Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakui keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di daerah. Kondisi ini terjadi di tengah banyaknya ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan hasil survei yang dilakukan selama kurang lebih tiga bulan menunjukkan sebanyak 31 titik ruas jalan di NTB mengalami kerusakan. Sebagian besar kerusakan tersebut dipicu oleh bencana alam hidrometeorologi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, kondisi jalan yang rusak tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama pada ruas-ruas strategis yang mendukung distribusi logistik dan sektor pariwisata.
Namun demikian, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB tahun 2026 sebesar Rp5,6 triliun, alokasi untuk infrastruktur hanya sekitar 5,4 persen. Angka ini jauh di bawah ketentuan minimal 40 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Iqbal mengatakan, pemerintah daerah saat ini mulai mempertimbangkan penggunaan teknologi alternatif dalam pembangunan jalan yang dinilai lebih efisien dan tahan terhadap dampak bencana.
“Sehingga kita sekarang fokus berpikir bagaimana menemukan teknologi baru yang lebih murah. Mudah-mudahan dalam satu sampai dua bulan ini kita bisa sampai pada kesimpulan teknologi yang lebih efisien,” ujarnya, akhir pekan lalu.
Sementara itu, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, Baihaqi, membenarkan bahwa alokasi belanja modal untuk infrastruktur di NTB saat ini relatif kecil. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi fiskal daerah yang juga terbatas.
Meski demikian, ia menilai pembangunan di daerah tetap dapat berjalan. Baihaqi mencontohkan, sejak tahun 2025 NTB tidak lagi menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, namun sejumlah proyek pembangunan seperti revitalisasi sekolah tetap dilaksanakan karena langsung dikerjakan oleh pemerintah pusat.
“Selama ini kan lewat DAK dan masuk dalam APBD. Nah mulai 2025 kemarin sudah tidak lagi lewat DAK, tetapi pembangunannya tetap ada di daerah kita,” ujarnya.
Ia menambahkan, belanja infrastruktur tidak sepenuhnya tercatat dalam pos belanja infrastruktur atau belanja modal saja. Sebagian kegiatan pembangunan juga masuk dalam komponen belanja barang dan jasa serta tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Beberapa di antaranya seperti pembangunan irigasi pertanian yang berada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta berbagai kegiatan pembangunan fisik lainnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta dinas teknis lainnya.
“Contohnya pembangunan jalan lingkungan secara fisik memang infrastruktur, tetapi tergantung pada komponen akun belanjanya sehingga tidak selalu masuk dalam kategori belanja infrastruktur,” jelasnya.
Baihaqi menilai rendahnya belanja modal yang tercatat dalam APBD tidak serta-merta menyebabkan ketimpangan pembangunan di daerah. Menurutnya, berbagai program pembangunan tetap berjalan melalui skema pembiayaan yang tersebar di berbagai pos anggaran.
“Karena memang orang sering melihat pembangunan hanya dari komponen belanja modal saja. Padahal di komponen belanja lainnya juga ada alokasi untuk pembangunan infrastruktur,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Akui Anggaran Infrastruktur Terbatas “
