Beranda blog Halaman 132

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (45)

Mataram (globalfmlombok.com)-

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan SKPD pelaksana rumah sakit milik Pemprov NTB.

IndiHome Hadirkan Promo THR, Pelanggan Baru Dapat Speed Boost Gratis Tiga Bulan

Denpasar (globalfmlombok.com)—

Menyambut Ramadan dan Idul Fitri 2026, Telkomsel melalui layanan internet rumah IndiHome menghadirkan promo spesial bertajuk THR: Tunjangan High-speed Raya. Program ini menawarkan peningkatan kecepatan internet sementara (temporary speed boost) gratis selama tiga bulan bagi pelanggan baru yang berlangganan paket mulai dari 75 Mbps.

Promo tersebut berlaku mulai 11 Maret hingga 30 April 2026 dan ditujukan bagi pelanggan yang melakukan pemasangan baru layanan IndiHome melalui berbagai saluran penjualan resmi, baik secara daring maupun luring.

Melalui program ini, pelanggan dapat menikmati koneksi internet yang lebih cepat untuk mendukung berbagai aktivitas digital selama Ramadan hingga Lebaran, seperti menonton hiburan bersama keluarga, melakukan panggilan video dengan kerabat di kampung halaman, hingga menjalankan kegiatan belajar dan bekerja dari rumah.

Dalam program THR ini, pelanggan akan memperoleh peningkatan kecepatan internet secara otomatis tanpa biaya tambahan selama 90 hari pertama sejak aktivasi layanan. Peningkatan tersebut mencakup beberapa paket layanan, antara lain paket 75 Mbps yang ditingkatkan menjadi 100 Mbps, paket 100 Mbps menjadi 150 Mbps, paket 150 Mbps menjadi 200 Mbps, serta paket 200 Mbps yang meningkat hingga 300 Mbps.

General Manager Household Consumer Business Region Bali Nusra Ricky Erickson Panggabean mengatakan, program tersebut diharapkan dapat menghadirkan pengalaman digital yang lebih optimal bagi pelanggan selama momen Ramadan dan Lebaran.

Menurut dia, Ramadan dan Idul Fitri merupakan waktu yang identik dengan kebersamaan keluarga, sehingga kebutuhan akan koneksi internet yang cepat dan stabil menjadi semakin penting.

“Melalui program THR: Tunjangan High-speed Raya, kami ingin menghadirkan konektivitas internet rumah yang lebih cepat dan andal agar pelanggan dapat menikmati berbagai aktivitas digital bersama keluarga dengan lebih nyaman,” ujar Ricky.

Untuk mendapatkan promo tersebut, pelanggan dapat melakukan pemasangan baru IndiHome melalui sejumlah kanal resmi yang disediakan Telkomsel. Di antaranya melalui aplikasi MyTelkomsel di ponsel, mengunjungi gerai layanan GraPARI Telkomsel, atau melalui laman resmi IndiHome.

Dengan koneksi internet yang lebih cepat, pelanggan diharapkan dapat menikmati berbagai layanan hiburan digital, menonton film secara streaming, hingga tetap terhubung dengan keluarga di berbagai daerah selama Ramadan dan Idul Fitri.

Telkomsel juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan promo ini sebelum masa penawaran berakhir, sehingga momen kebersamaan Lebaran dapat dinikmati dengan konektivitas internet yang lebih cepat dan stabil di rumah.

 

Jaksa Dorong Terdakwa Kembalikan Kerugian Negara di Kasus Pokir DPRD Lobar

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram mendorong para terdakwa dalam kasus dugaan korupsi belanja barang pada Dinas Sosial (Dinsos) Lombok Barat (Lobar) tahun anggaran 2024 untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Dorongan tersebut muncul setelah salah satu terdakwa, Ahmad Zainuri yang juga anggota DPRD Lombok Barat periode 2024–2029, menitipkan uang pengganti kerugian negara ke Kejari Mataram pada Jumat (13/3/2026).

“Kami masih membuka peluang untuk penambahan pengembalian sisa kerugian negara oleh para terdakwa,” kata Kepala Kejari Mataram, Gde Made Pasek Swardhayana, Minggu (15/3/2026).

Dalam perkara tersebut, Ahmad Zainuri telah menitipkan uang sebesar Rp608 juta sebagai pengganti sebagian kerugian negara yang timbul dari kegiatan belanja barang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Lombok Barat.

Selain Zainuri, terdapat tiga terdakwa lain dalam kasus ini. Mereka adalah penyedia barang Rusandi, serta dua pejabat Dinas Sosial Lombok Barat, yakni Muhammad Zakaki dan Dewi Dahliana.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Lombok Barat, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp1,7 miliar.

Saat ini perkara tersebut masih bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Mataram. Persidangan masih berada pada tahap pembuktian oleh jaksa penuntut umum.

Swardhayana menegaskan, pihaknya berkomitmen menangani perkara korupsi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kejaksaan juga berupaya memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara dalam setiap penanganan perkara korupsi.

Sebelumnya, jaksa menyangkakan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kepada para terdakwa.

Sebagai informasi, dalam kasus dugaan korupsi belanja barang di Dinas Sosial Lombok Barat tersebut dianggarkan kegiatan belanja barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat senilai Rp22,2 miliar. Anggaran tersebut terbagi dalam 143 kegiatan, dengan 100 kegiatan di antaranya merupakan pokok pikiran anggota DPRD Lombok Barat.

Paket pokir yang menyeret para terdakwa berkaitan dengan paket kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp2 miliar. Rinciannya, delapan paket di Bidang Pemberdayaan Sosial dan dua paket di Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinsos Lombok Barat.

Dalam perkara ini, Muhammad Zakaki berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus kuasa pengguna anggaran (KPA). Bersama Dewi Dahliana, ia disebut tidak melakukan survei harga dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Keduanya hanya mengacu pada besaran anggaran dan Standar Satuan Harga (SSH) Lombok Barat tahun 2023. Akibatnya, harga dalam kontrak yang ditetapkan menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar dan memicu terjadinya kemahalan harga.

Selain itu, Dewi dan Zakaki juga diduga terlibat dalam pengaturan pemenang bersama Ahmad Zainuri dengan cara menunjuk langsung Rusandi sebagai penyedia barang. Mereka juga tidak melakukan pengendalian kontrak maupun pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jaksa Dorong Terdakwa Kembalikan Kerugian Negara di Kasus Dugaan Korupsi Pokir DPRD Lobar

Hari Ini, THR ASN Kota Mataram Mulai Dibayar

Mataram (globalfmlombok.com) – Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram akhirnya bisa bernapas lega. Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi ASN dijadwalkan mulai dibayarkan pada Senin (16/3/2026).

Sebelumnya, pencairan THR sempat mengalami keterlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Keterlambatan tersebut dipicu oleh terbitnya regulasi dari pemerintah pusat terkait mekanisme pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi ASN yang baru diterima pemerintah daerah.

Salah seorang ASN di Sekretariat Daerah Kota Mataram mengaku sempat mempertanyakan keterlambatan tersebut. Ia menyebut sebelumnya sudah diminta menandatangani berkas sebagai syarat pencairan THR secara kolektif.

“Sampai sekarang THR belum keluar. Tadi pekan kemarin saya sudah tanda tangan di bendahara Bagian Umum,” ujar pegawai Bagian Umum Setda Kota Mataram yang enggan disebutkan identitasnya.

Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab keterlambatan tersebut karena belum mendapatkan informasi resmi dari bendahara maupun pimpinan di instansinya. Namun ia berharap pencairan THR dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat.

Menurutnya, meskipun jumlah THR yang diterima tidak terlalu besar karena disesuaikan dengan masa pengabdian serta statusnya sebagai pegawai dengan latar pendidikan sekolah menengah atas, tunjangan tersebut sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran.

“Pokoknya satu kali gaji,” katanya.

Ia menambahkan, THR sangat penting untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjelang Idulfitri, seperti membeli pakaian Lebaran bagi anak dan istrinya. Pasalnya, gaji bulanan sebagian besar telah digunakan untuk membayar cicilan bank.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga mengakui adanya keterlambatan pencairan THR ASN tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, keterlambatan tersebut disebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara baru diterima pemerintah daerah pada Selasa (10/3/2026) malam.

Setelah regulasi tersebut diterima, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai dasar hukum pembayaran THR bagi ASN di Kota Mataram.

“Perwalnya sudah kita ajukan ke Pak Wali untuk ditandatangani. Insya Allah Senin (hari ini) sudah bisa dibayarkan,” kata Yoga.

Untuk mempercepat proses pencairan THR, pihaknya juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera mengajukan proses pembayaran. Bendahara pengeluaran di BKD bahkan diminta lembur guna menyelesaikan administrasi pencairan.

“Makanya Sabtu-Minggu (14-15/3) saya minta lembur supaya bisa dicairkan minggu depan,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram itu menyebutkan alokasi anggaran untuk pembayaran THR ASN mencapai sekitar Rp9,9 miliar. Namun secara keseluruhan, termasuk pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai, anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari Rp30 miliar. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Hari Ini, THR ASN Kota Mataram Mulai Dibayar

Polda NTB Gencarkan Patroli Keamanan Menjelang Idulfitri

Mataram (globalfmlombok.com) – Polda NTB melalui Subsatgas Preventif Operasi Ketupat Rinjani 2026 mengintensifkan patroli keamanan di sejumlah kawasan publik dan permukiman warga menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, Minggu (15/3/2026) mengatakan patroli dilakukan di sejumlah titik strategis. Di antaranya Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) serta kawasan permukiman di Kota Mataram seperti Perumahan Grand Lingkar, Jempong Baru, dan Sekarbela.

“Patroli ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang momentum Lebaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, peningkatan aktivitas masyarakat menjelang hari raya, termasuk tradisi mudik, berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan seperti pencurian rumah kosong maupun gangguan kamtibmas lainnya.

Dalam pelaksanaan patroli, personel kepolisian juga melakukan pendekatan persuasif dengan petugas keamanan perumahan maupun masyarakat yang ditemui di lokasi patroli. Petugas memberikan imbauan kamtibmas agar warga tetap meningkatkan kewaspadaan.

“Masyarakat kami imbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga lingkungan sekitar,” tambahnya.

Selain itu, warga yang akan meninggalkan rumah untuk mudik juga diingatkan agar memberi informasi kepada tetangga atau kepala lingkungan setempat.

“Warga kami imbau agar menginformasikan kepada tetangga atau kepala lingkungan jika hendak mudik. Sehingga rumah yang ditinggalkan dapat ikut diawasi oleh warga sekitar maupun petugas keamanan setempat,” jelasnya.

Patroli tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Operasi Ketupat Rinjani 2026 yang digelar Polda NTB untuk mengamankan perayaan Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah.

Dalam operasi tersebut, Polda NTB menurunkan sebanyak 1.649 personel serta menyiapkan 35 pos pengamanan yang tersebar di sejumlah titik strategis. Operasi Ketupat Rinjani 2026 berlangsung mulai 13 Maret hingga 26 Maret 2026.

Kapolda NTB, Irjen Pol. Edy Murbowo, sebelumnya mengatakan ratusan personel dari berbagai instansi turut dilibatkan dalam operasi tersebut.

“Hampir 200-an personel dari Polri. Kalau instansi terkait ada sekitar 500 dari TNI, 116 dari Basarnas, 1.259 dari Dinas Perhubungan, dan 126 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),” ujarnya, Jumat (13/3/2026).

Polisi juga menyiapkan 35 pos yang terdiri dari 18 pos pengamanan, 10 pos pelayanan, dan 7 pos terpadu.

“Pos terpadu kita buat di Pelabuhan Lembar, Gili Mas, kemudian terminal. Sedangkan pos pengamanan biasanya terdiri dari lebih banyak anggota Polri,” tandasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polda NTB Intensifkan Patroli Keamanan Menjelang Lebaran

Antisipasi Drifting Liar, MGPA Gelar Ajang Drifting di Sirkuit Mandalika

Praya (globalfmlombok.com) – Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menghadirkan ajang drifting bertajuk NgabubuDrift di kawasan Sirkuit Mandalika sebagai alternatif kegiatan otomotif selama bulan Ramadan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mengantisipasi aksi drifting liar yang kerap terjadi di jalan raya.

Direktur Utama MGPA, Denny Pribadi, mengatakan kehadiran event tersebut diharapkan dapat memberikan suasana ngabuburit yang berbeda bagi masyarakat, khususnya pecinta otomotif.

“Event NgabubuDrift ini kami hadirkan untuk memberikan suasana menunggu waktu berbuka puasa yang berbeda dan penuh adrenalin,” ujar Denny dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2026) malam.

Menurutnya, kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang berkumpul para pecinta otomotif untuk menikmati sensasi mengendarai mobil dengan teknik slide terkendali di lintasan sirkuit sambil menunggu waktu berbuka puasa.

Tidak hanya itu, MGPA juga berharap kegiatan yang direncanakan digelar secara rutin dan berkala tersebut dapat menjadi ruang yang aman bagi para drifter untuk menyalurkan hobinya.

MGPA telah menyiapkan area khusus drifting yang berada di belakang paddock Sirkuit Mandalika. Dengan adanya fasilitas tersebut, para drifter diharapkan tidak lagi melakukan drifting secara liar di jalan raya yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

“Daripada drifting di bundaran atau di tengah Kota Mataram yang tentu berbahaya bagi masyarakat dan pengguna jalan, lebih baik mereka datang ke sirkuit. Di sini tersedia tempat yang lebih aman, terkontrol dan memang dirancang untuk aktivitas motorsport,” terangnya.

Ia menambahkan, selama kegiatan berlangsung para peserta tetap berada di bawah pengawasan marshal serta tim keselamatan. Hal tersebut untuk memastikan aktivitas drifting berjalan aman sekaligus tetap memberikan hiburan bagi para penggemar otomotif.

Dengan konsep tersebut, para drifter dan pengunjung diharapkan dapat merasakan pengalaman berbeda menikmati atmosfer motorsport di bulan Ramadan.

Denny menegaskan bahwa melalui kegiatan ini MGPA juga ingin menunjukkan bahwa kawasan The Mandalika, khususnya Sirkuit Mandalika, tidak hanya menjadi tuan rumah berbagai ajang balap internasional. Tetapi juga terbuka sebagai ruang bagi aktivitas komunitas yang kreatif dan inklusif.

“Dengan antusiasme peserta yang tinggi, kegiatan ini diharapkan dapat terus menjadi agenda menarik selama Ramadan sekaligus memperkuat posisi The Mandalika sebagai pusat aktivitas otomotif di Indonesia,” tandasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Perketat Pengawasan Anjal dan Gepeng Jelang Lebaran

Dompu Ditetapkan Kawasan Tebu Nasional Tanpa “Peta Jalan”

Mataram (globalfmlombok.com) – Penetapan Kabupaten Dompu sebagai “Kawasan Tebu Nasional” oleh pemerintah pusat sejak 2024 dinilai belum memberi dampak nyata terhadap pengembangan komoditas tersebut di daerah. Hingga pertengahan 2025, status tersebut bahkan dianggap belum memiliki arah kebijakan yang jelas.

Di Kecamatan Pekat, Pabrik Gula Pasir PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) telah membuka lahan Hak Guna Usaha (HGU) lebih dari 5.000 hektare. Selain itu, terdapat pula lahan kemitraan dengan petani sekitar 1.000 hektare. Dengan demikian, total areal tebu di Kabupaten Dompu mencapai lebih dari 6.000 hektare.

Produksi gula dari kawasan tersebut juga terbilang signifikan. Pada 2022 misalnya, produksi gula sempat mencapai 108.456 ton.

Pengamat Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono menilai potensi tersebut sangat layak dijadikan komoditas unggulan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.

“Potensi ini sangat layak dijadikan komoditas unggulan dalam dokumen RPJMD 2025–2030,” ujarnya.

Menurut Iwan yang juga menjadi salah satu tim seleksi pejabat eselon II di Kabupaten Dompu itu, tebu tidak hanya memberikan kontribusi dari sisi produksi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi melalui sektor agroindustri, menyerap tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan.

Jika dimaksimalkan, Dompu dinilai berpotensi menjadi sentra agroindustri tebu dan gula di kawasan timur Indonesia. Namun, potensi tersebut dinilai belum didukung kebijakan yang terarah.

Di lapangan, koordinasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Dompu disebut masih sporadis dan terfragmentasi. Hingga kini juga belum ada peta jalan (roadmap) pengembangan kawasan industri tebu yang konkret di tingkat daerah.

Iwan menegaskan potensi tebu seharusnya tidak hanya dipandang sebagai proyek ekonomi semata, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial-ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dompu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Dompu memang menunjukkan tren penurunan. Pada 2023 angka kemiskinan tercatat 12,53 persen atau sekitar 34.310 jiwa, kemudian turun menjadi 11,59 persen atau sekitar 32.080 jiwa pada 2024.

Penurunan tersebut menjadikan Dompu sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di NTB setelah Kota Mataram dan Kota Bima.

Namun demikian, tanpa kebijakan yang adil, inklusif, dan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, potensi besar tebu di Dompu dikhawatirkan hanya akan menjadi catatan dalam pembangunan daerah tanpa dampak signifikan bagi masyarakat.

Apalagi, jika ekstensifikasi lahan dan peningkatan produktivitas tebu tidak menjadi fokus bersama antara pemerintah pusat dan daerah, maka target swasembada gula nasional dikhawatirkan tetap sulit tercapai.

Padahal, penguatan hilirisasi dan peningkatan produktivitas tebu diyakini dapat mempercepat terwujudnya swasembada gula nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani tebu.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mataram, Prof. Lalu Wiresapta Karyadi atau yang akrab disapa Prof. Wire menilai akar persoalan terletak pada belum adanya payung kebijakan yang jelas dari pemerintah pusat.

“Tanpa adanya peraturan menteri atau petunjuk teknis, status ‘nasional’ itu bagai gelar tanpa makna,” ujarnya.

Menurutnya, tanpa regulasi yang jelas, pemerintah daerah, petani, maupun investor hanya dapat berspekulasi mengenai implikasi nyata dari penetapan kawasan tersebut.

“Keputusan datang dari pusat tanpa penjelasan, tanpa dukungan,” katanya, menyinggung pola kebijakan yang sering bersifat top-down.

Prof. Wire juga melihat adanya kesenjangan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat cenderung melihat Dompu dari perspektif makro seperti kesesuaian lahan, iklim, dan ketersediaan lahan.

Namun aspek sosial dan kesiapan masyarakat lokal sering kali luput dari perhatian.

“Yang sering dilupakan adalah analisis kelayakan sosialnya. Apakah masyarakat petani lahan kering di Dompu memang sudah adaptif atau justru membutuhkan pengembangan lebih dulu untuk komoditas tebu,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan pusat kerap dirancang tanpa mempertimbangkan secara detail kondisi lokal, termasuk kapasitas sumber daya manusia, tata kelola birokrasi daerah, hingga kesesuaian jenis tanaman dengan karakteristik lahan.

Akibatnya, tidak jarang komoditas tebu ditanam di lahan yang kurang sesuai sehingga produktivitas maupun rendemen gula menjadi rendah dan tidak ekonomis untuk diolah.

Situasi tersebut membuat pemerintah daerah cenderung berhati-hati atau bahkan enggan terlibat penuh karena kebijakan dianggap kurang kontekstual dengan kondisi daerah.

Menurut Prof. Wire, solusi dari persoalan tersebut terletak pada komitmen dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pusat dan daerah jangan saling menunggu. Harus ada pelibatan langsung unsur-unsur pemda dalam implementasi program, termasuk dalam monitoring dan evaluasi,” tegasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dompu Ditetapkan Kawasan Tebu Nasional Tanpa “Peta Jalan”

Saat Sidak Pasar Jelojok, Wabup Loteng Dapat Aduan Dugaan Pungli

Praya (globalfmlombok.com) – Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Jelojok di Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Sabtu (14/3/2026). Dalam sidak tersebut, Wabup menerima laporan pedagang terkait dugaan pungutan liar (pungli) pada tarif retribusi lapak pasar.

Didampingi ajudan serta sejumlah awak media, Wabup Loteng meninjau langsung kondisi salah satu pasar terbesar di Loteng tersebut. Selain memantau harga kebutuhan pokok menjelang Idulfitri, orang nomor dua di Bumi Tatas Tuhu Tresna itu juga berdialog dengan para pedagang.

Dalam kesempatan itu, sejumlah pedagang memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Salah satunya terkait dugaan pungli pada penarikan retribusi lapak pasar yang dinilai melebihi ketentuan.

Pedagang mengaku harus membayar retribusi lebih tinggi dari nilai yang tercantum pada karcis resmi. Untuk dua lembar karcis retribusi pasar misalnya, pedagang harus membayar hingga Rp14 ribu sampai Rp16 ribu. Padahal jika mengacu pada nominal yang tertera pada karcis, totalnya hanya sekitar Rp5 ribu.

“Satu karcis pasar itu tertera nilainya Rp2.500. Tapi kita kadang bayarnya Rp7 ribu sampai Rp8 ribu,” ungkap salah seorang pedagang sayur.

Hal serupa juga dialami pedagang yang menempati area selasar di luar lapak utama. Meski jumlah yang dibayar lebih kecil, pedagang tetap mengaku diminta membayar di atas nominal yang tertera pada karcis retribusi.

“Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain membayar sesuai yang diminta juru pungut pasar, meski di atas ketentuan. Asalkan tetap bisa berjualan,” ujar pedagang lainnya.

Selain soal retribusi, pedagang juga mengeluhkan kondisi fasilitas pasar, khususnya saluran drainase di dalam area pasar yang sudah lama mampet. Kondisi tersebut kerap menimbulkan genangan air dan bau tidak sedap sehingga mengganggu kenyamanan pedagang maupun pembeli.

“Kalau secara umum kondisi bangunan pasar masih bagus. Hanya saluran drainase yang kurang terurus,” ujar Ani, pedagang daging di Pasar Jelojok. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.

Menanggapi berbagai keluhan pedagang, Wabup Loteng Dr. H. M. Nursiah menegaskan akan segera membahas persoalan tersebut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Segera kita bahas dengan OPD terkait. Bagaimanapun persoalan yang dihadapi masyarakat harus dijawab, sekecil apa pun itu. Apalagi ini menyangkut kepentingan orang banyak,” ujar Nursiah kepada awak media usai sidak.

Terkait kondisi harga kebutuhan pokok, didampingi Kepala Desa Kopang Rembiga Patria Negara, Nursiah mengakui terdapat kenaikan harga pada beberapa komoditas. Terutama daging sapi dan daging ayam. Bahkan untuk daging ayam, selain harga yang meningkat, stok di pasaran juga mulai terbatas.

Menurutnya, persoalan tersebut juga akan menjadi perhatian pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk mencari langkah stabilisasi harga menjelang Lebaran.

“Persoalan harga ini juga akan jadi bahasan bersama instansi terkait lainnya. Kita akan upayakan langkah stabilisasi supaya masyarakat tetap bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” pungkas Ketua DPD II Partai Golkar Loteng tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Wabup Loteng Sidak Pasar Jelojok, Terima Laporan Dugaan Pungli

Jelang Lebaran, Pengawasan Anjal dan Gepeng Diperketat

Mataram (globalfmlombok.com)Pemerintah Kota Mataram meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak jalanan (anjal), gelandangan, dan pengemis (gepeng) di sejumlah titik strategis menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Asisten I Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, tim dari Dinas Sosial Kota Mataram akan meningkatkan pemantauan agar keberadaan anjal dan gepeng tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang tengah mempersiapkan perayaan Lebaran.

Langkah tersebut diambil menyusul kecenderungan meningkatnya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang beraktivitas di berbagai lokasi di Kota Mataram menjelang Idulfitri.

Menurut Martawang, kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah kota karena dinilai dapat mengganggu estetika kota serta kenyamanan masyarakat yang menjalankan ibadah selama bulan Ramadan maupun warga luar daerah yang datang berkunjung dan berbelanja di kota tersebut.

“Karena Kota Mataram merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat, baik untuk berbelanja maupun berlibur,” ujarnya pekan lalu.

Ia menjelaskan, keberadaan anjal dan gepeng kerap ditemukan di trotoar, lampu lalu lintas, pusat perbelanjaan, serta lokasi-lokasi keramaian lainnya. Namun yang menjadi perhatian khusus pemerintah adalah adanya indikasi mobilisasi mereka dari luar wilayah ke dalam kota.

“Indikasinya, mereka berasal dari luar kota dan dimobilisasi,” jelasnya.

Untuk meminimalkan gangguan ketertiban umum, pemerintah kota menyiapkan sejumlah langkah koordinasi. Salah satunya dengan melakukan identifikasi karakter setiap kelompok, karena masing-masing memiliki pola penanganan yang berbeda.

Selain itu, Dinas Sosial diminta menggencarkan pemantauan melalui tim khusus di lapangan. Pemetaan lokasi pangkalan mereka juga dilakukan, terutama pada sore hari menjelang waktu berbuka puasa untuk memudahkan proses penertiban.

Pemerintah Kota Mataram, lanjut Martawang, berkomitmen mengambil langkah tegas di lapangan guna memastikan kondisi kota tetap kondusif hingga perayaan Lebaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakkir Walad mengatakan tim satuan tugas (satgas) masih terus melakukan pemantauan di sejumlah titik yang berpotensi menjadi lokasi aktivitas anak jalanan dan pengemis, termasuk badut jalanan dan manusia silver.

“Dari pagi hingga malam, kami memastikan di beberapa titik publik tidak ada anak jalanan maupun pengemis,” ujarnya, Minggu (15/3).

Untuk mendukung pengawasan tersebut, Dinas Sosial menyiagakan sekitar 60 personel satgas yang bertugas setiap hari, ditambah petugas piket di layanan sosial.

Beberapa lokasi yang diidentifikasi sebagai titik rawan aktivitas anjal dan gepeng antara lain di belakang Polresta Mataram di Jalan Seruni, Jalan Panji Tilar, kawasan Sandubaya, serta area pertokoan dan pusat perbelanjaan di Kota Mataram.

Muzakkir mengungkapkan, sejak awal Ramadan hingga saat ini pihaknya telah menertibkan sekitar 15 orang. Sebagian besar di antaranya berasal dari luar daerah, seperti Kabupaten Lombok Barat dan Jawa.

Secara keseluruhan, dari kelompok anak jalanan, badut, manusia silver hingga gelandangan dan pengemis, sekitar 35 persen di antaranya berasal dari luar daerah, sedangkan sisanya merupakan warga Kota Mataram.

“Memang ada yang tinggal di beberapa wilayah kota, seperti badut yang mayoritas dari Bertais dan manusia silver dari Suweta,” ungkap mantan Camat Ampenan tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Perketat Pengawasan Anjal dan Gepeng Jelang Lebaran

Pastikan Kelancaran Arus Mudik, Gubernur dan Forkopimda Tinjau Terminal, Bandara hingga Pelabuhan

Mataram (globalfmlombok.com)Lalu Muhamad Iqbal bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB meninjau sejumlah simpul transportasi utama untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 1447 Hijriah, Minggu (15/3/2026).

Peninjauan dilakukan di Terminal Mandalika, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), hingga Pelabuhan Lembar. Rangkaian kegiatan juga dirangkaikan dengan pelepasan program mudik gratis jalur laut rute Lembar–Surabaya.

Dalam peninjauan tersebut, gubernur didampingi Kapolda NTB Edi Murbowo, Danrem 162/Wira Bhakti Moch Sjamsul Arief, Kajati NTB Wahyudi, serta unsur Forkopimda lainnya termasuk Danlanud ZAM, Danlanal Mataram, Kepala Imigrasi Mataram, dan sejumlah pejabat Pemprov NTB.

Peninjauan dimulai dari Terminal Mandalika untuk melihat langsung kesiapan pos pengamanan serta pelayanan keberangkatan penumpang angkutan darat menjelang puncak arus mudik. Pada kesempatan tersebut, gubernur juga menyoroti isu yang berkembang di masyarakat terkait harga tiket bus.

Iqbal menjelaskan, perbedaan harga tiket tidak selalu berarti pelanggaran karena adanya variasi kelas layanan dan fasilitas yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan otobus.

“Tarif yang diatur pemerintah sebenarnya berlaku untuk kelas ekonomi. Sementara di lapangan banyak bus yang memiliki fasilitas tambahan seperti leg rest dan layanan lainnya. Karena fasilitasnya berbeda, maka kelasnya juga berbeda dan harga tiketnya ikut bervariasi,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah bersama aparat penegak hukum telah mengingatkan perusahaan otobus agar tetap mematuhi batas harga tertinggi yang telah ditetapkan.

Ia juga menyoroti potensi persoalan yang muncul dari mekanisme penjualan tiket melalui pihak ketiga. Menurutnya, banyak penumpang membeli tiket melalui perantara sehingga sering muncul persoalan harga.

“Banyak pembeli tidak membeli langsung melalui perusahaan bus, tetapi melalui pihak ketiga. Di situlah sering muncul persoalan harga. Bahkan ada laporan adanya oknum yang memaksa penjualan tiket dengan harga tinggi demi mendapatkan komisi. Praktik seperti ini tentu harus ditertibkan,” tegasnya.

Iqbal menilai fasilitas Terminal Mandalika secara umum sudah cukup baik, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dari sisi fungsi dan penataan kawasan.

“Kita ingin terminal ini memiliki standar pelayanan yang baik, bahkan kalau bisa suasananya seperti di bandara. Pengaturan area publik dan area khusus penumpang juga perlu ditata lebih baik agar pelayanan semakin tertib,” ujarnya.

Dari Terminal Mandalika, rombongan melanjutkan peninjauan ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk memantau langsung perkembangan arus penumpang menjelang Lebaran.

Gubernur mengungkapkan jumlah penumpang ternyata melampaui prediksi awal. Pada H-4 Lebaran, jumlah penumpang tercatat mencapai sekitar 9.000 orang, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang sekitar 8.000 penumpang.

“Ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun lalu dan bisa menjadi indikator membaiknya kondisi perekonomian masyarakat,” katanya.

Puncak arus penumpang diperkirakan terjadi pada H-3 Lebaran dengan tujuan penerbangan paling diminati menuju Jakarta dan Surabaya. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak bandara telah menyiapkan tujuh penerbangan tambahan.

Sementara itu, pergerakan penerbangan internasional masih terpantau normal, khususnya untuk rute dari dan menuju Malaysia dan Singapura.

Dalam kesempatan tersebut, gubernur juga menyoroti aspek keselamatan penerbangan, terutama terkait kondisi kesehatan kru pesawat di tengah meningkatnya frekuensi penerbangan menjelang Lebaran.

“Kami menyarankan agar dilakukan pemeriksaan kesehatan kru secara acak. Ini penting untuk memastikan seluruh kru dalam kondisi sehat dan fit sehingga keselamatan penerbangan tetap terjaga,” ungkapnya.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Pelabuhan Lembar yang menjadi salah satu titik vital pergerakan penumpang dan kendaraan antara Lombok dan Bali.

Dari hasil pemantauan, arus penyeberangan keluar dari Pulau Lombok masih relatif normal, sementara arus kedatangan mengalami peningkatan sekitar 20 persen, baik untuk barang, kendaraan, maupun penumpang. Peningkatan paling terlihat pada kendaraan roda dua dan kendaraan pribadi yang datang dari luar daerah.

Mayoritas arus kedatangan tersebut berasal dari Pelabuhan Padangbai, Bali. Sementara arus keluar dari Lombok diperkirakan meningkat setelah Hari Raya Idulfitri.

Terkait pengaturan lalu lintas penyeberangan, pemerintah akan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) serta regulasi dari Pemerintah Provinsi Bali yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan.

“Pada tanggal 18 Maret penyeberangan dari Lombok akan ditutup hingga pukul 09.00 dan dibuka kembali pada tanggal 20 Maret pukul 04.00 dini hari. Sementara dari arah Bali akan mulai ditutup pada tanggal 19 Maret,” jelasnya.

Rangkaian peninjauan ditutup dengan pelepasan program Mudik Gratis Angkutan Laut 1447 H/2026 rute Lembar–Surabaya yang dilepas langsung oleh gubernur.

Iqbal menyampaikan program mudik gratis merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor transportasi laut.

“Program ini adalah hasil kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak. Bapak dan Ibu bukan hanya mendapatkan perjalanan gratis, tetapi juga perlindungan asuransi selama perjalanan. Mudah-mudahan perjalanan lancar dan semua sampai dengan selamat di kampung halaman,” ujarnya.

Ia berharap program mudik gratis dapat terus diperluas agar semakin banyak masyarakat merasakan manfaatnya.

“Mohon doanya agar tahun depan kita bisa menggratiskan lebih banyak lagi perjalanan mudik. Tahun ini jumlahnya sudah meningkat dibandingkan tahun lalu, dan kita berharap ke depan semakin banyak masyarakat yang bisa difasilitasi,” katanya. (*)

 

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pastikan Kelancaran Arus Mudik, Gubernur dan Forkopimda Tinjau Terminal, Bandara hingga Pelabuhan