Mataram (globalfmlombok.com) – Umat Hindu di Mataram, khususnya di Lingkungan Negara Sakah dan Sweta, Cakranegara, memiliki tradisi unik sekaligus menarik jelang perayaan Nyepi. Tradisi itu adalah Perang Api.

Menjelang matahari terbenam, tepat pada malam pengerupukan sebelum Hari Raya Nyepi, puluhan warga Lingkungan Negara Sakah dan Lingkungan Sweta Cakranegara di Kota Mataram melaksakan tradisi turun-temurun tersebut.

Tepat pada Rabu 18 Maret 2026, sekitar pukul 17.30 Wita, kegiatan saling serang dan memukul lawan dengan menggunakan daun kelapa kering (bobok) yang sudah menyala dengan api dilangsungkan.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Perang Api tahun ini, berlangsung di Simpang Tiga, Negara Sakah, Cakranegara, Mataram. Perang melibatkan para pemuda di dua lingkungan tersebut.

Meski terlihat seperti pertengkaran serius, terdapat aturan tak tertulis yang disepakati antara kedua belah pihak, yakni tidak boleh ada rasa dendam atau niat mencederai.

Lurah Cakranegara Timur, I Gusti Agung Ngurah Oka, mengatakan, Perang Api merupakan rangkaian dari perayaan Hari Raya Nyepi 2026. Perang Api ini dilakukan setelah prosesi Pecaruan di Taman Mayura dan pawai Ogoh-Ogoh.

“Ini tradisi yang memang dari tahun ke tahun yang perlu kita pertahankan. Esensinya adalah membangun ritual yang bersama-sama untuk kebaikan,” ujarnya.

Perang Api Berlangsung Sejak 1838

Meski terkesan berbahaya, tradisi ini diyakini memiliki muatan sejarah dan kesakralan. Oka menyebut, Perang Api sudah berlangsung ratusan tahun lalu, tepatnya sejak 1838.

Perang Api ini dimaksudkan untuk menghilangkan bala atau musibah. Menurut penuturannya, pada masa silam, sebuah musibah yang dinamai “Grobok” atau kematian masal pernah terjadi. Karena itu, Perang Api ini diyakini sebagai cara untuk mengusir bala tersebut.

“Jadi intinya bahwa kami keluarga besar yang ada di Sweta maupun Negara Sakah melaksanakan acara ini dengan tulus ikhlas untuk kebaikan kita bersama,” terangnya.

Setelah melakukan perang api, bobok yang telah digunakan akan dibawa pulang ke rumah dan diletakkan bersama dengan sarana upacara caru.

Oka menegaskan tidak ada perbedaan signifikan terkait tata cara pelaksanaan Perang Api tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja terdapat sedikit perubahan pola, di mana biasanya perang dilakukan dengan saling lempar, beberapa tahun terakhir pola tersebut berubah dengan kontak langsung atau memukul.

“Tapi esensinya sekali yang perlu menjadi pencermatan kita adalah bahwa ini upaya dari kedua lingkungan, kedua masyarakat kita untuk bersama-sama menghilangkan hal-hal negatif terkait dengan kejadian yang di masa lalu itu,” tegas Oka.

Memastikan pelaksanaan berlangsung aman dan tertib, Kelurahan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI. Sejumlah personel gabungan Polri dan TNI terlihat ikut serta memantau pelaksanaan Perang Api ini.

“Semua sinergi, termasuk kami-kami yang di tataran paling bawah, Kelurahan, lingkungan, semua bersinergi bersama tokoh masyarakat, agama, dan pemuda tentunya untuk menjalin satu simakrama, silaturahmi yang bagus,” tuturnya.

Ia berharap, tradisi turun-temurun ini dapat terus dipertahankan oleh generasi selanjutnya. Bukan saja sebagai ajang selebrasi tapi juga sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi.

“Intinya adalah kita untuk membangun satu komunikasi ‘simakrama’ yang baik. Artinya tidak ada dendam, setelah ini semua akan ‘simakrama kembali,” pungkas Oka. (sib)

Mataram (globalfmlombok.com)-

Kebijakan sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi NTB tahun anggaran 2026 meliputi sejumlah program. Diantaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan pelaksana sejumlah SMK seperti SMKN 1 Dompu, SMKN 1 Donggo, SMKN 1 Praya serta sejumlah SMKN lainnya.

Mataram (globalfmlombok.com) – Penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) dihentikan sementara. Kebijakan ini menyusul terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 6 Tahun 2026 tentang pelayanan program MBG menjelang dan pasca-Idulfitri.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB, Fathul Gani mengatakan, penyaluran MBG terakhir dilakukan pada 16 Maret 2026. Setelah itu, distribusi makanan kepada para penerima manfaat (PM) dihentikan sementara selama dua pekan dan akan kembali dilanjutkan pada 30 Maret 2026.

“Penyaluran terakhir tanggal 16, digabung dengan yang tanggal 17 dan 18,” ujarnya, Senin, 16 Maret 2026.

Selama masa penghentian sementara tersebut, dapur MBG tidak melakukan distribusi makanan. Meski demikian, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta tetap menjalankan aktivitas operasional.

Kegiatan yang dilakukan antara lain pembersihan area luar dan dalam SPPG, pemeliharaan peralatan produksi, perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pengecekan kendaraan distribusi, hingga pengamanan lingkungan dapur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelayanan MBG setelah Idulfitri.

Meski tidak ada penyaluran makanan selama dua pekan, para petugas MBG tetap menerima insentif. Hal ini karena kegiatan operasional dan pemeliharaan fasilitas dapur tetap berjalan.

“Iya (insentif) tetap ada, karena tempat-tempat dan peralatan tetap bergerak dan dirawat,” katanya.

SPPG Harus Cantumkan Harga MBG

Selain itu, Satgas MBG NTB juga meminta setiap SPPG mencantumkan harga pada paket makanan yang didistribusikan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi mark up harga dalam pelaksanaan program tersebut.

Fathul mengakui, hingga saat ini masih terdapat sejumlah SPPG yang belum mencantumkan harga dan nilai gizi makanan dalam paket yang disalurkan, terutama selama bulan puasa.

Namun pihaknya belum mengambil tindakan karena masih menunggu hasil pengecekan di lapangan oleh Inspektur BGN yang saat ini melakukan pemantauan ke sejumlah kecamatan.

“Terkait masalah ini masih kita tunggu laporan dari inspektor BGN. Memang ada banyak laporan tentang kualitas menu, harga dan sebagainya,” jelasnya.

Apabila nantinya ditemukan pelanggaran, Satgas MBG NTB akan memberikan peringatan kepada pengelola maupun mitra yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG.

“Kalau tidak taat pada aturan yang sudah ditetapkan, pasti ada sanksi berupa peringatan atau teguran kepada pengelola mitra,” tegasnya.

Di sisi lain, aspek kesehatan dapur juga menjadi perhatian. Setiap dapur penyedia makanan diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum dapat beroperasi.

Sertifikasi tersebut bertujuan memastikan proses pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Di NTB, sebagian besar dapur disebut telah memenuhi persyaratan dasar operasional.

Meski demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, terutama terkait sirkulasi udara di dapur serta pengelolaan limbah sisa makanan.

“Beberapa SPPG menggunakan bangunan lama, sehingga perlu penyesuaian. Termasuk instalasi pengelolaan air limbah yang juga harus diperhatikan,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Penyaluran MBG Dihentikan Sementara “