Beranda blog Halaman 140

Dompu Ditetapkan Kawasan Tebu Nasional Tanpa “Peta Jalan”

globalfmlombok.com
-
0
Dompu Ditetapkan Kawasan Tebu Nasional Tanpa “Peta Jalan”

Mataram (globalfmlombok.com) – Penetapan Kabupaten Dompu sebagai “Kawasan Tebu Nasional” oleh pemerintah pusat sejak 2024 dinilai belum memberi dampak nyata terhadap pengembangan komoditas tersebut di daerah. Hingga pertengahan 2025, status tersebut bahkan dianggap belum memiliki arah kebijakan yang jelas.

Di Kecamatan Pekat, Pabrik Gula Pasir PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) telah membuka lahan Hak Guna Usaha (HGU) lebih dari 5.000 hektare. Selain itu, terdapat pula lahan kemitraan dengan petani sekitar 1.000 hektare. Dengan demikian, total areal tebu di Kabupaten Dompu mencapai lebih dari 6.000 hektare.

Produksi gula dari kawasan tersebut juga terbilang signifikan. Pada 2022 misalnya, produksi gula sempat mencapai 108.456 ton.

Pengamat Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono menilai potensi tersebut sangat layak dijadikan komoditas unggulan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.

“Potensi ini sangat layak dijadikan komoditas unggulan dalam dokumen RPJMD 2025–2030,” ujarnya.

Menurut Iwan yang juga menjadi salah satu tim seleksi pejabat eselon II di Kabupaten Dompu itu, tebu tidak hanya memberikan kontribusi dari sisi produksi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi melalui sektor agroindustri, menyerap tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan.

Jika dimaksimalkan, Dompu dinilai berpotensi menjadi sentra agroindustri tebu dan gula di kawasan timur Indonesia. Namun, potensi tersebut dinilai belum didukung kebijakan yang terarah.

Di lapangan, koordinasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Dompu disebut masih sporadis dan terfragmentasi. Hingga kini juga belum ada peta jalan (roadmap) pengembangan kawasan industri tebu yang konkret di tingkat daerah.

Iwan menegaskan potensi tebu seharusnya tidak hanya dipandang sebagai proyek ekonomi semata, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial-ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dompu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Dompu memang menunjukkan tren penurunan. Pada 2023 angka kemiskinan tercatat 12,53 persen atau sekitar 34.310 jiwa, kemudian turun menjadi 11,59 persen atau sekitar 32.080 jiwa pada 2024.

Penurunan tersebut menjadikan Dompu sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di NTB setelah Kota Mataram dan Kota Bima.

Namun demikian, tanpa kebijakan yang adil, inklusif, dan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, potensi besar tebu di Dompu dikhawatirkan hanya akan menjadi catatan dalam pembangunan daerah tanpa dampak signifikan bagi masyarakat.

Apalagi, jika ekstensifikasi lahan dan peningkatan produktivitas tebu tidak menjadi fokus bersama antara pemerintah pusat dan daerah, maka target swasembada gula nasional dikhawatirkan tetap sulit tercapai.

Padahal, penguatan hilirisasi dan peningkatan produktivitas tebu diyakini dapat mempercepat terwujudnya swasembada gula nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani tebu.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mataram, Prof. Lalu Wiresapta Karyadi atau yang akrab disapa Prof. Wire menilai akar persoalan terletak pada belum adanya payung kebijakan yang jelas dari pemerintah pusat.

“Tanpa adanya peraturan menteri atau petunjuk teknis, status ‘nasional’ itu bagai gelar tanpa makna,” ujarnya.

Menurutnya, tanpa regulasi yang jelas, pemerintah daerah, petani, maupun investor hanya dapat berspekulasi mengenai implikasi nyata dari penetapan kawasan tersebut.

“Keputusan datang dari pusat tanpa penjelasan, tanpa dukungan,” katanya, menyinggung pola kebijakan yang sering bersifat top-down.

Prof. Wire juga melihat adanya kesenjangan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat cenderung melihat Dompu dari perspektif makro seperti kesesuaian lahan, iklim, dan ketersediaan lahan.

Namun aspek sosial dan kesiapan masyarakat lokal sering kali luput dari perhatian.

“Yang sering dilupakan adalah analisis kelayakan sosialnya. Apakah masyarakat petani lahan kering di Dompu memang sudah adaptif atau justru membutuhkan pengembangan lebih dulu untuk komoditas tebu,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan pusat kerap dirancang tanpa mempertimbangkan secara detail kondisi lokal, termasuk kapasitas sumber daya manusia, tata kelola birokrasi daerah, hingga kesesuaian jenis tanaman dengan karakteristik lahan.

Akibatnya, tidak jarang komoditas tebu ditanam di lahan yang kurang sesuai sehingga produktivitas maupun rendemen gula menjadi rendah dan tidak ekonomis untuk diolah.

Situasi tersebut membuat pemerintah daerah cenderung berhati-hati atau bahkan enggan terlibat penuh karena kebijakan dianggap kurang kontekstual dengan kondisi daerah.

Menurut Prof. Wire, solusi dari persoalan tersebut terletak pada komitmen dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pusat dan daerah jangan saling menunggu. Harus ada pelibatan langsung unsur-unsur pemda dalam implementasi program, termasuk dalam monitoring dan evaluasi,” tegasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dompu Ditetapkan Kawasan Tebu Nasional Tanpa “Peta Jalan” “

Saat Sidak Pasar Jelojok, Wabup Loteng Dapat Aduan Dugaan Pungli

globalfmlombok.com
-
0
Saat Sidak Pasar Jelojok, Wabup Loteng Dapat Aduan Dugaan Pungli

Praya (globalfmlombok.com) – Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Jelojok di Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Sabtu (14/3/2026). Dalam sidak tersebut, Wabup menerima laporan pedagang terkait dugaan pungutan liar (pungli) pada tarif retribusi lapak pasar.

Didampingi ajudan serta sejumlah awak media, Wabup Loteng meninjau langsung kondisi salah satu pasar terbesar di Loteng tersebut. Selain memantau harga kebutuhan pokok menjelang Idulfitri, orang nomor dua di Bumi Tatas Tuhu Tresna itu juga berdialog dengan para pedagang.

Dalam kesempatan itu, sejumlah pedagang memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Salah satunya terkait dugaan pungli pada penarikan retribusi lapak pasar yang dinilai melebihi ketentuan.

Pedagang mengaku harus membayar retribusi lebih tinggi dari nilai yang tercantum pada karcis resmi. Untuk dua lembar karcis retribusi pasar misalnya, pedagang harus membayar hingga Rp14 ribu sampai Rp16 ribu. Padahal jika mengacu pada nominal yang tertera pada karcis, totalnya hanya sekitar Rp5 ribu.

“Satu karcis pasar itu tertera nilainya Rp2.500. Tapi kita kadang bayarnya Rp7 ribu sampai Rp8 ribu,” ungkap salah seorang pedagang sayur.

Hal serupa juga dialami pedagang yang menempati area selasar di luar lapak utama. Meski jumlah yang dibayar lebih kecil, pedagang tetap mengaku diminta membayar di atas nominal yang tertera pada karcis retribusi.

“Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain membayar sesuai yang diminta juru pungut pasar, meski di atas ketentuan. Asalkan tetap bisa berjualan,” ujar pedagang lainnya.

Selain soal retribusi, pedagang juga mengeluhkan kondisi fasilitas pasar, khususnya saluran drainase di dalam area pasar yang sudah lama mampet. Kondisi tersebut kerap menimbulkan genangan air dan bau tidak sedap sehingga mengganggu kenyamanan pedagang maupun pembeli.

“Kalau secara umum kondisi bangunan pasar masih bagus. Hanya saluran drainase yang kurang terurus,” ujar Ani, pedagang daging di Pasar Jelojok. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.

Menanggapi berbagai keluhan pedagang, Wabup Loteng Dr. H. M. Nursiah menegaskan akan segera membahas persoalan tersebut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Segera kita bahas dengan OPD terkait. Bagaimanapun persoalan yang dihadapi masyarakat harus dijawab, sekecil apa pun itu. Apalagi ini menyangkut kepentingan orang banyak,” ujar Nursiah kepada awak media usai sidak.

Terkait kondisi harga kebutuhan pokok, didampingi Kepala Desa Kopang Rembiga Patria Negara, Nursiah mengakui terdapat kenaikan harga pada beberapa komoditas. Terutama daging sapi dan daging ayam. Bahkan untuk daging ayam, selain harga yang meningkat, stok di pasaran juga mulai terbatas.

Menurutnya, persoalan tersebut juga akan menjadi perhatian pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk mencari langkah stabilisasi harga menjelang Lebaran.

“Persoalan harga ini juga akan jadi bahasan bersama instansi terkait lainnya. Kita akan upayakan langkah stabilisasi supaya masyarakat tetap bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” pungkas Ketua DPD II Partai Golkar Loteng tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Wabup Loteng Sidak Pasar Jelojok, Terima Laporan Dugaan Pungli “

Jelang Lebaran, Pengawasan Anjal dan Gepeng Diperketat

globalfmlombok.com
-
0
Jelang Lebaran, Pengawasan Anjal dan Gepeng Diperketat

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak jalanan (anjal), gelandangan, dan pengemis (gepeng) di sejumlah titik strategis menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Asisten I Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, tim dari Dinas Sosial Kota Mataram akan meningkatkan pemantauan agar keberadaan anjal dan gepeng tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang tengah mempersiapkan perayaan Lebaran.

Langkah tersebut diambil menyusul kecenderungan meningkatnya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang beraktivitas di berbagai lokasi di Kota Mataram menjelang Idulfitri.

Menurut Martawang, kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah kota karena dinilai dapat mengganggu estetika kota serta kenyamanan masyarakat yang menjalankan ibadah selama bulan Ramadan maupun warga luar daerah yang datang berkunjung dan berbelanja di kota tersebut.

“Karena Kota Mataram merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat, baik untuk berbelanja maupun berlibur,” ujarnya pekan lalu.

Ia menjelaskan, keberadaan anjal dan gepeng kerap ditemukan di trotoar, lampu lalu lintas, pusat perbelanjaan, serta lokasi-lokasi keramaian lainnya. Namun yang menjadi perhatian khusus pemerintah adalah adanya indikasi mobilisasi mereka dari luar wilayah ke dalam kota.

“Indikasinya, mereka berasal dari luar kota dan dimobilisasi,” jelasnya.

Untuk meminimalkan gangguan ketertiban umum, pemerintah kota menyiapkan sejumlah langkah koordinasi. Salah satunya dengan melakukan identifikasi karakter setiap kelompok, karena masing-masing memiliki pola penanganan yang berbeda.

Selain itu, Dinas Sosial diminta menggencarkan pemantauan melalui tim khusus di lapangan. Pemetaan lokasi pangkalan mereka juga dilakukan, terutama pada sore hari menjelang waktu berbuka puasa untuk memudahkan proses penertiban.

Pemerintah Kota Mataram, lanjut Martawang, berkomitmen mengambil langkah tegas di lapangan guna memastikan kondisi kota tetap kondusif hingga perayaan Lebaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakkir Walad mengatakan tim satuan tugas (satgas) masih terus melakukan pemantauan di sejumlah titik yang berpotensi menjadi lokasi aktivitas anak jalanan dan pengemis, termasuk badut jalanan dan manusia silver.

“Dari pagi hingga malam, kami memastikan di beberapa titik publik tidak ada anak jalanan maupun pengemis,” ujarnya, Minggu (15/3).

Untuk mendukung pengawasan tersebut, Dinas Sosial menyiagakan sekitar 60 personel satgas yang bertugas setiap hari, ditambah petugas piket di layanan sosial.

Beberapa lokasi yang diidentifikasi sebagai titik rawan aktivitas anjal dan gepeng antara lain di belakang Polresta Mataram di Jalan Seruni, Jalan Panji Tilar, kawasan Sandubaya, serta area pertokoan dan pusat perbelanjaan di Kota Mataram.

Muzakkir mengungkapkan, sejak awal Ramadan hingga saat ini pihaknya telah menertibkan sekitar 15 orang. Sebagian besar di antaranya berasal dari luar daerah, seperti Kabupaten Lombok Barat dan Jawa.

Secara keseluruhan, dari kelompok anak jalanan, badut, manusia silver hingga gelandangan dan pengemis, sekitar 35 persen di antaranya berasal dari luar daerah, sedangkan sisanya merupakan warga Kota Mataram.

“Memang ada yang tinggal di beberapa wilayah kota, seperti badut yang mayoritas dari Bertais dan manusia silver dari Suweta,” ungkap mantan Camat Ampenan tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Perketat Pengawasan Anjal dan Gepeng Jelang Lebaran “

Pastikan Kelancaran Arus Mudik, Gubernur dan Forkopimda Tinjau Terminal, Bandara hingga Pelabuhan

globalfmlombok.com
-
0
Pastikan Kelancaran Arus Mudik, Gubernur dan Forkopimda Tinjau Terminal, Bandara hingga Pelabuhan

Mataram (globalfmlombok.com) – Lalu Muhamad Iqbal bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB meninjau sejumlah simpul transportasi utama untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 1447 Hijriah, Minggu (15/3/2026).

Peninjauan dilakukan di Terminal Mandalika, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), hingga Pelabuhan Lembar. Rangkaian kegiatan juga dirangkaikan dengan pelepasan program mudik gratis jalur laut rute Lembar–Surabaya.

Dalam peninjauan tersebut, gubernur didampingi Kapolda NTB Edi Murbowo, Danrem 162/Wira Bhakti Moch Sjamsul Arief, Kajati NTB Wahyudi, serta unsur Forkopimda lainnya termasuk Danlanud ZAM, Danlanal Mataram, Kepala Imigrasi Mataram, dan sejumlah pejabat Pemprov NTB.

Peninjauan dimulai dari Terminal Mandalika untuk melihat langsung kesiapan pos pengamanan serta pelayanan keberangkatan penumpang angkutan darat menjelang puncak arus mudik. Pada kesempatan tersebut, gubernur juga menyoroti isu yang berkembang di masyarakat terkait harga tiket bus.

Iqbal menjelaskan, perbedaan harga tiket tidak selalu berarti pelanggaran karena adanya variasi kelas layanan dan fasilitas yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan otobus.

“Tarif yang diatur pemerintah sebenarnya berlaku untuk kelas ekonomi. Sementara di lapangan banyak bus yang memiliki fasilitas tambahan seperti leg rest dan layanan lainnya. Karena fasilitasnya berbeda, maka kelasnya juga berbeda dan harga tiketnya ikut bervariasi,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah bersama aparat penegak hukum telah mengingatkan perusahaan otobus agar tetap mematuhi batas harga tertinggi yang telah ditetapkan.

Ia juga menyoroti potensi persoalan yang muncul dari mekanisme penjualan tiket melalui pihak ketiga. Menurutnya, banyak penumpang membeli tiket melalui perantara sehingga sering muncul persoalan harga.

“Banyak pembeli tidak membeli langsung melalui perusahaan bus, tetapi melalui pihak ketiga. Di situlah sering muncul persoalan harga. Bahkan ada laporan adanya oknum yang memaksa penjualan tiket dengan harga tinggi demi mendapatkan komisi. Praktik seperti ini tentu harus ditertibkan,” tegasnya.

Iqbal menilai fasilitas Terminal Mandalika secara umum sudah cukup baik, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dari sisi fungsi dan penataan kawasan.

“Kita ingin terminal ini memiliki standar pelayanan yang baik, bahkan kalau bisa suasananya seperti di bandara. Pengaturan area publik dan area khusus penumpang juga perlu ditata lebih baik agar pelayanan semakin tertib,” ujarnya.

Dari Terminal Mandalika, rombongan melanjutkan peninjauan ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk memantau langsung perkembangan arus penumpang menjelang Lebaran.

Gubernur mengungkapkan jumlah penumpang ternyata melampaui prediksi awal. Pada H-4 Lebaran, jumlah penumpang tercatat mencapai sekitar 9.000 orang, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang sekitar 8.000 penumpang.

“Ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun lalu dan bisa menjadi indikator membaiknya kondisi perekonomian masyarakat,” katanya.

Puncak arus penumpang diperkirakan terjadi pada H-3 Lebaran dengan tujuan penerbangan paling diminati menuju Jakarta dan Surabaya. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak bandara telah menyiapkan tujuh penerbangan tambahan.

Sementara itu, pergerakan penerbangan internasional masih terpantau normal, khususnya untuk rute dari dan menuju Malaysia dan Singapura.

Dalam kesempatan tersebut, gubernur juga menyoroti aspek keselamatan penerbangan, terutama terkait kondisi kesehatan kru pesawat di tengah meningkatnya frekuensi penerbangan menjelang Lebaran.

“Kami menyarankan agar dilakukan pemeriksaan kesehatan kru secara acak. Ini penting untuk memastikan seluruh kru dalam kondisi sehat dan fit sehingga keselamatan penerbangan tetap terjaga,” ungkapnya.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Pelabuhan Lembar yang menjadi salah satu titik vital pergerakan penumpang dan kendaraan antara Lombok dan Bali.

Dari hasil pemantauan, arus penyeberangan keluar dari Pulau Lombok masih relatif normal, sementara arus kedatangan mengalami peningkatan sekitar 20 persen, baik untuk barang, kendaraan, maupun penumpang. Peningkatan paling terlihat pada kendaraan roda dua dan kendaraan pribadi yang datang dari luar daerah.

Mayoritas arus kedatangan tersebut berasal dari Pelabuhan Padangbai, Bali. Sementara arus keluar dari Lombok diperkirakan meningkat setelah Hari Raya Idulfitri.

Terkait pengaturan lalu lintas penyeberangan, pemerintah akan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) serta regulasi dari Pemerintah Provinsi Bali yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan.

“Pada tanggal 18 Maret penyeberangan dari Lombok akan ditutup hingga pukul 09.00 dan dibuka kembali pada tanggal 20 Maret pukul 04.00 dini hari. Sementara dari arah Bali akan mulai ditutup pada tanggal 19 Maret,” jelasnya.

Rangkaian peninjauan ditutup dengan pelepasan program Mudik Gratis Angkutan Laut 1447 H/2026 rute Lembar–Surabaya yang dilepas langsung oleh gubernur.

Iqbal menyampaikan program mudik gratis merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor transportasi laut.

“Program ini adalah hasil kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak. Bapak dan Ibu bukan hanya mendapatkan perjalanan gratis, tetapi juga perlindungan asuransi selama perjalanan. Mudah-mudahan perjalanan lancar dan semua sampai dengan selamat di kampung halaman,” ujarnya.

Ia berharap program mudik gratis dapat terus diperluas agar semakin banyak masyarakat merasakan manfaatnya.

“Mohon doanya agar tahun depan kita bisa menggratiskan lebih banyak lagi perjalanan mudik. Tahun ini jumlahnya sudah meningkat dibandingkan tahun lalu, dan kita berharap ke depan semakin banyak masyarakat yang bisa difasilitasi,” katanya. (*)

 

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pastikan Kelancaran Arus Mudik, Gubernur dan Forkopimda Tinjau Terminal, Bandara hingga Pelabuhan “

 
 
 
 

 

BNNK Mataram Temukan Satu Sopir Bus Positif Narkoba Jelang Mudik Lebaran

globalfmlombok.com
-
0
BNNK Mataram Temukan Satu Sopir Bus Positif Narkoba Jelang Mudik Lebaran

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Narkotika Nasional Kota Mataram menemukan satu sopir bus positif menggunakan narkotika dalam kegiatan tes urine terhadap pengemudi angkutan umum menjelang arus mudik Lebaran 1447 Hijriah.

Kegiatan deteksi dini tersebut digelar di Terminal Mandalika, Kota Mataram, Minggu (15/3/2026). Tes urine dilaksanakan oleh anggota Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) bersama personel BNNK Mataram sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat.

Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Mataram, Yuanita Amelia memimpin langsung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Ia menjelaskan, tes urine menyasar para sopir bus yang akan melayani masyarakat selama periode arus mudik Lebaran.

Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk memastikan para pengemudi berada dalam kondisi sehat serta bebas dari penyalahgunaan narkotika, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penumpang.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan keselamatan bagi pemudik. Para pengemudi harus dalam kondisi prima dan bebas dari narkotika,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, tes urine diikuti oleh 19 orang pengemudi bus. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan satu orang pengemudi dengan hasil positif menggunakan narkotika golongan I.

“Terhadap yang bersangkutan selanjutnya dilakukan proses penanganan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku,” terangnya.

Melalui kegiatan tersebut, Yuanita berharap keselamatan transportasi selama arus mudik Lebaran dapat semakin meningkat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan transportasi yang aman serta bersih dari penyalahgunaan narkotika. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” BNNK Mataram Temukan Satu Sopir Bus Positif Narkoba Jelang Mudik Lebaran “

Nyepi dan Takbiran Beririsan, Gubernur Iqbal Ajak Warga NTB Jaga Toleransi

globalfmlombok.com
-
0
Nyepi dan Takbiran Beririsan, Gubernur Iqbal Ajak Warga NTB Jaga Toleransi

Mataram (globalfmlombok.com) – Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Idulfitri 1447 Hijriah yang berlangsung dalam waktu berdekatan menjadi perhatian pemerintah daerah. Momentum ini dinilai penting untuk memastikan kekhusyukan dan kenyamanan umat yang merayakan kedua hari besar keagamaan tersebut.

Lalu Muhamad Iqbal mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk terus menjaga suasana toleransi, kebersamaan, dan saling menghormati menjelang perayaan dua hari besar keagamaan tersebut.

Pesan itu disampaikan melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik di Mataram, Minggu (15/3).

“Di NTB kita sudah sangat terbiasa hidup dalam kebersamaan. Toleransi bukan sekadar slogan, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, momentum beririsan antara Nyepi dan Idulfitri ini justru harus menjadi contoh bagaimana masyarakat menjaga harmoni dan saling menghormati,” ujarnya menyampaikan pesan gubernur.

Ia menegaskan, masyarakat NTB sejak lama hidup dalam tradisi toleransi yang kuat dan saling menghargai pelaksanaan ajaran serta ritual agama masing-masing. Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan tidak ada larangan bagi pelaksanaan pawai ogoh-ogoh dalam rangka Nyepi maupun pawai takbiran menjelang Idulfitri.

Seluruh kegiatan keagamaan tersebut tetap dapat dilaksanakan sebagaimana biasa dengan tetap memperhatikan ketertiban serta kesepahaman bersama di tingkat masyarakat.

Di Kota Mataram, pemerintah kota bersama tokoh agama Hindu dan Islam, panitia pawai ogoh-ogoh, panitia takbiran, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta aparat keamanan telah beberapa kali melakukan pertemuan koordinasi untuk memastikan kedua kegiatan berjalan dengan baik.

Beberapa kesepakatan yang dicapai antara lain terkait tata tertib pelaksanaan kegiatan, jumlah peserta termasuk pembatasan peserta dari luar daerah, pengaturan rute kegiatan, ketepatan waktu pelaksanaan, serta pengawalan oleh aparat keamanan.

Pengamanan juga dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa sejak peserta mulai bergerak dari lingkungan masing-masing hingga kegiatan selesai.

Koordinasi serupa dilakukan di sejumlah daerah lain di NTB, termasuk di wilayah Lingsar dan Narmada di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, serta sejumlah kawasan lainnya yang juga melaksanakan kegiatan serupa.

Menurut Ahsanul Khalik, gubernur menilai masyarakat NTB telah menunjukkan kedewasaan dalam kehidupan beragama dengan saling memberi ruang bagi pelaksanaan ibadah masing-masing.

Umat Islam memberikan ruang kepada umat Hindu untuk melaksanakan rangkaian Hari Raya Nyepi yang diawali dengan pawai ogoh-ogoh dan dilanjutkan dengan Catur Brata Penyepian. Sebaliknya, umat Hindu juga memberikan penghormatan terhadap pelaksanaan malam takbiran dan salat Idulfitri yang menjadi bagian dari perayaan Idulfitri umat Islam.

“Kehidupan masyarakat NTB yang saling menghormati pelaksanaan ibadah masing-masing agama ini merupakan kekuatan sosial yang harus terus kita jaga,” katanya.

Gubernur juga mengimbau seluruh elemen masyarakat turut menjaga suasana kondusif selama berlangsungnya rangkaian perayaan keagamaan tersebut. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa dan kelurahan, serta kepala lingkungan dinilai sangat penting dalam menjaga suasana yang teduh dan damai di tengah masyarakat.

Selain itu, generasi muda diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan kebersamaan agar setiap kegiatan keagamaan berlangsung aman dan tertib.

“Kita ingin menunjukkan kepada seluruh Indonesia bahwa masyarakat NTB hidup dalam kebersamaan, saling menghargai, dan saling menjaga satu sama lain. Tidak ada ajaran agama yang mengajarkan konflik karena perbedaan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga terus melakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Dukungan pengamanan disiapkan oleh aparat kepolisian dengan dukungan TNI serta pemerintah daerah guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan masyarakat, Gubernur Iqbal juga dijadwalkan menghadiri pelepasan pawai ogoh-ogoh umat Hindu di Kota Mataram.

Pemprov NTB berharap momentum beririsan antara Nyepi dan Idulfitri ini semakin memperkuat nilai toleransi dan kebersamaan masyarakat NTB serta menjadi contoh kehidupan beragama yang harmonis bagi daerah lain di Indonesia. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Nyepi dan Takbiran Beririsan, Gubernur Miq Iqbal Ajak Warga NTB Jaga Toleransi “

NTB Dapat Rp300 Juta untuk Tingkatkan 13 Ruas Jalan di Sumbawa

globalfmlombok.com
-
0
NTB Dapat Rp300 Juta untuk Tingkatkan 13 Ruas Jalan di Sumbawa

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp300 miliar melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) untuk peningkatan 13 ruas jalan di wilayah selatan Pulau Sumbawa. Anggaran tersebut mulai dieksekusi tahun ini dengan prioritas perbaikan pada sejumlah ruas jalan yang selama ini tergolong terisolasi.

Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pada tahap awal pemerintah daerah akan memperbaiki tiga ruas jalan, termasuk ruas jalan menuju wilayah Baturotok dan Batudulang yang dinilai paling membutuhkan penanganan karena berada di kawasan terpencil.

Menurutnya, selama ini masyarakat di wilayah tersebut kerap terisolasi, terutama saat musim hujan ketika kondisi jalan semakin sulit dilalui.

Untuk mendapatkan dukungan anggaran tersebut, ia mengaku telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

“Saya ajak Pak Menteri untuk naik heli waktu itu untuk keliling langsung terbang di atasnya melihat kondisinya. Bahwa itu daerah masih terisolasi betul. Jadi daerah yang paling terisolasi di NTB mungkin,” ujarnya.

Iqbal menilai masyarakat di kawasan Baturotok dan Batudulang belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan dari sisi akses infrastruktur. Saat musim hujan, kondisi jalan rusak yang berada di kawasan perbukitan membuat mobilitas warga sangat terbatas.

“Sehingga insyaAllah tahun depan itu wilayah selatan sudah tidak akan lagi mengalami situasi seperti sekarang ini,” katanya.

Selain peningkatan jalan, saat ini Dinas PUPR Perkim Provinsi Nusa Tenggara Barat juga tengah mengkaji penggunaan teknologi baru dalam pembangunan jalan. Teknologi tersebut diharapkan mampu menghasilkan infrastruktur yang lebih kuat dengan biaya yang lebih efisien.

Iqbal menambahkan, kerusakan sejumlah ruas jalan di wilayah selatan juga dipengaruhi oleh meningkatnya bencana hidrologi seperti banjir. Kondisi tersebut dipicu kerusakan lingkungan akibat pembabatan hutan dan alih fungsi lahan di kawasan perbukitan.

Saat meninjau sejumlah ruas jalan di wilayah selatan provinsi, ia menemukan banyak infrastruktur yang rusak akibat banjir dan meluapnya sungai yang muncul karena kerusakan kawasan perbukitan.

“Banyak jalan provinsi di wilayah selatan yang rusak karena bencana hidrologi. Banjir terjadi karena sungai-sungai baru muncul akibat bukit-bukit yang sudah rusak,” jelasnya.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam, khususnya di wilayah Sumbawa. Menurutnya, upaya menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama agar generasi mendatang tidak mewarisi kerusakan alam yang lebih parah.

“Kita tidak ingin diingat oleh anak cucu sebagai generasi yang mewariskan kerusakan. Kita ingin dikenang sebagai generasi yang meninggalkan kebaikan dan alam yang tetap terjaga,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” NTB Dapat Rp300 Juta untuk Tingkatkan 13 Ruas Jalan Sumbawa “

Pemprov NTB Siapkan Program Mudik Gratis ke Pulau Jawa

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Siapkan Program Mudik Gratis ke Pulau Jawa

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melepas sekitar 400 warga Pulau Sumbawa penerima kuota mudik gratis yang berada di Kota Mataram, Sabtu (14/3/2026). Pelepasan peserta mudik dilakukan di depan Pendopo Gubernur NTB sebagai bagian dari program pelayanan pemerintah daerah menjelang Idulfitri.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ervan Anwar mengatakan, selain menyediakan mudik gratis menuju Pulau Sumbawa, pemerintah daerah juga menyiapkan program mudik gratis ke Pulau Jawa melalui jalur laut. Program tersebut terbuka bagi masyarakat umum.

“Kalau mahasiswa dibuktikan dengan kartu mahasiswa, kalau umum dibuktikan dengan kartu keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk penyelenggaraan mudik gratis menuju Pulau Jawa.

“Semakin banyak stakeholder yang bergabung. Kita lihat tadi sponsornya juga semakin banyak. Ini kemajuan yang patut kita syukuri,” kata Iqbal.

Jumlah peserta mudik gratis tahun ini meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu hanya sekitar 200 orang yang diberangkatkan, tahun ini jumlahnya mencapai 400 orang.

Peningkatan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperluas pelayanan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan warga Pulau Sumbawa yang berada di Pulau Lombok.

“Tahun lalu kita hanya bisa memberangkatkan 200 orang. Tahun ini alhamdulillah kita bisa memberangkatkan 400 orang untuk mudik gratis, mulai dari ujung barat Pulau Sumbawa sampai ujung timur Pulau Sumbawa, dari Kabupaten Sumbawa Barat sampai Bima,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan kesiapan infrastruktur selama arus mudik Lebaran 2026. Kondisi jalur utama Trans Pulau Sumbawa dipastikan dalam keadaan baik dan siap dilalui pemudik setelah sejumlah titik jalan yang sebelumnya rusak diperbaiki oleh tim dari dinas terkait dan balai jalan.

Selain infrastruktur, seluruh peserta mudik juga mendapatkan perlindungan tambahan berupa asuransi perjalanan. Pemerintah juga menyediakan layanan konsumsi untuk berbuka puasa selama perjalanan agar pemudik tetap nyaman hingga tiba di daerah tujuan masing-masing.

Program mudik gratis ini sebagian besar diikuti oleh mahasiswa asal Pulau Sumbawa yang sedang menempuh pendidikan di Pulau Lombok. Ke depan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan kapasitas layanan agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut.

“Semua yang ikut dalam bus mendapatkan asuransi, jadi tidak hanya terberkahi perjalanannya tetapi juga terlindungi. Kami berharap ke depan jumlah bus yang disediakan bisa lebih banyak sehingga bukan hanya mahasiswa, tetapi masyarakat umum juga bisa memanfaatkan program mudik gratis ini,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” NTB Siapkan Mudik Gratis ke Pulau Jawa “

Potensi Kerugian Kasus Dana Desa Akar-Akar Diperkirakan Capai Rp500 Juta

globalfmlombok.com
-
0
Potensi Kerugian Kasus Dana Desa Akar-Akar Diperkirakan Capai Rp500 Juta

Mataram (globalfmlombok.com) – Penanganan kasus dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), terus berprogres di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lombok Utara. Penyidik kini telah menemukan potensi kerugian negara dalam perkara tersebut yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, Iptu I Komang Wilandra, Minggu (15/3/2026) mengatakan, potensi kerugian negara dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp500 juta.

Menurutnya, potensi kerugian negara tersebut berasal dari penggunaan anggaran dana desa pada tahun anggaran 2022 hingga 2024. Dugaan penyimpangan paling banyak ditemukan pada program nonfisik atau pengadaan barang.

“Kalau potensi kerugian negara itu muncul kebanyakan dari program nonfisik atau pengadaan barang,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dari laman Jaga.id, platform digital milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Desa Akar-Akar menerima anggaran dana desa tahun 2022 sebesar Rp2.429.916.000. Anggaran tersebut disalurkan dalam tiga tahap, yakni tahap pertama Rp1.598.366.400, tahap kedua Rp554.366.400, dan tahap ketiga Rp277.183.200.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan, antara lain pengelolaan dan pembuatan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa, rehabilitasi fasilitas jamban umum, serta pemeliharaan sarana dan prasarana polindes.

Pada tahun 2023, Desa Akar-Akar kembali menerima dana desa sebesar Rp1.037.121.000 yang juga disalurkan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar Rp433.536.300, tahap kedua Rp311.136.300, dan tahap ketiga Rp292.448.400. Anggaran tersebut di antaranya digunakan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana kebudayaan rumah adat desa hingga pembangunan pos pengawasan desa.

Sementara pada tahun 2024, dana desa yang diterima tercatat sebesar Rp1.173.067.000. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp514.317.600 pada tahap pertama dan Rp658.749.400 pada tahap kedua. Dana tersebut antara lain digunakan untuk penanggulangan bencana, rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa, hingga pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga di tingkat kecamatan.

Dari hasil penyidikan sementara, penyidik menemukan adanya dugaan mark up dalam pelaksanaan sejumlah program dana desa. Pengadaan barang diduga dilakukan tidak sesuai dengan harga sebenarnya.

“Munculnya potensi kerugian negara itu dari mark up, bukan kegiatan fiktif,” jelas Wilandra.

Saat ini, penyidik telah berkoordinasi dengan auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB untuk menghitung kerugian negara secara pasti. Surat tugas untuk perhitungan kerugian negara juga telah diterbitkan.

Mantan Kanit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram tersebut memperkirakan hasil audit kerugian negara dari BPKP akan diterima dalam waktu dekat.

“Mungkin setelah Lebaran ini hasilnya sudah keluar,” katanya.

Setelah hasil perhitungan kerugian negara diterima, penyidik akan melanjutkan proses penyidikan dengan memeriksa saksi ahli sebelum kemudian menggelar perkara.

Saat ini perkara tersebut telah masuk tahap penyidikan di Polres Lombok Utara. Sejumlah saksi dari pihak desa maupun rekanan telah dimintai keterangan oleh penyidik. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Potensi Kerugian Kasus DD Akar Akar Capai Rp500 Juta “

Hindari Kerumunan Adu Lari di Jalan Raya, Bus Tiara Mas Alami Kecelakaan Beruntun di Teluk Santong Sumbawa

globalfmlombok.com
-
0
Hindari Kerumunan Adu Lari di Jalan Raya, Bus Tiara Mas Alami Kecelakaan Beruntun di Teluk Santong Sumbawa

Sumbawa (globalfmlombok.com)–

Kecelakaan beruntun melibatkan dua bus antar kota terjadi di kawasan Teluk Santong, Kabupaten Sumbawa, pada Minggu (15/3/2026) sekitar pukul 03.25 WITA. Insiden tersebut melibatkan dua armada bus Tiara Mas yang melayani rute Mataram–Bima.

Kedua bus yang terlibat dalam kecelakaan tersebut yakni Bus Tiara Mas dengan nomor polisi EA 7618 E bertuliskan “Alesha” dengan Bus Tiara Mas dengan nomor polisi EA 7668 A bertuliskan “KTM Racing”.

Berdasarkan informasi yang didapat, kecelakaan terjadi saat kedua bus melaju secara beriringan di ruas jalan nasional. Sopir bus terpaksa melakukan pengereman mendadak setelah melihat adanya kerumunan masyarakat di tengah jalan yang sedang melakukan adu lari atau sprint 100 meter di waktu dini hari tersebut.

Upaya menghindari kerumunan warga tersebut menyebabkan sopir bus melakukan pengereman mendadak, sehingga bus di belakang tidak sempat mengantisipasi dan akhirnya terjadi tabrakan beruntun antar armada.

Akibat kejadian tersebut, seorang kenek bus mengalami luka-luka setelah terkena serpihan kaca bagian depan bus. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Namun hingga berita ini diturunkan, kondisi lalu lintas di lokasi kejadian dilaporkan masih mengalami kemacetan. Sejumlah penumpang bus juga terlihat masih menunggu di lokasi kejadian.

Satgas Mudik Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Khairul Natanagara, menilai bahwa peristiwa tersebut juga menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan pelayanan publik di sektor transportasi, khususnya dalam situasi darurat di jalan raya.

Menurutnya, pemerintah daerah melalui instansi terkait perlu memastikan adanya sistem layanan pengaduan darurat yang mudah diakses oleh masyarakat maupun awak kendaraan umum ketika terjadi kejadian di lapangan.

“Kami mengimbau Dinas Perhubungan Provinsi NTB untuk menyediakan nomor kontak pengaduan yang dapat dihubungi masyarakat ketika terjadi peristiwa darurat di jalan. Dengan adanya kanal komunikasi yang jelas, masyarakat maupun awak bus dapat segera menyampaikan kondisi di lapangan sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat oleh instansi terkait,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam perspektif pelayanan publik, penyediaan kanal pengaduan yang responsif merupakan bagian penting dari kewajiban penyelenggara layanan khususnya bidang transportasi untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa angkutan umum.

Selain itu, Ombudsman juga mendorong agar koordinasi antara Dinas Perhubungan, kepolisian, serta instansi terkait diperkuat, terutama selama periode arus mudik dan mobilitas masyarakat yang meningkat, sehingga setiap kejadian di jalan raya dapat segera ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Ombudsman juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di ruas jalan nasional, terlebih pada malam hari, karena dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.(r)

1...139140141...398Halaman 140 dari 398