Beranda blog Halaman 135

Telkomsel Area Jawa Bali Siapkan Jaringan dan Posko Siaga Sambut Mudik Lebaran 2026

globalfmlombok.com
-
0
Telkomsel Area Jawa Bali Siapkan Jaringan dan Posko Siaga Sambut Mudik Lebaran 2026

Surabaya (globalfmlombok.com) —

Menyambut periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026, Telkomsel Area Jawa Bali menyiapkan berbagai layanan dan penguatan jaringan untuk mendukung kelancaran komunikasi pelanggan selama mudik dan libur Lebaran.

Vice President Consumer Business Area Jawa Bali Telkomsel, Suryo Hadiyanto, mengatakan perusahaan telah memetakan sedikitnya 150 point of interest (POI) di wilayah Jawa Bali yang diprediksi mengalami lonjakan trafik selama periode Ramadan hingga Idulfitri.

“Total ada 150 POI yang kami fokuskan di Area Jawa Bali. Kami hadir dengan layanan pelanggan yang tersedia 24 jam, beragam penawaran spesial RAFI, serta konektivitas terdepan Telkomsel di setiap momen penting ibadah, silaturahmi, hingga perjalanan mudik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (12/3/2026).

Sebanyak 150 titik tersebut meliputi pusat perbelanjaan, alun-alun kota, bandara, stasiun, pelabuhan, kawasan permukiman, jalur mudik, hingga masjid raya yang diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas masyarakat.

Untuk memudahkan pelanggan memperoleh layanan, Telkomsel juga menghadirkan tiga Posko Flagship yang berlokasi di Rest Area Ungaran KM 429 A, Roxy Mall Jember, dan Epicentrum Mall Lombok. Selain itu, tersedia pula enam Posko Reguler serta 34 Posko Mandiri yang menyediakan berbagai produk dan layanan Telkomsel.

Melalui posko tersebut, pelanggan dapat melakukan aktivasi kartu, isi ulang paket, migrasi kartu SIM maupun eSIM, memperoleh bantuan layanan aplikasi MyTelkomsel, hingga menukarkan Telkomsel POIN dengan berbagai merchandise.

Selain posko layanan, Telkomsel juga menyediakan berbagai kanal layanan pelanggan seperti aplikasi MyTelkomsel, situs resmi perusahaan, media sosial, Call Center 188, serta enam GraPARI Siaga yang beroperasi selama periode RAFI.

Telkomsel juga menghadirkan berbagai penawaran khusus Ramadan bagi pelanggan, antara lain paket internet untuk pelanggan SIMPATI, program Halo Meaningful Deals bagi pelanggan Telkomsel Halo, hingga paket khusus bagi pengguna by.U. Untuk konektivitas rumah, tersedia pula promo layanan internet rumah IndiHome dan layanan modem internet Telkomsel Orbit.

Selain itu, pelanggan dapat berpartisipasi dalam program Mudik Hepi dengan mendonasikan Telkomsel POIN guna membantu masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman.

Dari sisi jaringan, Telkomsel memproyeksikan puncak trafik data di Area Jawa Bali selama RAFI 2026 mencapai sekitar 14,98 petabyte atau meningkat sekitar 17,2 persen dibandingkan hari normal. Lonjakan tersebut dipicu meningkatnya aktivitas digital pelanggan seperti streaming video, komunikasi daring, gim, belanja online, dan penggunaan media sosial.

Vice President Area Network Operations Jawa Bali Telkomsel, Nugroho Adi Wibowo, mengatakan peningkatan jumlah pelanggan tertinggi diperkirakan terjadi di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, serta Jawa Timur yang menjadi tujuan utama para pemudik.

Untuk menjaga kualitas jaringan, Telkomsel mengoptimalkan jaringan di 150 titik keramaian, menerapkan pemantauan jaringan berbasis kecerdasan buatan selama 24 jam, serta menyiagakan 18 unit COMBAT atau Compact Mobile BTS di lokasi dengan potensi kepadatan tinggi.

Selain itu, perusahaan juga melakukan uji jaringan atau drive test sepanjang sekitar 6.069 kilometer di jaringan 4G dan 5G, terutama di jalur mudik utama.

Dengan berbagai kesiapan tersebut, Telkomsel berharap dapat memastikan pelanggan tetap terhubung selama menjalankan ibadah Ramadan, bersilaturahmi dengan keluarga, hingga merayakan Idulfitri.

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (34)

globalfmlombok.com
-
0
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (34)

Mataram (globalfmlombok.com)-

Kebijakan sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi NTB tahun anggaran 2026 melingkupi sejumlah program di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Misalnya program program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dan lain sebagainya.

Jaksa Lanjutkan Pemberkasan Terdakwa Mantan Kepala BPN Sumbawa

globalfmlombok.com
-
0
Jaksa Lanjutkan Pemberkasan Terdakwa Mantan Kepala BPN Sumbawa

Mataram (globalfmlombok.com) – Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menanggapi santai putusan Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan gugatan praperadilan mantan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, Subhan, tidak dapat diterima. Kejaksaan memastikan proses hukum terhadap tersangka tetap berlanjut.

Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, Kamis (12/3/2026) menegaskan, pihaknya akan melanjutkan proses pemberkasan terhadap Subhan dalam perkara dugaan korupsi pembelian lahan untuk sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) Samota, Kabupaten Sumbawa.

“Kami lanjut (proses pemberkasan). Tidak ada tanggapan,” ujarnya.

Zulkifli juga mempersilakan jika pihak tersangka kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Mataram. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak dari pihak tersangka.

“Saya tidak ada urusan terkait itu,” katanya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Subhan, Kurniadi, menyatakan pihaknya masih memiliki peluang untuk kembali mengajukan gugatan praperadilan. Hal itu karena permohonan sebelumnya tidak ditolak, melainkan dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.

“Kalau ditolak tidak bisa diajukan ulang. Kalau tidak dapat diterima kita bisa masukkan ulang lagi,” ujarnya.

Dalam permohonan praperadilan sebelumnya, pihaknya menyoroti empat poin sebagai pokok gugatan. Pertama terkait tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada tersangka dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan.

Selain itu, pihaknya juga mempersoalkan keabsahan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan untuk ajang balap internasional tersebut yang diklaim tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Subhan juga mempersoalkan keabsahan penahanan yang dilakukan penyidik. Menurutnya, penahanan tersebut tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, tersangka menilai penyidikan dugaan tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat dirinya merupakan proses yang berbeda dengan perkara pengadaan lahan di Samota. Ia menilai penyidikan tersebut dilakukan tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu.

Mantan Kepala BPN Sumbawa itu juga mempersoalkan penetapan dirinya sebagai tersangka yang dinilai tidak sah karena dilakukan tanpa adanya dokumen perhitungan kerugian keuangan negara yang final.

“Besok kita rincikan. Bisa kita masukkan empat gugatan praperadilan,” katanya.

Ia menjelaskan, empat poin tersebut akan menjadi objek permohonan praperadilan yang akan kembali diajukan pihaknya.

“Empat poin tadi merupakan objek prapid kami,” tandasnya.

Tiga Tersangka di Kasus Lahan Samota

Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan MXGP Samota, penyidik tidak hanya menetapkan Subhan sebagai tersangka. Ada dua tersangka lain dalam kasus pembelian lahan untuk ajang balap internasional tersebut.

Keduanya yakni MJ selaku tim penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung’s Zulkarnaen serta SZ selaku pemilik KJPP tersebut.

Jaksa menyangkakan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap ketiga tersangka.

Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat.

Berdasarkan data dan fakta yang ditemukan penyidik dalam pengusutan dugaan korupsi pembelian lahan untuk sirkuit MXGP Samota di Kabupaten Sumbawa, Kejati NTB juga telah menerbitkan dua Sprindik tambahan terhadap Subhan.

Dua sprindik tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dugaan gratifikasi yang diduga terjadi dalam lingkup jabatannya sebagai Kepala BPN Sumbawa pada 2020–2023 serta saat menjabat sebagai Kepala BPN Lombok Tengah pada 2023–2025. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jaksa Lanjut Pemberkasan Terdakwa Mantan Kepala BPN Sumbawa “

PPPK Paruh Waktu Keluhkan Gaji Belum Dibayarkan

globalfmlombok.com
-
0
PPPK Paruh Waktu Keluhkan Gaji Belum Dibayarkan

Bima (globalfmlombok.com) – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Bima mengeluhkan gaji mereka yang hingga kini belum diterima. Para guru dan tenaga teknis masih menunggu kepastian dari pemerintah daerah terkait mekanisme pembayaran serta sumber anggaran gaji tersebut.

Salah seorang tenaga pendidik PPPK Paruh Waktu di salah satu SMP di Kabupaten Bima, Bunga, mengatakan statusnya sebagai PPPK Paruh Waktu telah berlaku sejak akhir 2025. Namun hingga pertengahan Maret 2026, para guru belum menerima gaji dengan status baru tersebut.

“Terhitung mulai 1 Desember 2025. Terus pelaksanaan tugas terhitung mulai 5 Januari 2026,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).

Sebelum berstatus PPPK Paruh Waktu, Bunga menerima gaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besaran yang diterima tidak tetap karena dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar, yakni sekitar Rp35 ribu per jam.

Setelah diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu, para guru diminta membuka rekening bank untuk menampung gaji. Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai pencairan gaji tersebut.

“Sumber informasinya juga kurang jelas karena pesan yang diteruskan tanpa ada surat resmi,” ungkapnya.

Ia juga memperoleh informasi bahwa dana BOS di sekolahnya telah cair. Namun pembayaran belum dilakukan karena pihak sekolah masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah.

“Untuk dana BOS sekolah sudah cair kata kepala sekolah dan bendahara, cuma masih menunggu keputusan dari atas untuk teknik pembagiannya,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan Irma. Ia mengaku hingga kini belum menerima gaji meskipun telah diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu dan sudah membuka rekening bank sebagaimana diminta.

“Sampai sekarang kami juga belum terima gaji sebagai PPPK paruh waktu. Waktu itu sempat diminta buat rekening, jadi kami sudah buat, tapi belum ada kabar lagi soal pencairannya,” ujarnya.

Para PPPK Paruh Waktu berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait pembayaran gaji tersebut, mengingat kebutuhan hidup meningkat menjelang Lebaran.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bima menyampaikan sumber pendanaan gaji PPPK Paruh Waktu telah disiapkan melalui beberapa skema anggaran sesuai bidang tugas masing-masing pegawai.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim) Setda Kabupaten Bima, Suryadin, menjelaskan penggajian PPPK Paruh Waktu tidak berasal dari satu sumber anggaran saja. Pegawai tidak tetap (TPU) yang memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati akan digaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima.

Sementara itu, PPPK Paruh Waktu yang berprofesi sebagai guru akan menerima gaji dari dana BOS. Adapun tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas akan menerima gaji melalui skema badan layanan umum daerah (BLUD).

Suryadin menegaskan pembagian sumber pendanaan tersebut dilakukan agar seluruh PPPK Paruh Waktu tetap memperoleh penghasilan sesuai kemampuan fiskal daerah dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data BKD dan Diklat Kabupaten Bima, jumlah PPPK Paruh Waktu yang menerima SK pengangkatan tercatat sebanyak 13.970 orang. Angka tersebut merupakan hasil verifikasi dari data awal 14.077 tenaga honorer, setelah 104 orang tidak mengisi daftar riwayat hidup dan tiga orang dinyatakan meninggal dunia. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” PPPK Paruh Waktu Mengeluh Belum Terima Gaji “

Diduga Terima Gratifikasi, 15 Anggota DPRD NTB Akan Diperiksa Kejati

globalfmlombok.com
-
0
Diduga Terima Gratifikasi, 15 Anggota DPRD NTB Akan Diperiksa Kejati

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mengagendakan pemeriksaan terhadap 15 anggota DPRD NTB yang diduga menerima gratifikasi dari tiga terdakwa dalam perkara dugaan dana “siluman”.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati NTB, Harun Al Rasyid, Kamis (12/3/2026) mengatakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para legislator tersebut akan dilakukan setelah proses telaah laporan yang masuk ke Kejati rampung.

“Sekarang kan masih proses telaah. Nanti mengarah ke sana (pemeriksaan saksi dewan),” ujarnya.

Diketahui, Kejati NTB menerima dua laporan terkait dugaan gratifikasi terhadap 15 anggota DPRD NTB yang diduga menerima uang dari tiga anggota dewan, yakni Indra Jaya Usman (IJU), Hamdan Kasim, dan Muhammad Nashib Ikroman.

Laporan pertama diterima pada 23 Februari 2026. Selanjutnya laporan kedua kembali masuk pada 5 Maret 2026. Kedua laporan tersebut diterima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati NTB.

Dalam laporan tersebut, pelapor mengadukan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi oleh oknum anggota DPRD NTB yang berkaitan dengan perkara dana “siluman”.

Dalam kasus tersebut, Kejati NTB telah menetapkan tiga terdakwa, yakni Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman, dan M. Nashib Ikroman.

Dalam proses persidangan terungkap bahwa ketiganya diduga memberikan sejumlah uang kepada 15 anggota dewan yang kini dilaporkan sebagai penerima gratifikasi.

Rinciannya, terdakwa Hamdan Kasim disebut memberikan uang kepada tiga anggota dewan masing-masing berinisial LI sebesar Rp100 juta, H sebesar Rp170 juta, dan NM sebesar Rp180 juta.

Sementara Indra Jaya Usman memberikan uang kepada enam anggota dewan masing-masing berinisial M, LARH, B, MH, H, dan Y dengan nominal masing-masing Rp200 juta.

Adapun terdakwa M. Nashib Ikroman memberikan uang kepada enam anggota dewan lainnya. Rinciannya, WAR dan R masing-masing Rp150 juta, RDMA Rp200 juta, serta S, H, dan TM masing-masing Rp150 juta.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa tujuan pemberian uang tersebut agar para penerima tidak melaksanakan program pokok pikiran (pokir) atau program direktif gubernur Desa Berdaya.

Dalam proses pemberian uang tersebut, para terdakwa disebut menyampaikan berbagai alasan kepada penerima. Ada yang mengaku bahwa uang tersebut merupakan hadiah dari gubernur. Ada pula yang menyampaikan bahwa anggota dewan tidak dapat mengelola program Desa Berdaya sehingga diganti dengan uang tunai ratusan juta rupiah. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Diduga Terima Gratifikasi, Kejati Agendakan Periksa 15 Anggota DPRD NTB “

Qari Cilik Asal Bima Juara Internasional, Dapat Apresiasi dari Presiden

globalfmlombok.com
-
0
Qari Cilik Asal Bima Juara Internasional, Dapat Apresiasi dari Presiden

Kota Bima (globalfmlombok.com) – Muhammad Zian Fahrezi, qari cilik asal Kota Bima berhasil meraih juara I pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat internasional yang digelar di Karbala, Irak. Prestasi tersebut mendapat apresiasi langsung dari Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, yang memberikan bantuan biaya pendidikan kepada Zian hingga jenjang perguruan tinggi.

Apresiasi tersebut disampaikan Presiden pada peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo secara khusus menyebut nama Zian di hadapan para tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut.

“Saya juga ucapkan terima kasih kepada ananda Muhammad Zian Fahrezi, umur 11 tahun, juara 1 MTQ di Irak tahun 2026. Saya minta nanti sesudah acara ini menghadap saya, ananda Muhammad Zian Fahrezi,” ujar Presiden.

Zian juga hadir dalam acara tersebut dan membuka rangkaian kegiatan dengan membacakan ayat suci Al-Qur’an di hadapan Presiden serta para undangan yang hadir.

Selain mendapatkan apresiasi dari Presiden berupa dukungan biaya pendidikan hingga bangku kuliah, Zian juga menerima berbagai penghargaan dan bonus dari sejumlah pihak serta institusi pemerintahan. Beberapa di antaranya berupa hadiah uang tunai dan paket ibadah umrah.

Salah satu penghargaan juga diberikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) sebagai bentuk apresiasi atas prestasi Zian yang telah mengharumkan nama Indonesia di ajang MTQ internasional.

Prestasi tersebut juga mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Bima. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim, S.Sos., SH., M.Ec.Dev., mengatakan keberhasilan Zian menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Bima.

“Bagi masyarakat Kota Bima, qari cilik Muhammad Zian Fahrezi yang telah mengharumkan nama Bima di kancah internasional dengan meraih juara satu MTQ 2026 di Karbala, Irak merupakan kebanggaan tersendiri. Zian adalah pahlawan daerah karena mampu membawa nama Bima dikenal di tingkat dunia,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, prestasi yang diraih Zian diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda di Kota Bima untuk terus belajar dan memperdalam ilmu Al-Qur’an.

“Keberadaannya mampu menjadi idola dan inspirasi bagi anak-anak dan masyarakat Bima untuk bersungguh-sungguh belajar, terutama dalam seni membaca dan memahami Al-Qur’an,” katanya.

Pemerintah Kota Bima juga memberikan penghargaan atas capaian yang diraih Zian di tingkat internasional tersebut. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Juara I Tingkat Internasional, Qari Cilik Asal Bima Diapresiasi Presiden “

Tak Adanya ‘’Off Taker’’ Sebabkan Harga Cabai Sumbawa Kian ‘’Pedas’’

globalfmlombok.com
-
0
Tak Adanya ‘’Off Taker’’ Sebabkan Harga Cabai Sumbawa Kian ‘’Pedas’’

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, Kamis (12/3/2026). Dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan adanya anomali harga pada sejumlah komoditas pangan, khususnya cabai dan minyak goreng.

Dalam peninjauan langsung di pasar, harga cabai rawit tercatat masih berada pada kisaran Rp110 ribu hingga Rp120 ribu per kilogram. Gubernur menilai harga tersebut masih relatif tinggi, terlebih Pasar Brang Biji bukan merupakan pasar induk yang menjadi pusat distribusi utama.

“Dari hasil pengecekan langsung di pasar, harga cabai rawit memang masih cukup tinggi. Ini juga dipengaruhi karena pasar ini bukan pasar induk sehingga distribusi pasokan tidak sebesar di pasar utama,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga cabai saat ini dipengaruhi mekanisme pasar, di mana pasokan yang terbatas tidak sebanding dengan tingginya permintaan masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTB sebelumnya telah mencoba menambah pasokan dengan mendatangkan lebih dari satu ton cabai dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Namun langkah tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menekan harga di tingkat pasar.

Karena itu, Pemprov NTB tengah menjajaki opsi penambahan pasokan cabai dari luar daerah melalui koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Data distribusi antarwilayah dari lembaga tersebut akan digunakan untuk menentukan daerah yang memiliki surplus produksi cabai.

“Kami terus berkomunikasi dengan Badan Pangan Nasional untuk melihat daerah mana yang memiliki harga cabai lebih rendah dan memungkinkan dilakukan distribusi ke NTB sebagai bentuk intervensi pasar,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Hj. Eva Dewiyani mengatakan tingginya harga cabai di Pasar Brang Biji salah satunya disebabkan tidak adanya off taker yang mampu mengambil cabai dalam jumlah besar untuk didistribusikan ke masyarakat.

Ia menjelaskan, rencana mendatangkan cabai dari luar daerah tidak dapat dilakukan jika tidak ada pihak yang berperan sebagai off taker. Hal tersebut merupakan syarat dalam mekanisme intervensi harga yang difasilitasi pemerintah melalui Bapanas.

“Jika tidak ada off taker, maka intervensi dari Bapanas tidak bisa dilakukan. Mekanisme tersebut harus bersifat resmi,” ujarnya.

Menurutnya, jika ada pihak yang ingin mengambil cabai secara mandiri, hal itu tetap diperbolehkan. Namun transaksi tersebut bersifat perorangan atau business to business (B2B), bukan difasilitasi pemerintah, sehingga harga jualnya tidak dapat dikendalikan.

Berbeda halnya jika pembelian dilakukan melalui skema pemerintah. Harga cabai dapat ditekan agar tidak lebih dari Rp73 ribu per kilogram. Misalnya cabai dibeli dengan harga Rp53 ribu per kilogram dari daerah produsen, maka pedagang tidak diperbolehkan menjualnya lebih dari Rp73 ribu per kilogram karena biaya transportasi telah difasilitasi pemerintah.

“Siapa yang dapat menjadi off taker tidak harus pengusaha. Petani juga dapat menjadi off taker, asalkan mampu membeli dalam jumlah besar,” katanya.

Pemerintah daerah saat ini tengah berupaya mencari pihak yang dapat berperan sebagai off taker di NTB. Pemprov telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan, serta menyampaikan hal tersebut kepada Wakil Bupati Sumbawa.

Dari hasil peninjauan di Pasar Brang Biji, pemerintah daerah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti kondisi tersebut. Pasalnya, pada situasi lonjakan harga seperti saat ini, masyarakat tidak bisa dibiarkan menghadapi kondisi pasar tanpa intervensi pemerintah. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tak Adanya ‘’Off Taker’’ Sebabkan Harga Cabai Sumbawa Kian ‘’Pedas’’ “

Kepala OPD Nilai Mobil Listrik Pemprov NTB Nyaman Digunakan dan Lebih Efisien

globalfmlombok.com
-
0
Kepala OPD Nilai Mobil Listrik Pemprov NTB Nyaman Digunakan dan Lebih Efisien

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi mendistribusikan mobil listrik sebagai kendaraan dinas baru bagi para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Jumat, 6 Maret 2026 lalu. Setiap kepala OPD di lingkup Pemprov NTB menerima masing-masing satu unit mobil untuk menunjang aktivitas operasional.

Setelah sekitar empat hari digunakan, sejumlah kepala OPD menilai kendaraan listrik tersebut memiliki berbagai keunggulan dibandingkan mobil konvensional, terutama dari sisi efisiensi biaya operasional dan kemudahan perawatan.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Setda NTB, Jamaluddin Malady mengatakan penggunaan mobil listrik merupakan langkah tepat di tengah kondisi global yang mempengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah juga turut berdampak terhadap kenaikan harga BBM.

“Menurut saya luar biasa. Baru beberapa hari memakai mobil listrik, rasanya jauh lebih efisien dibandingkan mobil konvensional, apalagi dengan kondisi harga BBM yang terus naik,” ujarnya, Kamis (6/3/2026).

Dari sisi biaya operasional, kendaraan listrik dinilai jauh lebih hemat. Jika menggunakan mobil berbahan bakar minyak, pengisian BBM biasanya harus dilakukan setiap dua hingga tiga hari. Kondisi lalu lintas yang padat juga kerap membuat pengguna harus mengantre di stasiun pengisian bahan bakar.

Sebaliknya, mobil listrik dapat diisi daya di rumah. Biaya sekali pengisian listrik diperkirakan hanya sekitar Rp50 ribu hingga Rp60 ribu dengan waktu pengisian sekitar 30 menit, tergantung kapasitas baterai. Dalam kondisi baterai penuh, mobil listrik tersebut diklaim mampu menempuh jarak hingga sekitar 470 kilometer.

Namun, karena penggunaan kendaraan dinas tersebut masih terbatas untuk aktivitas kantor, pengisian ulang baterai belum sering dilakukan.

“Sejak kami menerima mobil ini pada Jumat lalu, sampai sekarang belum melakukan pengisian ulang karena pemakaian hanya untuk aktivitas kantor,” katanya.

Selain efisiensi biaya, dari sisi kenyamanan mobil listrik juga dinilai lebih praktis. Pengguna tidak perlu melakukan perawatan rutin seperti mengganti oli atau komponen mesin lainnya. Jika terjadi gangguan, kendaraan cukup dibawa ke dealer untuk dilakukan perbaikan.

Penggunaan mobil listrik juga dinilai mendukung upaya menjaga lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang seperti kendaraan berbahan bakar fosil.

“Lingkungan kita perlu dijaga. Mobil listrik tidak menghasilkan asap seperti mobil konvensional, sehingga lebih ramah lingkungan,” ujarnya.

Kebijakan penggunaan mobil listrik tersebut juga dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mulai mendorong penggunaan kendaraan listrik di instansi pemerintahan. Sejumlah kementerian bahkan telah lebih dahulu menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pejabatnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad. Ia menilai kendaraan listrik menawarkan kenyamanan sekaligus efisiensi biaya yang cukup signifikan.

Ia mencontohkan saat melakukan perjalanan ke Pulau Sumbawa, biaya pengisian daya baterai hanya sekitar Rp100 ribu. Sementara jika menggunakan kendaraan konvensional, biaya BBM yang dikeluarkan bisa mencapai Rp600 ribu hingga Rp700 ribu.

“Jauh lebih efisien memang ini,” katanya.

Meski demikian, ia mengaku sempat menemui kendala saat akan menyeberang dari Pulau Lombok ke Sumbawa. Salah satunya terkait kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan kapasitas baterai kendaraan listrik yang tidak boleh berada di atas 50 persen saat masuk ke kapal.

Menurutnya, aturan tersebut berkaitan dengan aspek keselamatan karena baterai kendaraan listrik memiliki potensi risiko tertentu, sehingga perlu pengaturan khusus.

Selain itu, tidak semua kapal dapat mengangkut kendaraan listrik. Hanya kapal yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan yang diperbolehkan membawa kendaraan tersebut. Karena itu, jadwal keberangkatan kendaraan listrik perlu menyesuaikan dengan kapal yang memenuhi ketentuan.

“Kan kapal-kapal tertentu yang memenuhi seperti Satya Dharma dan Dharma Rucitra sehingga kita bisa menyesuaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) NTB, Ahmad Masyhuri juga menilai kendaraan listrik jauh lebih hemat dan nyaman digunakan. Ia menyebut mobil listrik memiliki pergerakan yang lebih halus dibandingkan kendaraan bermesin konvensional.

“Kalau pakai mesin ada guncangannya. Kalau ini kan dinamo, jadi jalannya benar-benar mulus,” katanya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kepala OPD Nilai Mobil Listrik NTB, Nyaman dan Lebih Efisien “

TPA Kebon Kongok Kembali Normal, DLH Mataram Percepat Pengangkutan Sampah dari TPS Bintaro dan Sandubaya

globalfmlombok.com
-
0
TPA Kebon Kongok Kembali Normal, DLH Mataram Percepat Pengangkutan Sampah dari TPS Bintaro dan Sandubaya

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram mempercepat pengangkutan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Bintaro, Kecamatan Ampenan, serta TPS Sandubaya. Langkah ini dilakukan setelah aktivitas pembuangan sampah ke TPA Kebon Kongok kembali berjalan normal.

Kepala DLH Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi, mengatakan pihaknya menargetkan tumpukan sampah di TPS Bintaro dapat dinormalisasi dalam waktu sekitar satu pekan.

“Kami targetkan dalam satu minggu TPS Bintaro sudah bisa bersih dari tumpukan sampah,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).

Untuk mempercepat penanganan, DLH mengerahkan puluhan armada truk setiap hari. Sekitar 40 dump truk dioperasikan untuk mengangkut sampah dari TPS Bintaro menuju TPA Kebon Kongok dengan volume pengangkutan mencapai sekitar 120 ton per hari.

Selain itu, petugas juga memberlakukan sistem kerja lembur agar proses pengangkutan dapat berlangsung lebih cepat. Menurut Denny, langkah tersebut mulai menunjukkan hasil karena volume sampah di TPS Bintaro kini mulai berkurang dibandingkan sebelumnya.

“Saat ini sisa sampahnya sekitar seribuan ton, tetapi itu sudah jauh berkurang dari sebelumnya,” jelasnya.

Ia menjelaskan, penumpukan sampah yang terjadi sebelumnya dipicu oleh terbatasnya ritase pembuangan ke TPA Kebon Kongok. Saat itu pengangkutan hanya dapat dilakukan satu ritase per hari sehingga banyak sampah dari TPS tidak terangkut.

Kini kondisi tersebut sudah kembali normal. DLH dapat melakukan pengangkutan hingga empat ritase setiap hari sehingga proses pengangkutan sampah berjalan lebih cepat.

“Sekarang ritase pembuangan ke TPA sudah normal kembali, bisa sampai empat kali sehari. Ini yang membuat pengangkutan sampah bisa lebih cepat,” ungkapnya.

Setelah tumpukan sampah di TPS Bintaro berkurang, DLH juga berencana memanfaatkan area TPS baru di bagian dalam lokasi tersebut yang memiliki luas sekitar 80 are. Saat ini, pihaknya masih melakukan perbaikan akses jalan menuju area tersebut.

“Di dalam sudah kami siapkan lokasi TPS baru, tinggal perbaikan akses jalan agar bisa digunakan secara maksimal,” katanya.

DLH berharap percepatan pengangkutan sampah ini dapat mengurangi keluhan masyarakat, terutama terkait bau tidak sedap yang selama ini muncul dari TPS Bintaro.

“Insyaallah secara bertahap kita tangani semuanya agar kondisi di sekitar TPS bisa kembali normal,” tambahnya.

Sementara itu, untuk TPS Sandubaya yang saat ini memiliki volume sampah mencapai ribuan ton, proses normalisasi akan dilakukan secara bertahap setelah penanganan di TPS Bintaro selesai. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” TPA Kebon Kongok Normal, DLH Mataram Percepat Normalisasi Sampah di TPS Bintaro dan Sandubaya “

Pertamina Patra Niaga Siagakan Satgas RAFI 2026, Pastikan Pasokan Energi Aman Selama Ramadan dan Idulfitri

globalfmlombok.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Siagakan Satgas RAFI 2026, Pastikan Pasokan Energi Aman Selama Ramadan dan Idulfitri

Surabaya (globalfmlombok.com) – Sepanjang Ramadan hingga Idulfitri 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan kesiapan pasokan energi di seluruh wilayah guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, sektor pariwisata, serta transportasi darat dan udara.

Kesiapan tersebut dilakukan dengan memastikan kelancaran distribusi energi melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026 yang bertugas mulai 9 Maret hingga 1 April 2026. Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI yang berlangsung pada 11 Maret 2026 di Kantor PLN UID Jawa Timur.

Dalam kunjungan kerja tersebut, anggota DPR mengapresiasi kesiapan Satgas yang telah dijalankan oleh Pertamina dan PLN. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur, Meitri Citra Wardani, menilai kedua perusahaan telah mempersiapkan berbagai langkah antisipasi terhadap potensi lonjakan kebutuhan energi selama periode Ramadan dan Idulfitri.

“Strategi yang telah ditetapkan semoga dapat menjaga kestabilan energi dengan menjaga pasokan dan tidak lalai,” ujarnya.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memproyeksikan puncak mobilitas masyarakat selama periode mudik akan terjadi dalam empat fase, yakni dua puncak arus mudik dan dua puncak arus balik. Puncak arus mudik diperkirakan berlangsung pada 14–15 Maret 2026 dan 18–19 Maret 2026, sementara arus balik diprediksi terjadi pada 24–25 Maret 2026 serta 28–29 Maret 2026.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa meningkatnya mobilitas masyarakat akan berdampak pada kenaikan konsumsi energi, terutama BBM jenis gasoline dan LPG.

“Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan,” jelasnya.

Pertamina memproyeksikan konsumsi BBM jenis gasoline selama periode Satgas meningkat sekitar 11,9 persen dari rata-rata normal 18.430 kiloliter per hari. Sebaliknya, konsumsi gasoil diperkirakan turun sekitar 9,8 persen dari konsumsi normal 8.805 kiloliter per hari, seiring berkurangnya aktivitas industri selama libur panjang.

Sementara itu, kebutuhan minyak tanah (mitan) untuk rumah tangga diprediksi meningkat sekitar 7,3 persen dari konsumsi normal 375 kiloliter per hari. Konsumsi LPG juga diperkirakan naik sekitar 3,5 persen dari rata-rata normal harian sebesar 6.567 metrik ton.

Selain BBM dan LPG, Pertamina juga memastikan ketersediaan Avtur untuk mendukung aktivitas penerbangan di 15 bandara yang tersebar di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Pasokan avtur dipastikan mencukupi untuk menghadapi peningkatan mobilitas penumpang selama arus mudik dan arus balik.

Namun demikian, konsumsi avtur di wilayah Jatimbalinus diprediksi justru mengalami penurunan sekitar 6,1 persen dari rata-rata normal 3.316 kiloliter per hari. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya penerbangan komersial saat perayaan Hari Raya Nyepi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai serta adanya pembatalan sejumlah penerbangan rute Timur Tengah.

Untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mengoptimalkan seluruh infrastruktur yang dimiliki, meliputi 1.482 SPBU, 900 Pertashop, dan 1.296 agen LPG.

Selain itu, disiapkan pula 644 SPBU siaga 24 jam dan 1.040 agen LPG siaga guna memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan energi kapan saja. Pertamina juga menghadirkan sembilan titik layanan BBM dan Kiosk Pertamina Siaga serta 36 unit Motorist atau Pertamina Delivery Service (PDS) yang bersifat mobile untuk menjangkau permukiman hingga jalur wisata.

Sebagai tambahan, sebanyak 17 unit mobil tangki disiagakan sebagai kantong suplai di jalur-jalur padat perjalanan. Pertamina juga menghadirkan tiga fasilitas Serambi MyPertamina di rest area dan pusat keramaian yang menyediakan berbagai fasilitas bagi pemudik, seperti ruang istirahat, nursery room, barbershop, mini klinik, hingga area bermain anak.

Dukungan keselamatan juga diberikan melalui penyediaan ambulans di sejumlah titik strategis serta layanan porter gratis di beberapa bandara untuk membantu mobilitas penumpang.

Seluruh distribusi energi selama periode Satgas RAFI dipantau melalui sistem monitoring real-time dari command center guna memastikan pasokan dapat segera ditambah apabila terjadi lonjakan permintaan.

“Dengan berbagai kesiapan tersebut, kami berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dan libur Idulfitri dengan aman dan nyaman,” tutup Ahad. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pertamina Patra Niaga dan Komisi XII DPR-RI Pastikan Kesiapan Satgas Ramadan Idul Fitri 2026 Layani Kebutuhan Energi Masyarakat “

1...134135136...391Halaman 135 dari 391