Beranda blog Halaman 133

Potensi Kerugian Kasus Dana Desa Akar-Akar Diperkirakan Capai Rp500 Juta

globalfmlombok.com
-
0
Potensi Kerugian Kasus Dana Desa Akar-Akar Diperkirakan Capai Rp500 Juta

Mataram (globalfmlombok.com) – Penanganan kasus dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), terus berprogres di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lombok Utara. Penyidik kini telah menemukan potensi kerugian negara dalam perkara tersebut yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, Iptu I Komang Wilandra, Minggu (15/3/2026) mengatakan, potensi kerugian negara dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp500 juta.

Menurutnya, potensi kerugian negara tersebut berasal dari penggunaan anggaran dana desa pada tahun anggaran 2022 hingga 2024. Dugaan penyimpangan paling banyak ditemukan pada program nonfisik atau pengadaan barang.

“Kalau potensi kerugian negara itu muncul kebanyakan dari program nonfisik atau pengadaan barang,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dari laman Jaga.id, platform digital milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Desa Akar-Akar menerima anggaran dana desa tahun 2022 sebesar Rp2.429.916.000. Anggaran tersebut disalurkan dalam tiga tahap, yakni tahap pertama Rp1.598.366.400, tahap kedua Rp554.366.400, dan tahap ketiga Rp277.183.200.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan, antara lain pengelolaan dan pembuatan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa, rehabilitasi fasilitas jamban umum, serta pemeliharaan sarana dan prasarana polindes.

Pada tahun 2023, Desa Akar-Akar kembali menerima dana desa sebesar Rp1.037.121.000 yang juga disalurkan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar Rp433.536.300, tahap kedua Rp311.136.300, dan tahap ketiga Rp292.448.400. Anggaran tersebut di antaranya digunakan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana kebudayaan rumah adat desa hingga pembangunan pos pengawasan desa.

Sementara pada tahun 2024, dana desa yang diterima tercatat sebesar Rp1.173.067.000. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp514.317.600 pada tahap pertama dan Rp658.749.400 pada tahap kedua. Dana tersebut antara lain digunakan untuk penanggulangan bencana, rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa, hingga pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga di tingkat kecamatan.

Dari hasil penyidikan sementara, penyidik menemukan adanya dugaan mark up dalam pelaksanaan sejumlah program dana desa. Pengadaan barang diduga dilakukan tidak sesuai dengan harga sebenarnya.

“Munculnya potensi kerugian negara itu dari mark up, bukan kegiatan fiktif,” jelas Wilandra.

Saat ini, penyidik telah berkoordinasi dengan auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB untuk menghitung kerugian negara secara pasti. Surat tugas untuk perhitungan kerugian negara juga telah diterbitkan.

Mantan Kanit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram tersebut memperkirakan hasil audit kerugian negara dari BPKP akan diterima dalam waktu dekat.

“Mungkin setelah Lebaran ini hasilnya sudah keluar,” katanya.

Setelah hasil perhitungan kerugian negara diterima, penyidik akan melanjutkan proses penyidikan dengan memeriksa saksi ahli sebelum kemudian menggelar perkara.

Saat ini perkara tersebut telah masuk tahap penyidikan di Polres Lombok Utara. Sejumlah saksi dari pihak desa maupun rekanan telah dimintai keterangan oleh penyidik. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Potensi Kerugian Kasus DD Akar Akar Capai Rp500 Juta “

Hindari Kerumunan Adu Lari di Jalan Raya, Bus Tiara Mas Alami Kecelakaan Beruntun di Teluk Santong Sumbawa

globalfmlombok.com
-
0
Hindari Kerumunan Adu Lari di Jalan Raya, Bus Tiara Mas Alami Kecelakaan Beruntun di Teluk Santong Sumbawa

Sumbawa (globalfmlombok.com)–

Kecelakaan beruntun melibatkan dua bus antar kota terjadi di kawasan Teluk Santong, Kabupaten Sumbawa, pada Minggu (15/3/2026) sekitar pukul 03.25 WITA. Insiden tersebut melibatkan dua armada bus Tiara Mas yang melayani rute Mataram–Bima.

Kedua bus yang terlibat dalam kecelakaan tersebut yakni Bus Tiara Mas dengan nomor polisi EA 7618 E bertuliskan “Alesha” dengan Bus Tiara Mas dengan nomor polisi EA 7668 A bertuliskan “KTM Racing”.

Berdasarkan informasi yang didapat, kecelakaan terjadi saat kedua bus melaju secara beriringan di ruas jalan nasional. Sopir bus terpaksa melakukan pengereman mendadak setelah melihat adanya kerumunan masyarakat di tengah jalan yang sedang melakukan adu lari atau sprint 100 meter di waktu dini hari tersebut.

Upaya menghindari kerumunan warga tersebut menyebabkan sopir bus melakukan pengereman mendadak, sehingga bus di belakang tidak sempat mengantisipasi dan akhirnya terjadi tabrakan beruntun antar armada.

Akibat kejadian tersebut, seorang kenek bus mengalami luka-luka setelah terkena serpihan kaca bagian depan bus. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Namun hingga berita ini diturunkan, kondisi lalu lintas di lokasi kejadian dilaporkan masih mengalami kemacetan. Sejumlah penumpang bus juga terlihat masih menunggu di lokasi kejadian.

Satgas Mudik Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Khairul Natanagara, menilai bahwa peristiwa tersebut juga menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan pelayanan publik di sektor transportasi, khususnya dalam situasi darurat di jalan raya.

Menurutnya, pemerintah daerah melalui instansi terkait perlu memastikan adanya sistem layanan pengaduan darurat yang mudah diakses oleh masyarakat maupun awak kendaraan umum ketika terjadi kejadian di lapangan.

“Kami mengimbau Dinas Perhubungan Provinsi NTB untuk menyediakan nomor kontak pengaduan yang dapat dihubungi masyarakat ketika terjadi peristiwa darurat di jalan. Dengan adanya kanal komunikasi yang jelas, masyarakat maupun awak bus dapat segera menyampaikan kondisi di lapangan sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat oleh instansi terkait,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam perspektif pelayanan publik, penyediaan kanal pengaduan yang responsif merupakan bagian penting dari kewajiban penyelenggara layanan khususnya bidang transportasi untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa angkutan umum.

Selain itu, Ombudsman juga mendorong agar koordinasi antara Dinas Perhubungan, kepolisian, serta instansi terkait diperkuat, terutama selama periode arus mudik dan mobilitas masyarakat yang meningkat, sehingga setiap kejadian di jalan raya dapat segera ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Ombudsman juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di ruas jalan nasional, terlebih pada malam hari, karena dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.(r)

Perkuat Ekonomi Lokal dan Nasional, JNE Mataram dan Fipper Jalin Kolaborasi Strategis

globalfmlombok.com
-
0
Perkuat Ekonomi Lokal dan Nasional, JNE Mataram dan Fipper Jalin Kolaborasi Strategis

Mataram (globalfmlombok.com)-

JNE terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Langkah nyata ini diwujudkan melalui perluasan kolaborasi strategis bersama Fipper Indonesia, sebuah merek alas kaki yang tengah berkembang pesat di pasar ritel tanah air.

Sinergi tersebut dipertegas oleh JNE Cabang Mataram yang resmi menjadi mitra logistik bagi Fipper Indonesia dalam menyokong operasional dua gerai baru mereka di Lombok yang baru diresmikan, Sabtu (14/3/2026). Kedua gerai tersebut berlokasi strategis di Jalan Panca Usaha, Cilinaya, Cakranegara dan di Lombok Epicentrum Mall (LEM).

Branch Manager JNE Mataram, Misti Lulu Indrayani, menjelaskan bahwa kerja sama antara JNE dan Fipper sebenarnya telah terjalin lama. Momen peresmian dua gerai baru di Lombok ini menjadi titik krusial bagi JNE untuk memperkokoh jalinan kemitraan tersebut.

“Karena pada dasarnya kalau JNE tetap mendukung untuk perkembangan ekonomi khususnya di Indonesia maupun di beberapa region di mana JNE itu ada,” ujar Misti.

Memasuki usia ke-35 tahun, JNE berkomitmen menjalankan perannya sebagai mitra distribusi guna memastikan rantai pasok Fipper tetap terjaga dengan stabil. Upaya ini selaras dengan filosofi JNE untuk terus tumbuh dan bergerak bersama para mitra, mulai dari UMKM hingga brand internasional.

“Jadi UMKM, brand lokal maupun brand internasional yang mau tumbuh atau berkembang dan mengembangkan usahanya, kami siap dukung. Kita kita siap berkolaborasi,” tegasnya.

Misti berharap sinergi positif ini mampu membawa kedua belah pihak tumbuh lebih besar sehingga memberikan dampak signifikan bagi penguatan ekonomi regional. Ia menandaskan bahwa JNE menaruh harapan besar agar kolaborasi dengan brand seperti Fipper dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Di sisi lain, ekspansi dua gerai sekaligus ini merupakan langkah taktis Fipper dalam merespons tingginya permintaan masyarakat Lombok terhadap alas kaki berkualitas. Direktur Fipper Indonesia, Michael Candra, mengungkapkan bahwa pemilihan lokasi di Lombok didasari oleh keyakinan terhadap potensi pertumbuhan daerah tersebut.

“Kenapa kami membuka dua gerai? Kami selain mengetahui atas minatnya berbagai pihak terhadap Fipper, tapi kami juga merasa Lombok adalah merupakan lokasi dan area yang kami amat sangat yakini itu bisa berkembang bersama dengan Fipper,” jelas Michael.

Rekam jejak Fipper sendiri tergolong impresif. Setelah mencatatkan prestasi di ASEAN Records pada tahun 2024 sebagai merek sandal dengan pilihan warna terbanyak, mereka juga meraih penghargaan pada 2025 atas ekspansi gerai ritel tercepat, yakni membuka 28 gerai hanya dalam periode empat bulan.

Michael menegaskan bahwa Fipper tetap setia pada komitmennya untuk menyediakan sandal berbahan berkualitas dengan desain yang inklusif untuk semua usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Inovasi warna yang mencapai ribuan kombinasi menjadi keunggulan yang ditawarkan kepada konsumen.

“Jadi dari segi warna yang beragam ini, kami rasa bisa dapat dicocokkan kepada setiap kaki orang, gitu. Itu yang kami ingin berikan,” tambahnya.

Melalui kemitraan logistik dengan JNE, Michael optimistis distribusi produk akan semakin efisien dan menjangkau pelanggan lebih luas. Ia berharap kerja sama ini memicu kemajuan bagi kedua perusahaan di masa depan. Bersamaan dengan pembukaan gerai ini, Fipper juga memperkenalkan produk terbaru mereka, yakni Fipper Slides dan Fipper Flex, yang dirancang khusus untuk kenyamanan pemulihan pasca-olahraga (sports recovery).

Memeriahkan momen grand opening tersebut, Fipper dan JNE memanjakan pelanggan dengan berbagai promo menarik. Konsumen dapat menikmati promo beli dua gratis satu, serta tambahan voucher senilai Rp50.000 bagi masyarakat yang tergabung dalam program loyalitas member JNE. (sib)

Taman Nasional Tambora Masih Ditutup

globalfmlombok.com
-
0
Taman Nasional Tambora Masih Ditutup

Dompu (globalfmlombok.com) – Kawasan wisata di Gunung Tambora hingga kini masih ditutup untuk aktivitas masyarakat dan wisatawan. Penutupan dilakukan menyusul peningkatan status gunung tersebut dari level I (normal) menjadi level II (waspada).

Kepala Balai Taman Nasional (BTN) Tambora, Abdul Azis Bakry mengungkapkan, meski kawasan telah ditutup, masih ada sebagian masyarakat yang masuk ke kawasan hutan Tambora.

“Namun ada masyarakat yang masih ketergantungan dengan kawasan dan sering ke kawasan untuk ambil madu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setelah status Tambora dinaikkan dari normal menjadi waspada pada Selasa (10/3), pihaknya langsung meminta para kepala resort untuk berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, kepala desa, serta aparat kepolisian agar mengimbau masyarakat tidak memasuki kawasan gunung tersebut.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi guna mencegah terjadinya korban jiwa akibat peningkatan aktivitas vulkanik. “Kita minta menghimbau masyarakat untuk tidak masuk kawasan sampai dinyatakan aman dari pihak yang berwenang,” katanya.

Selain itu, BTN Tambora juga telah mengeluarkan surat imbauan kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi bahaya di kawasan gunung.

Sebelumnya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Tambora dari normal menjadi waspada. Peningkatan status ini dipicu adanya peningkatan aktivitas vulkanik di Doro Afi Toi yang berada di kawah puncak gunung sejak Februari 2026 hingga status waspada ditetapkan pada Selasa (10/3) sekitar pukul 10.00 WITA.

Pengamat Pos Pengamatan Gunungapi Tambora di Desa Doro Peti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Rasyidin mengatakan, dengan status waspada, masyarakat maupun pengunjung diminta tidak memasuki area dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas gunung.

“Radius 3 kilometer ini berada di kawah Gunung Tambora. Peningkatan aktivitas vulkanik ini terjadi pada Doro Afi Toi dan Doro Afi Bou yang berada di dalam kaldera Tambora,” ungkapnya.

Ia menambahkan, masyarakat dan wisatawan juga dilarang turun ke dasar kaldera maupun mendekati kerucut parasit Doro Afi Toi dan Doro Afi Bou. Selain itu, masyarakat diminta tidak mendekati lubang-lubang tembusan gas yang terdapat di dasar kaldera.

Dengan meningkatnya aktivitas vulkanik tersebut, potensi bahaya berupa guguran atau longsoran batuan dari tebing dan dinding kaldera juga meningkat. Kondisi lereng yang tidak stabil dapat memicu longsor yang sewaktu-waktu dapat terjadi. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Taman Nasional Tambora Masih Ditutup “

Polda NTB Kerahkan 1.649 Personel pada Operasi Ketupat Rinjani 2026

globalfmlombok.com
-
0
Polda NTB Kerahkan 1.649 Personel pada Operasi Ketupat Rinjani 2026

Mataram (globalfmlombok.com) – Polda Nusa Tenggara Barat menurunkan 1.649 personel serta menyiapkan 35 pos dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Rinjani 2026. Operasi tersebut digelar untuk mengamankan rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah, baik sebelum maupun setelah hari raya.

Kapolda NTB, Edy Murbowo, Jumat (13/3/2026) mengatakan operasi tersebut akan berlangsung mulai 13 Maret hingga 26 Maret 2026.

Selain personel kepolisian, operasi pengamanan juga melibatkan sejumlah instansi terkait. “Hampir 200-an personel dari Polri. Kalau instansi terkait ada 500 dari TNI, 116 dari Basarnas, 1.259 dari Dinas Perhubungan, dan 126 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),” ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan kesehatan internal personel kepolisian serta memeriksa kondisi sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam operasi tersebut.

Dalam operasi ini, polisi menyiapkan total 35 pos yang terdiri atas 18 pos pengamanan, 10 pos pelayanan, dan 7 pos terpadu.

“Pos terpadu kita buat di Labuhan Lembar, Gili Mas, kemudian terminal. Kalau pos pengamanan biasanya terdiri dari lebih banyak anggota Polri,” jelasnya.

Menurutnya, pelaksanaan Operasi Ketupat Rinjani bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan mudik maupun arus balik selama libur Lebaran.

Selain itu, potensi bencana juga menjadi salah satu perhatian dalam operasi tahun ini. Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, personel yang bertugas akan terus memantau perkembangan prakiraan cuaca.

“Kami nanti akan berkoordinasi dengan BPBD dan Basarnas jika ada peristiwa kebencanaan untuk mempercepat proses pertolongan,” katanya.

Kapolda NTB juga mengimbau masyarakat yang hendak mudik agar melapor kepada Bhabinkamtibmas atau Babinsa di tingkat kelurahan maupun desa. Pemberitahuan tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian aparat untuk meningkatkan patroli di lingkungan tempat tinggal warga.

“Ini untuk mengantisipasi agar rumah yang ditinggal tidak menjadi sasaran pencurian,” ujarnya.

Ia berharap Operasi Ketupat Rinjani tahun ini dapat berjalan aman dan lancar sehingga masyarakat dapat menjalani libur hari raya dengan nyaman. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polda NTB Turunkan 1.649 Personel dan Siapkan 35 Pos di Operasi Ketupat Rinjani 2026 “

Bandara Amman Mineral Segera Dibuka untuk Penerbangan Umum

globalfmlombok.com
-
0
Bandara Amman Mineral Segera Dibuka untuk Penerbangan Umum

Taliwang (globalfmlombok.com) – Bandara Amman Mineral Poto Tano yang berlokasi di Kiantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), direncanakan akan dibuka untuk penerbangan umum. Rencana tersebut disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal saat berkunjung ke bandara tersebut pada Jumat (13/3/2026).

Ia mengatakan, Bandara Amman Mineral Poto Tano tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan internal perusahaan tambang, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di KSB. Untuk tahap awal, Pemerintah Provinsi NTB akan mencoba berkomunikasi dengan sejumlah maskapai penerbangan yang berpotensi membuka rute menuju dan dari KSB.

“Kita di provinsi akan membantu mendapatkan perusahaan penerbangan yang akan terbang ke sini. Tapi masih dicari model bisnisnya karena pasti ada risiko yang akan ditanggung dalam beberapa saat,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah menargetkan adanya penerbangan langsung dari KSB menuju Denpasar dan Surabaya. Menurutnya, pembukaan rute tersebut diharapkan dapat memperkenalkan potensi pariwisata di KSB sekaligus memperkuat sektor logistik dan perdagangan.

Selama ini, wilayah Pulau Sumbawa belum memiliki penerbangan langsung menuju Surabaya. Sebagian besar penerbangan masih terhubung melalui Denpasar atau Pulau Lombok. Padahal, aktivitas perdagangan dan integrasi ekonomi masyarakat NTB cukup besar dengan Jawa Timur, khususnya Surabaya.

Jika rute tersebut dapat dibuka, pemerintah menilai akan tercipta pintu baru bagi perputaran perdagangan antara NTB dan Jawa Timur.

“Kalau di Sumbawa ini belum pernah ada penerbangan langsung ke Surabaya. Selama ini hanya ke Denpasar atau Lombok. Padahal dari sisi integrasi ekonomi, hubungan perdagangan kita paling besar dengan Surabaya dan Jawa Timur,” jelasnya.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa bandara tersebut telah memiliki kode bandara internasional yakni PNW. “PNW itu kode internasionalnya. Seperti di Lombok kode internasionalnya LOP,” ujarnya.

Bandara Amman Mineral Poto Tano sebelumnya dibangun untuk mendukung operasional internal perusahaan tambang. Selama ini, mobilitas perusahaan lebih banyak memanfaatkan pesawat amfibi menuju kawasan Benete. Namun karena lokasi bandara relatif dekat dengan pusat kota, muncul rencana agar fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saat ini, bandara tersebut belum dapat beroperasi untuk penerbangan komersial. Pihak perusahaan bersama Pemerintah Provinsi NTB masih mengurus proses administratif untuk mengubah status bandara dari bandara khusus menjadi bandara yang dapat melayani penerbangan umum.

“Ini hanya masalah administratif saja. Semua kelengkapan yang dibutuhkan sudah ada dan sudah diverifikasi,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Bandara Amman Mineral Siap Dibuka untuk Penerbangan Umum “

Arus Mudik Lebaran 2026, Pergerakan Penumpang di BIZAM Diprediksi Naik Tipis

globalfmlombok.com
-
0
Arus Mudik Lebaran 2026, Pergerakan Penumpang di BIZAM Diprediksi Naik Tipis

Praya (globalfmlombok.com) – Pergerakan penumpang pesawat udara selama arus mudik Lebaran 2026 di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) diprediksi meningkat sekitar 4,1 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 lalu.

Meski kenaikannya tidak terlalu signifikan, pihak pengelola bandara tetap melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi potensi lonjakan penumpang. Salah satunya dengan membuka Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran 2026 mulai Jumat (13/3/2026).

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok, Aidhil Philip Julian, dalam keterangannya, Jumat (13/3/2026) mengatakan posko terpadu tersebut akan beroperasi hingga 30 Maret 2026. Posko tersebut diharapkan menjadi pusat layanan bagi pengguna jasa angkutan udara di BIZAM selama musim Lebaran.

“Melalui posko terpadu kami akan memantau operasional bandara secara intensif,” ujarnya.

Selain itu, kehadiran posko terpadu juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memastikan kelancaran operasional selama periode angkutan Lebaran. Pengelolaan operasional bandara selama periode tersebut akan mengedepankan prinsip 3S + 1C, yaitu Safety, Security, Service, dan Compliance, guna menjaga keselamatan, keamanan, serta kenyamanan seluruh pengguna jasa bandara.

Aidhil menjelaskan, berbagai unsur terlibat dalam posko terpadu tersebut. Di antaranya Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Basarnas, BMKG, Perum LPPNPI, Bea Cukai, Imigrasi, Badan Karantina Indonesia, Balai Kekarantinaan Kesehatan, pihak maskapai penerbangan, ground handling, hingga komunitas bandara lainnya.

Berdasarkan data operasional pada periode Lebaran tahun lalu, jumlah pergerakan pesawat di BIZAM tercatat mencapai 1.134 pergerakan. Sementara jumlah penumpang sebanyak 130.883 orang dengan pergerakan kargo mencapai 660 ton.

Untuk periode Lebaran tahun ini, pergerakan pesawat diproyeksikan meningkat sekitar 28,2 persen menjadi 1.454 pergerakan. Sedangkan jumlah penumpang diperkirakan mencapai 136.255 orang atau naik 4,1 persen. Sementara pergerakan logistik diprediksi meningkat sekitar 6,4 persen menjadi 702 ton.

“Untuk puncak pergerakan penumpang saat arus mudik diperkirakan terjadi pada H-4 Lebaran atau Selasa, 17 Maret 2026 dengan jumlah sekitar 9.096 penumpang. Sedangkan arus balik diperkirakan terjadi pada Minggu, 29 Maret 2026 atau tujuh hari setelah Lebaran dengan proyeksi sekitar 9.808 penumpang,” jelasnya.

Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat telah berkomitmen memastikan rangkaian operasional angkutan udara selama periode Lebaran berjalan lancar, aman, dan tertib. Di saat yang sama, pelayanan kepada pengguna jasa diharapkan tetap optimal sehingga memberikan pengalaman perjalanan udara yang nyaman bagi masyarakat. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Arus Mudik Lebaran 2026, Pergerakan Penumpang di BIZAM Diprediksi Naik Tipis “

Temuan Roti Berjamur di Program MBG Lobar, BBPOM Hentikan Sementara Distribusi dari UMKM

globalfmlombok.com
-
0
Temuan Roti Berjamur di Program MBG Lobar, BBPOM Hentikan Sementara Distribusi dari UMKM

Mataram (globalfmlombok.com) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat melakukan penelusuran lapangan terkait temuan roti berjamur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BBPOM di Mataram, Yogi Abaso Mataram, Kamis (12/3/2026) menjelaskan, penelusuran dilakukan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa produk roti yang dilaporkan tersebut diperoleh dari salah satu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.

Tim juga menemukan bahwa UMKM pemasok roti tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Sertifikat tersebut menjadi salah satu persyaratan dalam pemenuhan standar keamanan pangan bagi produk yang diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat.

Produk roti tersebut diketahui sempat terdistribusi ke beberapa sekolah penerima manfaat program MBG. Namun berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, produk tersebut belum sempat dikonsumsi oleh para siswa.

Hal itu karena kegiatan belajar mengajar masih berlangsung pada bulan Ramadan sehingga makanan yang dibagikan tidak langsung dikonsumsi di sekolah.

Sebagai tindak lanjut, BBPOM di Mataram bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat melakukan pembinaan kepada pihak terkait. Selain itu, distribusi produk roti dari UMKM tersebut dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan keamanan pangan dapat dipenuhi. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Temuan Roti Berjamur di Program MBG di Lobar, BBPOM Hentikan Sementara Distribusi dari UMKM “

Terdakwa Kasus Pokir DPRD Lobar Titip Uang Pengganti Kerugian Negara Rp608 Juta

globalfmlombok.com
-
0
Terdakwa Kasus Pokir DPRD Lobar Titip Uang Pengganti Kerugian Negara Rp608 Juta

Mataram (globalfmlombok.com) – Ahmad Zainuri, salah satu terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Lombok Barat (Lobar) tahun 2024, menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp608 juta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Jumat (13/3/2026).

Kepala Kejari Mataram, Gde Made Pasek Swardhayana, dalam keterangan tertulis yang diterima Suara NTB mengapresiasi langkah terdakwa dalam upaya pengembalian kerugian negara tersebut.

“Kami masih membuka peluang untuk penambahan pengembalian sisa kerugian negara oleh para terdakwa,” ujarnya.

Swardhayana menjelaskan, kerugian negara dalam perkara ini berdasarkan hasil audit Inspektorat Lombok Barat mencapai sekitar Rp1,7 miliar. Dalam kasus tersebut, selain Ahmad Zainuri, terdapat tiga terdakwa lain, yakni Rusandi selaku penyedia barang serta dua pejabat Dinas Sosial Lombok Barat, Muhammad Zakaki dan Dewi.

“Dalam perkara ini terdakwa lainnya adalah penyedia barang yaitu Rusandi serta dua orang kabid pada Dinas Sosial Lombok Barat yaitu Muhammad Zakaki dan Dewi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram, Ida Made Oka Wijaya, mengatakan Ahmad Zainuri diwakili pihak keluarganya untuk menitipkan uang ratusan juta tersebut ke Kejari Mataram. Uang tersebut kini telah dimasukkan ke rekening milik Kejari Mataram.

Menurutnya, uang tersebut nantinya akan digunakan oleh penuntut umum sebagai bagian dari pemenuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dapat dibebankan kepada terdakwa apabila putusan pengadilan menyatakan mereka bersalah.

Ia menambahkan, perkara ini saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram. Sidang masih berada pada tahap pembuktian oleh jaksa penuntut umum.

Sebelumnya, jaksa menyangkakan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP kepada para terdakwa.

Dalam perkara ini, Ahmad Zainuri merupakan anggota DPRD Lombok Barat. Sementara Muhammad Zakaki dan Dewi adalah pejabat di Dinas Sosial Lombok Barat, dan Rusandi berasal dari pihak swasta sebagai penyedia barang.

Jaksa mengungkapkan, Muhammad Zakaki bersama Dewi tidak melakukan survei harga dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Keduanya hanya mengacu pada besaran anggaran dan Standar Satuan Harga (SSH) Lombok Barat tahun 2023.

Akibatnya, harga dalam kontrak yang ditetapkan oleh PPK/KPA menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar sehingga memicu terjadinya kemahalan harga.

Selain itu, Dewi dan Muhammad Zakaki juga disebut ikut dalam pengaturan pemenang bersama Ahmad Zainuri dengan cara menunjuk langsung Rusandi sebagai penyedia tertentu. Mereka juga tidak melakukan pengendalian kontrak maupun pengawasan pelaksanaan kegiatan, sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Terdakwa Kasus Pokir DPRD Lobar Titip Uang Pengganti Kerugian Negara Rp608 Juta “

AKP Malaungi Ajukan Justice Collaborator dalam Kasus Narkoba

globalfmlombok.com
-
0
AKP Malaungi Ajukan Justice Collaborator dalam Kasus Narkoba

Mataram (globalfmlombok.com) – Mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus narkotika yang menjeratnya sebagai tersangka. Permohonan tersebut diajukan kepada Polda NTB pada Jumat (13/3/2026).

Justice collaborator merupakan istilah bagi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar.

Kuasa hukum AKP Malaungi, Asmuni, mengatakan pengajuan JC tersebut telah dikoordinasikan dengan penyidik Polda NTB sejak beberapa waktu lalu.

“Kami sudah koordinasi dengan Polda NTB sejak beberapa waktu lalu. Sudah koordinasi dan akan dituangkan ke berita acara pemeriksaan,” ujarnya.

Asmuni menyebutkan kliennya telah memenuhi syarat dasar untuk mengajukan diri sebagai JC. Menurutnya, Malaungi telah membuka seluruh informasi yang diketahui terkait perkara tersebut di hadapan penyidik.

“Apa yang terjadi mulai dari penerimaan uang, siapa punya barang, siapa yang terlibat, semuanya tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Mataram itu juga menjelaskan alasan pihaknya baru mengajukan JC saat ini. Pihaknya terlebih dahulu ingin melihat perkembangan penanganan perkara oleh penyidik.

“Dan kami sangat mengapresiasi kerja pihak kepolisian. Dari akar hingga ranting sudah terungkap semua,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengajuan JC tersebut juga menjadi langkah kliennya untuk membantu mengungkap secara tuntas jaringan peredaran narkotika yang terkait dengan perkara tersebut.

Selain Malaungi, dalam perkara yang ditangani Polda NTB ini juga telah ditetapkan sejumlah tersangka lain. Di antaranya mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, serta dua terduga bandar narkoba berinisial KE dan B yang sebelumnya sempat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

AKP Malaungi sendiri resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda NTB sejak Senin (9/2/2026). Penyidik menjeratnya dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam perkara ini, Malaungi diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Penyidik menyita barang bukti sabu seberat 488,496 gram dari rumah dinas yang ditempatinya. Selain itu, hasil tes urine juga menunjukkan Malaungi positif mengonsumsi amfetamin dan metamfetamin.

Polda NTB juga telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Malaungi. Dalam sidang tersebut, ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri.

Asmuni menambahkan, pihaknya saat ini juga telah membentuk tim khusus untuk mempersiapkan pembelaan terhadap kliennya di persidangan.

“Persidangan nanti di Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB,” tandasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” AKP Malaungi Ajukan Justice Collaborator di Kasus Narkoba “

1...132133134...391Halaman 133 dari 391