Beranda blog Halaman 135

Diduga Terima Gratifikasi, 15 Anggota DPRD NTB Akan Diperiksa Kejati

globalfmlombok.com
-
0
Diduga Terima Gratifikasi, 15 Anggota DPRD NTB Akan Diperiksa Kejati

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mengagendakan pemeriksaan terhadap 15 anggota DPRD NTB yang diduga menerima gratifikasi dari tiga terdakwa dalam perkara dugaan dana “siluman”.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati NTB, Harun Al Rasyid, Kamis (12/3/2026) mengatakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para legislator tersebut akan dilakukan setelah proses telaah laporan yang masuk ke Kejati rampung.

“Sekarang kan masih proses telaah. Nanti mengarah ke sana (pemeriksaan saksi dewan),” ujarnya.

Diketahui, Kejati NTB menerima dua laporan terkait dugaan gratifikasi terhadap 15 anggota DPRD NTB yang diduga menerima uang dari tiga anggota dewan, yakni Indra Jaya Usman (IJU), Hamdan Kasim, dan Muhammad Nashib Ikroman.

Laporan pertama diterima pada 23 Februari 2026. Selanjutnya laporan kedua kembali masuk pada 5 Maret 2026. Kedua laporan tersebut diterima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati NTB.

Dalam laporan tersebut, pelapor mengadukan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi oleh oknum anggota DPRD NTB yang berkaitan dengan perkara dana “siluman”.

Dalam kasus tersebut, Kejati NTB telah menetapkan tiga terdakwa, yakni Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman, dan M. Nashib Ikroman.

Dalam proses persidangan terungkap bahwa ketiganya diduga memberikan sejumlah uang kepada 15 anggota dewan yang kini dilaporkan sebagai penerima gratifikasi.

Rinciannya, terdakwa Hamdan Kasim disebut memberikan uang kepada tiga anggota dewan masing-masing berinisial LI sebesar Rp100 juta, H sebesar Rp170 juta, dan NM sebesar Rp180 juta.

Sementara Indra Jaya Usman memberikan uang kepada enam anggota dewan masing-masing berinisial M, LARH, B, MH, H, dan Y dengan nominal masing-masing Rp200 juta.

Adapun terdakwa M. Nashib Ikroman memberikan uang kepada enam anggota dewan lainnya. Rinciannya, WAR dan R masing-masing Rp150 juta, RDMA Rp200 juta, serta S, H, dan TM masing-masing Rp150 juta.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa tujuan pemberian uang tersebut agar para penerima tidak melaksanakan program pokok pikiran (pokir) atau program direktif gubernur Desa Berdaya.

Dalam proses pemberian uang tersebut, para terdakwa disebut menyampaikan berbagai alasan kepada penerima. Ada yang mengaku bahwa uang tersebut merupakan hadiah dari gubernur. Ada pula yang menyampaikan bahwa anggota dewan tidak dapat mengelola program Desa Berdaya sehingga diganti dengan uang tunai ratusan juta rupiah. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Diduga Terima Gratifikasi, Kejati Agendakan Periksa 15 Anggota DPRD NTB “

Qari Cilik Asal Bima Juara Internasional, Dapat Apresiasi dari Presiden

globalfmlombok.com
-
0
Qari Cilik Asal Bima Juara Internasional, Dapat Apresiasi dari Presiden

Kota Bima (globalfmlombok.com) – Muhammad Zian Fahrezi, qari cilik asal Kota Bima berhasil meraih juara I pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat internasional yang digelar di Karbala, Irak. Prestasi tersebut mendapat apresiasi langsung dari Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, yang memberikan bantuan biaya pendidikan kepada Zian hingga jenjang perguruan tinggi.

Apresiasi tersebut disampaikan Presiden pada peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo secara khusus menyebut nama Zian di hadapan para tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut.

“Saya juga ucapkan terima kasih kepada ananda Muhammad Zian Fahrezi, umur 11 tahun, juara 1 MTQ di Irak tahun 2026. Saya minta nanti sesudah acara ini menghadap saya, ananda Muhammad Zian Fahrezi,” ujar Presiden.

Zian juga hadir dalam acara tersebut dan membuka rangkaian kegiatan dengan membacakan ayat suci Al-Qur’an di hadapan Presiden serta para undangan yang hadir.

Selain mendapatkan apresiasi dari Presiden berupa dukungan biaya pendidikan hingga bangku kuliah, Zian juga menerima berbagai penghargaan dan bonus dari sejumlah pihak serta institusi pemerintahan. Beberapa di antaranya berupa hadiah uang tunai dan paket ibadah umrah.

Salah satu penghargaan juga diberikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) sebagai bentuk apresiasi atas prestasi Zian yang telah mengharumkan nama Indonesia di ajang MTQ internasional.

Prestasi tersebut juga mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Bima. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim, S.Sos., SH., M.Ec.Dev., mengatakan keberhasilan Zian menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Bima.

“Bagi masyarakat Kota Bima, qari cilik Muhammad Zian Fahrezi yang telah mengharumkan nama Bima di kancah internasional dengan meraih juara satu MTQ 2026 di Karbala, Irak merupakan kebanggaan tersendiri. Zian adalah pahlawan daerah karena mampu membawa nama Bima dikenal di tingkat dunia,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, prestasi yang diraih Zian diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda di Kota Bima untuk terus belajar dan memperdalam ilmu Al-Qur’an.

“Keberadaannya mampu menjadi idola dan inspirasi bagi anak-anak dan masyarakat Bima untuk bersungguh-sungguh belajar, terutama dalam seni membaca dan memahami Al-Qur’an,” katanya.

Pemerintah Kota Bima juga memberikan penghargaan atas capaian yang diraih Zian di tingkat internasional tersebut. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Juara I Tingkat Internasional, Qari Cilik Asal Bima Diapresiasi Presiden “

Tak Adanya ‘’Off Taker’’ Sebabkan Harga Cabai Sumbawa Kian ‘’Pedas’’

globalfmlombok.com
-
0
Tak Adanya ‘’Off Taker’’ Sebabkan Harga Cabai Sumbawa Kian ‘’Pedas’’

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, Kamis (12/3/2026). Dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan adanya anomali harga pada sejumlah komoditas pangan, khususnya cabai dan minyak goreng.

Dalam peninjauan langsung di pasar, harga cabai rawit tercatat masih berada pada kisaran Rp110 ribu hingga Rp120 ribu per kilogram. Gubernur menilai harga tersebut masih relatif tinggi, terlebih Pasar Brang Biji bukan merupakan pasar induk yang menjadi pusat distribusi utama.

“Dari hasil pengecekan langsung di pasar, harga cabai rawit memang masih cukup tinggi. Ini juga dipengaruhi karena pasar ini bukan pasar induk sehingga distribusi pasokan tidak sebesar di pasar utama,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga cabai saat ini dipengaruhi mekanisme pasar, di mana pasokan yang terbatas tidak sebanding dengan tingginya permintaan masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTB sebelumnya telah mencoba menambah pasokan dengan mendatangkan lebih dari satu ton cabai dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Namun langkah tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menekan harga di tingkat pasar.

Karena itu, Pemprov NTB tengah menjajaki opsi penambahan pasokan cabai dari luar daerah melalui koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Data distribusi antarwilayah dari lembaga tersebut akan digunakan untuk menentukan daerah yang memiliki surplus produksi cabai.

“Kami terus berkomunikasi dengan Badan Pangan Nasional untuk melihat daerah mana yang memiliki harga cabai lebih rendah dan memungkinkan dilakukan distribusi ke NTB sebagai bentuk intervensi pasar,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Hj. Eva Dewiyani mengatakan tingginya harga cabai di Pasar Brang Biji salah satunya disebabkan tidak adanya off taker yang mampu mengambil cabai dalam jumlah besar untuk didistribusikan ke masyarakat.

Ia menjelaskan, rencana mendatangkan cabai dari luar daerah tidak dapat dilakukan jika tidak ada pihak yang berperan sebagai off taker. Hal tersebut merupakan syarat dalam mekanisme intervensi harga yang difasilitasi pemerintah melalui Bapanas.

“Jika tidak ada off taker, maka intervensi dari Bapanas tidak bisa dilakukan. Mekanisme tersebut harus bersifat resmi,” ujarnya.

Menurutnya, jika ada pihak yang ingin mengambil cabai secara mandiri, hal itu tetap diperbolehkan. Namun transaksi tersebut bersifat perorangan atau business to business (B2B), bukan difasilitasi pemerintah, sehingga harga jualnya tidak dapat dikendalikan.

Berbeda halnya jika pembelian dilakukan melalui skema pemerintah. Harga cabai dapat ditekan agar tidak lebih dari Rp73 ribu per kilogram. Misalnya cabai dibeli dengan harga Rp53 ribu per kilogram dari daerah produsen, maka pedagang tidak diperbolehkan menjualnya lebih dari Rp73 ribu per kilogram karena biaya transportasi telah difasilitasi pemerintah.

“Siapa yang dapat menjadi off taker tidak harus pengusaha. Petani juga dapat menjadi off taker, asalkan mampu membeli dalam jumlah besar,” katanya.

Pemerintah daerah saat ini tengah berupaya mencari pihak yang dapat berperan sebagai off taker di NTB. Pemprov telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan, serta menyampaikan hal tersebut kepada Wakil Bupati Sumbawa.

Dari hasil peninjauan di Pasar Brang Biji, pemerintah daerah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti kondisi tersebut. Pasalnya, pada situasi lonjakan harga seperti saat ini, masyarakat tidak bisa dibiarkan menghadapi kondisi pasar tanpa intervensi pemerintah. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tak Adanya ‘’Off Taker’’ Sebabkan Harga Cabai Sumbawa Kian ‘’Pedas’’ “

Kepala OPD Nilai Mobil Listrik Pemprov NTB Nyaman Digunakan dan Lebih Efisien

globalfmlombok.com
-
0
Kepala OPD Nilai Mobil Listrik Pemprov NTB Nyaman Digunakan dan Lebih Efisien

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi mendistribusikan mobil listrik sebagai kendaraan dinas baru bagi para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Jumat, 6 Maret 2026 lalu. Setiap kepala OPD di lingkup Pemprov NTB menerima masing-masing satu unit mobil untuk menunjang aktivitas operasional.

Setelah sekitar empat hari digunakan, sejumlah kepala OPD menilai kendaraan listrik tersebut memiliki berbagai keunggulan dibandingkan mobil konvensional, terutama dari sisi efisiensi biaya operasional dan kemudahan perawatan.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Setda NTB, Jamaluddin Malady mengatakan penggunaan mobil listrik merupakan langkah tepat di tengah kondisi global yang mempengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah juga turut berdampak terhadap kenaikan harga BBM.

“Menurut saya luar biasa. Baru beberapa hari memakai mobil listrik, rasanya jauh lebih efisien dibandingkan mobil konvensional, apalagi dengan kondisi harga BBM yang terus naik,” ujarnya, Kamis (6/3/2026).

Dari sisi biaya operasional, kendaraan listrik dinilai jauh lebih hemat. Jika menggunakan mobil berbahan bakar minyak, pengisian BBM biasanya harus dilakukan setiap dua hingga tiga hari. Kondisi lalu lintas yang padat juga kerap membuat pengguna harus mengantre di stasiun pengisian bahan bakar.

Sebaliknya, mobil listrik dapat diisi daya di rumah. Biaya sekali pengisian listrik diperkirakan hanya sekitar Rp50 ribu hingga Rp60 ribu dengan waktu pengisian sekitar 30 menit, tergantung kapasitas baterai. Dalam kondisi baterai penuh, mobil listrik tersebut diklaim mampu menempuh jarak hingga sekitar 470 kilometer.

Namun, karena penggunaan kendaraan dinas tersebut masih terbatas untuk aktivitas kantor, pengisian ulang baterai belum sering dilakukan.

“Sejak kami menerima mobil ini pada Jumat lalu, sampai sekarang belum melakukan pengisian ulang karena pemakaian hanya untuk aktivitas kantor,” katanya.

Selain efisiensi biaya, dari sisi kenyamanan mobil listrik juga dinilai lebih praktis. Pengguna tidak perlu melakukan perawatan rutin seperti mengganti oli atau komponen mesin lainnya. Jika terjadi gangguan, kendaraan cukup dibawa ke dealer untuk dilakukan perbaikan.

Penggunaan mobil listrik juga dinilai mendukung upaya menjaga lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang seperti kendaraan berbahan bakar fosil.

“Lingkungan kita perlu dijaga. Mobil listrik tidak menghasilkan asap seperti mobil konvensional, sehingga lebih ramah lingkungan,” ujarnya.

Kebijakan penggunaan mobil listrik tersebut juga dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mulai mendorong penggunaan kendaraan listrik di instansi pemerintahan. Sejumlah kementerian bahkan telah lebih dahulu menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pejabatnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad. Ia menilai kendaraan listrik menawarkan kenyamanan sekaligus efisiensi biaya yang cukup signifikan.

Ia mencontohkan saat melakukan perjalanan ke Pulau Sumbawa, biaya pengisian daya baterai hanya sekitar Rp100 ribu. Sementara jika menggunakan kendaraan konvensional, biaya BBM yang dikeluarkan bisa mencapai Rp600 ribu hingga Rp700 ribu.

“Jauh lebih efisien memang ini,” katanya.

Meski demikian, ia mengaku sempat menemui kendala saat akan menyeberang dari Pulau Lombok ke Sumbawa. Salah satunya terkait kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan kapasitas baterai kendaraan listrik yang tidak boleh berada di atas 50 persen saat masuk ke kapal.

Menurutnya, aturan tersebut berkaitan dengan aspek keselamatan karena baterai kendaraan listrik memiliki potensi risiko tertentu, sehingga perlu pengaturan khusus.

Selain itu, tidak semua kapal dapat mengangkut kendaraan listrik. Hanya kapal yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan yang diperbolehkan membawa kendaraan tersebut. Karena itu, jadwal keberangkatan kendaraan listrik perlu menyesuaikan dengan kapal yang memenuhi ketentuan.

“Kan kapal-kapal tertentu yang memenuhi seperti Satya Dharma dan Dharma Rucitra sehingga kita bisa menyesuaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) NTB, Ahmad Masyhuri juga menilai kendaraan listrik jauh lebih hemat dan nyaman digunakan. Ia menyebut mobil listrik memiliki pergerakan yang lebih halus dibandingkan kendaraan bermesin konvensional.

“Kalau pakai mesin ada guncangannya. Kalau ini kan dinamo, jadi jalannya benar-benar mulus,” katanya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kepala OPD Nilai Mobil Listrik NTB, Nyaman dan Lebih Efisien “

TPA Kebon Kongok Kembali Normal, DLH Mataram Percepat Pengangkutan Sampah dari TPS Bintaro dan Sandubaya

globalfmlombok.com
-
0
TPA Kebon Kongok Kembali Normal, DLH Mataram Percepat Pengangkutan Sampah dari TPS Bintaro dan Sandubaya

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram mempercepat pengangkutan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Bintaro, Kecamatan Ampenan, serta TPS Sandubaya. Langkah ini dilakukan setelah aktivitas pembuangan sampah ke TPA Kebon Kongok kembali berjalan normal.

Kepala DLH Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi, mengatakan pihaknya menargetkan tumpukan sampah di TPS Bintaro dapat dinormalisasi dalam waktu sekitar satu pekan.

“Kami targetkan dalam satu minggu TPS Bintaro sudah bisa bersih dari tumpukan sampah,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).

Untuk mempercepat penanganan, DLH mengerahkan puluhan armada truk setiap hari. Sekitar 40 dump truk dioperasikan untuk mengangkut sampah dari TPS Bintaro menuju TPA Kebon Kongok dengan volume pengangkutan mencapai sekitar 120 ton per hari.

Selain itu, petugas juga memberlakukan sistem kerja lembur agar proses pengangkutan dapat berlangsung lebih cepat. Menurut Denny, langkah tersebut mulai menunjukkan hasil karena volume sampah di TPS Bintaro kini mulai berkurang dibandingkan sebelumnya.

“Saat ini sisa sampahnya sekitar seribuan ton, tetapi itu sudah jauh berkurang dari sebelumnya,” jelasnya.

Ia menjelaskan, penumpukan sampah yang terjadi sebelumnya dipicu oleh terbatasnya ritase pembuangan ke TPA Kebon Kongok. Saat itu pengangkutan hanya dapat dilakukan satu ritase per hari sehingga banyak sampah dari TPS tidak terangkut.

Kini kondisi tersebut sudah kembali normal. DLH dapat melakukan pengangkutan hingga empat ritase setiap hari sehingga proses pengangkutan sampah berjalan lebih cepat.

“Sekarang ritase pembuangan ke TPA sudah normal kembali, bisa sampai empat kali sehari. Ini yang membuat pengangkutan sampah bisa lebih cepat,” ungkapnya.

Setelah tumpukan sampah di TPS Bintaro berkurang, DLH juga berencana memanfaatkan area TPS baru di bagian dalam lokasi tersebut yang memiliki luas sekitar 80 are. Saat ini, pihaknya masih melakukan perbaikan akses jalan menuju area tersebut.

“Di dalam sudah kami siapkan lokasi TPS baru, tinggal perbaikan akses jalan agar bisa digunakan secara maksimal,” katanya.

DLH berharap percepatan pengangkutan sampah ini dapat mengurangi keluhan masyarakat, terutama terkait bau tidak sedap yang selama ini muncul dari TPS Bintaro.

“Insyaallah secara bertahap kita tangani semuanya agar kondisi di sekitar TPS bisa kembali normal,” tambahnya.

Sementara itu, untuk TPS Sandubaya yang saat ini memiliki volume sampah mencapai ribuan ton, proses normalisasi akan dilakukan secara bertahap setelah penanganan di TPS Bintaro selesai. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” TPA Kebon Kongok Normal, DLH Mataram Percepat Normalisasi Sampah di TPS Bintaro dan Sandubaya “

Pertamina Patra Niaga Siagakan Satgas RAFI 2026, Pastikan Pasokan Energi Aman Selama Ramadan dan Idulfitri

globalfmlombok.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Siagakan Satgas RAFI 2026, Pastikan Pasokan Energi Aman Selama Ramadan dan Idulfitri

Surabaya (globalfmlombok.com) – Sepanjang Ramadan hingga Idulfitri 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan kesiapan pasokan energi di seluruh wilayah guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, sektor pariwisata, serta transportasi darat dan udara.

Kesiapan tersebut dilakukan dengan memastikan kelancaran distribusi energi melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026 yang bertugas mulai 9 Maret hingga 1 April 2026. Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI yang berlangsung pada 11 Maret 2026 di Kantor PLN UID Jawa Timur.

Dalam kunjungan kerja tersebut, anggota DPR mengapresiasi kesiapan Satgas yang telah dijalankan oleh Pertamina dan PLN. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur, Meitri Citra Wardani, menilai kedua perusahaan telah mempersiapkan berbagai langkah antisipasi terhadap potensi lonjakan kebutuhan energi selama periode Ramadan dan Idulfitri.

“Strategi yang telah ditetapkan semoga dapat menjaga kestabilan energi dengan menjaga pasokan dan tidak lalai,” ujarnya.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memproyeksikan puncak mobilitas masyarakat selama periode mudik akan terjadi dalam empat fase, yakni dua puncak arus mudik dan dua puncak arus balik. Puncak arus mudik diperkirakan berlangsung pada 14–15 Maret 2026 dan 18–19 Maret 2026, sementara arus balik diprediksi terjadi pada 24–25 Maret 2026 serta 28–29 Maret 2026.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa meningkatnya mobilitas masyarakat akan berdampak pada kenaikan konsumsi energi, terutama BBM jenis gasoline dan LPG.

“Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan,” jelasnya.

Pertamina memproyeksikan konsumsi BBM jenis gasoline selama periode Satgas meningkat sekitar 11,9 persen dari rata-rata normal 18.430 kiloliter per hari. Sebaliknya, konsumsi gasoil diperkirakan turun sekitar 9,8 persen dari konsumsi normal 8.805 kiloliter per hari, seiring berkurangnya aktivitas industri selama libur panjang.

Sementara itu, kebutuhan minyak tanah (mitan) untuk rumah tangga diprediksi meningkat sekitar 7,3 persen dari konsumsi normal 375 kiloliter per hari. Konsumsi LPG juga diperkirakan naik sekitar 3,5 persen dari rata-rata normal harian sebesar 6.567 metrik ton.

Selain BBM dan LPG, Pertamina juga memastikan ketersediaan Avtur untuk mendukung aktivitas penerbangan di 15 bandara yang tersebar di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Pasokan avtur dipastikan mencukupi untuk menghadapi peningkatan mobilitas penumpang selama arus mudik dan arus balik.

Namun demikian, konsumsi avtur di wilayah Jatimbalinus diprediksi justru mengalami penurunan sekitar 6,1 persen dari rata-rata normal 3.316 kiloliter per hari. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya penerbangan komersial saat perayaan Hari Raya Nyepi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai serta adanya pembatalan sejumlah penerbangan rute Timur Tengah.

Untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mengoptimalkan seluruh infrastruktur yang dimiliki, meliputi 1.482 SPBU, 900 Pertashop, dan 1.296 agen LPG.

Selain itu, disiapkan pula 644 SPBU siaga 24 jam dan 1.040 agen LPG siaga guna memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan energi kapan saja. Pertamina juga menghadirkan sembilan titik layanan BBM dan Kiosk Pertamina Siaga serta 36 unit Motorist atau Pertamina Delivery Service (PDS) yang bersifat mobile untuk menjangkau permukiman hingga jalur wisata.

Sebagai tambahan, sebanyak 17 unit mobil tangki disiagakan sebagai kantong suplai di jalur-jalur padat perjalanan. Pertamina juga menghadirkan tiga fasilitas Serambi MyPertamina di rest area dan pusat keramaian yang menyediakan berbagai fasilitas bagi pemudik, seperti ruang istirahat, nursery room, barbershop, mini klinik, hingga area bermain anak.

Dukungan keselamatan juga diberikan melalui penyediaan ambulans di sejumlah titik strategis serta layanan porter gratis di beberapa bandara untuk membantu mobilitas penumpang.

Seluruh distribusi energi selama periode Satgas RAFI dipantau melalui sistem monitoring real-time dari command center guna memastikan pasokan dapat segera ditambah apabila terjadi lonjakan permintaan.

“Dengan berbagai kesiapan tersebut, kami berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dan libur Idulfitri dengan aman dan nyaman,” tutup Ahad. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pertamina Patra Niaga dan Komisi XII DPR-RI Pastikan Kesiapan Satgas Ramadan Idul Fitri 2026 Layani Kebutuhan Energi Masyarakat “

Enam Tempat Usaha di Gili Trawangan Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Miliaran Rupiah

globalfmlombok.com
-
0
Enam Tempat Usaha di Gili Trawangan Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Miliaran Rupiah

Tanjung (globalfmlombok.com) – Kebakaran melanda kawasan Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kamis (12/3/2026) pagi. Sedikitnya enam bangunan tempat usaha milik masyarakat hangus dilalap api dan kerugian materiil diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Informasi yang dihimpun, sejumlah fasilitas usaha yang terdampak kebakaran antara lain Sama-Sama Reggae Bar, Diversia, Gili Mart, Ocean 2, Hello Capitano, serta Manta Dive.

Peristiwa kebakaran diduga bermula dari percikan api yang muncul sekitar pukul 06.30 Wita. Api diduga berasal dari arus pendek listrik yang terlihat di antara atap bangunan Gili Mart dan Sama-Sama Reggae Bar.

Percikan api dengan cepat membesar akibat tiupan angin di sekitar area pelabuhan. Selain itu, material bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu serta atap ilalang membuat api dengan cepat merembet ke bangunan lain di sekitarnya.

Api kemudian menjalar ke sejumlah tempat usaha yang berada di sisi kiri dan kanan titik awal kebakaran, sehingga menyebabkan enam bangunan usaha tersebut terbakar.

Kepulan asap tebal yang membumbung tinggi sempat membuat panik warga dan wisatawan yang berada di sekitar lokasi. Warga bersama wisatawan asing berupaya memadamkan api menggunakan mesin diesel serta peralatan seadanya sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran.

Petugas dari Pos Pemadam Kebakaran Gili Trawangan kemudian tiba di lokasi sekitar pukul 07.30 Wita dan dibantu aparat TNI serta Polri untuk melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 09.00 Wita.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian materiil akibat kebakaran diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui dinas pemadam kebakaran setempat belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab pasti kebakaran tersebut.

Peristiwa ini juga menjadi perhatian warganet di media sosial. Sejumlah unggahan memperlihatkan perbandingan kondisi bangunan tempat usaha sebelum dan sesudah kebakaran.

Sebagian warganet juga menyampaikan keprihatinan sekaligus harapan agar ke depan tersedia fasilitas pemadam kebakaran yang lebih memadai di kawasan Tiga Gili.

“Semoga ke depan ada fasilitas pemadam kebakaran di tiap-tiap Gili,” tulis akun Islah Aman Dita di media sosial. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Enam Tempat Usaha Terbakar di Gili Trawangan, Kerugian Ditaksir Miliaran Rupiah “

Lanal Mataram Gagalkan Penyelundupan 589 Ribu Batang Rokok Ilegal

globalfmlombok.com
-
0
Lanal Mataram Gagalkan Penyelundupan 589 Ribu Batang Rokok Ilegal

Mataram (globalfmlombok.com) – Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram berhasil menggagalkan penyelundupan 589.760 batang rokok ilegal tanpa pita cukai berbagai merek asal Surabaya, Jawa Timur, di Pelabuhan Lembar.

Komandan Lanal Mataram, Asep Tri Prabowo, mengatakan pengungkapan kasus pada Senin, 9 Maret 2026 tersebut berhasil mencegah potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp570 juta.

“Pengungkapan kasus ini merupakan keberhasilan tim yang terdiri dari unsur intelijen, anggota TNI AL, dan dari Bea Cukai,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ratusan ribu batang rokok ilegal tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Sumbawa dan Bima. Informasi awal diperoleh dari tim intelijen Lanal Mataram terkait adanya pengiriman rokok ilegal dari Banyuwangi menuju Lombok menggunakan kendaraan truk.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Lanal Mataram berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan di kawasan pelabuhan. Saat truk yang dicurigai tiba di Pelabuhan Lembar, tim gabungan langsung melakukan penghentian dan pemeriksaan.

“Pada 9 Maret di Pelabuhan Lembar, tim Lanal Mataram bersama Bea Cukai melakukan penghentian kendaraan truk yang di dalamnya terdapat rokok ilegal tanpa pita cukai,” jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 589.760 batang rokok ilegal yang terdiri dari delapan merek berbeda. Nilai jual dari barang tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp875 juta.

Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan sopir dan kru truk pengangkut rokok ilegal. Namun keduanya mengaku tidak mengetahui isi muatan yang dibawa karena hanya bertugas mengantarkan barang sebagai pihak ekspedisi.

“Ketika dilakukan penghentian, mereka cukup kooperatif dan mengaku tidak mengetahui isi muatan tersebut,” kata Asep.

Ia menambahkan, penindakan terhadap rokok tanpa pita cukai tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Untuk proses hukum lebih lanjut, seluruh barang bukti beserta sopir dan kru truk telah diserahkan kepada Bea Cukai yang memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana di bidang cukai.

“Untuk penanganan lebih lanjut yang memiliki kewenangan adalah Bea Cukai. Selanjutnya akan dilakukan serah terima dan rencana penyidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Asep menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap jalur distribusi barang ilegal di wilayah perairan maupun pelabuhan di Nusa Tenggara Barat. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah melindungi penerimaan negara serta menekan peredaran barang ilegal di daerah. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Lanal Mataram Gagalkan Penyelundupan 589 Ribu Batang Rokok Ilegal “

Selama Libur Lebaran, Layanan Bank di NTB Ikuti Ketentuan Pemerintah

globalfmlombok.com
-
0
Selama Libur Lebaran, Layanan Bank di NTB Ikuti Ketentuan Pemerintah

Mataram (globalfmlombok.com) – Layanan operasional perbankan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama masa libur dan cuti bersama Lebaran 1447 Hijriah/2026 akan mengikuti jadwal hari kerja dan hari libur yang telah ditetapkan pemerintah.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, mengatakan bank tetap dapat memberikan layanan operasional di luar hari kerja resmi apabila dinilai diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode libur Idulfitri.

Menurutnya, kebijakan tersebut memberi fleksibilitas bagi industri perbankan untuk memastikan layanan kepada nasabah tetap berjalan, terutama pada momen meningkatnya aktivitas transaksi keuangan menjelang dan selama Lebaran.

“Jadwal layanan pada dasarnya sama dengan hari kerja dan hari libur yang ditetapkan pemerintah. Namun bank dapat melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional atau hari libur dengan mengumumkannya melalui media dan melaporkannya kepada otoritas,” ujar Rudi, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan dan pengaturan agar operasional perbankan tetap berjalan tertib, transparan, dan diketahui oleh masyarakat. Dengan adanya pengumuman resmi dari bank, nasabah dapat mengetahui kantor cabang mana saja yang tetap membuka layanan selama masa libur Lebaran.

Selain itu, bank juga diharapkan memastikan kesiapan berbagai kanal layanan, baik kantor cabang terbatas maupun layanan elektronik seperti ATM, mobile banking, dan internet banking agar transaksi masyarakat tetap lancar selama periode libur panjang.

Rudi menambahkan, momentum Lebaran biasanya diikuti dengan peningkatan aktivitas transaksi, seperti penarikan tunai, transfer, hingga pembayaran digital. Karena itu, kesiapan layanan perbankan menjadi penting untuk menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

“OJK terus berkoordinasi dengan perbankan agar layanan kepada masyarakat tetap optimal selama periode libur Lebaran,” katanya.

Dengan pengaturan tersebut, masyarakat di NTB diharapkan tetap dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah meskipun berada dalam masa libur nasional Idulfitri. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Layanan Perbankan di NTB Selama Libur Lebaran Ikuti Jadwal Pemerintah “

Kasus Dugaan Korupsi Alsintan KSB Belum Ada Tersangka, Pemilik Pokir Telah Diperiksa

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Dugaan Korupsi Alsintan KSB Belum Ada Tersangka, Pemilik Pokir Telah Diperiksa

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat membantah isu yang beredar mengenai penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) jenis combine harvester. Hingga saat ini, penyidik masih dalam tahap pengumpulan keterangan saksi.

Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Barat, Achmad Arfiansyah, Rabu (11/3/2026) mengatakan, penyidik baru memeriksa sekitar 60 orang saksi dalam perkara tersebut. Dari jumlah itu, sembilan orang di antaranya merupakan pemilik pokok-pokok pikiran (pokir) yang berkaitan dengan pengadaan alsintan.

“Sekian orang dari kelompok tani (poktan), sekian dari kelurahan atau desa,” jelasnya.

Ia menjelaskan, jumlah pemilik pokir yang terlibat dalam pengadaan combine harvester tersebut sebanyak sembilan orang. Seluruhnya telah dimintai keterangan oleh penyidik.

“Pemilik pokir dari 2023-2025 sudah kami periksa semua. Sudah dapatkan keterangannya. Keterangan itu sudah kami cocokkan dengan keterangan saksi lainnya,” terangnya.

Menurutnya, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus mengantongi minimal dua alat bukti yang cukup. Saat ini proses penyidikan masih berfokus pada pemeriksaan saksi, sementara pemeriksaan ahli serta perhitungan kerugian negara masih menunggu.

“Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB untuk permohonan perhitungan kerugian negara,” ujarnya.

Sebelumnya, dari perhitungan mandiri penyidik, kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai sekitar Rp11,25 miliar.

Pengadaan mesin pertanian tersebut bersumber dari dana pokir anggota DPRD melalui Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun anggaran 2023-2025. Dalam periode itu, tercatat ada 21 unit mesin combine harvester yang diadakan.

Rinciannya, dua unit pada tahun 2023, enam unit pada tahun 2024, dan 13 unit pada tahun 2025.

Dalam proses penyidikan, jaksa telah mengamankan tujuh dari total 21 unit mesin combine harvester tersebut. Penyitaan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan pemindahtanganan kepada pihak lain atau pemindahan lokasi dari penerima bantuan yang diduga dibentuk secara fiktif.

Sejauh ini, Kejari Sumbawa Barat telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) yang masing-masing berkaitan dengan dugaan tindak pidana pada tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025.

Dari hasil penyelidikan sementara, penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberian, penerimaan, hingga pemanfaatan bantuan combine harvester pada periode tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kasus Alsintan KSB Belum Ada Tersangka, Semua Pemilik Pokir Telah Diperiksa “

1...134135136...391Halaman 135 dari 391