Bukak sebanyak delapan unit dan enam unit rumah lainnya di Desa Wajegeseng. Dari total 51 rumah yang terdampak, tidak semuanya masuk kategori untuk mendapatkan bantuan stimulan dari pemerintah.

Setelah dilakukan asesmen oleh tim BPBD Lombok Tengah, hanya sekitar enam rumah yang mengalami kerusakan cukup parah sehingga berhak mendapatkan bantuan stimulan.

Ridwan menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan perhitungan kebutuhan bantuan bagi rumah yang rusak berat tersebut. Bantuan yang diberikan bersifat stimulan dengan nilai sekitar 30 persen dari total kebutuhan perbaikan rumah.

Bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa material bangunan.

“Bantuannya bukan uang tunai, tetapi berupa material seperti semen, kayu dan asbes. Untuk kebutuhan material lainnya diupayakan secara mandiri oleh warga terdampak,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran penanganan bencana membuat pihaknya harus selektif dalam menyalurkan bantuan agar benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga terdampak.

Sementara untuk warga yang sebelumnya terdampak banjir, bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok. Hal tersebut karena tidak ada laporan kerusakan rumah akibat banjir yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Untuk warga yang terdampak banjir itu bantuannya berupa kebutuhan pokok, karena laporan yang masuk tidak ada rumah yang sampai rusak akibat banjir,” imbuhnya.

Lebih lanjut Ridwan yang akrab disapa Tuan Gabus mengatakan, kondisi cuaca ekstrem diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Karena itu masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di luar rumah mengingat potensi angin puting beliung masih ada.

Pemerintah daerah hingga kini juga masih menetapkan status siaga darurat bencana sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

“Tetap waspada dengan perubahan cuaca dan potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja,” tegasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Setelah Banjir, Giliran Puting Beliung Terjang Loteng “

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (38)

globalfmlombok.com
-
0
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (38)

Mataram (globalfmlombok.com)

Kebijakan sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi NTB tahun anggaran 2026 meliputi sejumlah program. Diantaranya program penyelenggaraan penataan ruang, program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan lain sebagainya.

Gubernur Tunjuk Budi Herman sebagai Plh Sekda NTB

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur Tunjuk Budi Herman sebagai Plh Sekda NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal mengganti jabatan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang sebelumnya dijabat Lalu Mohammad Faozal. Posisi tersebut kini dipercayakan kepada Budi Herman yang juga menjabat Inspektur Provinsi NTB.

Pergantian Plh Sekda NTB tersebut dilakukan pada akhir Februari 2026. Lalu Mohammad Faozal sendiri sebelumnya menjabat sebagai Penjabat dan Plh Sekda NTB selama kurang lebih tujuh bulan, sejak 10 Juli 2025.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Tri Budiprayitno membenarkan adanya pergantian tersebut. Menurutnya, Budi Herman mulai aktif menjalankan tugas sebagai Plh Sekda NTB sejak akhir Februari lalu.

“Mulai aktif per akhir Februari kemarin,” ujarnya.

Terkait isu rangkap jabatan yang sempat beredar setelah Budi Herman dipercaya sebagai Plh Sekda NTB, Tri menjelaskan bahwa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR-Perkim yang sebelumnya diemban Budi Herman telah dialihkan.

Menurutnya, tugas tersebut kini dijalankan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sehingga tidak terjadi rangkap jabatan yang berlebihan.

Seleksi Sekda Definitif Masih Berproses

Sementara itu, proses penetapan Sekda NTB definitif hingga kini masih bergulir di pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi NTB telah mengirimkan tiga nama calon Sekda kepada pemerintah pusat untuk diproses lebih lanjut.

Tiga kandidat yang diusulkan tersebut yakni Abul Chair, Ahmad Saufi, dan Ahsanul Khalik. Nama-nama tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Sekretariat Kabinet (Setkab).

Tri Budiprayitno mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima informasi terbaru terkait penetapan Sekda definitif NTB dari Sekretariat Kabinet. Berdasarkan komunikasi terakhir, proses tersebut masih menunggu penandatanganan dari Presiden.

“Contact person kita yang ada di Setkab masih mengatakan masih proses menunggu penandatanganan oleh Bapak Presiden. Seperti itu saja informasinya sementara ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses penentuan pejabat eselon I memang membutuhkan waktu cukup panjang karena harus melalui pembahasan bersama dalam Tim Penilai Akhir (TPA) yang melibatkan berbagai lembaga terkait.

Saat ini, BKD NTB terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh kepastian terkait penetapan Sekda NTB definitif.

“Kami juga secara rutin berkoordinasi dengan pihak di pusat. Kalau ada informasi terbaru pasti akan segera disampaikan,” pungkasnya. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Ganti Lalu Faozal, Gubernur Tunjuk Budi Herman sebagai Plh Sekda NTB “

Wali Kota Mataram Lantik Sembilan Pejabat Hasil Seleksi Terbuka

globalfmlombok.com
-
0
Wali Kota Mataram Lantik Sembilan Pejabat Hasil Seleksi Terbuka

Mataram (globalfmlombok.com) – Wali Kota Mataram Mohan Roliskana melantik sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama setingkat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, Kamis, 5 Maret 2026. Pelantikan tersebut merupakan hasil seleksi terbuka (selter) untuk mengisi sejumlah jabatan strategis di lingkup Pemkot Mataram.

Sembilan pejabat yang dilantik tersebut yakni Camat Ampenan Muzakir Walad yang dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial. Kepala Bidang Perencanaan SDA, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Mataram, Lalu Brahmantio Ganeru dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram.

Selanjutnya, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, drg. Ahmad Zulfikar dilantik sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram, M. Israk Tantawi dilantik sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, H. Bachtiar dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan. Camat Mataram, Budi Wartono dilantik sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram.

Selain itu, Penata Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), H. Novian Rosmana dilantik sebagai Kepala DPMPTSP Kota Mataram. Sekretaris Inspektorat Kota Mataram, Ida Wayan Ekantara Putra dilantik sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Terakhir, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Mataram, H. Zuhhad dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mataram melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Wali Kota Mataram Lantik Sembilan Jabatan Hasil Selter “

Segera, Kejati NTB Tetapkan Tersangka Kasus TPPU Lahan Samota

globalfmlombok.com
-
0
Segera, Kejati NTB Tetapkan Tersangka Kasus TPPU Lahan Samota

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi NTB memastikan segera menetapkan tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang merupakan pengembangan dari dugaan korupsi pengadaan lahan Samota di Kabupaten Sumbawa.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, mengatakan pengumuman tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Tidak lama lagi. Segera mungkin. Kita umumkan,” katanya saat ditemui di Gedung Kejati NTB, Rabu (4/3/2026).

Ia mengungkapkan, penyidik telah mengantongi calon tersangka dalam perkara tersebut. Namun, ia belum bersedia membeberkan jumlah maupun identitasnya.

“Nanti kita lihat hasil ekspose,” ujarnya.

Sebelumnya, tim pidana khusus Kejati NTB telah menggeledah rumah mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa berinisial S di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Kamis (12/2/2026). Dalam penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara.

“Ada beberapa yang kita temukan. Barang untuk disita,” tandas Zulkifli.

Penelusuran dugaan TPPU tersebut berangkat dari data dan fakta yang ditemukan penyidik saat mengusut perkara dugaan korupsi pembelian lahan untuk sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) Samota. Dalam perkara itu, S telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.

Juru Bicara Kejati NTB, Muhammad Harun Al Rasyid, sebelumnya menyebutkan hasil penelusuran bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak hanya melahirkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk kasus TPPU, tetapi juga Sprindik terkait dugaan gratifikasi.

Dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan jabatan S saat menjabat sebagai Kepala BPN Sumbawa periode 2020-2023 serta ketika menjabat Kepala BPN Lombok Tengah periode 2023-2025.

Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan MXGP Samota, penyidik tidak hanya menetapkan S sebagai tersangka. Dua nama lain turut dijerat, yakni MJ selaku tim penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung’s Zulkarnaen serta SZ selaku pemilik KJPP tersebut.

Ketiganya disangkakan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Saat ini, para tersangka telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Segera, Kejati NTB Tetapkan Tersangka Kasus TPPU Lahan Samota “

Bang Zul Klarifikasi Pelaksanaan MXGP 2023-2024

globalfmlombok.com
-
0
Bang Zul Klarifikasi Pelaksanaan MXGP 2023-2024

Mataram (globalfmlombok.com) – Chairman Motocross Grand Prix (MXGP) Indonesia, Zulkieflimansyah, angkat bicara terkait persoalan hukum yang membayangi penyelenggaraan MXGP di Lombok dan Sumbawa pada 2023-2024. Pria yang akrab disapa Bang Zul itu menegaskan, sejak awal program MXGP merupakan langkah strategis untuk mengangkat NTB ke panggung dunia.

Menurutnya, penyelenggaraan ajang balap motorcross dunia tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena NTB mampu menghadirkan lebih dari satu event internasional dalam satu tahun, termasuk MotoGP dan dua seri MXGP.

“Jadi menurut saya, MXGP itu program bagus. Bayangkan mana ada provinsi lain yang punya MotoGP, MXGP-nya dua kali. Motor saja kita punya tiga event dunia. Jadi program mendunianya sangat terbantu,” ujarnya di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Senin (2/3/2026) malam.

Ia menjelaskan, pelaksanaan MXGP perdana pada 2022 di Samota, Sumbawa, berjalan lancar. Namun pada penyelenggaraan 2023 hingga 2024, sejumlah persoalan mencuat. Beberapa vendor dilaporkan belum menerima pembayaran dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah.

Kondisi tersebut memunculkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan penyelewengan anggaran dari pihak panitia hingga kesengajaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran lantaran anggaran telah habis digunakan untuk keperluan lain.

Bang Zul membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan persoalan terjadi bukan karena tidak adanya dana, melainkan karena mekanisme pencairan dan penggunaan anggaran yang tidak berjalan sesuai harapan.

“Bukan karena kesengajaan tidak mau bayar vendor. Jangankan vendornya, panitianya juga rugi. Duitnya sudah turun, tapi turunnya bukan ke panitia MXGP,” sebutnya.

Ia mengungkapkan, dana sebesar Rp24 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat sejatinya telah turun ke pemerintah daerah. Namun dana tersebut tidak bisa digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah terlaksana. Untuk itu, dibuat kegiatan lain agar dana dapat dicairkan.

“Dibikinlah waktu itu satu event supaya dananya bisa turun. Namanya Lombok Sumbawa Motocross. Dan dananya Rp24 miliar turun ke Pemda,” ungkapnya.

Dalam perjalanannya, lanjut dia, dana tersebut digunakan untuk kegiatan Lombok Sumbawa Motocross dan tidak membantu penyelesaian kewajiban MXGP kepada para vendor.

Ia menilai situasi tersebut juga dipengaruhi dinamika politik menjelang Pilkada 2024.

“Bukan nggak mau disalurkan. Tapi dipakai buat kegiatan lain oleh Pemda waktu itu namanya Lombok Sumbawa Motocross. Nuansa politiknya waktu itu mau Pilkada,” ucapnya.

Terkait penanganan perkara, kasus dugaan mark up lahan kini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi NTB. Saat ditanya kemungkinan dirinya dipanggil penyidik, Bang Zul mengaku belum mengetahui secara pasti.

“Ya enggak tahulah. Maksud saya karena sebenarnya kalau Kejati terinformasikan oleh teman-teman kejaksaan lain pasti sudah mengerti lah,” tuturnya.

Ia kembali menegaskan, panitia MXGP tidak memiliki niat menghindari kewajiban pembayaran. Menurutnya, persoalan muncul karena dana yang diharapkan membantu penyelesaian utang tidak sampai ke panitia penyelenggara.

“Jadi bukan panitia MXGP sengaja nggak bayar. Orang dananya akhirnya nggak sampai ke panitia MXGP-nya,” tandasnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Bang Zul Klarifikasi Pelaksanaan MXGP 2023-2024 “

Tinjau Banjir Nggembe, Gubernur Minta Disiapkan Solusi Permanen

globalfmlombok.com
-
0
Tinjau Banjir Nggembe, Gubernur Minta Disiapkan Solusi Permanen

Bima (globalfmlombok.com) – Lalu Muhammad Iqbal meninjau langsung lokasi banjir di Desa Nggembe, Kabupaten Bima, Selasa (3/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, gubernur memastikan penanganan darurat berjalan sekaligus mendorong langkah mitigasi permanen guna mencegah banjir berulang.

Peninjauan dipusatkan di Dusun Jala dalam rangkaian Safari Ramadan Pulau Sumbawa. Gubernur didampingi jajaran BPBD Provinsi NTB serta BPBD Kabupaten Bima. Selain melihat kondisi lapangan, rombongan juga menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak.

Berdasarkan hasil peninjauan, ditemukan dua faktor utama penyebab banjir bandang. Pertama, sistem drainase yang tidak berfungsi optimal sehingga aliran air hujan tersumbat. Kedua, adanya anomali elevasi tata ruang, di mana dasar sungai lebih tinggi dibandingkan kawasan permukiman warga. Kondisi tersebut menyebabkan air sungai mudah meluap dan menggenangi rumah penduduk.

“Penanganan bencana tidak boleh berhenti pada bantuan darurat. Kita harus memastikan ada solusi permanen agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegas Iqbal.

Data sementara mencatat 204 kepala keluarga terdampak langsung. Sebanyak 177 unit rumah terendam dengan ketinggian air antara 50 hingga 80 sentimeter saat puncak banjir. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Banjir juga merusak satu unit jembatan di bawah kewenangan pemerintah kabupaten sehingga akses transportasi warga sempat terputus. Selain itu, fasilitas pendidikan seperti SDN Inpres Nggembe dilaporkan kerap terendam setiap kali hujan lebat mengguyur wilayah tersebut.

Menindaklanjuti kondisi itu, BPBD Provinsi NTB menyusun sejumlah rekomendasi strategis, meliputi penataan ulang sistem drainase, normalisasi alur sungai, serta evaluasi tata ruang di kawasan terdampak.

Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait agar penanganan dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

“Kita tidak ingin masyarakat terus hidup dalam kekhawatiran setiap musim hujan. Penanganan harus komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

Pemprov NTB juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama. Langkah mitigasi dipastikan menjadi prioritas agar risiko banjir di Desa Nggembe dapat ditekan pada musim hujan berikutnya. (hir)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tinjau Banjir Nggembe, Gubernur Minta Siapkan Solusi Permanen “

Pelantikan Sekda Definitif NTB Masih Tunggu Tanda Tangan Presiden

globalfmlombok.com
-
0
Pelantikan Sekda Definitif NTB Masih Tunggu Tanda Tangan Presiden

Mataram (globalfmlombok.com) – Proses pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga kini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Tiga nama yang diusulkan sebagai calon Sekda definitif saat ini tengah berproses dan telah berada di meja Sekretariat Kabinet (Setkab).

Adapun tiga nama yang diusulkan masing-masing Abdul Chair, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur; Ahmad Saufi, Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK; serta Ahsanul Khalik, Kepala Diskominfotik NTB.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi terbaru dari Setkab terkait perkembangan penetapan Sekda definitif.

“Nah ini Sekda juga masih belum kita dapat informasinya,” ujarnya kepada Suara NTB.

Namun demikian, berdasarkan komunikasi terakhir dengan pihak di Setkab, proses tersebut tinggal menunggu penandatanganan oleh Presiden.

“Contact person kita yang ada di Setkab masih mengatakan masih proses menunggu penandatanganan oleh Bapak Presiden. Seperti itu saja informasinya sementara ini,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Yiyit itu menuturkan, pembahasan pejabat eselon I memang membutuhkan waktu relatif panjang. Pasalnya, pembahasan dilakukan secara kolektif oleh Tim Penentuan Akhir (TPA) dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

“Karena tim TPA-nya itu mengundang para pihak yang terkait oleh lembaga ini kemudian baru dibahas bersama,” terangnya.

BKD NTB, lanjutnya, terus berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah pusat guna memastikan perkembangan terbaru. Ia menirukan pernyataan informan di pusat yang meminta daerah untuk menunggu informasi lanjutan apabila sudah ada perkembangan.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan tenggat waktu penuntasan seluruh rangkaian proses pemilihan Sekda NTB hingga 26 April 2026. Dengan demikian, NTB ditargetkan sudah memiliki Sekda definitif pada 27 April 2026.

Meski batas waktu tersebut masih cukup panjang, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan pelantikan dapat dilakukan lebih awal. “Target kami Februari sudah ada pimpinan definitif, sebelum satu tahun masa kepemimpinan berjalan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setelah memperoleh rekomendasi dari BKN, Pemprov NTB langsung melanjutkan proses ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan telah diterima Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Secara paralel, dokumen juga dikirimkan ke Setkab untuk diproses lebih lanjut.

“Artinya nanti Setkab sembari menunggu keluarnya rekomendasi Kemendagri. Mereka juga sudah mulai memproses. Dan proses lebih lanjut adalah menunggu rekomendasi Kemendagri. Setelah itu proses total di Seskab sampai pada penetapan dan penandatanganan SK oleh RI 1,” jelasnya.

Terkait durasi proses di Kemendagri, Yiyit mengakui tidak ada batas waktu pasti. Berbeda dengan BKN yang memiliki estimasi sekitar lima hari kerja, proses di Kemendagri memerlukan pemeriksaan lebih rinci, termasuk rekam jejak, kepangkatan, dan persyaratan administratif lainnya.

“Kami berharap proses di Kemendagri bisa berjalan secepat mungkin. Semakin cepat tentu semakin baik,” katanya.

Hingga kini, belum ada satu nama yang ditetapkan sebagai Sekda terpilih. Ketiga kandidat masih diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“Tiga nama yang kami kirim semuanya disetujui BKN, dan sekarang bola sepenuhnya ada di Kementerian Dalam Negeri,” pungkasnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pelantikan Sekda Definitif NTB Tunggu Tanda Tangan Presiden “

Berkedok Candaan dan Setoran Hafalan, Guru Ngaji di TPQ Ampenan Diduga Lecehkan Tujuh Anak

globalfmlombok.com
-
0
Berkedok Candaan dan Setoran Hafalan, Guru Ngaji di TPQ Ampenan Diduga Lecehkan Tujuh Anak

Mataram (globalfmlombok.com) – Polresta Mataram membeberkan modus tersangka HB, oknum guru ngaji di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang diduga melecehkan tujuh muridnya. Aksi tersebut diduga dilakukan secara bertahap dengan menyamarkan perbuatan sebagai candaan saat kegiatan mengaji berlangsung.

Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP I Made Dharma Yulia Putra, Rabu (4/3/2026), menjelaskan, tersangka melancarkan aksinya dengan meminta korban memijat secara bergantian. Dalam situasi itu, tersangka diduga merangkul serta memegang tangan korban.

“Aksinya disamarkan dengan candaan. Korban diminta memijat secara bergantian sambil dirangkul dan dipegang tangannya,” ujarnya.

Namun, perbuatan tersebut diduga tidak berhenti sampai di situ. Tersangka juga disinyalir menyentuh bagian tubuh lain hingga area privat korban.

Dharma menyebutkan, salah satu korban menyadari tindakan tersebut tidak wajar. Korban kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya kepada teman sesama murid.

“Ternyata teman-temannya juga korban dari tersangka dan mendapatkan perlakuan yang sama,” katanya.

Para korban selanjutnya menyampaikan peristiwa tersebut kepada orang tua masing-masing. Orang tua korban kemudian melaporkan kasus itu ke Polresta Mataram.

Dalam proses penyidikan, polisi berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak Mataram untuk pendalaman perkara. Sejumlah barang bukti telah diamankan, di antaranya satu gamis, satu kerudung, dan selembar surat yang ditandatangani tersangka.

“Saat ini tersangka sudah kami tahan di Mapolresta Mataram,” tambahnya.

Atas perbuatannya, HB dijerat Pasal 459 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal sembilan tahun penjara.

Sementara itu, Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, menjelaskan dugaan pelecehan tersebut terjadi dalam kurun waktu cukup lama, yakni sekitar Februari 2023 hingga November 2024.

“Awalnya korban hanya satu orang, kemudian bertambah dan berkembang menjadi tujuh orang. Seluruhnya anak di bawah umur,” ungkapnya.

Saat ini LPA Kota Mataram telah memberikan pendampingan hukum serta layanan psikologis kepada para korban untuk memulihkan kondisi mereka. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Berkedok Candaan dan Setoran Hafalan, Guru Ngaji Diduga Lecehkan Tujuh Anak di TPQ Ampenan “

1...144145146...392Halaman 145 dari 392