Mataram (globalfmlombok.com)-

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menerapkan transformasi pola kerja aparatur sipil negara (ASN) melalui skema work from home (WFH) dan efisiensi operasional, dengan fokus pada peningkatan kinerja serta penguatan pelayanan publik.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arah kebijakan nasional terkait transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah yang menekankan efisiensi, digitalisasi, dan kinerja berbasis output.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

“Pemprov NTB menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus menekan potensi pemborosan, termasuk penggunaan BBM dan biaya operasional,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis 2 April 2026.

Menurutnya, implementasi WFH saat ini tengah dipersiapkan secara bertahap dengan memastikan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kinerja organisasi.

Biro Organisasi, lanjutnya, sedang menyiapkan draft petunjuk tekhnis dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur skema kerja WFH dan work from office (WFO), termasuk penentuan komposisi pegawai, sistem penugasan, serta mekanisme pelaporan kinerja.

“Tidak semua perangkat daerah dan tidak semua pegawai akan menerapkan WFH. Penerapan dilakukan secara selektif berdasarkan kriteria dan kebutuhan layanan,” jelanya.

Selain itu, setiap perangkat daerah diminta melakukan pemetaan terhadap jenis layanan yang dapat dijalankan secara jarak jauh, guna memastikan pelaksanaan WFH tetap efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Di sisi penguatan sistem kinerja, Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  mengusulkan mekanisme penilaian kinerja harian kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), agar produktivitas ASN tetap terukur, termasuk bagi pegawai yang bekerja dari rumah.

Setiap Perangkat Daerah juga diwajibkan menyusun rencana pelaksanaan WFH yang mencakup target kinerja dan potensi efisiensi anggaran.

Pemprov NTB juga akan melakukan pemantauan berjenjang terhadap kehadiran dan kinerja ASN, serta evaluasi efisiensi pelaksanaan WFH secara rutin.

Khusus untuk sektor pendidikan, kebijakan WFH tidak diberlakukan bagi SMA/SMK/SLB. Sebagai alternatif, pengaturan dilakukan melalui pemadatan jadwal pembelajaran menjadi lima hari kerja yang akan diuji coba terlebih dahulu di Kota Mataram.

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini, Biro Organisasi akan menyiapkan format teknis dan melakukan sosialisasi secara daring, sementara Dinas Kominfotik NTB akan memfasilitasi kebutuhan rapat virtual dan infrastruktur komunikasi digital bagi perangkat daerah.

Ahsanul Khalik menegaskan, kebijakan ini bukan sekedar penyesuaian pola kerja, tetapi bagian dari transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

“WFH bukan tujuan, tetapi instrumen untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Pemprov NTB memastikan bahwa implementasi kebijakan ini akan terus dievaluasi secara berkala guna menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas layanan kepada masyarakat.(r)

Mataram (globalfmlombok.com)—

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera meluncurkan aplikasi layanan aduan cepat untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Inisiatif ini dilakukan sebagai respons atas tingginya angka kekerasan yang masih terjadi di daerah tersebut.

Aplikasi yang dikelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak di bawah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) NTB itu akan dilengkapi nomor darurat serta sistem pelaporan yang cepat, aman, dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A NTB, Lalu Juhamdi, mengatakan layanan ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan tanpa harus datang langsung ke instansi terkait.

“Kami bergerak cepat. Dalam waktu dekat akan dibentuk aplikasi layanan aduan cepat untuk merespons kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya di Mataram, Rabu (1/4/2026).

Ia menambahkan, setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti melalui proses pendampingan korban serta penegakan hukum terhadap pelaku hingga ke tahap pengadilan.

Urgensi pembentukan aplikasi ini tidak lepas dari tingginya kasus kekerasan terhadap anak di NTB. Berdasarkan data aplikasi Simfoni PPA tahun 2025, tercatat sebanyak 637 kasus dengan total korban mencapai 654 anak di seluruh kabupaten/kota.

Dari jumlah tersebut, anak perempuan menjadi kelompok paling rentan dengan 503 korban, sedangkan korban laki-laki tercatat sebanyak 151 anak.

Selain itu, praktik pernikahan anak masih menjadi persoalan serius yang berkorelasi dengan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kondisi ini juga berdampak pada berbagai persoalan sosial lain, seperti putus sekolah, kemiskinan, hingga stunting.

Sebagai bagian dari penguatan upaya pencegahan, Pemprov NTB bersama berbagai mitra akan menggelar rapat koordinasi yang melibatkan pondok pesantren, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Forum ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menekan kasus kekerasan di tingkat masyarakat.

Aplikasi layanan aduan cepat tersebut dijadwalkan diluncurkan dalam waktu dekat sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menekan dan mengentaskan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat.

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan perubahan mendasar dalam perencanaan pembangunan. Melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pendekatan berbasis asumsi tidak lagi digunakan, melainkan digantikan dengan pemanfaatan data terpilah dan terintegrasi yang inklusif.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, saat membuka Lokakarya Penyediaan Data Pendukung Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (Tembang Pugis) Tahun 2026 di Mataram, Rabu, 1 April 2026.

Menurutnya, tanpa data yang akurat dan inklusif, pembangunan berisiko tidak tepat sasaran serta berpotensi meninggalkan kelompok rentan.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan asumsi. Kita harus tahu secara pasti siapa yang tertinggal, di mana ketimpangan terjadi, dan kelompok mana yang belum terlayani. Di situlah data menjadi penentu arah kebijakan,” tegasnya.

Ia menilai tantangan pembangunan saat ini bukan pada banyaknya program, melainkan pada ketepatan sasaran. Tanpa dukungan data yang terpilah dan terintegrasi, kebijakan yang dihasilkan berpotensi bias dan tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Pemprov NTB, lanjutnya, telah membangun fondasi melalui Portal NTB Satu Data dan DT-SEN. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan data terpilah, integrasi antar sistem, hingga pemanfaatan data yang belum optimal dalam proses Musrenbang.

“Data tidak boleh berhenti sebagai laporan. Data harus menjadi instrumen perubahan dalam cara kita merencanakan pembangunan,” ujarnya.

Ia juga menekankan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus berperan aktif sebagai produsen data yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan keterpaduan data. Data yang dikembangkan pun harus mampu menggambarkan kondisi nyata masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, serta kelompok rentan lainnya.

Dalam konteks tersebut, sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci, termasuk kolaborasi dengan mitra pembangunan seperti Program SKALA, agar pengelolaan data tidak berjalan secara parsial.

Lebih jauh, ia mendorong transformasi Musrenbang menjadi forum berbasis data, bukan sekadar agenda administratif tahunan.

“Musrenbang harus berubah, dari forum formal menjadi forum berbasis data yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

Melalui lokakarya ini, diharapkan terbangun kesepahaman lintas sektor terkait pentingnya data inklusif, sekaligus menghasilkan langkah konkret dalam integrasi data ke dalam perencanaan Tembang Pugis Tahun 2026.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi dari sejauh mana kita mampu menghadirkan keadilan dan memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” NTB Tegaskan Akhir Era Asumsi, Data Inklusif Jadi Dasar Musrenbang“