Beranda blog Halaman 139

Bocah 2,5 Tahun Hilang Saat Bermain di Sembalun, Polisi dan Warga Sisir Aliran Sungai

globalfmlombok.com
-
0
Bocah 2,5 Tahun Hilang Saat Bermain di Sembalun, Polisi dan Warga Sisir Aliran Sungai

Selong (globalfmlombok.com) – Nasib malang menimpa seorang balita bernama Muhamad Rapip Saki (2,5 tahun) asal Dusun Dasan Kodarat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Bocah laki-laki tersebut dilaporkan hilang secara misterius saat sedang bermain di dekat rumahnya pada Minggu (8/3/2026) pagi.

Kapolsek Sembalun, Iptu Lalu Subadri, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan pihak kepolisian telah menerima laporan dari keluarga korban dan langsung menurunkan personel untuk melakukan pencarian di lokasi kejadian.

Peristiwa itu bermula sekitar pukul 07.00 Wita. Saat itu ibu korban, Yuni, sedang berjualan di depan rumah. Ia sempat melihat putranya bermain di sebuah kubangan air yang tidak jauh dari tempatnya berjualan.

Namun sekitar 15 menit kemudian, saat kembali mengecek keberadaan anaknya, korban sudah tidak terlihat di lokasi semula.

“Ibu korban sempat melihat dari kejauhan anaknya bermain. Namun saat dicek kembali, korban sudah tidak ada di tempat. Keluarga bersama warga sempat melakukan pencarian secara mandiri, tetapi belum membuahkan hasil,” ujar Iptu Lalu Subadri.

Karena anaknya tak kunjung ditemukan, ayah korban, Amaq Merli (52), kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Sembalun sekitar pukul 12.00 Wita.

Kondisi geografis di sekitar lokasi hilangnya korban menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian. Lokasi bermain korban diketahui hanya berjarak sekitar 10 meter dari aliran sungai dan dikelilingi rimbunan pohon bambu.

Setelah menerima laporan, anggota piket bersama Kanit Intelkam Polsek Sembalun langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pencarian bersama warga.

“Kami melakukan penyisiran di sekitar lokasi terakhir korban terlihat, termasuk area rumpun bambu hingga menyusuri aliran sungai di Dusun Dasan Tengak Timuk. Hingga pukul 17.00 Wita, korban belum ditemukan,” ungkapnya.

Pihak kepolisian juga tidak menampik adanya kemungkinan kelalaian dalam pengawasan, mengingat korban masih berusia balita dan bermain di area yang cukup berisiko tanpa pendampingan orang tua.

Sebagai tindak lanjut, Polsek Sembalun telah berkoordinasi dengan unit SAR Kecamatan Sembalun serta pemerintah desa setempat untuk memperluas area pencarian.

“Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang memiliki anak balita, agar lebih meningkatkan pengawasan. Jangan membiarkan anak bermain sendirian di area terbuka yang dekat dengan sungai atau lokasi berbahaya,” tegasnya.

Adapun ciri-ciri korban saat dilaporkan hilang mengenakan sweater hijau dan celana warna hijau botol. Korban berkulit putih dengan rambut hitam.

Hingga kini tim gabungan dari unsur kepolisian, Satsabhara, SAR, dan warga masih terus melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Aparat berharap korban dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat.

Masyarakat yang melihat atau mengetahui keberadaan bocah dengan ciri-ciri tersebut diminta segera melapor ke kantor polisi terdekat atau menghubungi keluarga korban. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Bocah 2,5 Tahun Hilang Misterius Saat Bermain di Sembalun, Polisi dan Warga Sisir Aliran Sungai “

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (40)

globalfmlombok.com
-
0
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (40)

Mataram (globalfmlombok.com)

Kebijakan sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Provinsi NTB tahun anggaran 2026 melingkupi sejumlah program. Diantaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, program pembinaan perpustakaan, program pemenuhan haka nak dan lain sebagainya.

Distribusi MBG Selama Ramadhan, SPPG NTB Wajib Cantumkan Harga dan Nilai Gizi

globalfmlombok.com
-
0
Distribusi MBG Selama Ramadhan, SPPG NTB Wajib Cantumkan Harga dan Nilai Gizi

Mataram (globalfmlombok.com) – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta mencantumkan harga dan nilai gizi dalam setiap distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan transparansi serta mencegah keluhan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian antara harga makanan dengan spesifikasi atau nilai gizi yang diterima.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB, Fathul Gani mengatakan, kebijakan terbaru yang diterapkan saat ini adalah kewajiban pelabelan pada setiap menu makanan yang disajikan. Label tersebut harus memuat informasi mengenai harga, kandungan gizi, serta kecukupan asupan nutrisi dari makanan yang diberikan kepada penerima.

“Misalnya tempe, kandungannya apa, itu harus ada. Karena memang diwajibkan seperti itu oleh pusat,” ujarnya, Senin (9/3/2026).

Namun demikian, dalam praktik di lapangan sejumlah SPPG di NTB disebut masih belum menerapkan aturan tersebut. Bahkan, ditemukan juga kasus beberapa penerima hanya mendapatkan menu berupa roti dan telur untuk jatah mingguan dengan nilai makanan yang diperkirakan tidak mencapai Rp30.000.

Menanggapi kondisi tersebut, Fathul Gani menegaskan seluruh SPPG wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Satgas MBG NTB akan memastikan seluruh penyelenggara program mengikuti aturan yang berlaku.

“Kalau memang tidak ada label berarti itu tidak mengikuti aturan. Makanya fungsi kontrolnya ada pada pelabelan harga itu, karena sekarang memang diwajibkan,” jelasnya.

Terkait adanya dugaan mark up atau ketidaksesuaian antara alokasi anggaran pemerintah dengan menu yang diberikan kepada penerima, pihaknya menyatakan perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Selain transparansi harga dan kandungan gizi, aspek kesehatan dapur juga menjadi perhatian dalam penyelenggaraan program MBG. Setiap dapur penyedia makanan diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum dapat beroperasi.

Sertifikasi tersebut bertujuan memastikan proses pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang ditetapkan.

Di NTB sendiri, sebagian besar dapur penyedia makanan disebut telah memenuhi persyaratan dasar operasional. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait sirkulasi udara dapur serta pengelolaan limbah sisa makanan.

“Beberapa SPPG menggunakan bangunan lama, sehingga perlu penyesuaian terutama pada sirkulasi udara dan instalasi pengelolaan air limbah,” pungkasnya. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Distribusi MBG Selama Puasa, SPPG NTB Wajib Cantumkan Harga dan Nilai Gizi “

Warga Sembalun Bumbung Diduga Bakar Motor Terduga Pencuri Alpukat

globalfmlombok.com
-
0
Warga Sembalun Bumbung Diduga Bakar Motor Terduga Pencuri Alpukat

Selong (globalfmlombok.com) – Dugaan aksi main hakim sendiri terjadi di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Warga membakar sepeda motor yang diduga milik pelaku pencurian alpukat setelah terduga pelaku berhasil melarikan diri dari kepungan pemilik kebun dan warga, Minggu (8/3/2026) malam.

Peristiwa tersebut bermula sekitar pukul 20.00 Wita, bertepatan dengan waktu salat tarawih. Seorang pemilik kebun alpukat, Amaq Dodik (50), yang telah beberapa kali kehilangan hasil panennya, memilih berjaga di kebunnya.

Usaha tersebut membuahkan hasil ketika ia mendapati dua orang tak dikenal masuk ke kebunnya dan mulai memetik alpukat jenis Hass.

“Bukan hanya sekali dua kali kehilangan, makanya dia ke sana untuk berjaga-jaga. Siapa tahu malingnya datang. Benar saja, baru petik empat biji, langsung dikagetkan,” ujar Karis, kerabat korban, saat dikonfirmasi melalui telepon.

Mengetahui keberadaannya dipergoki, kedua terduga pelaku berusaha melarikan diri. Amaq Dodik sempat mencoba menghadang, namun karena kalah jumlah ia berteriak meminta pertolongan warga.

Beberapa warga yang mendengar teriakan tersebut datang ke lokasi bersama kerabat korban, Amaq Egi. Namun kedua pelaku sudah lebih dulu melarikan diri ke arah berbeda, masing-masing ke selatan dan utara, dengan meninggalkan sepeda motor jenis Honda Beat di lokasi kejadian.

Massa yang sudah tersulut emosi karena maraknya kasus pencurian alpukat di wilayah tersebut akhirnya melampiaskan kemarahan dengan membakar sepeda motor yang diduga milik pelaku hingga hangus.

Karis mengatakan, aksi pencurian alpukat di kawasan perkebunan Sembalun Bumbung telah merugikan para petani. Tidak sedikit petani yang kehilangan hasil panen dalam jumlah besar, bahkan hingga kuintalan.

“Satu kebun itu bisa hilang sampai satu kuintal. Kasihan, padahal besoknya mau panen. Bahkan ada yang tidak disisakan sama sekali,” ungkapnya.

Kapolsek Sembalun, Lalu Subadri membenarkan adanya laporan pencurian di kebun milik Amaq Dodik yang berada di Dusun Lauk Rurung Barat, Desa Sembalun Bumbung.

Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu kerangka sepeda motor yang telah terbakar, sebilah golok, kain sarung, tas caril, serta lima buah alpukat jenis Hass.

“Berdasarkan keterangan pemilik kebun, aksi pencurian ini memang sudah sering terjadi dan cukup meresahkan masyarakat. Saat kejadian, anggota kami sedang melaksanakan pengamanan ibadah tarawih di sejumlah masjid besar,” jelasnya.

Pihak kepolisian melalui Bhabinkamtibmas Desa Sembalun Bumbung juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum.

“Unit Satreskrim saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas kedua pelaku yang melarikan diri,” ujarnya.

Situasi di Desa Sembalun Bumbung dilaporkan telah berangsur kondusif. Aparat bersama warga masih memantau aktivitas di sekitar kawasan perkebunan guna mengantisipasi terjadinya kembali aksi pencurian serupa. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Warga Sembalun Bumbung Diduga Bakar Motor Terduga Maling Alpukat “

Pemprov NTB Akui Keterbatasan Anggaran Infrastruktur

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Akui Keterbatasan Anggaran Infrastruktur

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakui keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di daerah. Kondisi ini terjadi di tengah banyaknya ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan hasil survei yang dilakukan selama kurang lebih tiga bulan menunjukkan sebanyak 31 titik ruas jalan di NTB mengalami kerusakan. Sebagian besar kerusakan tersebut dipicu oleh bencana alam hidrometeorologi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, kondisi jalan yang rusak tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama pada ruas-ruas strategis yang mendukung distribusi logistik dan sektor pariwisata.

Namun demikian, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB tahun 2026 sebesar Rp5,6 triliun, alokasi untuk infrastruktur hanya sekitar 5,4 persen. Angka ini jauh di bawah ketentuan minimal 40 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Iqbal mengatakan, pemerintah daerah saat ini mulai mempertimbangkan penggunaan teknologi alternatif dalam pembangunan jalan yang dinilai lebih efisien dan tahan terhadap dampak bencana.

“Sehingga kita sekarang fokus berpikir bagaimana menemukan teknologi baru yang lebih murah. Mudah-mudahan dalam satu sampai dua bulan ini kita bisa sampai pada kesimpulan teknologi yang lebih efisien,” ujarnya, akhir pekan lalu.

Sementara itu, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, Baihaqi, membenarkan bahwa alokasi belanja modal untuk infrastruktur di NTB saat ini relatif kecil. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi fiskal daerah yang juga terbatas.

Meski demikian, ia menilai pembangunan di daerah tetap dapat berjalan. Baihaqi mencontohkan, sejak tahun 2025 NTB tidak lagi menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, namun sejumlah proyek pembangunan seperti revitalisasi sekolah tetap dilaksanakan karena langsung dikerjakan oleh pemerintah pusat.

“Selama ini kan lewat DAK dan masuk dalam APBD. Nah mulai 2025 kemarin sudah tidak lagi lewat DAK, tetapi pembangunannya tetap ada di daerah kita,” ujarnya.

Ia menambahkan, belanja infrastruktur tidak sepenuhnya tercatat dalam pos belanja infrastruktur atau belanja modal saja. Sebagian kegiatan pembangunan juga masuk dalam komponen belanja barang dan jasa serta tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Beberapa di antaranya seperti pembangunan irigasi pertanian yang berada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta berbagai kegiatan pembangunan fisik lainnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta dinas teknis lainnya.

“Contohnya pembangunan jalan lingkungan secara fisik memang infrastruktur, tetapi tergantung pada komponen akun belanjanya sehingga tidak selalu masuk dalam kategori belanja infrastruktur,” jelasnya.

Baihaqi menilai rendahnya belanja modal yang tercatat dalam APBD tidak serta-merta menyebabkan ketimpangan pembangunan di daerah. Menurutnya, berbagai program pembangunan tetap berjalan melalui skema pembiayaan yang tersebar di berbagai pos anggaran.

“Karena memang orang sering melihat pembangunan hanya dari komponen belanja modal saja. Padahal di komponen belanja lainnya juga ada alokasi untuk pembangunan infrastruktur,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Akui Anggaran Infrastruktur Terbatas “

Wamen PKP Dorong Maluk Jadi Model Penataan Kawasan Tambang Berkelanjutan

globalfmlombok.com
-
0
Wamen PKP Dorong Maluk Jadi Model Penataan Kawasan Tambang Berkelanjutan

Taliwang (globalfmlombok.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah melaksanakan rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan guna membahas penataan kawasan permukiman di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat.

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan dihadiri perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat serta jajaran manajemen perusahaan tambang tersebut, Minggu (8/3/2026).

Rapat koordinasi ini membahas berbagai isu strategis terkait perkembangan kawasan Maluk yang semakin pesat seiring aktivitas industri tambang di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menilai kawasan Maluk akan semakin padat dalam beberapa tahun ke depan, sehingga penataan kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengelolaan lingkungan perlu dipersiapkan secara terencana.

Dalam kesempatan itu, Fahri mengatakan kawasan tambang merupakan objek vital nasional yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Ia menilai pengembangan wilayah di sekitar kawasan tambang harus diarahkan agar memiliki keseimbangan antara aktivitas industri, lingkungan, dan sektor ekonomi lainnya.

“Menurut saya kawasan tambang seperti Maluk harus menjadi contoh pengembangan kawasan yang berkelanjutan. Kita perlu memulai diskusi lintas sektor agar kawasan ini tidak hanya bertumpu pada industri tambang, tetapi juga didukung sektor lain seperti pariwisata yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat,” kata Fahri.

Perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat, Marwoto, memaparkan sejumlah persoalan yang dihadapi di kawasan Maluk. Ia menyebut wilayah tersebut menghadapi berbagai tantangan, mulai dari potensi banjir hingga peluang pengembangan sektor agroindustri.

Selain itu, pertumbuhan kawasan yang semakin pesat diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan hunian dan penataan permukiman, termasuk penanganan rumah tidak layak huni yang menjadi bagian dari program pembangunan daerah.

“Rencana pengembangan tahap awal kawasan Maluk akan dimulai dari penataan jalan lingkungan, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), pembangunan ruang terbuka, serta penyediaan infrastruktur utilitas dasar guna menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini luas kawasan kumuh di wilayah tersebut tercatat sekitar 15 hektare. Pemerintah daerah juga merencanakan pengembangan ruang terbuka hijau seluas sekitar 10 hektare sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas lingkungan.

Sementara itu, Manager Development Community PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Dimas Purnama, menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan masyarakat di sekitar kawasan tambang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai alternatif penggerak ekonomi masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa perusahaan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengatasi permasalahan banjir di kawasan Maluk serta terbuka untuk diskusi lebih lanjut terkait pengembangan kawasan.

“Kami ingin kawasan lingkar tambang ini berkembang secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Menutup rapat koordinasi tersebut, Fahri menekankan pentingnya pemetaan lahan secara komprehensif oleh pemerintah daerah guna memastikan kejelasan status lahan yang akan digunakan untuk penataan kawasan.

Ia juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan skenario pengembangan kawasan secara bertahap agar penataan kawasan Maluk berjalan lebih terarah.

“Kalau perencanaannya jelas dan ditopang kolaborasi lintas sektor, pengembangan Maluk kita harapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menciptakan kawasan yang lebih tertata dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Wamen PKP Dorong Maluk Jadi Model Penataan Kawasan Tambang Berkelanjutan “

Gegerkan Warga, Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Pantai Kerandangan Senggigi

globalfmlombok.com
-
0
Gegerkan Warga, Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Pantai Kerandangan Senggigi

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di Perairan Pantai Kerandangan, Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, pada Minggu (8/3/2026) siang. Penemuan mayat ini sontak menggegerkan warga sekitar. Kantor SAR Mataram melalui tim rescue Unit Siaga SAR (USS) Bangsal bersama potensi SAR, aparat dan warga pun mengevakuasi mayat tersebut.

Peristiwa bermula saat seorang nelayan setempat melihat jenazah mengapung di sekitar Pantai Kerandangan pada pukul 10.00 Wita. Saksi segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak Polair yang kemudian meneruskan informasi ke Kantor SAR Mataram.

Merespons laporan tersebut, Kantor SAR Mataram segera mengerahkan Tim Rescue dari Unit Siaga SAR Bangsal menggunakan unit D-Max Rescue Carrier beserta peralatan SAR air lengkap.

Tim tiba di lokasi kejadian pada pukul 11.16 Wita dan langsung berkoordinasi dengan unsur terkait di lapangan. Proses evakuasi berlangsung dengan lancar.

“Pada pukul 12.15 Wita, Tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi korban dari perairan. Jenazah kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram untuk proses identifikasi lebih lanjut,” terang I Gusti Komang Aryadana, Koordinator Unit Siaga SAR Bangsal mewakili Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi.

Hingga berita ini diturunkan, identitas korban masih dalam tahap pemeriksaan oleh tim medis dan kepolisian. Operasi SAR ini melibatkan sinergi dari berbagai unsur, di antaranya, Tim Rescue USS Bangsal, Ditpolair Polda NTB, Denbekang IX-2.A Mataram, Polsek Batulayar dan Pos AL Gili Indah serta Nelayan setempat. (her)

Persiapan Mudik Lebaran, Polda NTB Cek Pelabuhan Lembar dan Gili Mas

globalfmlombok.com
-
0
Persiapan Mudik Lebaran, Polda NTB Cek Pelabuhan Lembar dan Gili Mas

Mataram (globalfmlombok.com) – Polda Nusa Tenggara Barat meninjau kesiapan pengamanan arus mudik Lebaran di Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Gili Mas, Kabupaten Lombok Barat. Kedua pelabuhan tersebut merupakan jalur utama penyeberangan laut bagi masyarakat yang bepergian dari dan menuju Pulau Lombok saat musim mudik.

Peninjauan dilakukan langsung oleh Kapolda NTB Edy Murbowo bersama jajaran pejabat utama Polda NTB pada Sabtu (7/3/2026).

“Peninjauan persiapan pengamanan arus mudik ini untuk memastikan kelancaran sekaligus keamanan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik,” kata Edy, Minggu (8/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda dan jajaran mengecek sejumlah aspek penting, mulai dari kesiapan personel pengamanan, fasilitas penunjang di pelabuhan, hingga potensi kendala yang mungkin muncul saat puncak arus mudik.

Menurut Edy, pengecekan langsung di lapangan penting dilakukan agar berbagai potensi hambatan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah antisipasi dapat segera disiapkan.

Selain meninjau kesiapan pengamanan, Polda NTB melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap personel yang bertugas di kedua pelabuhan tersebut.

Pemeriksaan kesehatan itu dilakukan untuk memastikan kondisi fisik petugas tetap prima selama menjalankan tugas pengamanan arus mudik.

Ia menegaskan, kondisi kesehatan personel sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pengamanan di lapangan, terutama saat aktivitas masyarakat meningkat menjelang dan setelah Hari Raya Idulfitri.

“Semoga personel yang bertugas tetap dalam kondisi sehat dan siap menjalankan tugas sehingga pengamanan arus mudik di kedua pelabuhan tersebut dapat berjalan aman dan lancar,” ujarnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Persiapan Pengamanan Mudik Lebaran, Polda NTB Tinjau Pelabuhan Lembar dan Gili Mas “

Gubernur Beberkan Penyebab Kursi Sekda NTB Definitif Belum Terisi

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur Beberkan Penyebab Kursi Sekda NTB Definitif Belum Terisi

Mataram (globalfmlombok.com) – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga pertengahan Maret 2026 masih belum terisi secara definitif. Kekosongan posisi eselon I tersebut telah berlangsung sekitar sembilan bulan sejak Lalu Gita Ariadi menjadi pengajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada 25 Juni 2025.

Selama masa kekosongan itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal beberapa kali menunjuk Lalu Moh Faozal sebagai Pelaksana Harian (Plh) maupun Penjabat (Pj) Sekda. Setelah dua periode menjabat sebagai Pj Sekda, Faozal kembali dipercaya menjadi Plh sebelum akhirnya pada awal Maret 2026 posisi tersebut dialihkan kepada Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman.

Iqbal menjelaskan, pergantian Plh Sekda tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, Faozal telah cukup lama menjalankan peran sebagai pimpinan birokrasi sementara di lingkungan pemerintah provinsi.

“Jadi Pak Faozal itu sudah menjadi Pj, kemudian diperpanjang sekali Pj-nya kemudian Plh tiga kali. Dan saya sudah sampaikan kepada beliau, dan beliau memahami. Untuk itu kita pindahkan ke Pak Inspektur,” ujar Iqbal saat berbuka puasa bersama pemimpin redaksi media di NTB dan Forum Wartawan Pemprov NTB di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu (7/3/2026).

Terkait penetapan Sekda definitif, Iqbal mengatakan prosesnya masih berjalan di tingkat pusat. Jabatan Sekda NTB juga merangkap sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) serta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB telah menyerahkan tiga nama calon Sekda kepada pemerintah pusat, yakni Abul Chair, Ahmad Saufi, dan Ahsanul Khalik. Berkas ketiga nama tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara, serta Sekretariat Kabinet Republik Indonesia sejak awal Februari 2026.

“Mudah-mudahan Sekda definitif segera keluar. Memang agak lama karena Sekda itu eselon I. Jadi InsyaAllah Sekda kita dalam posisi menunggu saja,” kata mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, Tri Budiprayitno, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima pembaruan informasi dari pihak Sekretariat Kabinet terkait penetapan Sekda NTB definitif.

Ia menyebut, berdasarkan komunikasi dengan pihak di Setkab, proses tersebut masih menunggu penandatanganan oleh Presiden.

“Contact person kita yang ada di Setkab masih mengatakan masih proses menunggu penandatanganan oleh Bapak Presiden. Seperti itu saja informasinya sementara ini,” ujarnya.

Menurut Tri, pembahasan jabatan eselon I memang memerlukan waktu yang cukup panjang karena melibatkan Tim Penilai Akhir (TPA) yang terdiri dari berbagai lembaga pemerintah.

“Karena tim penentuan akhirnya mengundang para pihak yang terkait oleh lembaga ini kemudian baru dibahas bersama,” katanya.

Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kejelasan terkait pengisian jabatan Sekda definitif tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Gubernur Jelaskan Sekda NTB Definitif Belum Terisi “

Lengkapi Berkas Kasus Pungli TKGDT, Polisi Sita Dokumen di Dikbudpora Bima

globalfmlombok.com
-
0
Lengkapi Berkas Kasus Pungli TKGDT, Polisi Sita Dokumen di Dikbudpora Bima

Mataram (globalfmlombok.com) – Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat menyita puluhan dokumen terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli) terhadap guru penerima Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil (TKGDT) di Kabupaten Bima.

Penyitaan dilakukan oleh tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB di kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Bima.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Endriadi, Minggu (8/3/2026) mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka dalam kasus tersebut.

Ia menjelaskan, tim Ditreskrimsus Polda NTB yang dipimpin Kasubdit III Tipidkor Polda NTB, Muhaemin, melakukan penggeledahan di kantor Dikbudpora Kabupaten Bima pada Kamis (5/3/2026).

“Setidaknya puluhan dokumen penting diamankan terkait dugaan pungli, pemerasan, dan korupsi tunjangan guru terpencil tersebut,” ujarnya.

Menurut Endriadi, saat ini penyidik masih meneliti puluhan dokumen yang diamankan dari ruang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikbudpora Kabupaten Bima.

Ia menegaskan penyitaan dokumen dilakukan untuk memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan, khususnya untuk melengkapi berkas perkara milik IR yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Pemenuhan alat bukti surat dan dokumen,” katanya.

Mantan Kabid Propam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta itu menambahkan, penyidik saat ini masih fokus memenuhi petunjuk jaksa terhadap berkas perkara tersangka IR. Meski demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, polisi menetapkan IR yang menjabat sebagai Kepala Bidang PTK pada Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima sebagai tersangka. IR diduga memeras 18 guru penerima tunjangan khusus di daerah terpencil selama enam tahun, yakni sejak 2019 hingga 2025.

Para guru disebut merasa terpaksa menyerahkan sejumlah uang kepada tersangka karena khawatir tidak lagi menerima tunjangan khusus pada tahap berikutnya.

Dari hasil pemeriksaan, para guru memberikan setoran kepada tersangka dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Sebagian menyetor setiap bulan, sementara lainnya setiap tiga bulan.

“Saudari IR menyiapkan dua rekening khusus untuk menerima setoran dari guru penerima tunjangan daerah terpencil itu,” kata Endriadi.

Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 24 orang saksi serta mengamankan sejumlah dokumen. Dari hasil pendalaman, ditemukan adanya penyerahan uang dari para guru penerima tunjangan kepada IR selaku Kepala Bidang PTK Dikbudpora Kabupaten Bima. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Lengkapi Berkas Tersangka Pungli TKGDT, Polisi Sita Puluhan Dokumen Dikbudpora Bima “

1...138139140...391Halaman 139 dari 391