Beranda blog Halaman 122

Pemprov NTB Tegaskan Ketahanan BBM dan LPG, Masyarakat Diimbau Tak Panik

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Tegaskan Ketahanan BBM dan LPG, Masyarakat Diimbau Tak Panik

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan ketahanan energi di daerah masih dalam kondisi aman, baik untuk bahan bakar minyak (BBM) maupun elpiji. Masyarakat pun diimbau untuk tidak panik di tengah kekhawatiran krisis energi global yang berkembang belakangan ini.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Niken Arumdati, menegaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum mengalami krisis energi, melainkan baru sebatas potensi tekanan yang juga dirasakan banyak negara. Kondisi ini dipicu dinamika geopolitik global, termasuk konflik yang berdampak pada terganggunya jalur distribusi energi dunia seperti di Selat Hormuz.

“Secara umum, kondisi energi kita masih aman. Belum ada krisis, yang ada baru potensi kekurangan energi secara global, sehingga banyak negara mulai mengurangi konsumsi atau menerapkan pembatasan,” ujarnya kepada Suara NTB, Minggu, 29 Maret 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan energi. Di tingkat pusat, strategi yang dilakukan antara lain penguatan cadangan (buffer stock) energi primer, prioritas pasokan untuk pembangkit listrik, diversifikasi sumber impor BBM dan gas, serta penerapan subsidi yang lebih tepat sasaran.

Sementara di tingkat daerah, Pemprov NTB fokus pada pengawasan distribusi subsidi agar tepat sasaran, memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan PLN, serta mendorong transisi energi secara bertahap.

“Koordinasi terus kami lakukan, termasuk pengecekan langsung ke depo LPG dan instalasi BBM untuk memastikan stok tersedia dan distribusi berjalan lancar,” kata Niken.

Berdasarkan hasil pemantauan terbaru bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Dewan Energi Nasional, Pertamina Patra Niaga, dan PLN UIW NTB, stok energi di NTB dipastikan mencukupi. Bahkan dalam waktu dekat akan ada tambahan pasokan BBM yang masuk untuk memperkuat ketersediaan.

“Pada akhir bulan ini dijadwalkan ada kapal yang membawa tambahan BBM, sehingga stok tetap terjaga,” jelasnya.

Untuk elpiji, pemerintah juga telah melakukan langkah antisipatif dengan menambah pasokan secara signifikan hingga mencapai 250 persen dari kuota normal di masing-masing kabupaten/kota. Penambahan dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama menjelang Idul Fitri dan tradisi Lebaran Topat di NTB.

Di tengah kondisi global yang dinamis, Niken menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga stabilitas energi. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying) yang justru dapat mengganggu distribusi.

“Masyarakat kami imbau untuk tidak panic buying. Gunakan energi secara bijak, sesuai kebutuhan, agar distribusi tetap merata dan semua bisa terpenuhi,” tegasnya.

Menurutnya, penggunaan energi secara bijak berarti tidak menimbun BBM atau elpiji, serta menggunakan energi secara efisien dalam aktivitas sehari-hari.

Dengan kondisi stok yang masih aman dan langkah antisipasi yang terus dilakukan, Pemprov NTB optimistis kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Namun, dukungan masyarakat dalam menjaga konsumsi yang wajar dinilai menjadi kunci agar stabilitas energi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Tegaskan Ketahanan BBM dan LPG, Masyarakat Diimbau Tak Panik “

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (50)

globalfmlombok.com
-
0
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 (50)

Mataram (globalfmlombok.com)-

Kebijakan sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Provinsi NTB tahun anggaran 2026 meliputi sejumlah program. Beberapa diantaranya program program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, program pemerintahan dan otonomi daerah, program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan minimum dan tanah absentee serta beberapa program lainnya

Belanja Pegawai Capai 33 Persen, Pemprov NTB Pilih Pangkas TPP

globalfmlombok.com
-
0
Belanja Pegawai Capai 33 Persen, Pemprov NTB Pilih Pangkas TPP

Mataram (globalfmlombok.com) – Belanja pegawai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melampaui batas maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni mencapai 33,3 persen dari total APBD 2026. Padahal, ketentuan mengharuskan porsi belanja pegawai tidak melebihi 30 persen.

Kondisi tersebut membuat Pemprov NTB terancam sanksi apabila tidak mampu menekan belanja pegawai hingga batas waktu yang ditentukan pada 2027 mendatang. Salah satu langkah yang diambil adalah memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan pengurangan TPP menjadi opsi paling realistis dalam jangka pendek untuk mengendalikan belanja pegawai.

“Paling kita mainnya di pengurangan TPP,” ujarnya.

Ia mengakui, komposisi belanja pegawai dalam APBD NTB saat ini masih berada di atas ambang batas. Namun, pihaknya optimistis angka tersebut dapat ditekan hingga sesuai ketentuan pada 2027.

“Insyaallah kita akan mengejar 30 persen itu batas maksimal. Karena kalau tidak, akan kena sanksi. Itu wajib dan harus,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, menjelaskan tingginya persentase belanja pegawai bukan disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai atau kenaikan gaji, melainkan akibat menurunnya total APBD.

Menurutnya, penurunan APBD hingga sekitar Rp900 miliar membuat porsi belanja pegawai terlihat meningkat secara persentase, karena komponen belanja pegawai bersifat tetap.

“Persentase belanja pegawai otomatis naik ketika total APBD menurun,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut tidak hanya dialami NTB, tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia, seiring kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Pemprov NTB tetap optimistis dapat memenuhi batas maksimal belanja pegawai pada 2027. Salah satu faktor pendukungnya adalah perubahan formula perhitungan, di mana belanja barang dan jasa tidak lagi masuk dalam komponen belanja pegawai.

Terkait kekhawatiran penambahan sekitar 9.000 pegawai akan memperberat beban belanja, Nursalim memastikan hal itu telah diperhitungkan. Menurutnya, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tidak dibebankan pada pos belanja pegawai.

“PPPK paruh waktu masuk ke belanja jasa, karena sifatnya kontrak,” jelasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov NTB menyiapkan sejumlah strategi, antara lain mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), berharap pengembalian dana transfer dari pusat, serta merasionalisasi belanja di luar komponen belanja pegawai.

“Strateginya, kita tingkatkan PAD, berharap dana transfer dikembalikan, dan merasionalisasi belanja lain,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Belanja Pegawai hingga 33 Persen, Pemprov NTB Pilih Pangkas TPP “

WFA Tak Diberlakukan di Semua OPD, NTB Tunggu Aturan Turunan

globalfmlombok.com
-
0
WFA Tak Diberlakukan di Semua OPD, NTB Tunggu Aturan Turunan

Mataram (globalfmlombok.com) – Dampak konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang memicu penutupan Selat Hormuz turut berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini ikut dirasakan Indonesia, sehingga Prabowo Subianto mewacanakan penerapan Work From Anywhere (WFA) sebagai langkah efisiensi energi.

Kebijakan tersebut juga berimbas ke daerah, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, penerapan WFA di lingkup pemerintah daerah dipastikan tidak akan berlaku untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ahmadi, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu aturan turunan terkait kebijakan tersebut. Ia menegaskan, setiap OPD nantinya akan melakukan pemetaan jabatan dan fungsi kerja untuk menentukan posisi yang memungkinkan bekerja secara daring tanpa mengganggu pelayanan publik.

“Tidak semua bisa WFA atau WFH. Kita akan lihat jabatan mana yang memungkinkan bekerja dari rumah atau secara daring,” ujarnya.

Menurutnya, wacana penerapan WFA muncul sebagai bagian dari langkah efisiensi akibat dampak konflik global. Pengurangan aktivitas di kantor dinilai dapat menekan biaya operasional, seperti penggunaan listrik, pendingin ruangan, bahan bakar kendaraan dinas, hingga pengeluaran rapat dan konsumsi.

“Efisiensi belanja pegawai, termasuk belanja kantor. Kalau kantor buka setiap hari, bisa terjadi pembengkakan biaya energi,” jelasnya.

Untuk itu, masing-masing OPD diminta melakukan simulasi perbandingan biaya, misalnya antara pola kerja empat hari dan lima hari dalam sepekan, guna menghitung potensi penghematan yang bisa dicapai. Pengawasan juga diperlukan agar efisiensi berjalan optimal, termasuk memastikan fasilitas kantor tidak tetap menyala saat tidak digunakan.

Di sisi lain, muncul pula wacana penggunaan alternatif transportasi bagi aparatur sipil negara (ASN), seperti sepeda untuk jarak dekat. Namun, efektivitasnya masih perlu dikaji, terutama terkait jarak tempuh dan kondisi infrastruktur.

“Perlu dihitung efektivitasnya. Idealnya jarak tempuh sepeda sekitar lima kilometer dari rumah ke tempat kerja,” katanya.

Ahmadi menambahkan, meskipun NTB mulai beralih ke kendaraan listrik, distribusinya belum merata ke seluruh ASN. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) serta kondisi medan di beberapa wilayah menjadi tantangan tersendiri.

“Kendaraan listrik belum bisa menjangkau semua medan, terutama yang ekstrem, dan SPKLU juga masih terbatas,” pungkasnya. (era)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” WFA Tidak Diberlakukan di Semua OPD  “

Lebaran Topat, Momentum Mempererat Silaturahmi dan Toleransi di Kota Mataram

globalfmlombok.com
-
0
Lebaran Topat, Momentum Mempererat Silaturahmi dan Toleransi di Kota Mataram

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram menegaskan perayaan Lebaran Topat atau Lebaran Ketupat merupakan bagian penting dalam menjaga konsistensi tradisi sebagai identitas budaya sekaligus sarana mempererat hubungan sosial masyarakat.

Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengatakan tradisi Lebaran Topat memiliki nilai positif yang terus dilestarikan hingga saat ini. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen menjaga keberlanjutan tradisi tersebut dari generasi ke generasi.

“Kita bersyukur hari ini kembali bisa melaksanakan tradisi Lebaran Topat dengan suasana penuh sukacita. Ini kegiatan yang terus kita jaga konsistensinya dari tahun ke tahun, meskipun ada penyesuaian,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Menurutnya, secara makna, Lebaran Topat menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan saling bermaafan setelah masyarakat menjalankan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal.

Lebaran Topat juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan Idulfitri 1447 Hijriah yang tidak hanya merefleksikan nilai religius, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan toleransi antarwarga di tengah dinamika global.

“Saya mengimbau masyarakat merayakan dengan penuh sukacita, namun tetap menjaga ketertiban dan keselamatan,” pesannya.

Ia menegaskan, tradisi Lebaran Topat tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan mengandung filosofi mendalam. Ketupat, sebagai simbol utama, mencerminkan nilai kebersamaan, kesederhanaan, serta ajaran kehidupan yang sarat makna.

Lebih lanjut, Mohan menekankan pentingnya pelestarian tradisi sebagai tanggung jawab bersama, terutama dalam membina generasi muda agar tetap menjaga nilai-nilai positif di tengah perkembangan zaman.

“Kita harus terus mengingatkan generasi muda untuk merawat tradisi. Di tengah perkembangan masyarakat, ada nilai positif dan negatif. Tugas kita memastikan nilai-nilai yang baik tetap bertahan,” katanya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman. Perbedaan, menurutnya, merupakan hal yang tidak terhindarkan, baik dalam aspek agama, politik, maupun pandangan sosial.

“Perbedaan itu pasti ada, bahkan dalam satu agama sekalipun. Namun semuanya harus kita kelola dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga semangat toleransi,” tegasnya.

Pelaksanaan Lebaran Topat di Kota Mataram dipusatkan di dua lokasi, yakni Makam Bintaro di Jalan Saleh Sungkar, Kecamatan Ampenan, serta Makam Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela.

Masing-masing lokasi mengusung tema berbeda. Di Makam Bintaro mengangkat tema “Mataram Religi Ketupat” (Ma’ripat), sementara di kawasan Makam Loang Baloq dan Taman Loang Baloq mengusung tema “Berkah Topat Mentaram”. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Lebaran Topat, Momentum Silaturahmi dan Toleransi di Kota Mataram  “

MFoS Jadi Ajang Balap Pendukung GT World Challenge Asia 2026

globalfmlombok.com
-
0
MFoS Jadi Ajang Balap Pendukung GT World Challenge Asia 2026

Praya (globalfmlombok.com) – Kejuaraan balap mobil internasional GT World Challenge Asia 2026 kembali digelar di Pertamina Mandalika International Circuit pada 1–3 Mei 2026. Pada penyelenggaraan tahun ini, ajang Mandalika Festival of Speed (MFoS) dipastikan ikut meramaikan sebagai balapan pendukung.

Kehadiran MFoS sebagai supporting race diyakini akan membuat gelaran balap internasional tersebut semakin menarik. Penonton tidak hanya disuguhkan aksi mobil GT3 kelas dunia, tetapi juga persaingan pembalap nasional di lintasan yang sama.

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, Priandhi Satria, mengatakan kombinasi balapan internasional dan nasional akan memberikan pengalaman yang lebih lengkap bagi penonton.

“Penonton tidak hanya melihat mobil GT3 dari pabrikan dunia, tetapi juga aksi pembalap Tanah Air yang tidak kalah menarik,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

GT World Challenge Asia menghadirkan mobil-mobil GT3 dari berbagai pabrikan ternama dunia seperti Ferrari, Porsche, Lamborghini, hingga Mercedes-Benz. Sementara MFoS akan menampilkan berbagai kelas balap nasional seperti BRZ Super Series, Radical & Time Attack, hingga Kartini Cup – AGYA One Make Race (OMR).

Ajang MFoS menjadi wadah bagi pembalap nasional untuk menunjukkan kemampuan di lintasan bertaraf internasional sekaligus memperkuat pembinaan dan ekosistem motorsport di Indonesia.

Priandhi menegaskan, penyelenggaraan GT World Challenge Asia untuk kedua kalinya di Mandalika merupakan bagian dari komitmen menghadirkan event internasional berkualitas di Indonesia. Tidak hanya sekadar balapan, tetapi juga pengalaman menyeluruh bagi penggemar otomotif.

“Melalui MFoS kami ingin membuka peluang bagi talenta lokal untuk berkembang dan memiliki jalur menuju kompetisi internasional. Ini bagian dari visi jangka panjang membangun ekosistem motorsport nasional,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat, khususnya pecinta otomotif, untuk menyaksikan langsung ajang tersebut. Selain balapan, penonton juga dapat menikmati berbagai aktivitas interaktif, seperti pit walk yang memungkinkan pengunjung melihat aktivitas tim di area pit, berinteraksi dengan pembalap, hingga berfoto dengan mobil balap dari jarak dekat.

Menurutnya, perpaduan GT World Challenge Asia 2026 dengan supporting race MFoS diharapkan semakin memperkuat daya tarik kawasan Mandalika sebagai destinasi sportainment sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk tiket, MGPA menyediakan beberapa kategori dengan harga terjangkau. Tiket Grandstand A dibanderol Rp50.000, dengan tambahan akses pit walk Rp100.000 bagi 150 pembeli pertama. Selain itu, tersedia tiket Royal Box seharga Rp3.250.000 serta paket grup Royal Box maksimal 30 orang senilai Rp75 juta.

Dengan tiket tersebut, penonton dapat menikmati seluruh rangkaian balapan selama tiga hari, mulai dari sesi latihan, kualifikasi, hingga balapan utama. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” MFoS Jadi Balap Pendukung GT World Challenge Asia 2026  “

Lebaran Topat, Harmoni Spirit Religi dan Daya Tarik Wisata NTB

globalfmlombok.com
-
0
Lebaran Topat, Harmoni Spirit Religi dan Daya Tarik Wisata NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Lebaran Topat kembali menegaskan posisinya bukan sekadar tradisi, tetapi sebagai warisan religius dan budaya yang hidup sekaligus menjadi daya tarik pariwisata unggulan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Perayaan yang digelar serentak di Pulau Lombok pada Sabtu (28/3/2026) ini menghadirkan harmoni antara nilai spiritual dan geliat industri wisata.

Sejumlah pemerintah daerah turut memusatkan perayaan di berbagai destinasi. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelarnya di kawasan Makam Batulayar dan Amphitheater Senggigi. Pemerintah Kota Mataram memusatkan kegiatan di kawasan Bintaro dan Makam Loang Baloq, sementara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menggelarnya di Bencingah Kantor Bupati.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Ketua TP PKK NTB Sinta Agathia Iqbal, menghadiri perayaan di Makam Batulayar. Ribuan masyarakat memadati lokasi sejak pagi, membawa dulang berisi ketupat dan aneka hidangan khas, menciptakan suasana penuh warna dan kebersamaan.

Di kawasan pesisir Senggigi, nuansa tradisi berpadu dengan aktivitas pariwisata. Wisatawan domestik maupun mancanegara tampak antusias menyaksikan langsung kekhasan budaya masyarakat Sasak yang menjadi daya tarik tersendiri.

Gubernur menegaskan, Lebaran Topat memiliki makna mendalam yang tidak boleh tergerus oleh modernisasi. Menurutnya, tradisi ini merupakan refleksi spiritual dan sosial masyarakat Sasak yang sarat nilai ibadah, kebersamaan, dan kearifan lokal.

Ia menjelaskan, filosofi ketupat sebagai simbol utama mengandung empat makna, yakni Lebaran (penyempurnaan ibadah), Luberan (berbagi rezeki), Leburan (saling memaafkan), dan Labur (kembali pada kesucian). Nilai tersebut menjadi fondasi harmoni antara manusia dengan Tuhan dan sesama.

“Lebaran Topat harus tetap berakar pada nilai religius dan identitas masyarakat, meskipun berkembang sebagai atraksi budaya,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menyampaikan bahwa Lebaran Topat merupakan warisan leluhur yang terus dijaga oleh masyarakat Sasak dari generasi ke generasi.

“Tradisi ini mencerminkan jati diri masyarakat Sasak yang menjunjung tinggi kebersamaan, spiritualitas, dan penghormatan terhadap leluhur,” katanya.

Secara historis, Lebaran Topat yang diperingati setiap 8 Syawal identik dengan ziarah makam ulama, doa bersama, serta makan bersama keluarga di kawasan pantai. Nilai religius dan sosial tersebut tetap menjadi inti perayaan hingga kini.

Namun, dalam perkembangannya, Lebaran Topat juga bertransformasi menjadi event budaya yang terintegrasi dengan sektor pariwisata. Tahun ini, berbagai atraksi seperti parade kreatif, pertunjukan seni tradisional, hingga arak-arakan ketupat turut memeriahkan suasana.

Partisipasi pelaku pariwisata, termasuk hotel dan resort di kawasan Senggigi, semakin memperkuat posisi Lebaran Topat sebagai salah satu kalender event unggulan daerah.

Gubernur menilai transformasi tersebut merupakan bentuk adaptasi positif selama tidak menghilangkan nilai dasar tradisi.

“Pariwisata dan budaya harus berjalan seimbang. Kita ingin Lebaran Topat dikenal dunia, tetapi tetap menjaga autentisitas dan makna spiritualnya,” tegasnya.

Di lokasi terpisah, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengatakan Lebaran Topat merupakan tradisi bernilai positif yang terus dilestarikan. Pemerintah daerah, katanya, berkomitmen menjaga keberlanjutan tradisi tersebut.

Menurutnya, perayaan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi dan saling bermaafan setelah masyarakat menjalankan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal.

Lebaran Topat juga menjadi bagian dari rangkaian Idulfitri 1447 Hijriah yang tidak hanya merefleksikan nilai religius, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan toleransi di tengah dinamika global.

“Saya mengimbau masyarakat merayakan dengan penuh sukacita, namun tetap menjaga ketertiban dan keselamatan,” ujarnya.

Lebaran Topat 2026 menjadi bukti bahwa tradisi lokal mampu berkembang seiring zaman, tidak hanya sebagai simbol religiusitas dan kebersamaan, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi dan daya tarik wisata berkelanjutan bagi NTB. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Lebaran Topat, Spirit Religi dan Pesona Wisata NTB  “

Bawaslu NTB Minta Difasilitasi Kantor Representatif

globalfmlombok.com
-
0
Bawaslu NTB Minta Difasilitasi Kantor Representatif

Mataram (globalfmlombok.com) – Lahan tempat kantor Bawaslu NTB di Jalan Udayana, Mataram, resmi tidak lagi menjadi aset Pemerintah Provinsi NTB setelah kalah dalam upaya Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Kondisi tersebut membuat Bawaslu NTB harus segera mengosongkan kantor dan mencari lokasi baru. Namun hingga kini, lembaga pengawas pemilu itu mengaku masih kesulitan menemukan tempat yang sesuai untuk menunjang aktivitas kelembagaan.

Ketua Bawaslu NTB, Itratip, mengatakan pihaknya telah berupaya mencari solusi dengan meminta fasilitasi gedung pengganti kepada Pemprov NTB. Meski demikian, sejumlah alternatif bangunan yang ditawarkan dinilai belum memenuhi kebutuhan operasional.

“Kami sangat berharap Pemprov bisa meminjamkan gedung eks OPD yang dimerger. Tapi sampai hari ini belum ada jawaban, kecuali tawaran gedung yang tidak representatif,” ujarnya.

Salah satu opsi yang ditawarkan Pemprov NTB berada di sebelah timur SMAN 5 Mataram, yang merupakan aset milik Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB. Namun, menurut Itratip, bangunan tersebut belum memadai untuk menampung beban kerja Bawaslu yang cukup besar.

Terlebih, tahapan Pemilu 2029 diperkirakan mulai berjalan pada 2027. Dengan intensitas kerja yang meningkat, kebutuhan akan kantor yang representatif menjadi hal mendesak.

“Dengan beban kerja yang ada, tidak memungkinkan berkantor di tempat itu. Ini tanggung jawab pemerintah daerah untuk memfasilitasi,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa keterbatasan fasilitas berpotensi mengganggu kinerja pengawasan pemilu. Karena itu, sinergi antara penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah dinilai penting agar proses demokrasi berjalan optimal.

Bawaslu NTB pun berharap Pemprov NTB dapat memberikan dukungan lebih maksimal dengan menyediakan gedung yang layak. Hal ini dinilai krusial agar lembaga tersebut dapat fokus menjalankan tugas pengawasan, terutama menjelang tahapan Pemilu 2029.

“Jangan sampai saat tahapan sudah berjalan, kami justru terkendala persoalan kantor,” tambahnya.

Diketahui, lahan kantor Bawaslu NTB di Jalan Udayana bersama Gedung Wanita telah resmi bukan lagi milik Pemprov NTB setelah putusan PK di Mahkamah Agung dalam sengketa lahan dengan Ida Made Singarsa. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Minta Difasilitasi Kantor Baru yang Representatif “

Destinasi Wisata Diserbu Warga, Bupati Lobar Patroli Keliling Laut Pastikan Keamanan Pengunjung

globalfmlombok.com
-
0
Destinasi Wisata Diserbu Warga, Bupati Lobar Patroli Keliling Laut Pastikan Keamanan Pengunjung

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) turun langsung memantau sejumlah titik lokasi wisata yang ramai dikunjungi warga, pada perayaan Lebaran Topat 2026, Sabtu (28/3/2026).

Bupati LAZ turun melakukan pemantauan menggunakan kapal boat milik Basarnas.
Didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat M. Hendrayadi, Bupati LAZ menyusuri kawasan pesisir untuk meninjau lokasi-lokasi strategis seperti Pantai Duduk, Pantai Batulayar, serta sejumlah titik lain yang dipadati masyarakat dalam merayakan tradisi Lebaran Topat.

Kehadiran orang nomor satu di Lombok Barat ini di tengah masyarakat menjadi simbol kepedulian dan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan perayaan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari atas laut, ia memantau langsung dinamika pergerakan masyarakat yang memadati kawasan pantai dengan penuh antusias dan kebahagiaan.

“Semoga perayaan Lebaran Topat tahun ini berjalan lancar tanpa insiden apapun yang tidak kita inginkan,” ungkapnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keselamatan dengan mematuhi rambu-rambu dan aturan yang telah ditetapkan, khususnya di kawasan pesisir yang ramai aktivitas.

“Selamat merayakan tradisi Lebaran Topat, tetap jaga keselamatan, dan taati peraturan yang sudah ditentukan,” pesannya.

Langkah pemantauan ini tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga menghadirkan rasa tenang bagi masyarakat dan wisatawan. Lebaran Topat pun terasa semakin hangat, bukan hanya sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai ruang kebersamaan yang dirawat dengan penuh perhatian, demi Lombok Barat yang aman, nyaman, dan semakin sejahtera.(her)

WN Selandia Baru Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Ajukan Upaya Damai kepada Korban

globalfmlombok.com
-
0
WN Selandia Baru Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Ajukan Upaya Damai kepada Korban

Mataram (globalfmlombok.com) – Seorang warga negara asing (WNA) asal Selandia Baru berinisial RMS, yang menjadi terduga pelaku kasus kekerasan seksual fisik dan perbudakan seksual, dilaporkan berupaya mengajak korban untuk berdamai.

Informasi tersebut dibenarkan oleh pendamping korban, Joko Jumadi, pada Minggu (29/3/2026). Ia mengungkapkan bahwa RMS sempat menawarkan sejumlah uang kepada korban yang merupakan warga Sekotong, Lombok Barat.

Menurut Joko, tawaran tersebut diduga bertujuan agar korban mencabut laporan yang telah diajukan ke Polda NTB, sehingga proses hukum dapat dihentikan.

“Jadi, sempat ada tawaran. Tapi korban tolak,” ujar Ketua Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Mataram tersebut.

Joko menegaskan, penyelesaian perkara melalui jalur damai tidak dapat dilakukan, mengingat kasus tersebut telah masuk dalam proses hukum. Ia menilai, proses hukum harus tetap berjalan demi memberikan keadilan bagi korban.

Kasus ini sebelumnya dilaporkan ke Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO) Polda NTB.

Direktur Dit PPA-PPO Polda NTB, Kombes Pol. Ni Made Pujawati, mengatakan pihaknya telah menjadwalkan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna memperkuat alat bukti.

“Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami juga sudah memeriksa saksi-saksi, baik terlapor maupun saksi korban,” ujarnya.

Dalam perkara ini, sedikitnya empat orang perempuan diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh oknum WNA yang diketahui merupakan pemilik sebuah hotel di wilayah Sekotong, Lombok Barat. Para korban melapor ke Polda NTB dengan pendampingan BKBH Universitas Mataram.

Kasus ini terungkap setelah para korban mendatangi BKBH Unram untuk meminta perlindungan hukum. Salah satu korban diketahui telah lama mengenal terduga pelaku, yang sebelumnya sempat mengajak korban untuk menikah.

Dalam pertemuan yang kemudian terjadi, korban bersama dua rekannya diduga mengalami kekerasan seksual. Peristiwa tersebut disebut tidak hanya terjadi sekali, melainkan berlangsung dalam kurun waktu Juli hingga September 2025.

Hingga kini, aparat kepolisian masih terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap fakta-fakta lebih lanjut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” WN Selandia Baru, Terduga Pelaku Kasus Kekerasan Seksual Ajak Korban Damai  “

1...121122123...391Halaman 122 dari 391