Beranda blog Halaman 135

Kinerja Operasional Bank NTB Syariah Tetap Tumbuh

Mataram (globalfmlombok.com)-

Bank NTB Syariah menyatakan secara operasional kinerja perusahaan sebenarnya masih menunjukkan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazaruddin mengatakan penurunan laba yang terjadi saat ini terutama disebabkan oleh dampak maintenance M Banking yang membutuhkan ekstra waktu dan pencadangan pembiayaan bermasalah.

Menurutnya, jika dua faktor tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan, laba bank justru mengalami peningkatan.

“Namun jika kedua faktor itu dikeluarkan dari perhitungan, yakni biaya akibat maintenance M Banking yang panjang dan pencadangan pembiayaan bermasalah, maka kinerja laba sebenarnya masih tumbuh dibandingkan tahun 2024,” ungkapnya.

Nazaruddin menjelaskan, pada tahun 2024 Bank NTB Syariah mencatat laba sekitar Rp215 miliar. Jika tidak terbebani dua faktor tersebut, laba tahun ini diperkirakan dapat mencapai hampir Rp250 miliar.

“Artinya secara operasional sebenarnya masih mengalami pertumbuhan,” tuturnya.

Nazaruddin menyebutkan bahwa mayoritas unit kerja Bank NTB Syariah juga menunjukkan peningkatan kinerja.

Dari total 41 unit kerja yang dimiliki Bank NTB Syariah, terdiri atas 13 kantor cabang dan 28 kantor lainnya, sekitar 95 persen tercatat mengalami pertumbuhan secara year-on-year.

“Ini menunjukkan bahwa secara operasional sebenarnya tidak ada masalah besar. Permasalahan utamanya hanya berasal dari dua faktor tersebut,” kata Nazaruddin menambahkan.(ris)

THR Aparatur Pemerintah Pusat di NTB Tembus Rp222,62 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com)

Penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur pemerintah pusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 17 Maret 2026 mencapai Rp222,62 miliar. Dana tersebut disalurkan kepada 58.334 penerima.

Penyaluran THR mencakup aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Komponen THR meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja (tunkin) bagi ASN dan aparat keamanan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, dari sisi jumlah penerima, kelompok PNS/TNI/Polri menjadi yang terbesar dengan 29.654 orang. Disusul PPPK sebanyak 6.995 orang, PPNPN sebanyak 1.140 orang, serta penerima komponen THR tunkin sebanyak 20.545 orang.

Secara kewilayahan, penyaluran THR tersebar melalui empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di NTB. Wilayah kerja KPPN Mataram mencatat penyaluran terbesar, yakni Rp161,74 miliar kepada 40.279 penerima, mencakup wilayah Provinsi NTB, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara.

“Sementara itu, KPPN Bima menyalurkan Rp32,99 miliar kepada 10.594 penerima di Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. KPPN Sumbawa Besar menyalurkan Rp14,70 miliar kepada 3.946 penerima di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Adapun KPPN Selong menyalurkan Rp13,18 miliar kepada 3.515 penerima di Kabupaten Lombok Timur,” ujar Ratih dalam siaran persnya, Selasa 17 Maret 2026.

Pemerintah melalui DJPb Provinsi NTB terus mendorong percepatan penyaluran THR agar hak aparatur negara dapat diterima tepat waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Penyaluran THR ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi daerah, khususnya selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).(ris/r)

Jelang Lebaran, Bulog NTB Salurkan Bantuan Pangan di Lombok Utara

Mataram (globalfmlombok.com)-

Perum Bulog kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) menyalurkan bantuan pangan (bapang) untuk membantu masyarakat miskin jelang Hari Raya Idulfitri atau Lebaran.

Penyaluran dilakukan di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara pada Rabu (18/3/2026) yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Wilayah Bulog NTB Mara Kamin Siregar, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB Hj.Eva Dewiyani, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) KLU Tresnahadi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara.

Bantuan pangan yang disalurkan berupa 20 kg beras dan 4 liter Minyak Kita. Pimwil menjelaskan untuk periode Februari – Maret 2026, penyaluran bantuan pangan diberikan kepada 58.996 Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang tersebar di 5 kecamatan, mulai dari Kecamatan Bayan 14.736 PBP, Kecamatan Gangga 12.337 PBP, Kecamatan Kayangan 12.243 PBP, Kecamatan Pemenang 8.950 PBP, Kecamatan Tanjung 10.730 PBP.

Terdapat penambahan sebesar 20.623 atau 54% penerima bantuan pangan di Kabupaten Lombok Utara jika dibandingkan dengan periode Oktober – November 2025. Regar menjelaskan penerima bertambah karena saat ini pemerintah memberikan Bapang kepada warga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5.

Pimwil menjelaskan bantuan pangan ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia, diberikan menjelang Hari Raya Idulfitri agar bisa dimanfaatkan saat hari raya, karena kebutuhan pangan saat hari raya biasanya meningkat.

“Harapan kami dengan penyaluran ini masyarakat penerima bisa terbantu, semoga bisa dimanfaatkan saat Idulfitri,” jelas Regar kepada media, Rabu (18/3/2026).

Selain di Kabupaten Lombok Utara, penyaluran juga dilakukan seluruh Kabupaten/Kota lain di NTB, dengan total penerima mencapai 856.131 PBP, meningkat sebanyak 334.946 PBP atau 64% jika dibandingkan dengan penerima pada periode sebelumnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Hj.Eva Dewiyani menjelaskan bantuan pangan yang disalurkan Bulog sangat membantu warga yang menerima. “Karena biasanya jelang lebaran Ibu – Ibu butuh beras, minyak goreng, jadi bantuan pangan ini sangat membantu,” ujar Eva.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) KLU, Tresnahadi menjelaskan sangat bersyukur dengan bertambahnya penerima bantuan pangan di Kabupaten Lombok. Ia berharap semua bantuan segera tersalurkan sehingga bisa dimanfaatkan oleh penerima.

“Kami sangat bersyukur dengan penambahan tersebut, dan semoga semua bantuan cepat disalurkan karena sangat membantu masyarakat,” kata Tresnahadi.(ris/r)

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (46)

Mataram (globalfmlombok.com)-

Kebijakan sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi NTB tahun anggaran 2026 meliputi sejumlah program. Diantaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan pelaksana sejumlah SMK seperti SMKN 1 Dompu, SMKN 1 Donggo, SMKN 1 Praya serta sejumlah SMKN lainnya.

Penyaluran MBG Dihentikan Sementara

Mataram (globalfmlombok.com) – Penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) dihentikan sementara. Kebijakan ini menyusul terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 6 Tahun 2026 tentang pelayanan program MBG menjelang dan pasca-Idulfitri.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB, Fathul Gani mengatakan, penyaluran MBG terakhir dilakukan pada 16 Maret 2026. Setelah itu, distribusi makanan kepada para penerima manfaat (PM) dihentikan sementara selama dua pekan dan akan kembali dilanjutkan pada 30 Maret 2026.

“Penyaluran terakhir tanggal 16, digabung dengan yang tanggal 17 dan 18,” ujarnya, Senin, 16 Maret 2026.

Selama masa penghentian sementara tersebut, dapur MBG tidak melakukan distribusi makanan. Meski demikian, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta tetap menjalankan aktivitas operasional.

Kegiatan yang dilakukan antara lain pembersihan area luar dan dalam SPPG, pemeliharaan peralatan produksi, perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pengecekan kendaraan distribusi, hingga pengamanan lingkungan dapur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelayanan MBG setelah Idulfitri.

Meski tidak ada penyaluran makanan selama dua pekan, para petugas MBG tetap menerima insentif. Hal ini karena kegiatan operasional dan pemeliharaan fasilitas dapur tetap berjalan.

“Iya (insentif) tetap ada, karena tempat-tempat dan peralatan tetap bergerak dan dirawat,” katanya.

SPPG Harus Cantumkan Harga MBG

Selain itu, Satgas MBG NTB juga meminta setiap SPPG mencantumkan harga pada paket makanan yang didistribusikan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi mark up harga dalam pelaksanaan program tersebut.

Fathul mengakui, hingga saat ini masih terdapat sejumlah SPPG yang belum mencantumkan harga dan nilai gizi makanan dalam paket yang disalurkan, terutama selama bulan puasa.

Namun pihaknya belum mengambil tindakan karena masih menunggu hasil pengecekan di lapangan oleh Inspektur BGN yang saat ini melakukan pemantauan ke sejumlah kecamatan.

“Terkait masalah ini masih kita tunggu laporan dari inspektor BGN. Memang ada banyak laporan tentang kualitas menu, harga dan sebagainya,” jelasnya.

Apabila nantinya ditemukan pelanggaran, Satgas MBG NTB akan memberikan peringatan kepada pengelola maupun mitra yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG.

“Kalau tidak taat pada aturan yang sudah ditetapkan, pasti ada sanksi berupa peringatan atau teguran kepada pengelola mitra,” tegasnya.

Di sisi lain, aspek kesehatan dapur juga menjadi perhatian. Setiap dapur penyedia makanan diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum dapat beroperasi.

Sertifikasi tersebut bertujuan memastikan proses pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Di NTB, sebagian besar dapur disebut telah memenuhi persyaratan dasar operasional.

Meski demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, terutama terkait sirkulasi udara di dapur serta pengelolaan limbah sisa makanan.

“Beberapa SPPG menggunakan bangunan lama, sehingga perlu penyesuaian. Termasuk instalasi pengelolaan air limbah yang juga harus diperhatikan,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Penyaluran MBG Dihentikan Sementara

Pawai Ogoh-ogoh di Mataram Dijaga 850 Personel Polisi, Polresta Mataram Rekayasa Lalu Lintas

Mataram (globalfmlombok.com) – Sebanyak 850 personel gabungan akan diterjunkan untuk mengamankan Pawai Ogoh-ogoh dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1948 di Kota Mataram. Pawai tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/3/2026).

Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Mataram, Muhamad Puteh Rinaldi, Senin (16/3/2026) mengatakan, dari total 850 personel yang disiagakan, sebanyak 350 personel berasal dari Polresta Mataram.

Selain itu, terdapat 260 personel bawah kendali operasi (BKO) dari Polda NTB, 90 personel BKO dari TNI, serta 150 personel dari berbagai instansi lainnya.

“Sebanyak 260 merupakan bawah kendali operasi (BKO) dari Polda NTB, 90 BKO TNI, serta 150 personel dari instansi lainnya,” katanya.

Ia menjelaskan, seluruh personel tersebut memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing. Sebagian personel bertugas melakukan pengamanan di sekitar lokasi pawai.

Selain itu, sejumlah personel juga ditempatkan di jalur-jalur pengalihan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Sementara personel dari satuan intelijen dan reserse akan melakukan deteksi dini serta langkah pencegahan guna mengantisipasi potensi terjadinya tindak kriminal.

Rekayasa Lalu Lintas

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, kepolisian juga akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang dilalui peserta pawai. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga keamanan sekaligus mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi kegiatan.

Rute utama pawai dimulai dari Simpang Empat Karang Jangkong dan bergerak melalui Jalan Pejanggik menuju kawasan Cakranegara sebelum berakhir di kawasan Taman Mayura.

“Total jarak rute pawai sekitar 1,5 kilometer dengan lebar jalan berkisar antara 10 hingga 13 meter,” jelasnya.

Sepanjang ruas jalan yang mengarah ke Jalan Pejanggik akan diberlakukan pengalihan arus lalu lintas mulai pukul 08.00 hingga 18.00 Wita. Pengalihan ini mencakup sejumlah jalan penghubung di kawasan Karang Jangkong, Cakranegara, hingga sekitar Taman Mayura.

Personel kepolisian juga akan ditempatkan di berbagai titik persimpangan untuk mengatur arus kendaraan sekaligus membantu masyarakat yang melintas di sekitar lokasi kegiatan. Selain pengaturan lalu lintas, petugas juga melakukan penjagaan di sejumlah titik keramaian untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib.

Masyarakat yang hendak melintas di sekitar Jalan Pejanggik dan kawasan Cakranegara diimbau untuk menggunakan jalur alternatif selama kegiatan berlangsung. Warga juga diminta mematuhi arahan petugas di lapangan demi kelancaran pawai ogoh-ogoh tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pawai Ogoh-ogoh di Mataram Dijaga 850 Personel Polisi, Polresta Mataram Rekayasa Lalu Lintas

Nyepi dan Idulfitri Beririsan, Gubernur NTB Ingatkan Warga Perkuat Toleransi

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1948 pada 19 Maret dan malam takbiran Idulfitri yang berlangsung pada 19–20 Maret tetap dilaksanakan di Kota Mataram. Meski dua perayaan besar umat Hindu dan Islam tersebut beririsan waktunya, kegiatan penyambutan masing-masing hari raya dipastikan tetap berjalan.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan tidak ada kekhawatiran terkait pelaksanaan malam takbiran yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Ia optimistis masyarakat NTB mampu menjaga suasana tetap kondusif.

“Dalam diskusi tadi tidak ada kekhawatiran. Kita optimistis karena masyarakat di NTB sudah ratusan tahun hidup bersama dan memahami bagaimana saling menghormati dan bertoleransi,” ujarnya usai rapat koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Senin (16/3/2026).

Rapat tersebut dihadiri Wakapolda NTB, Kabinda NTB, perwakilan Korem 162/Wira Bhakti, Lanal Mataram, Lanud ZAM, Ketua FKUB NTB, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB, Kapolresta Mataram, Asisten I Setda Kota Mataram, serta sejumlah perangkat daerah terkait.

Berdasarkan kesepakatan antara Pemprov NTB dan FKUB NTB, pawai ogoh-ogoh akan dilaksanakan pada 18 Maret sehingga tidak bersinggungan dengan malam takbiran Idulfitri.

Dalam pelaksanaannya, pawai ogoh-ogoh dimulai pukul 12.00 Wita hingga pukul 18.00 Wita. Setelah pukul 18.00 Wita, seluruh kegiatan perayaan harus dihentikan. Termasuk musik harus dimatikan ketika azan berkumandang sebagai bentuk penghormatan antarumat beragama.

“Jadi ogoh-ogoh tetap jalan tanggal 18 Maret dengan kesepakatan-kesepakatan bersama mengenai bagaimana cara melakukannya. Waktunya kapan tidak boleh lebih dari jam 6 dan mulai tepat jam 12,” jelasnya.

Sementara itu, malam takbiran Idulfitri akan berlangsung pada 19 Maret malam. Umat Islam dan Hindu di NTB sepakat untuk saling bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Menurut Iqbal, momentum beririsan dua hari raya besar tersebut justru menjadi kesempatan bagi NTB untuk menunjukkan kuatnya nilai toleransi di tengah masyarakat.

“Ini saatnya NTB menunjukkan bahwa kita adalah provinsi yang sangat toleran, menjunjung kebersamaan, dan saling menghargai antar keyakinan,” katanya.

Pawai ogoh-ogoh diperkirakan akan terpusat di Kota Mataram. Namun sejumlah wilayah di Lombok Barat seperti Narmada dan Lingsar, serta Kabupaten Lombok Utara juga berencana menggelar kegiatan serupa dengan skala yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk memastikan keamanan pelaksanaan, aparat kepolisian telah menyiapkan personel pengamanan di berbagai wilayah guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

“Baik Nyepi maupun Idulfitri memiliki esensi yang sama, yaitu pensucian diri. Dengan dua umat besar yang menjalankan ibadah tersebut, masyarakat NTB diharapkan dapat menjaga kedamaian dan ketertiban bersama,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Perayaan Nyepi dan Idulfitri Beririsan, Gubernur Lalu Iqbal Ingatkan Warga Perkuat Toleransi

Gubernur NTB Larang ASN Gunakan Kendaraan Dinas ke Luar Daerah

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB menggunakan kendaraan dinas (randis) untuk mudik ke luar daerah. Larangan tersebut sejalan dengan imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencegahan gratifikasi menjelang Hari Raya.

Namun, Gubernur masih memperbolehkan penggunaan kendaraan dinas untuk perjalanan di dalam wilayah NTB, termasuk bagi ASN yang mudik ke Pulau Sumbawa. Bahkan kendaraan dinas berupa mobil listrik yang baru didistribusikan pekan lalu juga diperbolehkan digunakan selama masih berada di dalam provinsi.

“Kalau di dalam NTB tidak apa-apa lah. Enggak mudik hitungannya kalau masih dalam satu provinsi,” ujarnya.

Larangan tersebut merujuk pada Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya yang menegaskan bahwa kendaraan dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Kendaraan dinas merupakan fasilitas negara yang disediakan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Iqbal, sebagian besar kepala dinas di lingkungan Pemprov NTB berasal dari daerah di dalam provinsi. Hanya beberapa pejabat yang berasal dari luar daerah. Bagi mereka yang hendak pulang kampung ke luar NTB, seperti ke Pulau Jawa atau Jakarta, penggunaan kendaraan dinas tidak diperbolehkan.

Selama masa libur Lebaran, pemerintah provinsi juga akan memberlakukan sistem piket bagi pejabat dan aparatur guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

“Jadi pelayanan publik tidak terhenti. Keamanan, ketertiban, semua tetap berjalan seperti biasa,” katanya.

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap seluruh ASN dapat memberikan contoh yang baik dalam penggunaan fasilitas negara serta menjaga integritas sebagai pelayan publik menjelang perayaan Idulfitri.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan masa libur Hari Raya Idulfitri dan Nyepi mulai 18 hingga 24 Maret. Meski demikian, pada masa cuti bersama tersebut jam kerja akan diatur dengan sistem shift sehingga pelayanan publik tetap berjalan.

“Tiap hari dibagi yang piket. Ada piket tiap hari, sehingga pemerintahan terutama pelayanan publik tidak berhenti. Intinya pelayanan publik tidak berhenti,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Gubernur NTB Larang ASN Gunakan Kendaraan Dinas ke Luar Daerah

Pemkab Sumbawa Bekukan Izin Penebangan Pohon

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa memastikan telah membekukan seluruh surat izin penebangan pohon yang sebelumnya telah diterbitkan. Ke depan, izin penebangan tidak lagi diberikan kecuali pada lahan milik masyarakat yang memiliki sertifikat.

Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, Senin (16/3/2026) menegaskan, seluruh izin penebangan yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak lagi diperbolehkan untuk digunakan.

“Izin yang ada sekarang tidak kita izinkan lagi untuk melakukan penebangan. Kemarin juga kami sudah memanggil kepala KPH bahwa semua izin penebangan yang sudah dikeluarkan sebelumnya kita bekukan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, aktivitas penebangan hanya diperbolehkan pada lahan milik masyarakat yang telah memiliki sertifikat. Sementara pada lahan yang berstatus kawasan hutan, termasuk yang hanya memiliki sporadik atau belum jelas status kepemilikannya, aktivitas penebangan tidak lagi diperkenankan.

Menurut Jarot, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah pemerintah daerah untuk menertibkan praktik penebangan pohon secara ilegal yang berpotensi merusak lingkungan.

Bupati juga tidak menampik beberapa waktu lalu ditemukan aktivitas penebangan di wilayah perbatasan Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat. Atas temuan tersebut, pemerintah langsung mengambil tindakan tegas.

“Beberapa waktu lalu kami temukan ada yang menebang kayu jenis sonokeling di wilayah itu, langsung kami hentikan dan kayunya kami hancurkan. Tidak boleh lagi ada penebangan ilegal,” ujarnya.

Selain membekukan izin penebangan, Pemkab Sumbawa juga menyiapkan surat edaran yang berkaitan dengan upaya menjaga kawasan hutan. Salah satu kebijakan yang direncanakan adalah menghentikan aktivitas penanaman jagung di lahan yang berstatus kawasan hutan mulai tahun 2027.

“Kami sudah siapkan surat edarannya dan dalam waktu dekat akan segera kami sosialisasikan ke masyarakat sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Sebagai alternatif, pemerintah akan mendorong masyarakat untuk menanam pohon kayu maupun tanaman buah yang memiliki nilai ekonomi sekaligus berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan serta keberadaan sumber mata air.

“Langkah ini kami lakukan untuk menjaga keberlanjutan hutan, sekaligus mencegah kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana alam di masa mendatang,” pungkasnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemkab Sumbawa Bekukan Izin Penebangan Pohon 

Sesosok Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tak Bernyawa di Sungai Remeneng

Mataram (globalfmlombok.com) – Seorang pria tanpa identitas ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengapung di Sungai Remeneng, Dusun Batu Kuta Utara, Desa Batu Kuta, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Senin (16/3/2026) pagi.

Kapolsek Narmada, AKP I Kadek Ariawan mengatakan, jenazah korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak mengantarkan anaknya ke sekolah sekitar pukul 06.30 Wita.

Awalnya saksi mengira benda yang mengapung di sungai tersebut adalah tas. Namun setelah didekati, saksi menyadari bahwa yang mengapung adalah tubuh manusia.

“Saksi kemudian lari meminta bantuan dan melaporkannya kepada kakak iparnya yang merupakan Kepala Dusun Batu Kuta,” ujar Ariawan saat dikonfirmasi.

Kepala dusun setempat kemudian menghubungi pihak kepolisian untuk melakukan evakuasi terhadap jenazah korban.

Ariawan menjelaskan, saat ditemukan korban mengenakan kaos berwarna cokelat bergaris dan celana jeans panjang berwarna biru dongker serta tidak menggunakan alas kaki. Warga sekitar juga tidak ada yang mengenali identitas korban.

Saat proses evakuasi oleh personel Polsek Narmada, polisi menemukan sejumlah barang dari tubuh korban. Di antaranya uang tunai Rp22 ribu, sebuah kacamata, obat merek Fridep Sergaline yang diduga untuk mengatasi depresi, Alprazolan yang diduga obat penenang, serta tiga jenis obat lain yang tidak diketahui mereknya.

“Terkait apakah korban mengalami gangguan kejiwaan atau percobaan bunuh diri, hal tersebut masih kami dalami,” katanya.

Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke RS Bhayangkara Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan awal di lapangan, tidak ada warga sekitar yang mengenali korban. Pihak kepolisian pun mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera menghubungi Polsek Narmada.

Adapun ciri-ciri korban berkulit sawo matang, berambut ikal dengan semir warna kuning. Pada tubuh korban juga ditemukan luka lecet di dahi sebelah kiri, luka lecet di lengan kanan, serta luka lecet di punggung sebelah kiri. Korban mengenakan kaos cokelat bergaris dan celana jeans biru dongker saat ditemukan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tak Bernyawa di Sungai Remeneng Narmada