Beranda blog Halaman 145

Bupati Lombok Barat Lobi Pembangunan Pasar Modern di Gerung

globalfmlombok.com
-
0
Bupati Lombok Barat Lobi Pembangunan Pasar Modern di Gerung

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Rencana pembangunan Pasar Modern Gerung di Kabupaten Lombok Barat mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kepastian tersebut diperoleh setelah Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, melakukan lobi langsung ke kementerian terkait.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tengah menyiapkan proses lelang dokumen perencanaan teknis rinci atau Detail Engineering Design (DED), sekaligus menyiapkan langkah relokasi pedagang pasar sebagai bagian dari persiapan pembangunan.

Untuk pembangunan pasar modern tersebut, pemerintah daerah mengusulkan anggaran sekitar Rp221 miliar. Selain proyek pasar modern, Bupati juga mengusulkan pembangunan dua titik program Kampung Nelayan Merah Putih dengan nilai investasi puluhan miliar rupiah.

Bupati Lalu Ahmad Zaini yang dikonfirmasi Jumat (6/3/2026) mengatakan, saat ini pemerintah daerah sedang melakukan tender penyusunan DED pembangunan Pasar Modern Gerung.

“Pasar modern itu sudah keluar rekomendasi teknisnya dari Kementerian Perdagangan, tinggal dibangun saja. Begitu jadi DED-nya, serahkan ke PU untuk pembangunannya,” kata Zaini.

Ia juga menunjukkan surat rekomendasi dari Kementerian Perdagangan yang telah diterimanya. Surat yang ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum itu berisi persetujuan pembangunan kembali Pasar Gerung yang mengalami kerusakan agar sesuai dengan standar nasional.

Menurut Zaini, surat rekomendasi tersebut diterbitkan pada akhir Januari 2026. Dengan keluarnya rekomendasi teknis itu, proses pengusulan pembangunan pasar dinilai telah rampung dan kini tinggal menunggu realisasi pembangunan oleh pemerintah pusat.

“Bagi saya yang penting sudah dapat (pembangunan pasar modern), urusan kapan mulai pembangunan itu di pusat,” ujarnya.

Pemerintah daerah menargetkan pembangunan pasar dapat dimulai tahun ini. Pasalnya, kesiapan dari sisi perencanaan melalui penyusunan DED telah berjalan, termasuk proses tender sewa lahan untuk relokasi pedagang.

Selain Pasar Gerung, Pemkab Lombok Barat juga mengusulkan sejumlah pasar lain untuk penanganan melalui instruksi presiden (Inpres), di antaranya Pasar Gunungsari, Narmada, Sedau, dan Keru.

Di sektor kelautan, Pemkab Lombok Barat juga mengusulkan pembangunan dua lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu proses lanjutan dari pemerintah pusat sambil memastikan seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.

“InsyaAllah ada dua titik di Lombok Barat. Yang penting desa pesisir itu memiliki lahan minimal setengah hektare untuk kita usulkan,” ujar Zaini.

Ia menjelaskan, pengusulan program Kampung Nelayan Merah Putih dilakukan melalui sistem daring yang terintegrasi dengan kementerian terkait. Karena itu, pemerintah daerah meminta desa-desa pesisir yang memiliki lahan mencukupi untuk segera memasukkan usulan melalui sistem tersebut.

“Usulannya memang melalui sistem online. Jadi desa pesisir yang punya lahan langsung kita minta masukkan ke sistem,” katanya.

Zaini menegaskan pemerintah daerah hanya menyiapkan berbagai persyaratan dan dokumen pendukung, sementara keputusan akhir terkait realisasi pembangunan tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Sebagai informasi, nilai anggaran pembangunan satu Kampung Nelayan Merah Putih diperkirakan mencapai sekitar Rp25 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun berbagai fasilitas penunjang aktivitas nelayan, seperti cold storage, bengkel nelayan, tempat pengolahan ikan, hingga fasilitas pendukung lainnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Bupati Lobar Berhasil Lobi Pembangunan Pasar Modern Gerung “

Kejaksaan Dalami Dugaan Gratifikasi Mantan Kepala BPN Sumbawa

globalfmlombok.com
-
0
Kejaksaan Dalami Dugaan Gratifikasi Mantan Kepala BPN Sumbawa

Mataram (globalfmlombok.com) – Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat masih mendalami kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan mantan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, Subhan.

Pendalaman dugaan gratifikasi tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk ajang balap internasional MXGP di Sumbawa yang telah menetapkan Subhan sebagai tersangka. Selain gratifikasi, penyidik juga mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, Minggu (8/3/2026) mengatakan pihaknya saat ini lebih fokus pada pengusutan dugaan TPPU terhadap Subhan.

“Untuk dugaan gratifikasi kami masih pendalaman,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejati NTB mengungkap telah mengantongi calon tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi maupun TPPU tersebut. Mengingat perkara ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi pengadaan lahan MXGP, penyidik juga melakukan penelusuran terhadap aset serta aliran keuangan yang berkaitan dengan kekayaan pribadi Subhan.

Dalam rangka penyidikan TPPU, tim jaksa juga telah menggeledah rumah Subhan di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat pada Kamis (12/2/2026). Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang milik Subhan disita sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan.

Terkait kemungkinan adanya lebih dari satu tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi maupun TPPU tersebut, Zulkifli menyatakan hal itu masih menunggu perkembangan penyidikan.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Maros itu juga menanggapi isu yang menyebut adanya dugaan notaris yang menyerahkan uang kepada Subhan saat menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Sumbawa maupun Kepala Kantor BPN Lombok Tengah. Menurutnya, hal tersebut belum tentu dapat langsung dikategorikan sebagai gratifikasi.

“Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa mereka (notaris) langsung ikut terseret,” katanya.

Zulkifli menegaskan pihaknya tidak akan menutup-nutupi informasi apabila dalam penyidikan ditemukan keterlibatan pihak lain.

“Kita lihat kalau memang faktanya ada perkembangan. Tidak usah kita tutup-tutupi,” tandasnya.

Tiga Tersangka Kasus Lahan Samota

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk ajang MXGP di kawasan Samota, penyidik tidak hanya menetapkan Subhan sebagai tersangka. Dua tersangka lain juga telah ditetapkan, yakni MJ selaku tim penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung’s Zulkarnaen serta SZ selaku pemilik KJPP tersebut.

Jaksa menjerat ketiga tersangka dengan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuripan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dugaan Gratifikasi Mantan Kepala BPN Sumbawa Masih Didalami Jaksa “

NTB Ekspor Perdana Tas Ketak ke Prancis di Tengah Ketidakpastian Global

globalfmlombok.com
-
0
NTB Ekspor Perdana Tas Ketak ke Prancis di Tengah Ketidakpastian Global

Praya (globalfmlombok.com) – Produk kerajinan khas Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menembus pasar internasional. Koperasi Muara Kreatif Lombok (MKL) melepas ekspor perdana tas ketak ke Prancis dengan total pengiriman sebanyak 11.030 unit senilai sekitar Rp700 juta.

Pelepasan ekspor dilakukan pada Jumat (6/3/2026) di halaman kantor Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di tengah situasi geopolitik global yang memanas akibat ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Acara pelepasan ekspor dihadiri perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Tengah, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Tengah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Irnadi melalui Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Dr. Ariyanti Dwiyani mengatakan, ekspor ini menjadi bukti bahwa produk kerajinan daerah mampu bersaing di pasar global.

Menurutnya, pesanan tas ketak tersebut berasal dari perusahaan Helvetica Trading Swiss SA yang memasarkan produk tersebut ke pasar Eropa, khususnya Prancis. Untuk memenuhi pesanan itu, Koperasi Muara Kreatif Lombok menggandeng sejumlah pelaku UMKM anggota seperti Viola Handycraft, Rabina Handycraft, dan Nusa Anyam.

“Total yang dikirim sebanyak 11.030 unit tas ketak dengan nilai sekitar Rp700 juta. Ini menjadi langkah penting bagi produk kerajinan Lombok Tengah, atau NTB pada umumnya untuk memperluas pasar internasional,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses ekspor tersebut tidak terjadi secara instan. Pendampingan terhadap koperasi dan pelaku UMKM telah dilakukan hampir satu tahun oleh tim Disperindag NTB agar produk memenuhi standar ekspor, baik dari sisi kualitas, kapasitas produksi, maupun administrasi perdagangan internasional.

Keberhasilan ekspor ini dinilai menjadi sinyal positif bagi kinerja perdagangan luar negeri NTB di tengah dinamika geopolitik global. Ariyanti menyebut konflik di kawasan Timur Tengah tidak memberikan dampak langsung terhadap pengiriman produk ini karena pasar tujuan berada di kawasan Eropa.

“Ini sekaligus menjawab tantangan ekspor di tengah situasi geopolitik global. Permintaan dari pasar Eropa masih cukup baik,” katanya.

Pemerintah daerah berharap ekspor produk kerajinan ini dapat berlanjut secara berkelanjutan sekaligus mendorong peningkatan nilai ekspor NTB. Selain produk kerajinan ketak, Disperindag NTB juga tengah menyiapkan komoditas lain untuk pasar ekspor, salah satunya kemiri.

Dengan keberhasilan ini, pemerintah optimistis semakin banyak produk UMKM NTB yang mampu menembus pasar internasional dan berkontribusi terhadap peningkatan neraca perdagangan daerah. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Di Tengah Ketegangan Timur Tengah, NTB Ekspor Perdana Tas Ketak ke Prancis “

Banjir Terjang Empat Kecamatan di Bima, 506 Rumah Warga Terdampak

globalfmlombok.com
-
0
Banjir Terjang Empat Kecamatan di Bima, 506 Rumah Warga Terdampak

Bima (globalfmlombok.com) – Banjir akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat, petir, dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bima sejak Jumat (6/3/2026) hingga Sabtu (7/3/2026). Sedikitnya 506 rumah warga dilaporkan terdampak banjir yang terjadi di beberapa kecamatan.

Data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Bima hingga Sabtu (7/3) pukul 22.00 Wita mencatat banjir merendam ratusan rumah warga, merusak satu jembatan, serta berdampak pada sejumlah fasilitas umum di Kecamatan Tambora, Wera, dan Bolo.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda, mengatakan hujan sedang hingga lebat terjadi pada Sabtu (7/3/2026) sekitar pukul 14.00 hingga 17.00 Wita di wilayah Kabupaten Bima dan sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya debit air dari wilayah pegunungan sehingga sungai dan saluran drainase meluap ke permukiman warga.

“Terjadi hujan sedang hingga lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Debit air dari gunung meningkat sehingga sungai dan drainase tidak mampu menampung dan meluap ke permukiman warga,” ujarnya, Minggu (8/3/2026).

Di Kecamatan Tambora, banjir melanda Desa Labuan Kananga dan Desa Kawinda Na’e sejak Jumat (6/3/2026) sekitar pukul 18.00 Wita. Di Desa Labuan Kananga, air setinggi 10–30 sentimeter merendam 27 rumah milik 27 kepala keluarga atau 93 jiwa. Fasilitas umum berupa SDN 2 Labuan Kananga dan kantor desa juga ikut terdampak.

Sementara di Desa Kawinda Na’e, banjir setinggi 10–25 sentimeter merendam 25 rumah warga di RT 10 Dusun So Na’e yang dihuni 27 kepala keluarga atau 92 jiwa. Hingga Sabtu malam sebagian permukiman warga dilaporkan masih tergenang.

Banjir juga terjadi di Kecamatan Wera yang meliputi Desa Nangawera, Wora, Tawali, dan Sangiang. Di Desa Nangawera, banjir setinggi 20–50 sentimeter merendam tiga rumah warga dan satu kedai kopi milik empat kepala keluarga atau 13 jiwa di Dusun Karuwu.

Luapan sungai yang disertai tumpukan sampah di jembatan juga menyebabkan akses jalan lintas Wera–Bima di jembatan penghubung Desa Nangawera dan Desa Wora tertutup lumpur sepanjang sekitar 30 meter sehingga memicu kemacetan kendaraan.

Di Desa Wora, banjir merendam 10 rumah warga dengan 35 jiwa terdampak. Sementara di Desa Tawali, genangan setinggi 20–50 sentimeter merendam delapan rumah warga serta halaman Kantor Camat Wera. Banjir di tiga desa tersebut dilaporkan telah surut dan warga mulai membersihkan lumpur dari rumah masing-masing.

Sementara itu, di Desa Sangiang cuaca ekstrem disertai gelombang laut setinggi empat hingga lima meter merusak talud penahan ombak di pesisir pantai serta merobohkan satu posko kegiatan warga.

Dampak terbesar terjadi di Kecamatan Bolo, khususnya di Desa Rato dan Desa Rasabou. Di Desa Rato, banjir setinggi 20–50 sentimeter merendam 93 rumah milik 93 kepala keluarga atau 341 jiwa yang tersebar di lima RT.

Banjir juga merendam akses jalan menuju fasilitas pendidikan sehingga sempat mengganggu arus kendaraan di wilayah tersebut.

Sementara di Desa Rasabou, banjir setinggi 20–60 sentimeter merendam 361 rumah milik 361 kepala keluarga atau 1.027 jiwa yang tersebar di empat RT. SDN Inpres Rasabou 2 juga ikut terendam banjir.

Nurul Huda memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun sejumlah lahan pertanian dan infrastruktur masih dalam proses pendataan oleh petugas.

“Tim BPBD terus berkoordinasi dengan camat, aparat desa, TNI, dan kepolisian untuk pendataan serta penanganan darurat di lokasi terdampak, dan sejauh ini tidak ada korban,” ujarnya.

Ia menambahkan kebutuhan mendesak saat ini meliputi bantuan tanggap darurat, logistik, serta peralatan untuk penanganan dampak banjir.

“Masyarakat kami imbau tetap waspada terhadap cuaca ekstrem serta potensi bencana susulan seperti banjir bandang, angin puting beliung, dan tanah longsor,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Terjang Empat Kecamatan di Bima, 506 Rumah Terdampak Banjir “

Beralih ke Kendaraan Listrik, Pemprov NTB Hibahkan dan Lelang Kendaraan Dinas Lama

globalfmlombok.com
-
0
Beralih ke Kendaraan Listrik, Pemprov NTB Hibahkan dan Lelang Kendaraan Dinas Lama

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi beralih dari penggunaan kendaraan dinas konvensional ke kendaraan listrik mulai Jumat (6/3/2026). Sebanyak 72 unit mobil listrik yang disewa selama satu tahun dengan anggaran sekitar Rp14,7 miliar telah tiba pekan lalu dan langsung didistribusikan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 47 unit digunakan oleh kepala OPD, sementara 25 unit lainnya diperuntukkan sebagai kendaraan operasional bagi OPD yang memiliki intensitas kegiatan lapangan cukup tinggi.

Peralihan tersebut membuat Pemprov NTB harus menata kembali aset bergerak berupa kendaraan dinas roda empat yang sebelumnya digunakan. Sejumlah kendaraan yang dinilai masih layak akan dihibahkan, sedangkan kendaraan yang kondisinya kurang baik akan dilelang.

“Ada yang dihibahkan ke KI (Komisi Informasi), PWI juga. Jadi yang masih bagus-bagus dihibahkan. Yang kurang bagus dilelang semua jadi tambahan pemasukan buat kita,” ujar Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal saat berbuka puasa bersama para pemimpin redaksi media di NTB dan Forum Wartawan Pemprov NTB di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu (7/3/2026).

Menurutnya, sebagian besar kendaraan yang tidak lagi digunakan akan dilelang sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan bagi daerah.

Iqbal menjelaskan, keputusan menyewa mobil listrik didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain untuk mengurangi emisi karbon, menghemat biaya karena tidak perlu membayar pajak kendaraan, serta mengurangi beban pemeliharaan kendaraan oleh pemerintah daerah.

Ia menilai kendaraan listrik juga lebih praktis karena jika terjadi kerusakan, kendaraan dapat langsung dikembalikan kepada penyedia jasa.

“Kalau rusak tinggal dikembalikan. Begitu tiga tahun, bisa kita ganti lagi ke baru,” katanya.

Menurutnya, skema penggunaan kendaraan listrik melalui sistem sewa juga telah banyak diterapkan oleh kementerian dan lembaga di Jakarta untuk mendukung operasional pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Dr. H. Nursalim, mengatakan pihaknya akan melakukan pemilahan terhadap kendaraan dinas yang ada sebelum diputuskan untuk dilelang atau dimanfaatkan kembali.

Beberapa kendaraan akan dilelang, sedangkan sebagian lainnya tetap dioptimalkan pemanfaatannya agar tetap memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun pendapatan daerah.

“Intinya, aset itu harus memberikan nilai tambah,” ujarnya.

Ia menjelaskan kendaraan yang dapat dilelang umumnya merupakan mobil dinas yang masa pengadaannya telah melewati tujuh tahun. Sementara kendaraan yang berusia di bawah tujuh tahun masih harus dipertahankan.

Diperkirakan jumlah kendaraan dinas milik Pemprov NTB yang telah berusia di atas tujuh tahun cukup banyak sehingga berpotensi masuk dalam daftar lelang.

“Ya insyaallah banyak yang akan dilelang. Tapi dinilai dulu oleh tim appraisal. Yang menentukan nilai kan mereka,” katanya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Beralih ke Kendaraan Listrik, Pemprov NTB Hibah dan Lelang Kendaraan Lama “

Pemprov NTB Siapkan Program Mudik Gratis ke Pulau Sumbawa

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Siapkan Program Mudik Gratis ke Pulau Sumbawa

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) NTB menyiapkan program mudik gratis bagi pelajar dan mahasiswa menjelang Hari Raya Idulfitri. Program ini menyediakan kuota bagi sekitar 370 peserta yang akan diberangkatkan dari Kota Mataram menuju sejumlah daerah di Pulau Sumbawa.

Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, mengatakan kuota mudik gratis tahun ini berkisar antara 350 hingga 370 orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 200 peserta.

Transportasi yang disiapkan untuk program tersebut meliputi armada DAMRI, bus non-DAMRI, serta kendaraan travel.

“Program ini buat mudik saja. Pendaftarannya lewat Dinas Perhubungan NTB,” ujarnya di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu (7/3/2026).

Ia menjelaskan program tersebut difokuskan untuk perjalanan mudik. Sementara untuk arus balik, pemerintah daerah belum merencanakan program balik gratis.

Pendaftaran mudik gratis dijadwalkan dibuka mulai Senin, 9 Maret 2026 hingga kuota terpenuhi. Peserta yang terdaftar akan diberangkatkan pada Kamis, 14 Maret 2026 dari Kantor Dinas Perhubungan NTB.

Menurut Ervan, meski pendaftaran belum resmi dibuka, minat masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Namun hingga kini belum ada laporan mengenai jumlah calon peserta yang masuk daftar tunggu.

Pemerintah daerah juga mengingatkan bahwa kuota yang tersedia terbatas. Apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas, peserta yang tidak terakomodasi terpaksa melakukan perjalanan mudik secara mandiri.

Selain transportasi, pemerintah daerah juga menyiapkan konsumsi bagi para peserta pada saat keberangkatan.

Adapun syarat pendaftaran antara lain mengikuti akun resmi Dinas Perhubungan Provinsi NTB untuk memperoleh informasi terbaru, menyiapkan KTP sebelum mendaftar, memindai barcode yang disediakan, serta mengisi formulir pendaftaran melalui Google Form pada 9–11 Maret 2026.

Untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran, Dishub NTB juga akan menyiapkan posko di sejumlah titik vital. Selain itu, pihaknya akan melakukan survei dan inspeksi jalur utama mudik, termasuk memitigasi titik rawan longsor dan kemacetan.

Pemerintah provinsi juga memberlakukan pembatasan operasional kendaraan besar seperti truk dan tronton pada pukul 06.00 hingga 00.00 Wita selama periode mudik.

“Dia operasinya malam, jam 00.00–06.00 pagi. Kalau ketahuan melanggar, nanti akan distop,” tegasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Siapkan Mudik Gratis ke Pulau Sumbawa “

Tanam Jagung Serentak di Loteng, Kapolda NTB Ajak Perkuat Sinergi Pangan

globalfmlombok.com
-
0
Tanam Jagung Serentak di Loteng, Kapolda NTB Ajak Perkuat Sinergi Pangan

Praya (globalfmlombok.com) – Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si. mengikuti kegiatan Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026, Sabtu (7/3/2026) sore, di Dusun Marung, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Lombok Tengah. Kegiatan dimulai pukul 15.00 Wita dan dilanjutkan dengan mengikuti zoom meeting bersama Kapolri, terkait program nasional tersebut.

Sejumlah unsur Forkopimda NTB, pejabat Polda NTB, jajaran Polres Lombok Tengah, perwakilan OPD, akademisi, hingga mitra pertanian turut hadir dalam kegiatan ini.

Kapolda NTB menilai kegiatan tanam raya jagung menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengoptimalkan potensi pertanian di daerah.

“Tanam raya jagung ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan para petani dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Irjen Pol. Edy Murbowo.

NTB selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi jagung nasional. Kehadiran berbagai pihak dalam kegiatan tanam raya memperlihatkan kolaborasi lintas sektor guna menjaga produktivitas lahan pertanian serta mendukung kesejahteraan petani.

Kapolda juga menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan terhadap kelompok tani, termasuk penguatan stabilitas keamanan di wilayah sentra produksi pertanian.

“Kolaborasi lintas sektor perlu terus diperkuat agar produksi jagung meningkat dan NTB tetap menjadi salah satu lumbung jagung nasional,” kata Kapolda.

Selain peningkatan produksi, Kapolda mendorong pengembangan hilirisasi produk jagung. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan nilai tambah hasil panen sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Ke depan kita dorong pengolahan jagung menjadi produk bernilai tambah seperti tepung, pakan, hingga pangan alternatif yang memberi manfaat ekonomi bagi petani,” jelasnya.

Kegiatan tanam raya berlangsung penuh semangat dengan partisipasi para petani setempat. Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. (r)

Sebanyak 337 Desa di NTB Terima Manfaat Program Desa Berdaya

globalfmlombok.com
-
0
Sebanyak 337 Desa di NTB Terima Manfaat Program Desa Berdaya

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera mengalokasikan anggaran melalui program Desa Berdaya pada 2026. Pada tahap pertama, sebanyak 337 desa tercatat akan menjadi penerima manfaat program tersebut.

Setiap desa direncanakan memperoleh anggaran berkisar antara Rp300 juta hingga Rp500 juta. Namun, terdapat pula sejumlah desa yang akan menerima alokasi lebih besar melalui skema intervensi khusus berbasis keluarga miskin ekstrem.

Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa bantuan melalui program Desa Berdaya untuk tiap desa dibatasi maksimal Rp500 juta. Sementara desa yang memperoleh lebih dari nilai tersebut merupakan bagian dari skema intervensi tambahan untuk penanganan kemiskinan ekstrem.

“Kalau 2026 yang menentukan berapa desa itu mendapatkan porsi itu kan tergantung seberapa banyak keluarga miskin ekstremnya. Jadi bukan kita yang menentukan. Karena itu by statistic,” ujarnya usai berbuka puasa bersama para pemimpin redaksi media di NTB dan Forum Wartawan Pemprov NTB di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu (7/3/2026).

Menurutnya, data penerima bantuan berasal dari data resmi yang kemudian diverifikasi dan divalidasi kembali oleh pemerintah daerah. Dengan pendekatan tersebut, besaran bantuan yang diterima masing-masing desa dapat berbeda sesuai kondisi riil di lapangan.

Ia mencontohkan Desa Buwun Mas di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat yang mendapatkan alokasi sekitar Rp4,1 miliar. Nilai tersebut lebih besar karena jumlah masyarakat miskin ekstrem di desa tersebut mencapai sekitar 9 ribu jiwa.

“Nah intervensi melalui desa itu fix maksimal Rp500 juta. Semua desa akan dapat maksimal Rp500 juta. Tapi yang intervensi KK tergantung jumlah KK kemiskinan ekstremnya,” jelasnya.

Selain Desa Buwun Mas, sejumlah desa lain juga memperoleh alokasi lebih dari Rp500 juta. Di antaranya Desa Batu Putih sebesar Rp2,2 miliar, Desa Mekar Sari Rp1,3 miliar, Desa Taman Ayu Rp1 miliar, dan Desa Batu Mekar Rp1,4 miliar.

Di Kabupaten Lombok Utara, lima desa yang mendapat alokasi lebih dari Rp1 miliar antara lain Desa Bayan, Sigar Penjalin, Gumantar, Malaka, dan Senaru.

Sementara di Kabupaten Lombok Timur, desa yang memperoleh lebih dari Rp500 juta di antaranya Pringgabaya Utara dan Lendang Nangka Utara.

Di Kabupaten Lombok Tengah, beberapa desa yang menerima alokasi lebih dari Rp1 miliar antara lain Desa Kelebuh, Mangkung, Pemepek, Bangket Parak, Banyu Urip, dan Barabali. Desa Ungga tercatat memperoleh alokasi sekitar Rp800 juta.

Di Kota Mataram, beberapa kelurahan juga mendapat alokasi lebih dari Rp500 juta, yakni Kelurahan Jempong Baru, Pagutan Timur, dan Mandalika.

Sementara di Pulau Sumbawa, desa-desa yang memperoleh lebih dari Rp500 juta antara lain Desa Seteluk Tengah, Telaga Bertong, Mbawa, Nipa, Saneo, Sori Tatanga, Lape, Labuhan Aji, Motong, Jatibaru, dan Ntobo.

Menurut Gubernur Iqbal, perbedaan alokasi tersebut merupakan hasil dari pendekatan berbasis data kemiskinan sehingga anggaran tidak dibagi secara merata, melainkan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat di masing-masing desa. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 337 Desa Penerima Manfaat Desa Berdaya di NTB “

Kecamatan dan Kelurahan di Mataram Diminta Aktif Laporkan Jalan Rusak

globalfmlombok.com
-
0
Kecamatan dan Kelurahan di Mataram Diminta Aktif Laporkan Jalan Rusak

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram meminta pemerintah wilayah, baik kecamatan maupun kelurahan, aktif melaporkan kerusakan jalan di lingkungan maupun jalan alternatif agar dapat segera ditangani.

Laporan tersebut dapat disampaikan melalui surat resmi maupun koordinasi melalui grup WhatsApp Mataram Siaga sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat.

Permintaan ini disampaikan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait sejumlah jalan berlubang di Kota Mataram yang dinilai belum mendapatkan penanganan. Kondisi tersebut dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan serta mengganggu kenyamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan pihaknya belum menerima informasi resmi terkait jalan berlubang, khususnya yang berada di jalan lingkungan. Meski demikian, laporan masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti.

Karena itu, ia berharap pemerintah wilayah, terutama kecamatan dan kelurahan, dapat segera menyampaikan laporan melalui surat resmi atau melalui grup WhatsApp Mataram Siaga.

“Yang kami tangani saat ini ketika ada aduan atau permintaan dari kelurahan atau masyarakat melalui Mataram Siaga. Dalam hitungan 24 jam kami bisa langsung melakukan intervensi,” ujarnya, Minggu (8/3/2026).

Menurutnya, penanganan jalan berlubang tidak selalu menunggu laporan masyarakat. Jika petugas menemukan kerusakan di lapangan, maka perbaikan juga akan langsung dilakukan.

Lale menyebutkan, pihaknya sebelumnya telah memperbaiki sejumlah titik jalan berlubang, termasuk di wilayah Kelurahan Rembiga yang sempat menjadi lokasi aduan masyarakat.

“Saya belum mengetahui apakah muncul lagi lubang di tempat lain, karena sampai saat ini belum ada pemberitahuan,” katanya.

Ia menjelaskan, sebagian jalan yang dikeluhkan masyarakat sebenarnya berstatus jalan provinsi maupun jalan nasional. Kerusakan tersebut antara lain disebabkan galian pipa PDAM maupun kerusakan aspal di ruas jalan dengan status tersebut.

Namun, karena banyaknya keluhan masyarakat, Pemerintah Kota Mataram tetap melakukan perbaikan apabila jalan tersebut belum ditangani oleh instansi yang berwenang.

“Bukan tugas kami sebenarnya, tetapi apakah jalan itu akan kita biarkan karena berada di Kota Mataram? Jika dana pemeliharaan masih ada, tentu kami tangani,” ujarnya.

Lale menambahkan, alokasi anggaran pemeliharaan jalan di Kota Mataram sekitar Rp60 juta per tahun. Jika anggaran tersebut tidak mencukupi, pemerintah daerah akan mengajukan tambahan karena pekerjaan pemeliharaan dilakukan secara swakelola. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kecamatan dan Kelurahan di Mataram Diminta Aktif Laporkan Jalan Rusak “

Kemenkes Siapkan Bantuan Alkes dan Ambulans untuk Daerah

globalfmlombok.com
-
0
Kemenkes Siapkan Bantuan Alkes dan Ambulans untuk Daerah

Kota Bima (globalfmlombok.com) – Kementerian Kesehatan RI memastikan dukungan pemenuhan alat kesehatan (alkes) dan ambulans untuk RSUD Kota Bima yang direncanakan terealisasi pada tahun 2027.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin saat menerima audiensi Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin bersama jajaran Dinas Kesehatan serta Direktur RSUD Kota Bima di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Rabu (4/3).

Pertemuan itu membahas rencana pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di RSUD Kota Bima, puskesmas, hingga Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas serta mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan di daerah.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan Kementerian Kesehatan akan mendukung pemenuhan standar sarana dan prasarana medis di RSUD Kota Bima. Dukungan tersebut termasuk penyediaan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk menunjang operasional rumah sakit.

“Kemenkes akan memberikan dukungan dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana medis, termasuk penyediaan alat kesehatan yang dibutuhkan,” ujarnya.

Selain itu, Menkes juga mendorong Pemerintah Kota Bima untuk menambah kapasitas ruang rawat inap agar jumlah tempat tidur rumah sakit sesuai dengan rasio jumlah penduduk.

Terkait dukungan fasilitas, ia menegaskan pengadaan alat kesehatan dan ambulans diupayakan dapat direalisasikan pada tahun 2027.

“Untuk alkes dan ambulans diusahakan bisa diwujudkan pada tahun 2027,” katanya.

Kementerian Kesehatan juga menekankan pentingnya pemenuhan tenaga kesehatan di daerah, khususnya dokter spesialis. Pemerintah daerah didorong untuk memprioritaskan tenaga kesehatan dari putra-putri asli daerah.

“Kemenkes mendorong pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, agar dapat diprioritaskan tenaga dari putra-putri asli daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas dukungan terhadap pembangunan dan peningkatan fasilitas layanan kesehatan di Kota Bima.

Menurutnya, pembangunan RSUD Kota Bima tidak sekadar proyek infrastruktur, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk menjamin keselamatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Pembangunan RSUD ini dipandang bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk menjamin keselamatan serta meningkatkan kualitas hidup warga Kota Bima dan sekitarnya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan RSUD Kota Bima dirancang memiliki kapasitas 100 tempat tidur dan dibangun melalui skema pembiayaan tahun jamak (multi years). Sumber pembiayaan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan serta dukungan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kota Bima.

Secara fisik, gedung utama RSUD Kota Bima telah rampung pada 26 Desember 2025 dan kini memasuki tahap akhir pekerjaan berupa finishing serta instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP). Masa kontrak pembangunan berlangsung hingga Juli 2026.

Pemindahan peralatan medis dan persiapan operasional dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Sementara peresmian RSUD Kota Bima direncanakan pada Agustus 2026 setelah seluruh pembangunan, termasuk gedung rawat inap, selesai sepenuhnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kemenkes akan Beri Bantuan Alkes dan Ambulans “

1...144145146...396Halaman 145 dari 396