Beranda blog Halaman 120

DPRD Soroti Ketidakjelasan Laporan Keuangan Tugas Pembantuan di NTB

globalfmlombok.com
-
0
DPRD Soroti Ketidakjelasan Laporan Keuangan Tugas Pembantuan di NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mengkritik ketidakjelasan laporan keuangan program tugas pembantuan yang selama ini dinilai tidak pernah disampaikan kepada dewan. Kondisi tersebut dikhawatirkan berpotensi menimbulkan tumpang tindih penggunaan anggaran antara APBN dan APBD di daerah.

Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, mengatakan Pemerintah Provinsi NTB selama ini tidak pernah melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembantuan kepada DPRD. Padahal, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Selama ini tidak pernah disampaikan. Kita tidak tahu objeknya apa dan di mana pelaksanaannya, karena langsung dieksekusi di dinas,” ujarnya saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, sebagai lembaga pengawas, DPRD memiliki hak untuk mengetahui seluruh alokasi anggaran yang masuk ke daerah, termasuk yang bersumber dari tugas pembantuan. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan dana lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).

Ia menjelaskan, tugas pembantuan merupakan program yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat kepada daerah, seperti pembangunan jaringan irigasi oleh Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh dinas terkait di daerah. Namun, karena tidak dilaporkan ke DPRD, pengawasannya dinilai menjadi lemah.

“Jangan sampai tugas pembantuan ini tumpang tindih dengan program lain. Ini yang perlu kita pastikan bersama,” tegasnya.

Aminurlah menambahkan, jika Pemprov NTB tidak segera memperbaiki mekanisme pelaporan tersebut, DPRD memiliki kewenangan untuk menggunakan hak interpelasi sebagai bentuk pengawasan.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa tugas pembantuan memiliki karakter berbeda dengan program yang bersumber dari APBD.

Menurutnya, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah yang disertai pembiayaan, sarana, dan standar pelaksanaan dari pemberi tugas. Dengan demikian, program tersebut bukan merupakan kebijakan anggaran daerah dan tidak dibahas bersama DPRD dalam mekanisme penganggaran.

“Pemerintah daerah dalam hal ini hanya sebagai pelaksana mandat dari pemerintah pusat. Pertanggungjawabannya disampaikan kepada pemerintah pusat, baik dari sisi kinerja maupun keuangan,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa transparansi tetap dijaga melalui pelaporan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Dalam forum tersebut, DPRD tetap memiliki ruang untuk memberikan catatan dan rekomendasi.

Ahsanul juga mengingatkan agar pembahasan tugas pembantuan dilakukan sesuai koridor regulasi, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat.

“Kami tetap terbuka untuk berkoordinasi dan menyampaikan informasi secara konsultatif kepada DPRD, sepanjang tidak mengubah substansi kewenangan,” ujarnya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, tetap menghormati fungsi pengawasan DPRD, namun pelaksanaan tugas pembantuan harus tetap mengikuti mekanisme yang telah diatur, yakni melalui pelaporan kepada pemerintah pusat dan dalam LKPJ daerah.

“Kami menghormati fungsi pengawasan DPRD, tetapi tata kelola pemerintahan harus tetap sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” DPRD Kritik Ketidakjelasan Laporan Keuangan Tugas Pembantuan di NTB “

Selama Ramadan-Idul Fitri, BI NTB Kucurkan Rp2,28 Triliun Uang Tunai, Pecahan 5 Ribu dan 10 Ribu Paling Diminati

globalfmlombok.com
-
0
Selama Ramadan-Idul Fitri, BI NTB Kucurkan Rp2,28 Triliun Uang Tunai, Pecahan 5 Ribu dan 10 Ribu Paling Diminati

Mataram (globalfmlombok.com)-

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat uang keluar (outflow) mencapai Rp2,28 triliun selama pelaksanaan program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026. Program ini berlangsung pada 19 Februari hingga 17 Maret 2026 untuk memenuhi kebutuhan uang layak edar di masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario Kartiko Pamungkas, mengatakan capaian tersebut terdiri atas penarikan oleh perbankan sebesar Rp1,77 triliun, layanan kas keliling Rp25,19 miliar, serta penukaran langsung kepada masyarakat Rp487,24 miliar.

“Secara umum, pelaksanaan SERAMBI tahun ini berjalan optimal dengan dukungan penuh dari perbankan dan berbagai pihak,” ujar Hario dalam rapat evaluasi di Mataram, Jumat (27/3/2026).

Selama periode tersebut, jumlah masyarakat yang melakukan penukaran tercatat sebanyak 26.111 orang. Pecahan uang yang paling diminati adalah Rp5.000 dan Rp10.000, yang umumnya digunakan untuk kebutuhan berbagi pada momen Idul Fitri.

Pelaksanaan SERAMBI 2026 dibagi dalam tiga tahap layanan. Pada tahap pertama, Bank Indonesia menggelar kas keliling ke sejumlah wilayah, seperti Selong, Jerowaru, Tanjung, dan Sembalun, serta membuka layanan penukaran di 85 titik kantor bank di 10 kabupaten/kota.

Tahap kedua meliputi kas keliling ke Pulau Bungin dan Maluk, serta layanan penukaran terpadu bersama 11 perbankan di halaman Islamic Center Mataram. Layanan ini juga diperkuat dengan pembukaan loket penukaran di 85 kantor bank.

Sementara itu, pada tahap ketiga, Bank Indonesia menyediakan layanan kas keliling bertema mudik di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan Pelabuhan Lembar.

Hario menambahkan, antusiasme masyarakat terhadap program SERAMBI tahun ini tergolong tinggi. Kuota penukaran di berbagai titik layanan disebut selalu terpenuhi, bahkan banyak masyarakat yang baru pertama kali memanfaatkan layanan tersebut.

Meski jumlah peminat tinggi, proses penukaran tetap berlangsung tertib dan efisien. Hal itu didukung pelayanan petugas yang dinilai ramah serta ketersediaan uang pecahan yang lengkap.

Menurut Hario, program SERAMBI tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap uang layak edar, tetapi juga memperkuat tradisi berbagi pada bulan Ramadan.

“Uang yang ditukarkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat karena digunakan untuk berbagi dengan keluarga dan kerabat, sehingga memperkuat nilai kebersamaan,” katanya.(ris)

Pemprov NTB Percepat KDKMP, Fokus pada Operasional dan Digitalisasi

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Percepat KDKMP, Fokus pada Operasional dan Digitalisasi

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong percepatan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari program prioritas nasional dalam membangun ekonomi berbasis desa.

Berdasarkan data terbaru hingga pekan keempat Maret 2026, capaian pembinaan menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 1.166 KDKMP telah memiliki legalitas usaha, yang menjadi fondasi utama dalam penguatan kelembagaan koperasi di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Dari sisi tata kelola, tercatat 196 koperasi telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sementara 121 koperasi sudah aktif beroperasi. Hal ini menunjukkan sebagian koperasi mulai bergerak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Meski demikian, pemerintah menilai tantangan utama saat ini adalah mempercepat transformasi koperasi dari aspek administratif menuju operasional yang produktif dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad, menegaskan bahwa fokus pembinaan kini tidak lagi pada pembentukan koperasi, melainkan pada penguatan aktivitas usaha.

“Legalitas sudah kita capai secara luas. Sekarang kita dorong koperasi ini benar-benar hidup, berusaha, dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.

Dari sisi penguatan sarana usaha, sebanyak 373 koperasi tengah dalam tahap pembangunan gerai, dan 12 koperasi telah menyelesaikan pembangunan fisik secara penuh. Sementara itu, masih terdapat 137 koperasi yang belum memulai pembangunan, yang menjadi perhatian dalam percepatan ke depan.

Dalam mendukung tata kelola berbasis data, pemerintah juga terus mendorong digitalisasi melalui sistem Agrinas. Hingga saat ini, 510 KDKMP telah terintegrasi dalam portal tersebut, sedangkan 656 koperasi lainnya masih dalam proses pendataan dan pembinaan lanjutan.

Sebaran perkembangan koperasi di berbagai daerah menunjukkan dinamika yang beragam. Wilayah seperti Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa mencatat perkembangan cukup pesat dalam pembangunan gerai, sementara daerah lain masih membutuhkan akselerasi, khususnya dalam aspek operasional dan digitalisasi.

Wirawan menegaskan, percepatan ke depan akan difokuskan pada peningkatan jumlah koperasi aktif, percepatan pembangunan gerai usaha, serta integrasi penuh ke dalam sistem digital.

“Kita ingin koperasi ini tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi benar-benar kuat, produktif, dan terhubung dengan sistem. Itu kunci keberlanjutan,” tegasnya.

Program KDKMP diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pendekatan kelembagaan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Percepat KDKMP, Fokus Operasional dan Digitalisasi “

Wagub Dorong Pariwisata NTB Berdaya Saing Global

globalfmlombok.com
-
0
Wagub Dorong Pariwisata NTB Berdaya Saing Global

Mataram (globalfmlombok.com) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, mendorong penguatan sektor pariwisata agar mampu berdaya saing di tingkat global. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VIII DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) NTB di Mataram, Senin (30/3/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Bersama ASITA Menuju Pariwisata NTB Mendunia” ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran organisasi dalam pembangunan pariwisata daerah.

Dalam sambutannya, Wagub mengapresiasi kontribusi ASITA yang dinilai konsisten mendukung pengembangan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat.

“ASITA telah membuktikan diri sebagai organisasi yang matang dan terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan pariwisata di Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.

Ia menegaskan, Musda tidak hanya menjadi forum pemilihan kepengurusan, tetapi juga ajang memperkuat organisasi agar lebih adaptif serta mampu memberikan dampak luas bagi masyarakat. Pergantian kepemimpinan, lanjutnya, harus dimaknai sebagai bagian dari proses pembaruan menuju kemajuan bersama.

Wagub juga menyoroti posisi strategis NTB yang berada di antara destinasi unggulan seperti Bali dan Labuan Bajo, serta memiliki kedekatan geografis dengan Australia dan sejumlah negara di Asia. Kondisi ini dinilai sebagai peluang sekaligus tantangan untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata.

“Pelayanan yang terus membaik akan memberikan kesan positif bagi wisatawan, sehingga mereka rindu dan kembali berkunjung ke NTB,” katanya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, BUMN, BUMD, hingga pelaku industri pariwisata dalam menjawab berbagai tantangan, khususnya terkait konektivitas.

“Kemudahan akses akan sangat menentukan minat wisatawan dan investor untuk datang ke NTB,” tambahnya.

Mantan Bupati Bima ini berharap Musda VIII ASITA NTB mampu melahirkan kepemimpinan yang solid dan visioner, serta terus berkontribusi dalam memajukan sektor pariwisata daerah.

Sementara itu, Ketua Umum DPP ASITA, Nunung Rusmiati, menyampaikan bahwa tema Musda sejalan dengan upaya nasional dalam mendorong pariwisata Indonesia semakin dikenal di kancah global.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara melalui penguatan konektivitas, termasuk penambahan rute penerbangan langsung internasional.

“Direct flight merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan daya saing destinasi pariwisata,” ujarnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Wagub Dorong Pariwisata Berdaya Saing Global “

Aman di Atas, Panik di Bawah, Elpiji Bersubsidi Masih Bergejolak di Lotim

globalfmlombok.com
-
0
Aman di Atas, Panik di Bawah, Elpiji Bersubsidi Masih Bergejolak di Lotim

Selong (globalfmlombok.com) – Di tengah klaim pemerintah bahwa stok elpiji bersubsidi aman, realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Warga di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih menghadapi kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kilogram dengan harga sesuai ketentuan.

Inaq Ang, seorang ibu rumah tangga di kawasan Selong, menjadi salah satu yang merasakan langsung kondisi tersebut. Senin (30/3/2026) pagi, ia harus membeli elpiji 3 kg seharga Rp25 ribu per tabung, lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp18 ribu.

“Ini kenapa sebenarnya gas elpiji ini?” keluhnya dengan nada cemas.

Menurutnya, kesulitan mendapatkan gas bersubsidi sudah menjadi persoalan berulang, terutama saat momentum hari besar. Bahkan, pada periode Idulfitri lalu, harga sempat melonjak hingga Rp35 ribu per tabung. Selain mahal, pembelian juga kini disertai kewajiban menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Di sisi lain, Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur, Hadi Fathurrahman, memastikan stok elpiji bersubsidi dalam kondisi aman. Ia menyebut informasi tersebut berdasarkan penjelasan pihak Pertamina yang telah berkoordinasi dengan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin.

“Stok elpiji bersubsidi sangat aman. Tidak ada kelangkaan seperti yang dikhawatirkan,” ujarnya.

Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Keluhan terkait harga tinggi dan sulitnya memperoleh elpiji masih kerap terdengar.

Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi, menilai terdapat persoalan serius dalam rantai distribusi dan koordinasi antarinstansi. Ia mengungkapkan bahwa sempat terjadi kelangkaan elpiji di sejumlah wilayah, terutama saat periode Lebaran.

“Setelah ada sidak dari polisi, distribusi mulai lancar. Tapi sebelumnya memang sempat sulit, bahkan bisa dikatakan tidak ada,” katanya.

Amrul menduga kelangkaan tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari dugaan penimbunan, keterlambatan distribusi, hingga dampak libur panjang yang tidak diantisipasi dengan baik.

Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan kondisi riil di masyarakat. Menurutnya, laporan yang menyebut situasi aman menunjukkan kurangnya informasi dari tingkat bawah.

“Kalau di atas dibilang lancar, berarti mereka tidak tahu kondisi di bawah. Padahal seharusnya informasi dari masyarakat itu yang jadi acuan,” tegasnya.

Amrul menilai Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang ada di setiap desa belum berfungsi optimal sebagai penghubung informasi antara warga dan pemerintah. Ia juga mengkritisi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dinilai belum responsif terhadap gejolak harga.

“Kalau semua berjalan baik, pasti kondisi seperti ini cepat terdeteksi dan ditangani,” ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara data di tingkat pemerintah dengan kenyataan di lapangan. Bagi masyarakat seperti Inaq Ang, persoalan elpiji bukan sekadar isu distribusi, melainkan kebutuhan dasar yang sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari.

“Saya hanya ingin beli gas dengan harga biasa, tidak mahal dan tidak perlu pakai KTP,” katanya.

Pemerintah daerah diharapkan segera membenahi sistem distribusi dan pengawasan agar ketersediaan elpiji bersubsidi benar-benar dirasakan merata oleh masyarakat. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Aman di Atas, Panik di Bawah, Elpiji Bersubsidi Masih Bergejolak di Lotim “

Tumpahan Oli Pascakebakaran, Jalan Koperasi Ditutup Sementara

globalfmlombok.com
-
0
Tumpahan Oli Pascakebakaran, Jalan Koperasi Ditutup Sementara

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, menutup sementara akses Jalan Koperasi menyusul tumpahan oli di badan jalan pascakebakaran gudang oli di Lingkungan Pelembak, Senin (30/3/2026). Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.

Penutupan akses dilakukan sebagai upaya antisipasi guna mencegah kecelakaan lalu lintas. Pasalnya, kondisi jalan menjadi sangat licin akibat oli yang tercecer dan mengalir hingga ke badan jalan.

Lurah Ampenan Tengah, Budiawan, mengatakan penutupan dilakukan bersamaan dengan proses pembersihan yang tengah berlangsung di lokasi. Pihak kelurahan juga telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk mempercepat penanganan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Perhubungan untuk menutup jalan ini sementara,” ujarnya.

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram turut dilibatkan dalam proses pembersihan. Material pasir digunakan untuk menyerap oli di permukaan jalan agar tidak membahayakan pengendara.

Menurut Budiawan, proses pembersihan dilakukan secara intensif dan ditargetkan rampung pada Senin sore, sehingga akses jalan dapat segera dibuka kembali.

“Rencananya sore ini bisa selesai. Saya sudah berkomunikasi dengan pihak terkait agar segera dikondisikan,” katanya.

Sementara itu, aparat gabungan terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada potensi bahaya lanjutan, termasuk sisa material mudah terbakar. Petugas dari pemadam kebakaran dan kepolisian masih bersiaga guna mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api baru.

Terkait dampak kebakaran, Budiawan memastikan bangunan di sekitar lokasi, baik di sisi kiri, kanan, maupun belakang gudang, termasuk rumah warga, tidak terdampak serius.

“Alhamdulillah, situasi masih bisa dikendalikan oleh petugas damkar dan kepolisian, sehingga tidak merembet ke bangunan lain,” ujarnya.

Ia berharap seluruh proses penanganan pascakebakaran, termasuk pembersihan jalan dan pemulihan akses, dapat segera diselesaikan agar aktivitas masyarakat kembali normal. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jalan Koperasi Ditutup Sementara “

Pasca-Lebaran Ketupat, Harga Kebutuhan Pokok di Mataram Masih Tinggi

globalfmlombok.com
-
0
Pasca-Lebaran Ketupat, Harga Kebutuhan Pokok di Mataram Masih Tinggi

Mataram (globalfmlombok.com) – Pasca-Lebaran Ketupat, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar pantauan di Kota Mataram masih terpantau tinggi. Sejumlah komoditas strategis, terutama cabai rawit, belum menunjukkan penurunan signifikan.

Di Pasar Induk Mandalika, Senin (30/3/2026), harga cabai rawit tercatat masih berada di kisaran Rp100 ribu hingga Rp125 ribu per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam ras berada di kisaran Rp44 ribu hingga Rp45 ribu per kilogram.

Seorang pedagang cabai rawit di Pasar Induk Mandalika, H. Nursan, mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah telah terjadi sejak bulan Ramadan. Bahkan, harga komoditas tersebut sempat menembus Rp200 ribu per kilogram.

Menurutnya, harga cabai rawit sejak Ramadan hingga usai Lebaran Ketupat bersifat fluktuatif. Saat ini, cabai rawit dijual Rp100 ribu per kilogram untuk yang masih bertangkai dan Rp125 ribu per kilogram untuk yang sudah dibersihkan.

“Harganya naik turun tergantung kondisi kebutuhan masyarakat dan stok barang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, cabai yang dijual sebagian besar didatangkan dari Pulau Jawa karena stok cabai rawit lokal di pasar tradisional Kota Mataram sangat terbatas, bahkan nyaris tidak tersedia. Di sisi lain, harga cabai lokal cenderung lebih mahal dibandingkan pasokan dari luar daerah.

Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Pembeli yang datang ke pasar induk umumnya merupakan pedagang yang akan menjual kembali, sedangkan konsumen rumah tangga cenderung membeli dalam jumlah terbatas.

“Kalau untuk konsumsi, biasanya masyarakat hanya membeli setengah kilogram atau seperempat kilogram,” katanya.

Salah seorang pembeli, Milhana, mengaku harga kebutuhan pokok, khususnya cabai, masih memberatkan. Ia mengaku hanya mampu membeli seperempat kilogram dengan harga Rp10 ribu.

“Harganya masih naik sejak bulan puasa, jadi saya beli sedikit,” keluhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok memang terjadi sejak menjelang Ramadan dan masih bersifat fluktuatif hingga pasca-Lebaran Ketupat.

Ia menegaskan, pihaknya terus melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar, terutama pasar pantauan seperti Pasar Induk Mandalika, Kebon Roek, dan Pagesangan.

“Beberapa harga kebutuhan pokok sudah mulai normal, seperti daging sapi Rp140 ribu per kilogram dan telur ayam Rp28 ribu per tray,” jelasnya.

Menurutnya, tingginya harga bahan pokok pasca-Lebaran Ketupat dipengaruhi tingginya permintaan masyarakat. Meski demikian, pihaknya akan menelusuri lebih lanjut penyebab di lapangan guna menjaga stabilitas harga.

Pemerintah daerah juga berupaya memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga agar harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil dalam waktu dekat. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pasca-Lebaran Ketupat, Kebutuhan Pokok di Mataram Masih Mahal “

Gudang Oli di Ampenan Terbakar, Karyawan Selamat Melompat dari Lantai Dua

globalfmlombok.com
-
0
Gudang Oli di Ampenan Terbakar, Karyawan Selamat Melompat dari Lantai Dua

Gudang Oli di Ampenan Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik, Kerugian Rp2 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Gudang Oli di Ampenan Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik, Kerugian Rp2 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) – Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran yang melanda ruko gudang oli Federal di Jalan Koperasi, Lingkungan Pintu Air, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Senin (30/3/2026).

Kapolsek Ampenan, Kompol Ahmad Majmuk, mengatakan, pihaknya telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) serta mengumpulkan keterangan awal dari para saksi.

“Kami bersama sudah cek TKP. Untuk penyebab pastinya, masih kami dalami,” ujarnya.

Meski demikian, dugaan awal kebakaran berasal dari korsleting listrik pada stavol yang berada di bagian belakang gudang. Dari keterangan saksi, alat pengatur tegangan listrik tersebut sempat mengeluarkan percikan api sebelum kobaran membesar.

Peristiwa kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 10.00 Wita. Seorang karyawan bernama Wirito mengaku mendengar suara ledakan dari arah stavol, yang kemudian diikuti munculnya api.

Melihat kondisi tersebut, saksi segera berlari ke lantai dua untuk memberitahukan karyawan lainnya. Namun, api dengan cepat membesar setelah menyambar stok oli yang tersimpan di lantai satu.

“Percikan api dari stavol langsung menyambar stok oli yang ada di lantai satu,” jelasnya.

Dalam kondisi panik, lima karyawan yang berada di lantai dua memilih melompat untuk menyelamatkan diri. Mereka melompat ke bak truk yang sedang terparkir di depan gudang.

Sekitar pukul 10.50 Wita, api semakin membesar. Sebanyak delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Proses pemadaman berlangsung kurang lebih dua jam hingga akhirnya api berhasil dikendalikan pada pukul 12.45 Wita.

Majmuk memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian material ditaksir mencapai Rp2 miliar. Kerugian itu meliputi sekitar 1.300 dus oli besar, 1.000 dus oli kecil, serta sejumlah peralatan seperti komputer yang ikut terbakar.

Saat ini, polisi telah memasang garis polisi di sekitar lokasi guna mengamankan area serta mencegah hilangnya barang bukti.

“Kami juga sudah meminta keterangan awal dari saksi-saksi di lokasi. Penyelidikan masih terus kami lakukan untuk memastikan penyebab kebakaran,” tegasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kebakaran Gudang Oli di Ampenan Diduga karena Korsleting Listrik, Kerugian Capai Rp2 Miliar “

Mengubah Limbah Menjadi Potensi Ekonomi di Sumbawa Barat

globalfmlombok.com
-
0
Mengubah Limbah Menjadi Potensi Ekonomi di Sumbawa Barat

Sumbawa Barat (globalfmlombok.com)-

Di banyak tempat, sisa makanan atau plastik bekas mungkin hanyalah akhir dari sebuah cerita konsumsi. Namun, di area operasional salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia sisa-sisa ini justru menjadi potensi ekonomi. Di Batu Hijau, Sumbawa Barat, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) mengubah sampah organik yang berasal dari fasilitas dapur dan tempat makan karyawan menjadi pelet pakan ikan berkualitas tinggi.

Melalui penerapan teknologi pengolahan limbah berbasis masyarakat, AMMAN menggandeng warga lingkar tambang sebagai mitra bisnis lokal untuk mengelola rangkaian produksi pakan secara profesional. Dalam produksi pelet, kelompok masyarakat lokal bertugas mengolah sisa makanan menjadi pelet pakan ikan dengan mengoperasikan teknologi pengolahan pakan yang mencakup proses penggilingan, pencampuran nutrisi, hingga pengeringan menjadi pelet siap pakai. Pelet yang dihasilkan kemudian disalurkan kepada para pembudidaya ikan lokal untuk memelihara ikan hingga masa panen tiba.

Pelet yang dihasilkan dari sampah organik disalurkan kepada para pembudidaya ikan lokal untuk memelihara ikan hingga masa panen tiba. (globalfmlombok.com/ist)

Lingkaran Sirkular yang Mandiri

Inovasi ini menciptakan sebuah ekosistem tertutup (closed-loop) yang sangat efisien. Hasil panen ikan dari kolam masyarakat tersebut dibeli kembali oleh mitra penyedia jasa boga (catering) AMMAN untuk diolah menjadi hidangan bagi karyawan. Dengan kata lain, sisa makanan dari meja makan karyawan diolah oleh tangan masyarakat lokal menjadi pakan, menghasilkan protein ikan, dan kembali ke meja makan karyawan sebagai pangan bergizi.

“Di AMMAN, kami memandang pengelolaan sampah sebagai bagian integral dari tanggung jawab lingkungan. Inovasi teknologi waste-to-value yang dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi sirkular berbasis masyarakat adalah langkah nyata menuju operasional tambang yang berkelanjutan,” ujar Kartika Octaviana, Vice President Corporate Communications AMMAN.

Apresiasi dan Kolaborasi Pemerintah Sumbawa Barat

Langkah AMMAN mendapat apresiasi positif dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa Barat, Aku Nur Rahmadin, S.Pd., M.M.Inov., menilai konsistensi AMMAN dalam mengedepankan prinsip ekonomi sirkular sebagai bentuk dukungan nyata terhadap target pengurangan sampah daerah.

“Inovasi yang mencakup pengurangan limbah industri ini turut memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan Sumbawa Barat yang bersih dan berkelanjutan, selaras dengan Misi ke-7 Bupati dan Wakil Bupati dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” ujar Aku Nur Rahmadin.

Melalui kolaborasi ini, sampah tidak lagi dipandang sebagai residu akhir, melainkan sebagai sumber daya yang terus berputar. Transformasi limbah makanan menjadi pakan ikan hingga kembali menjadi pangan bergizi bagi karyawan membuktikan bahwa keberlanjutan operasional tambang dapat berjalan beriringan dengan kemandirian ekonomi masyarakat Sumbawa Barat.(r)

1...119120121...390Halaman 120 dari 390