Beranda blog Halaman 145

Tinjau Banjir Nggembe, Gubernur Minta Disiapkan Solusi Permanen

globalfmlombok.com
-
0
Tinjau Banjir Nggembe, Gubernur Minta Disiapkan Solusi Permanen

Bima (globalfmlombok.com) – Lalu Muhammad Iqbal meninjau langsung lokasi banjir di Desa Nggembe, Kabupaten Bima, Selasa (3/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, gubernur memastikan penanganan darurat berjalan sekaligus mendorong langkah mitigasi permanen guna mencegah banjir berulang.

Peninjauan dipusatkan di Dusun Jala dalam rangkaian Safari Ramadan Pulau Sumbawa. Gubernur didampingi jajaran BPBD Provinsi NTB serta BPBD Kabupaten Bima. Selain melihat kondisi lapangan, rombongan juga menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak.

Berdasarkan hasil peninjauan, ditemukan dua faktor utama penyebab banjir bandang. Pertama, sistem drainase yang tidak berfungsi optimal sehingga aliran air hujan tersumbat. Kedua, adanya anomali elevasi tata ruang, di mana dasar sungai lebih tinggi dibandingkan kawasan permukiman warga. Kondisi tersebut menyebabkan air sungai mudah meluap dan menggenangi rumah penduduk.

“Penanganan bencana tidak boleh berhenti pada bantuan darurat. Kita harus memastikan ada solusi permanen agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegas Iqbal.

Data sementara mencatat 204 kepala keluarga terdampak langsung. Sebanyak 177 unit rumah terendam dengan ketinggian air antara 50 hingga 80 sentimeter saat puncak banjir. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Banjir juga merusak satu unit jembatan di bawah kewenangan pemerintah kabupaten sehingga akses transportasi warga sempat terputus. Selain itu, fasilitas pendidikan seperti SDN Inpres Nggembe dilaporkan kerap terendam setiap kali hujan lebat mengguyur wilayah tersebut.

Menindaklanjuti kondisi itu, BPBD Provinsi NTB menyusun sejumlah rekomendasi strategis, meliputi penataan ulang sistem drainase, normalisasi alur sungai, serta evaluasi tata ruang di kawasan terdampak.

Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait agar penanganan dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

“Kita tidak ingin masyarakat terus hidup dalam kekhawatiran setiap musim hujan. Penanganan harus komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

Pemprov NTB juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama. Langkah mitigasi dipastikan menjadi prioritas agar risiko banjir di Desa Nggembe dapat ditekan pada musim hujan berikutnya. (hir)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tinjau Banjir Nggembe, Gubernur Minta Siapkan Solusi Permanen “

Pelantikan Sekda Definitif NTB Masih Tunggu Tanda Tangan Presiden

globalfmlombok.com
-
0
Pelantikan Sekda Definitif NTB Masih Tunggu Tanda Tangan Presiden

Mataram (globalfmlombok.com) – Proses pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga kini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Tiga nama yang diusulkan sebagai calon Sekda definitif saat ini tengah berproses dan telah berada di meja Sekretariat Kabinet (Setkab).

Adapun tiga nama yang diusulkan masing-masing Abdul Chair, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur; Ahmad Saufi, Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK; serta Ahsanul Khalik, Kepala Diskominfotik NTB.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi terbaru dari Setkab terkait perkembangan penetapan Sekda definitif.

“Nah ini Sekda juga masih belum kita dapat informasinya,” ujarnya kepada Suara NTB.

Namun demikian, berdasarkan komunikasi terakhir dengan pihak di Setkab, proses tersebut tinggal menunggu penandatanganan oleh Presiden.

“Contact person kita yang ada di Setkab masih mengatakan masih proses menunggu penandatanganan oleh Bapak Presiden. Seperti itu saja informasinya sementara ini,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Yiyit itu menuturkan, pembahasan pejabat eselon I memang membutuhkan waktu relatif panjang. Pasalnya, pembahasan dilakukan secara kolektif oleh Tim Penentuan Akhir (TPA) dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

“Karena tim TPA-nya itu mengundang para pihak yang terkait oleh lembaga ini kemudian baru dibahas bersama,” terangnya.

BKD NTB, lanjutnya, terus berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah pusat guna memastikan perkembangan terbaru. Ia menirukan pernyataan informan di pusat yang meminta daerah untuk menunggu informasi lanjutan apabila sudah ada perkembangan.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan tenggat waktu penuntasan seluruh rangkaian proses pemilihan Sekda NTB hingga 26 April 2026. Dengan demikian, NTB ditargetkan sudah memiliki Sekda definitif pada 27 April 2026.

Meski batas waktu tersebut masih cukup panjang, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan pelantikan dapat dilakukan lebih awal. “Target kami Februari sudah ada pimpinan definitif, sebelum satu tahun masa kepemimpinan berjalan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setelah memperoleh rekomendasi dari BKN, Pemprov NTB langsung melanjutkan proses ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan telah diterima Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Secara paralel, dokumen juga dikirimkan ke Setkab untuk diproses lebih lanjut.

“Artinya nanti Setkab sembari menunggu keluarnya rekomendasi Kemendagri. Mereka juga sudah mulai memproses. Dan proses lebih lanjut adalah menunggu rekomendasi Kemendagri. Setelah itu proses total di Seskab sampai pada penetapan dan penandatanganan SK oleh RI 1,” jelasnya.

Terkait durasi proses di Kemendagri, Yiyit mengakui tidak ada batas waktu pasti. Berbeda dengan BKN yang memiliki estimasi sekitar lima hari kerja, proses di Kemendagri memerlukan pemeriksaan lebih rinci, termasuk rekam jejak, kepangkatan, dan persyaratan administratif lainnya.

“Kami berharap proses di Kemendagri bisa berjalan secepat mungkin. Semakin cepat tentu semakin baik,” katanya.

Hingga kini, belum ada satu nama yang ditetapkan sebagai Sekda terpilih. Ketiga kandidat masih diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“Tiga nama yang kami kirim semuanya disetujui BKN, dan sekarang bola sepenuhnya ada di Kementerian Dalam Negeri,” pungkasnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pelantikan Sekda Definitif NTB Tunggu Tanda Tangan Presiden “

Berkedok Candaan dan Setoran Hafalan, Guru Ngaji di TPQ Ampenan Diduga Lecehkan Tujuh Anak

globalfmlombok.com
-
0
Berkedok Candaan dan Setoran Hafalan, Guru Ngaji di TPQ Ampenan Diduga Lecehkan Tujuh Anak

Mataram (globalfmlombok.com) – Polresta Mataram membeberkan modus tersangka HB, oknum guru ngaji di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang diduga melecehkan tujuh muridnya. Aksi tersebut diduga dilakukan secara bertahap dengan menyamarkan perbuatan sebagai candaan saat kegiatan mengaji berlangsung.

Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP I Made Dharma Yulia Putra, Rabu (4/3/2026), menjelaskan, tersangka melancarkan aksinya dengan meminta korban memijat secara bergantian. Dalam situasi itu, tersangka diduga merangkul serta memegang tangan korban.

“Aksinya disamarkan dengan candaan. Korban diminta memijat secara bergantian sambil dirangkul dan dipegang tangannya,” ujarnya.

Namun, perbuatan tersebut diduga tidak berhenti sampai di situ. Tersangka juga disinyalir menyentuh bagian tubuh lain hingga area privat korban.

Dharma menyebutkan, salah satu korban menyadari tindakan tersebut tidak wajar. Korban kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya kepada teman sesama murid.

“Ternyata teman-temannya juga korban dari tersangka dan mendapatkan perlakuan yang sama,” katanya.

Para korban selanjutnya menyampaikan peristiwa tersebut kepada orang tua masing-masing. Orang tua korban kemudian melaporkan kasus itu ke Polresta Mataram.

Dalam proses penyidikan, polisi berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak Mataram untuk pendalaman perkara. Sejumlah barang bukti telah diamankan, di antaranya satu gamis, satu kerudung, dan selembar surat yang ditandatangani tersangka.

“Saat ini tersangka sudah kami tahan di Mapolresta Mataram,” tambahnya.

Atas perbuatannya, HB dijerat Pasal 459 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal sembilan tahun penjara.

Sementara itu, Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, menjelaskan dugaan pelecehan tersebut terjadi dalam kurun waktu cukup lama, yakni sekitar Februari 2023 hingga November 2024.

“Awalnya korban hanya satu orang, kemudian bertambah dan berkembang menjadi tujuh orang. Seluruhnya anak di bawah umur,” ungkapnya.

Saat ini LPA Kota Mataram telah memberikan pendampingan hukum serta layanan psikologis kepada para korban untuk memulihkan kondisi mereka. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Berkedok Candaan dan Setoran Hafalan, Guru Ngaji Diduga Lecehkan Tujuh Anak di TPQ Ampenan “

Kejati NTB Jadwalkan Cek Lokasi Dugaan Korupsi Reklamasi Amahami

globalfmlombok.com
-
0
Kejati NTB Jadwalkan Cek Lokasi Dugaan Korupsi Reklamasi Amahami

Mataram (globalfmlombok.com) – Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menjadwalkan turun ke lapangan untuk mengecek lokasi yang berkaitan dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi lahan reklamasi di kawasan Pantai Amahami, Kota Bima.

Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, Rabu (4/3/2026), mengatakan pengecekan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan yang tengah dilakukan jaksa.

“Ya, ke sana juga mengecek lokasi (lahan reklamasi Amahami),” ujarnya.

Zulkifli belum membeberkan waktu pasti tim Kejati NTB akan turun ke lokasi. Saat ini, kata dia, penyidik masih berfokus menangani sejumlah persidangan perkara tindak pidana korupsi lainnya.

Meski demikian, ia memastikan proses penyelidikan terhadap dugaan korupsi reklamasi tersebut tetap berjalan.

“Sementara masih jalan terus. Masih penyelidikan,” katanya.

Dalam perkara ini, penyidik menyoroti terbitnya alas hak kepemilikan atas lahan reklamasi Pantai Amahami di Kota Bima yang menjadi objek penanganan jaksa.

Pada tahap penyelidikan, tim juga mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga menguasai lahan di kawasan reklamasi tersebut. Pemeriksaan saksi tidak hanya menyasar penguasa lahan, tetapi juga pejabat pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan dan penerbitan dokumen kepemilikan lahan.

Berdasarkan data dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bima, pemerintah daerah setempat tercatat merealisasikan sejumlah proyek fisik yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengembangan kawasan Amahami sebagai destinasi wisata.

Sejumlah proyek tersebut dilaksanakan ketika pemerintah daerah dipimpin wali kota dua periode, M. Qurais H. Abidin.

Realisasi proyek fisik di kawasan itu dimulai sejak 2017. Pada tahun tersebut, Pemerintah Kota Bima mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk penataan kawasan wisata Amahami melalui satuan kerja Dinas PUPR Kota Bima.

Masih pada tahun yang sama, terdapat pula proyek pekerjaan timbunan Pasar Raya Amahami dengan nilai anggaran Rp1,5 miliar yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bima.

Selanjutnya pada tahun anggaran 2018, Pemerintah Kota Bima kembali mengucurkan APBD senilai Rp13,5 miliar untuk pembangunan jalan Lingkar Pasar Raya Amahami. Proyek tersebut juga berada di bawah pelaksanaan Dinas PUPR Kota Bima.

Kawasan Amahami sendiri ditetapkan sebagai salah satu fokus pengembangan sektor pariwisata di Kota Bima guna mendorong lahirnya sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.

Pada perkembangan terakhir, tahun 2025, pemerintah daerah tercatat berupaya memperoleh dukungan dari pemerintah pusat untuk pekerjaan pengaspalan jalur dua lingkar luar di kawasan Pantai Amahami. Jalur tersebut merupakan bagian dari hasil reklamasi yang dilaksanakan melalui proyek tahun 2018.

Dari data yang ada, selain penguasaan lahan sekitar lima hektare oleh pemerintah daerah, tercatat pula 28 objek lahan atas nama perorangan dengan luas yang bervariasi, mulai dari sekitar tiga are hingga mencapai belasan hektare. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kejati NTB Agendakan Turun Cek Lokasi Dugaan Korupsi Reklamasi Amahami “

Perang Diprediksi Dorong Lonjakan Harga Emas Global

globalfmlombok.com
-
0
Perang Diprediksi Dorong Lonjakan Harga Emas Global

Mataram (globalfmlombok.com) – Ketegangan geopolitik global diprediksi akan mendorong lonjakan harga emas dalam waktu dekat. Ketua Asosiasi Masyarakat Pedagang Emas, Iskandar Nafat, memperkirakan harga emas berpotensi menembus angka Rp4 juta lebih per gram apabila konflik global terus meningkat dan memicu kenaikan harga minyak dunia.

Menurut Iskandar, situasi geopolitik yang memanas setelah serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran berpotensi memperburuk ketidakpastian ekonomi global. Kondisi tersebut biasanya berdampak langsung pada pergerakan harga emas.

“Sekarang harga emas masih agak normal, belum melejit sekali. Tapi saya yakin beberapa hari ke depan pasti akan naik, apalagi dengan ketegangan global seperti ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini harga emas 24 karat dalam bentuk logam mulia kemasan masih berada di kisaran Rp3,2 juta hingga Rp3,3 juta per gram. Sementara harga emas perhiasan rata-rata sekitar Rp2,6 juta per gram, tergantung kadar dan modelnya.

Meski demikian, Iskandar menilai potensi kenaikan harga emas masih sangat terbuka. Bahkan sebelum konflik memanas, sejumlah analis sudah memprediksi harga emas bisa mencapai lebih dari Rp4 juta per gram.

“Sebelum perang ini meletus saja sudah ada prediksi harga bisa naik sampai Rp4,3 juta per gram. Apalagi kalau harga minyak mulai naik dan konflik berkepanjangan,” katanya.

Secara historis, emas memang kerap menjadi instrumen lindung nilai atau safe haven ketika terjadi krisis ekonomi maupun konflik bersenjata. Ketidakpastian global biasanya mendorong investor mengalihkan asetnya ke emas.

Karena itu, Iskandar mengingatkan masyarakat yang memang berniat membeli emas sebagai investasi agar tidak terlalu lama menunda keputusan.

“Kalau memang untuk aset, jangan terlalu ditunda. Kemungkinan naik itu pasti ada,” ujarnya.

Ia menambahkan, meski pasar emas saat ini belum menunjukkan lonjakan ekstrem, arah pergerakan harga dalam beberapa hari ke depan sangat bergantung pada perkembangan konflik global serta stabilitas harga energi dunia.

Di sisi lain, Iskandar mengungkapkan bahwa dinamika pasar emas saat ini juga dipengaruhi oleh sejumlah kasus penyegelan dan penggerebekan oleh aparat terkait dugaan jual beli emas dari tambang ilegal di beberapa daerah.

Berdasarkan informasi yang dipantau asosiasi, kasus tersebut terjadi di sejumlah kota seperti Jakarta, Surabaya, Manado hingga Nganjuk. Situasi ini membuat transaksi emas dalam bentuk bongkahan atau logam mentah menjadi lebih sensitif.

“Yang masih sensitif itu jual beli emas bongkahan atau emas murni dalam bentuk batangan tanpa kejelasan asal-usul. Pedagang dan pembeli khawatir terkena penggerebekan,” jelasnya.

Di tengah kondisi tersebut, transaksi emas dalam bentuk perhiasan dinilai lebih aman dan tetap berjalan normal. Apalagi menjelang Lebaran, permintaan perhiasan seperti cincin dan kalung biasanya mengalami peningkatan.

“Kalau dalam bentuk perhiasan, itu yang paling aman diperjualbelikan. Sekarang masyarakat lebih banyak beli untuk kebutuhan Lebaran, bukan murni untuk investasi,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Perang Diprediksi akan Mengerek Harga Emas “

Reses di Loteng, Pimpinan Komisi X DPR Sampaikan Pendidikan Gratis Diperluas Jadi 13 Tahun Mulai 2026

globalfmlombok.com
-
0
Reses di Loteng, Pimpinan Komisi X DPR Sampaikan Pendidikan Gratis Diperluas Jadi 13 Tahun Mulai 2026

Praya (globalfmlombok.com)-

Wakil Ketua Komisi X DPR RI H. Lalu Hadrian Irfani menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan gratis dari sembilan tahun menjadi 13 tahun mulai 2026.

Hal tersebut disampaikan Lalu Hadrian saat melakukan reses di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Selasa (3/3).

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II Pulau Lombok itu menjelaskan, hingga 2025 kebijakan pendidikan gratis baru mencakup jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Sementara pendidikan prasekolah masih berbayar.

Mulai 2026, pemerintah akan menerapkan kebijakan pendidikan gratis selama 13 tahun yang meliputi satu tahun pendidikan prasekolah (PK), enam tahun SD, tiga tahun SMP, serta tiga tahun sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK).

“Dari sebelumnya sembilan tahun menjadi 13 tahun gratis. Ini bentuk keberpihakan negara terhadap pendidikan anak-anak kita,” kata Lalu Hadrian.

Sekolah Swasta Disubsidi

Menurut Ketua DPW PKB NTB ini, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku untuk sekolah negeri. Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi agar sekolah swasta yang selama ini masih memungut SPP dapat digratiskan melalui skema subsidi.

Dengan skema itu, sekolah swasta akan memperoleh dukungan anggaran untuk proses belajar mengajar tanpa membebani orang tua siswa, dengan hak dan fasilitas yang setara dengan sekolah negeri.

Selain itu, pemerintah akan melanjutkan dan memperkuat Program Indonesia Pintar (PIP) untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah.

Besaran bantuan PIP per tahun yakni Rp 450.000 untuk PK, Rp 450.000 untuk SD, Rp 700.000 untuk SMP, dan Rp 1.800.000 untuk SMA. Bantuan untuk SMA lebih besar karena sebelumnya jenjang tersebut masih membayar SPP.

Mulai 2026, siswa SMP dan SMA tidak lagi dikenakan biaya SPP, termasuk di sekolah swasta. Namun, Lalu Hadrian mengingatkan agar dana PIP digunakan sesuai peruntukannya.

“Program ini niatnya baik, untuk membeli buku, seragam, tas, dan sepatu. Jangan sampai disalahgunakan untuk kebutuhan lain,” ujarnya.

Dorong Lanjut ke Perguruan Tinggi

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah bersama legislatif juga mendorong lulusan SMA dan SMK melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Presiden Prabowo Subianto, kata dia, memberikan perhatian serius agar generasi muda tidak berhenti sekolah atau menikah di usia dini, mengingat berbagai dampak sosial yang dapat ditimbulkan, termasuk risiko stunting dan ketidaksiapan mental.

Pemerintah juga tengah menyiapkan program beasiswa kuliah yang mencakup pembiayaan sejak semester awal hingga lulus, sehingga tidak ada alasan bagi anak-anak Indonesia untuk tidak melanjutkan pendidikan karena kendala biaya.

“Kita ingin anak-anak kita lebih hebat dari orang tuanya. Kalau orang tua tamat SMA, anaknya minimal S1. Kalau orang tua S1, anaknya minimal S2,” kata Lalu Hadrian.

Ia menambahkan, sejumlah negara seperti China dan Korea Selatan mampu berkembang pesat karena menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama melalui pendidikan.

Sebagai mitra pemerintah, Komisi X DPR RI, lanjut dia, berkomitmen mengawasi agar seluruh program pendidikan berjalan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(r)

 

 

Segera Buka Pendaftaran Mudik Gratis, Dinas Perhubungan Kota Mataram Siapkan Empat Bus

globalfmlombok.com
-
0
Segera Buka Pendaftaran Mudik Gratis, Dinas Perhubungan Kota Mataram Siapkan Empat Bus

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Dinas Perhubungan Kota Mataram kembali menggelar program mudik gratis Lebaran 2026 dengan menyiapkan empat armada bus. Program bertajuk Mudik Seru dengan HARUM ini menyediakan kuota bagi ratusan pemudik dengan tiga rute tujuan di Pulau Sumbawa.

Kepala Dishub Kota Mataram, Zulkarwin, menuturkan pendaftaran mudik gratis mulai dibuka pada Kamis (5/3/2026). Pendaftaran dilakukan secara daring melalui platform media sosial resmi Dishub Kota Mataram. Peserta yang telah mendapatkan konfirmasi persetujuan diwajibkan melakukan registrasi ulang di Kantor Dishub Kota Mataram paling lambat tiga hari setelah menerima pemberitahuan dari panitia.

Menurutnya, skema dan teknis pelaksanaan program tahun ini hampir sama dengan tahun sebelumnya. Setelah pengumuman pembukaan pendaftaran melalui media sosial, panitia akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang telah mendaftar.

“Pendaftaran akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi. Untuk teknis lebih detail bisa langsung ke Kepala Bidang Angkutan,” ujarnya, Rabu (4/3).

Ia menjelaskan, keberangkatan pemudik dijadwalkan pada 16 Maret 2026 dari halaman Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Pejanggik.

Sebanyak empat bus besar disiapkan untuk mendukung kelancaran perjalanan. Armada tersebut dilengkapi fasilitas pendingin udara (AC), televisi, toilet, kursi reclining seat, pelacak GPS (GPS tracking), port USB, serta bagasi.

“Kita menggunakan bus dari DAMRI. Sempat mempertimbangkan bus jenis Altaf, tetapi tidak dilengkapi toilet, sehingga tetap menggunakan armada seperti tahun lalu,” jelasnya.

Empat armada tersebut akan melayani tiga rute, yakni Mataram–Sumbawa, Mataram–Dompu, dan Mataram–Bima.

Zulkarwin yang juga mantan Camat Selaparang menjelaskan, warga yang ingin mengikuti program ini wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Selain itu, peserta diminta mengikuti akun media sosial Dishub Kota Mataram serta membagikan pengalaman mengikuti program tersebut di akun media sosial masing-masing dengan menyertakan tagar #MudikGratisDishubMataram2026.

“Calon pemudik cukup mengikuti akun Dishub, memindai kode batang pendaftaran, menyiapkan KTP, serta memastikan koneksi internet stabil saat mendaftar. Simpan bukti pendaftaran untuk proses validasi. Peserta yang terpilih akan dikonfirmasi melalui WhatsApp,” terangnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk segera mendaftar agar tidak kehabisan kuota dan dapat memanfaatkan program mudik gratis tahun ini.

Program ini terbuka bagi masyarakat umum, termasuk mahasiswa dan pekerja, yang ingin merayakan Lebaran di kampung halaman. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Segera Buka Pendaftaran Mudik Gratis, Dishub Mataram Siapkan Empat Bus “

Waspada Dampak Perang, Pemprov NTB Pastikan Stok BBM dan LPG Tetap Aman

globalfmlombok.com
-
0
Waspada Dampak Perang, Pemprov NTB Pastikan Stok BBM dan LPG Tetap Aman

Mataram (globalfmlombok.com) – Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global akibat konflik Israel–AS dengan Iran yang memicu kekhawatiran terhadap jalur distribusi minyak dunia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan energi di daerah masih dalam kondisi aman dan terkendali.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, mengatakan pihaknya bersikap waspada menyikapi dinamika global tersebut, mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM).

“Pada prinsipnya kita melihat perkembangan geopolitik global dengan sikap waspada, karena negara kita memang masih sangat tergantung pada impor BBM,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengingatkan potensi gangguan ketahanan energi nasional apabila konflik global berdampak pada distribusi minyak dunia. Secara nasional, konsumsi minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara lifting minyak berada di kisaran 605 ribu barel per hari. Artinya, Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari, dengan cadangan energi nasional diperkirakan hanya cukup sekitar 21 hari apabila pasokan impor terganggu.

Mengantisipasi potensi dampak tersebut, Pemprov NTB memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan mitra strategis di sektor energi. Samsudin menyebut pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan Pertamina terkait stok dan distribusi BBM, serta dengan PLN untuk memastikan ketersediaan energi pembangkit, termasuk pasokan batu bara.

“Detail terkait cadangan dan distribusi akan kami koordinasikan dengan Pertamina untuk BBM dan PLN terkait pasokan batu bara,” katanya.

Langkah koordinatif ini dinilai penting untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi yang dapat memicu kepanikan masyarakat, seperti antrean panjang di SPBU apabila terjadi keterlambatan pasokan.

Di sisi lain, Pemprov NTB juga mendorong langkah jangka panjang berupa penguatan energi baru terbarukan (EBT), seperti energi surya, mikrohidro, dan bioenergi, guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.

“Penghematan energi dan peningkatan pemanfaatan energi lokal non-fosil harus terus kita dorong,” tegas Samsudin.

Sementara itu, Sekretaris Dinas ESDM NTB, Niken Arumdati, menegaskan berdasarkan hasil koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, ketersediaan BBM dan LPG di wilayah NTB saat ini masih aman dan distribusi berjalan normal melalui seluruh jaringan di kabupaten/kota.

“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus untuk memastikan kelancaran distribusi serta menjaga kecukupan stok energi bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerah,” ujarnya.

Namun demikian, pada awal Maret terjadi penyesuaian harga untuk produk BBM non-PSO (non subsidi). Harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp12.300 per liter dari sebelumnya Rp11.800 per liter. Pertamax Green (RON 95) menjadi Rp12.900 per liter dari Rp12.450 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp13.100 per liter dari Rp12.700 per liter, Dexlite menjadi Rp14.200 per liter dari Rp13.250 per liter, serta Pertamina Dex menjadi Rp14.500 per liter dari Rp13.500 per liter.

Penyesuaian ini, menurut Niken, merupakan kebijakan regional dan telah dikoordinasikan dengan pihak komunikasi regional Pertamina Jatimbalinus.

Pemprov NTB mengimbau masyarakat tetap tenang, menggunakan energi secara bijak, serta tidak melakukan pembelian BBM maupun LPG secara berlebihan agar pasokan tetap terjaga bagi seluruh masyarakat.

Di tengah ancaman krisis global, NTB memilih memperkuat kewaspadaan dan koordinasi, bukan kepanikan, demi menjaga stabilitas energi daerah tetap aman. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Waspada Dampak Perang, Pemprov NTB Pastikan Stok BBM dan LPG Aman “

Balita Terseret Arus di Sungai Sigi Ditemukan Meninggal Dunia

globalfmlombok.com
-
0
Balita Terseret Arus di Sungai Sigi Ditemukan Meninggal Dunia

Bima (globalfmlombok.com) – Operasi pencarian balita Muhammad Ibad Andillah (3), warga Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang terseret arus Sungai Kampo Sigi, akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Rabu (4/3/2026) pagi, sekitar enam kilometer dari lokasi awal korban bermain.

Korban ditemukan di sekitar Jembatan Sondo oleh warga setempat sekitar pukul 08.03 WITA. Tim SAR gabungan yang menerima informasi tersebut segera menuju lokasi untuk melakukan evakuasi sebelum menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda, membenarkan kabar tersebut. “Korban sudah ditemukan tadi pagi di sekitar Jembatan Sondo dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban langsung dibawa ke rumah orang tuanya untuk dimakamkan,” terangnya.

Diketahui, korban hanyut pada Senin (2/3/2026) saat bermain di bantaran sungai bersama seorang temannya. Saat itu, korban berenang seorang diri sebelum akhirnya terseret arus dan hilang.

Tim dari Kantor SAR Mataram mengerahkan Rescue Pos SAR Bima untuk melakukan pencarian bersama masyarakat, BPBD, serta unsur TNI-Polri. Operasi dilakukan sejak hari pertama hingga malam hari. Namun korban belum ditemukan sehingga pencarian sempat dihentikan sementara untuk evaluasi.

Koordinator Pos SAR Bima, M. Firdaus, menjelaskan strategi pencarian diperluas pada hari kedua. Area pencarian dibagi menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU). SRU pertama melakukan penyisiran sungai sejauh 5,91 kilometer dari titik awal kejadian. SRU kedua melaksanakan penyisiran ke arah hilir sungai sejauh dua nautical mile (NM).

Upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil pada hari ketiga operasi. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing.

Ia mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat beraktivitas di sekitar sungai, terlebih pada musim hujan ketika debit air meningkat dan arus menjadi lebih deras. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Balita Terseret Arus di Sungai Sigi Ditemukan Meninggal “

Wakapolres Bima Kota Diperiksa Polda NTB Terkait Kasus Narkoba AKP Malaungi

globalfmlombok.com
-
0
Wakapolres Bima Kota Diperiksa Polda NTB Terkait Kasus Narkoba AKP Malaungi

Kota Bima (globalfmlombok.com) – Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Bima Kota, Kompol Herman, S.H., diperiksa oleh Polda NTB sebagai saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menjerat mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi.

Saat dikonfirmasi, Rabu (4/3/2026), Herman membenarkan pemanggilan oleh penyidik. “Iya,” jawabnya singkat.

Ia menjelaskan, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara yang melibatkan Karol alias KL dan mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota. “Ya, kaitan dengan kasusnya Karol dan mantan Kasat Narkoba,” ujarnya.

Terkait kapasitasnya dalam perkara itu, Herman menegaskan dirinya hadir sebagai saksi. Ia menyebut pemeriksaan berlangsung selama satu hari.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB telah menetapkan AKP Malaungi sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan narkotika.

Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti.

Menurut Kholid, tersangka diduga berperan sebagai pengedar sabu. Dari rumah dinasnya, polisi menyita barang bukti sabu seberat 488 gram. “Mantan Kasat Narkoba itu rencananya akan mengedarkan narkoba tersebut ke wilayah Sumbawa,” katanya.

Hasil interogasi menunjukkan tersangka mengakui menguasai barang bukti tersebut. “Jumlah barang bukti yang diamankan menjadi dasar kuat untuk meningkatkan kasus ini ke penyidikan,” jelasnya.

Tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan pidana lainnya.

Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus narkoba yang lebih dulu menjerat anggota Polres Bima Kota berinisial KL beserta istrinya. Hingga kini, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kasus Narkoba AKP Malaungi, Wakapolres Bima Kota Diperiksa Polda NTB “

1...144145146...392Halaman 145 dari 392