Beranda blog Halaman 116

106 Dapur MBG Ditutup Sementara, Wabup Lotim Khawatir Guncang Ekonomi

globalfmlombok.com
-
0
106 Dapur MBG Ditutup Sementara, Wabup Lotim Khawatir Guncang Ekonomi

Selong (globalfmlombok.com) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi daerah dengan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbanyak de NTB yang ditutup sementara.

Sebanyak 106 dari 302 dapur se NTB. Penutupan sementara ini semestinya tidak terjadi. Mengingat besaenya dampak ekonomi pasca kehadiran MBG dkkhawatirkan penutupan sementara ini akan mengguncang ekonomi #lotim

Hal ini dikemukakan Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Moh Edwin Hadiwijaya kepada Suara NTB, Minggu (5/4/2026).

Keputusan pengehantian sementara itu diketahui berdasarkan Surat Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional dapur MBG ini tertuang dalam surat nomor 1218/D.TWS/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026.

Penghentian operasional, meskipun bersifat sementara, berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, mulai dari pelaku usaha kecil, pemasok bahan baku, hingga aktivitas ekonomi harian warga.

Di balik penghentian ini, dampak ekonomi turut menjadi perhatian serius. Hingga akhir Maret 2026, terdapat 243 SPPG aktif di Lombok Timur dengan jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 508.951 orang.

Program ini juga berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan sekitar 12.150 tenaga kerja terlibat dan 11.421 relawan menerima upah rutin.

Selain itu, perputaran uang yang dihasilkan cukup signifikan, yakni sekitar Rp7,5 miliar per hari dan Rp44,5 miliar per minggu. Total investasi yang telah digelontorkan bahkan mencapai Rp243 miliar.
Pemerintah daerah bergerak cepat dengan memfokuskan intervensi pada dua aspek utama, yakni Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) di Dinas Kesehatan (SLHS) dan Intalaai Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Dinas lingkungan Hidup.

Pendekatan yang dilakukan tidak hanya sebatas penegakan aturan, tetapi juga pembinaan. SPPG yang belum memiliki SLHS diminta segera mengurus ke Dinas Kesehatan. Sementara itu, bagi yang IPAL-nya belum sesuai standar diarahkan untuk menjalani verifikasi dan pembinaan.
Adapun SPPG yang belum memiliki IPAL sama sekali diberikan dua opsi, yakni pendampingan pembangunan atau pengadaan paket IPAL berbahan fiber.

Wakil Bupati juga menegaskan agar seluruh proses dilakukan secara langsung tanpa perantara. “Jangan pakai calo. Urus langsung ke dinas,” pesannya.

Wabup menegaskan seluruh pengelola dapur seharusnya bisa antisipasi sejak awal. Masalah IPAL dan SLHS ini sejak awal bisa dibuat oleh masing-masing dapur.

Wabup yang juga ketua Tim Percepatan Penanganan Penurunan Stunting (TP3S) ini meminta seluruh dapur segera melakukan percepatan perbaikan.

Berdasarkan data BGN, sebanyak 75 SPPG tercatat memiliki IPAL yang belum memenuhi standar. Sementara itu, 15 SPPG belum memiliki SLHS, dan 16 lainnya belum memiliki kedua persyaratan tersebut. Kondisi ini menunjukkan persoalan yang tidak bersifat parsial, melainkan sistematis.
Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa ke depan standar yang diberlakukan akan semakin ketat. Setelah persoalan limbah cair, potensi pengawasan akan bergeser ke limbah padat, seperti sampah dan sisa pangan.

Hal ini merujuk pada kebijakan BGN melalui Peraturan Nomor 1 Tahun 2026 yang mendorong pengelolaan berbasis ekonomi sirkular. Saat ini, sebanyak 42 SPPG di Lombok Timur telah bekerja sama dengan dinas terkait untuk pengangkutan limbah ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Selain itu, pelaku SPPG juga dihadapkan pada berbagai kewajiban sertifikasi, mulai dari Halal, SLHS, GMP/CPPOB, hingga standar internasional seperti ISO 45001, ISO 22000, dan ISO 31000.
Kondisi ini menandakan bahwa SPPG tidak lagi dipandang sebagai program biasa, melainkan sistem yang harus memenuhi standar industri pangan modern.

Wakil Bupati juga memberi perhatian khusus kepada SPPG yang dikelola oleh koordinator kecamatan agar dapat menjadi contoh, bukan justru ikut bermasalah.

Ia juga mendorong pembentukan forum komunikasi antar mitra SPPG sebagai wadah koordinasi dan penyelesaian potensi konflik, baik antara mitra dengan yayasan, relawan, maupun pengelola SPPG.

Saat ini, kerja sama resmi dengan BGN dilakukan oleh yayasan, sementara mitra menjalin perjanjian kerja sama dengan yayasan tersebut. (rus)

Sebelum Lantik Tiga Direksi, PT GNE Wajib Diaudit Inspektorat dan KAP

globalfmlombok.com
-
0
Sebelum Lantik Tiga Direksi, PT GNE Wajib Diaudit Inspektorat dan KAP

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Gerbang NTB Emas (GNE) berencana akan melantik tiga direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bulan ini. Sebelum melantik tiga direksi yang lolos Seleksi Terbuka (Selter), perusahaan ini harus melaksanakan audit keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda NTB, Izzudin Mahili mengatakan, saat ini perusahaan daerah tersebut tengah mempersiapkan proses audit di Inspektorat. Setelahnya, harus mengikuti audit KAP. “Biasa, laporan keuangan tahunan. Sekarang masih rencana audit Inspektorat, terus KAP,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Inspektorat akan mengaudit kinerja dan temuan utang PT GNE yang diduga masih sekitar Rp22 miliar. Setelahnya, KAP masuk untuk melakukan audit tahunan. Setelah semua proses audit tuntas, PT GNE bisa melakukan RUPS, yang rencananya akan dilakukan pada pertengahan April 2026.

Setelah penetapan, tiga calon direksi yang lolos akan memberikan pandangan terkait dengan rencana kerja 100 hari dari masing-masing mereka.

Adapun penetapan direksi ini, lanjut Izzuddin telah melalui proses seleksi sesuai regulasi, termasuk seleksi administrasi dan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh panitia seleksi (pansel).

“Pansel telah menyampaikan hasil calon anggota direksi yang memenuhi syarat kepada gubernur. Selanjutnya, gubernur melakukan tahapan akhir berupa wawancara sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018,” jelasnya.

Ia menegaskan, hasil dari tahapan tersebut bukanlah penetapan direksi definitif, melainkan penetapan calon anggota direksi. Penetapan itu dituangkan dalam bentuk Surat Gubernur.

Profil Tiga Calon Direksi PT GNE
Tiga direksi baru PT GNE NTB, yaitu Yuyud Indrayudi. Ia hadir sebagai figur dengan rekam jejak kuat di sektor industri pertambangan dan pengembangan masyarakat. Dimulai di PT Newmont Nusa Tenggara, yang kemudian berlanjut di PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Dengan fokus pada pengembangan masyarakat dan penguatan hubungan dengan pemangku kepentingan. Ia juga memperluas kapasitasnya dalam hubungan pemerintah di PT Sumbawa Timur Mining.

“Didukung latar belakang pendidikan yang multidisipliner meliputi teknik, ekonomi, dan perencanaan wilayah Yuyud dinilai memiliki perspektif komprehensif dalam memimpin transformasi PT GNE menuju perusahaan yang lebih progresif dan berdaya saing,” kata Izzudin.

Sulman, SE., MM. Ia merupakan profesional perbankan dengan pengalaman lebih dari satu dekade di industri keuangan. Kariernya berkembang melalui berbagai posisi strategis di PT Bank KB Indonesia, mulai dari pengelolaan kredit hingga peran sebagai Manager Kredit Review dan Area Manager SME. Saat ini, ia menjabat sebagai Branch Manager di PT Bank Mega Syariah.

Suhaimi, ST. Ia memiliki pengalaman lintas sektor, mulai dari perusahaan teknologi global seperti Pepperl+Fuchs hingga proyek energi bersama Karpowership Indonesia. Pengalamannya sebagai Electrical dan Maintenance Manager di industri pertambangan, serta keterlibatannya dalam proyek kelistrikan berskala besar, memberikan keunggulan dalam pengelolaan operasional yang andal dan berkelanjutan.

“Dengan latar belakang tersebut, Suhaimi diharapkan mampu memperkuat sistem operasional PT GNE agar lebih efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil,” kata Izzudin.

Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB itu mengaku adanya direksi baru ini menjadi sinyal kuat komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam melakukan transformasi BUMD secara menyeluruh. PT GNE diproyeksikan tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ke depan, kehadiran jajaran direksi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan berbasis nilai tambah, meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka peluang investasi serta memperluas lapangan kerja, dan memperkuat kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel. (era)

Tak Sesuai Aturan, Pemprov akan Tutup Perusahaan Tambang

globalfmlombok.com
-
0
Tak Sesuai Aturan, Pemprov akan Tutup Perusahaan Tambang

Mataram (globalfmlombok.com) – Sudah 60 hari lebih sejak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 Tahap II kepada Pemprov NTB. Dari banyaknya temuan, salah satunya adalah persoalan tambang di NTB.

Adanya temuan ini, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin mengaku pihaknya rutin memberikan peringatan kepada perusahaan tambang yang menjadi temuan BPK. Beberapa dari mereka disampaikan telah melakukan perbaikan berupa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Jaminan Reklamasi (Jamrek).

Sebagian lagi belum menindaklanjuti teguran yang diberikan oleh Pemprov NTB. Sehingga langkah yang akan ditempuh Pemprov adalah dengan melaporkan ke Kementerian ESDM bagi pertambangan yang berada di bawah kewenangan pusat. Dan bagi perusahaan di bawah kewenangan pemerintah daerah akan diberhentikan operasionalnya.

“Otomatis kalau jadi kewenangan kita akan ditindak tegas, seperti tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan IPR kan kewenangan kita. Kita suspend,” tegasnya.

Sebelum melakukan penutupan tambang, Dinas ESDM memberikan peringatan sebanyak tiga kali. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, penutupan menjadi langkah yang diambil oleh provinsi. “Paling berat pencabutan izin. Walaupun pencabutan izin tapi dia tetap harus memenuhi kewajibannya,” katanya.

Sebagai informasi, BPK mencatat terdapat 120 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di NTB. Dari jumlah itu, 88 izin berada di Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan 32 IUP yang diterbitkan pada area sempadan atau badan sungai. Namun belum dilengkapi izin penggunaan sumber daya air dari Kementerian PUPR.

Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Suparwadi mengungkapkan pihaknya menemukan maraknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai regulasi. Adanya Perusahaan tambang yang sudah berakhir masa eksplorasinya, namun tetap melakukan eksplorasi.

“Terdapat 19 pemegang IUP eksplorasi, 4 pemegang IUP operasi produksi, dan satu pemodal izin penambangan batuan yang telah berakhir masa berlakunya. Namun masih melakukan dan atau pernah melakukan kegiatan eksplorasi produksi,” katanya.

Ditemukan juga adanya 2 pemegang IUP eksplorasi, namun sudah melakukan kegiatan operasi produksi. Ada juga 48 pemegang IUP yang melakukan penambangan di luar konsensi. Di luar itu, terdapat 20 titik tambang ilegal yang berada di sekitar Lokasi tambang legal.

BPK juga menemukan adanya 25 IUP operasi produksi yang tidak taat hukum dan regulasi. Dan 161 bilyet deposito yang ditempatkan atas nama Perusahaan bukan atas nama Gubernur atau pemegang IUP. Bahkan ditemukan pencairan jaminan reklamasi oleh perusahaan tanpa persetujuan Dinas ESDM, dilakukan oleh lima pelaku usaha dengan total nilai Rp80,97 juta.

“Kegiatan itu mengakibatkan NTB kehilangan potensi aktif, dan risiko kehilangan potensi reklamasi dan pasca tambang yang tak sengaja diketahui dan disetujuin oleh Pemprov,” bebernya.

Aktivitas pertambangan di NTB juga banyak menyalahi aturan penggunaan kawasan hutan. Akibatnya, kerusakan lingkungan berdampak lebih besar, hingga mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

Tidak hanya itu, masalah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) juga tak luput dari kaca mata BPK. Menurutnya, dari 16 WPR yang bisa dikelola IPR, NTB baru mengeluarkan satu dokumen perencanaan reklamasi, yaitu blok Lantung, Sumbawa, selaku pilot projek IPR.

“Dinas ESDM belum menyusun langkah reklamasi dan pertambangan terhadap 15 blok,” pungkasnya. (era)

Pembayaran Hosting Fee MotoGP, ITDC Tunggu Kebijakan Pusat

globalfmlombok.com
-
0
Pembayaran Hosting Fee MotoGP, ITDC Tunggu Kebijakan Pusat

Praya (globalfmlombok.com) – Jadwal penyelenggaraan event MotoGP Mandalika sudah ditetapkan bakal digelar pada tanggal 9-11 Oktober 2026 mendatang di Pertamina Mandalika International Circuit. Hanya saja, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) bersama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku penyelenggara sejauh ini belum menyelesaikan pembayaran hosting fee penyelenggaran MotoGP ke Dorna Sport sebagai pemilik event.

Belum dibayarnya hosting fee ini, karena masih menunggu kebijakan pusat, terkait dukungan anggaran untuk penyelenggaraan ajang balap roda dua paling bergengsi di dunia tersebut.
Dalam keterangannya pekan kemarin, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka, mengatakan kalau rencana dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan MotoGP Mandalika sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).

‘’Pemerintah pusat sejauh ini masih mengkaji skema dukungan anggaran kepada event balap tersebut,’’ ungkapnya, Sabtu (4/4/2026).

Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tersebut penting, untuk memastikan event MotoGP tetap bisa terselenggaran di Indonesia. “Kita masih menunggu rilis resmi dari Bappenaas soal (dukungan anggaran) MotoGP. Semoga dalam waktu dekat ini sudah ada kejelasan,” tambahnya.

Kemenpora sudah menetapkan event MotoGP sebagai salah satu sport tourism Kemenpora. Dan, diharapkan bisa menjadi jalan untuk membuka dukungan yang lebih besar lagi bagi penyelengaraan event tersebut. Mengingat, besarnya dampak balik yang diberikan oleh event dunia tersebut bagi perekonomian secara nasional

“Sebagai Sport Tourism Kemenpora, dukungan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan event MotoGP bisa lebih besar dan lebih baik lagi. Sehingga kita bisa fokus untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung eventnya,” sebut Troy.

Di beberapa negara, lanjut Troy, dari hasil studi banding yang dilakukan seperti di Thailand disebutkan kalau hosting fee penyelenggaraan MotoGP itu ditanggung oleh pemerintah. Penyelenggara hanya fokus pada sisi penyelenggaraannya saja supaya bagaimana event bisa berlangsung dengan sukses dan bisa memberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian nasional.

ITDC memiliki klausul kontrak penyelenggaraan event MotoGP selama 10 tahun. Dan, tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke enam. Di mana untuk hosting fee dibayar setiap tahun. Dengan nominal cukup besar di atas Rp 231 miliar untuk sekali penyelenggaraan event MotoGP. (kir)

Banjir Landa Senggigi, Ruas Jalan di Sejumlah Hotel Terendam

globalfmlombok.com
-
0
Banjir Landa Senggigi, Ruas Jalan di Sejumlah Hotel Terendam

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Banjir melanda kawasan Senggigi Kecamatan Batulayar, Lombok Barat Minggu (5/4/2026) sekitar pukul 14.20 Wita. Akibatnya,ruas jalan di sejumlah hotel pun terendam. Di antaranya akses jalan di depan Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort, Merumatta, dan Qunci Villa.

Dari video singkat yang beredar, sejumlah kendaraan terlihat mengantre di kedua sisi jalan lantaran tidak bisa menerobos banjir. Satu sepeda motor milik pengendara sempat terjebak di tengah banjir dan harus dievakuasi oleh sejumlah warga.

Banjir diakibatkan hujan deras yang mengguyur wilayah Senggigi sejak siang, sehingga aliran air dari area perbukitan turun ke jalan kemudian menyebabkan banjir. “Karena kondisi hujan lebat, kemudian ada aliran air dari arah perbukitan,” jelas Camat Batulayar, M. Subayin, Minggu (5/4/2026).

Menurut Subayin, saluran drainase pada ruas jalan tersebut tidak mampu menampung debit air yang tinggi karena tertutup sedimentasi. “Saluran drainase tidak bisa menampung air, harusnya air dialirkan langsung ke laut,” katanya.

Tidak hanya di depan Sheraton, banjir setinggi betis juga merendam ruas jalan di depan Hotel Sudamala Suites and Villa Senggigi. Hujan deras juga memicu longsor kecil dan menyebabkan satu pohon tumbang di ruas jalan tersebut. Sebuah mobil yang melintas sempat tertimpa pohon tumbang tersebut.

“Tidak ada korban,” ungkap Kapolsek Batulayar, AKP I Putu Krisna Varananda . Kini, genangan air berangsur surut. Arus lalu lintas yang sempat tersendat mulai kembali normal setelah pohon tumbang dibersihkan.“Sudah surut airnya, sudah berangsur lancar (lalu lintas). Pohon tumbang juga sudah dibersihkan dari jalan,” ujar Krisna. (her)

Penumpang Tumbuh 28 Persen, BIZAM Sumbang 1,8 Persen Secara Nasional

globalfmlombok.com
-
0
Penumpang Tumbuh 28 Persen, BIZAM Sumbang 1,8 Persen Secara Nasional

Praya (globalfmlombok.com) – Arus mudik Lebaran tahun 2026 di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) telah usai. Dengan total pergerakan penumpang pesawat udara mencapai 167 ribu lebih pergerakan. Tumbuh sekitar 28 persen jika dibandingkan dengan musim Lebaran tahun sebelumnya.

Dengan angka tersebut BIZAM mampu memberikan kontribusi sebesar 1,8 persen dari total pergerakan penumpang secara nasional selama mudik Lebaran kali ini yang menembus angka 8,8 juta orang. Di mana 7 juta pergerakan penumpang di antaranya merupakan penumpang rute domestik.

“Secara nasional, pergerakan penumpang pesawat udara naik sebesar 6,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran tahun ini. Sekaligus mendorong tumbuhnya pergerakan pesawat secara kumulatif yang juga naik 9 persen tahun ini,” ungkap Direktur Utama InJourney Maya Watono, dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).

Khusus di BIZAM dari sisi pelayanan, General Manager PT. Angkasa Pura (AP) Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok Aidhil Philip Julian secara terpisah mengatakan mengalami peningkatan yang menggembirakan. Tidak hanya jumlah penumpang yang meningkat, pergerakan pesawat juga turut bertambah.

Dari tahun sebelumnya hanya 1.101 penerbangan naik 53 persen menjadi 1.685 penerbangan pada tahun ini. Dari sisi ketepatan waktu penerbangan (On Time Performance/OTP) misalnya, kinerja harian tercatat sebesar 83 persen. Dengan capaian kumulatif selama periode mudik lebaran sebesar 77,9 persen.

Itu menunjukkan adanya komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelancaran operasional di tengah peningkatan trafik penerbangan. “Manajemen BIZAM juga mencatat utilisasi slot penerbangan yang optimal dengan capaian sebesar 93,5 persen. Adapun realisasi extra flight mencapai 58 penerbangan dari total 62 penerbangan yang direncanakan,” sebut Aidhil.

Semua capaian tersebut lanjutnya, merupakan hasil sinergi seluruh stakeholder bandara yang tentunya patut diapresiasi. Karena telah mampu mewujudkan keamanan dan kelancaraan layanan bagi para pengguna jasa kebandarudaraan. Dan, ke depan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta keandalan operasional sebagai gerbang utama penerbangan di NTB dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat baik domestik maupun internasional. (kir)

Akomodir Tenaga Honorer, Bupati Najmul Akhyar Pertimbangkan PPPK Skema Paruh Waktu

globalfmlombok.com
-
0
Akomodir Tenaga Honorer, Bupati Najmul Akhyar Pertimbangkan PPPK Skema Paruh Waktu

Tanjung (globalfmlombok.com) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., rupanya tak ingin mengorbankan pengabdian para tenaga honorer yang masih “tersisa” di lingkup OPD untuk masuk ke dalam kantong Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebaliknya, ia ingin agar mereka tetap bekerja melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan pola penggajian sesuai kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, pemberhentian tenaga honorer di banyak daerah, tidak akan dilakukan oleh Pemda. Sebaliknya, kebijakan yang disiapkan bukan merumahkan pegawai, melainkan mencari jalan alternatif melalui skema PPPK Paruh Waktu sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Anak-anak kita ini sudah mengabdi. Maka ikhtiar kita semaksimal mungkin tidak ada yang dirumahkan,” tegas Najmul belum lama ini.

Bupati tidak melihat para pegawai honorer sebagai beban anggaran daerah yang bisa dihilangkan begitu saja. Ia justru melihat dari perspektif berbeda. Di mana mereka adalah tenaga yang sudah lama bekerja dan menjadi bagian dari roda pelayanan publik di daerah. Bahkan, capaian-capaian daerah yang sudah diperoleh, tidak terlepas dari dukungan pelayanan para pegawai honorer sebagai pendukung ASN.

Menurut Bupati, skema PPPK Paruh Waktu dinilai sebagai Pilihan populis. Pemerintah di satu sisi, tetap dapat melakukan penataan tenaga non-ASN. Sedangkan di sisi lain, menghindari potensi pengangguran dari kalangan tenaga honorer.

Najmul menyebut, melalui skema PPPK Paruh Waktu tenaga honorer disiapkan untuk dapat diusulkan ke pemerintah pusat pada usulan formasi penerimaan pegawai di tahun-tahun mendatang. Sementara dalam proses penggajiannya, diberikan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. “Kita lihat kemampuan daerah. Kalau memungkinkan, tentu kita dorong peningkatan status mereka menjadi PPPK penuh waktu,” tambahnya. (ari)

28 Warga Diduga Keracunan MBG, Dikes Bima Cek Sampel Makanan

globalfmlombok.com
-
0
28 Warga Diduga Keracunan MBG, Dikes Bima Cek Sampel Makanan

Bima (globalfmlombok.com) – Sebanyak 28 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dilarikan ke Puskesmas Wera sejak Sabtu (4/4/2026), setelah mengalami muntah dan mencret usai menyantap paket MBG.

Data yang dihimpun di Puskesmas Wera hingga Minggu (5/4)/2026 pukul 15.23 WITA mencatat total 28 orang menjalani perawatan. Mereka terdiri dari tiga balita, dua ibu hamil, dan 23 siswa dari sejumlah posyandu dan sekolah di wilayah tersebut.

Para penerima manfaat sebelumnya menyantap paket MBG yang berisi nasi, telur ceplok berbumbu, nugget, timun, kemangi, dan jeruk santang.

Korwil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Bima, Bagus Naeni Santoso, mengatakan pihaknya masih menelusuri penyebab kejadian tersebut di lapangan. “Masih ditelusuri sama anggota di Wera,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (5/4/2026).

Ia mengungkapkan, sampel menu MBG telah diambil dan saat ini sedang diuji oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima untuk memastikan penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para penerima manfaat.

Berdasarkan identifikasi awal internal SPPG, terdapat catatan terhadap salah satu jenis menu, yakni nugget homemade. Nugget tersebut diketahui tidak diproduksi langsung oleh SPPG.

“Berdasarkan identifikasi awal bahwa nugget homemade tidak diproduksi langsung oleh SPPG, namun dibeli oleh mitra ke suplier sebagai pihak kedua. KA (Kepala Satuan) SPPG sudah menyampaikan bahkan mengingatkan kepada mitra untuk tidak melakukan hal demikian, namun mitra tetap melakukannya,” jelasnya.

Ia menegaskan, saat penerimaan bahan baku telah dilakukan proses sortir oleh akuntan, ahli gizi, dan Kepala SPPG. Hasil sortir menunjukkan bahan baku dalam kondisi aman untuk diolah, kecuali bahan nugget homemade yang merupakan makanan siap diolah.

“Pada penerimaan bahan baku telah dilakukan sortir oleh akuntan, ahli gizi, dan Ka SPPG dan dinyatakan bahan baku dalam keadaan aman untuk diolah, untuk bahan makanan siap diolah kecuali nugget homemade,” tambahnya.

Kasus ini melibatkan penerima manfaat dari beberapa titik layanan, yakni Posyandu Pantamanu Desa Tadewa, Posyandu Delima Desa Wora, serta sejumlah sekolah di wilayah Kecamatan Wera, di antaranya SD Negeri Tadewa, TK Pantamanu, SMP 8 Wera Satap, SD Negeri Wora, SDN Inpres Wora Dalam, dan SDN Inpres 2 Wora-Ntundu.

Dari hasil koordinasi dengan pihak Puskesmas Wera, hingga saat ini belum dapat dipastikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami para pasien disebabkan oleh konsumsi paket MBG.

“Pasien yang dirawat belum bisa dipastikan keracunan dikarenakan mengkonsumsi paket MBG karena masih menunggu hasil uji laboratorium,” jelasnya.

Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima memastikan bahwa tim kesehatan telah turun langsung ke lokasi untuk mengambil sampel makanan yang diduga menjadi penyebab gangguan kesehatan tersebut.

Sekretaris Dikes Kabupaten Bima, Nurul Wahyuti, membenarkan bahwa pengambilan sampel telah dilakukan pada Minggu (5/4). “Iya betul, teman-teman hari ini turun ke Wera untuk mengambil sampel makanan tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sampel makanan yang diambil akan dibawa ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bima untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Belum bisa dipastikan kapan hasilnya keluar, karena sampel makanan tersebut akan dibawa ke Labkesda Kota Bima untuk diperiksa. Semoga paling telat besok sudah keluar,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, proses pengujian laboratorium oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima masih berlangsung untuk memastikan sumber penyebab dugaan gangguan kesehatan tersebut. (hir)

Gabah Tak Terserap, Petani Blokir Jalan di Kandai Dua

globalfmlombok.com
-
0
Gabah Tak Terserap, Petani Blokir Jalan di Kandai Dua

Dompu (globalfmlombok.com) – Puluhan petani padi di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, spontan melakukan aksi blokir jalan, Sabtu (4/4/2026) sekitar pukul 21.30 Wita. Aksi dipicu tidak adanya pembeli gabah sejak Lebaran Idulfitri, sehingga menyebabkan penumpukan hasil panen di tingkat petani.

Massa membakar ban bekas di jalan depan Masjid Qusurul Jannah dan menutup akses jalan menggunakan sepeda motor. Sejumlah kendaraan, termasuk truk pengangkut gabah yang hendak melintas, nyaris menjadi sasaran amukan warga.

Situasi sempat memanas, namun berhasil dikendalikan sehingga tidak berujung anarkis. Tiga truk pengangkut gabah yang melintas akhirnya diminta putar balik menuju Terminal Ginte dan dialihkan melalui Jalan Ompu Biko ke arah Sumbawa. Gabah tersebut diketahui hendak dibawa ke luar daerah karena gudang di Dompu tidak mampu menampung hasil panen yang membludak.

Penumpukan gabah juga menyebabkan antrean panjang truk di sejumlah gudang. Kondisi ini memperparah keresahan petani yang tidak bisa lagi menunda panen karena berisiko rontok.

Penjabat Sekretaris Daerah Dompu, Khairul Insyan, turun langsung menemui massa bersama Ketua Komisi III DPRD Dompu, Muhammad Ikhsan, serta tokoh masyarakat setempat. Pemerintah daerah berjanji segera menggelar rapat dengan pihak Bulog dan mitra usaha untuk mencari solusi penyerapan gabah.

“Besok pagi akan dilakukan rapat dengan Bulog dan mitranya, kemudian dilanjutkan turun ke lapangan,” ujar tokoh masyarakat Kandai Dua, Supratman, di hadapan massa.

Ia menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan petani karena tidak adanya pembeli, baik dari Bulog maupun tengkulak. Kalaupun ada, harga yang ditawarkan jauh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Petani, kata dia, sebenarnya tidak menuntut harga sesuai HPP, namun berharap ada pembelian rutin meski di kisaran Rp6.200–Rp6.300 per kilogram. “Yang penting ada penyerapan setiap hari. Ini sama sekali tidak ada yang mengambil gabah,” ujarnya.

Kondisi ini terjadi sejak libur Lebaran, ketika sejumlah gudang pengusaha tutup selama sepekan. Saat kembali beroperasi, kapasitas gudang tidak mampu menampung lonjakan panen serentak, sehingga sebagian menghentikan sementara pembelian.

Sementara itu, Pemimpin Cabang Bulog Bima, Alfan, menyatakan pihaknya tetap melakukan penyerapan gabah petani di Dompu. Namun, panen raya yang berlangsung hampir bersamaan di berbagai wilayah membuat penyerapan tidak merata.

“Penyerapan disesuaikan dengan kapasitas pengering (dryer) dari mitra pengolahan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihak Bulog bersama pemerintah daerah telah turun langsung ke lokasi untuk merespons keluhan petani. Proses penyerapan gabah, kata dia, masih terus berlangsung. (ula)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Gabah Petani Tidak Terserap, Puluhan Petani Spontan Blokir Jalan di Kandai Dua “

Peringatan Dini Tsunami di Malut Dinyatakan Berakhir, Kenaikan Muka Air Laut Terpantau antara 0,13 hingga 0,75 Meter

globalfmlombok.com
-
0
Peringatan Dini Tsunami di Malut Dinyatakan Berakhir, Kenaikan Muka Air Laut Terpantau antara 0,13 hingga 0,75 Meter

Jakarta (globalfmlombok.com)-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengakhiri peringatan dini tsunami pascagempabumi di wilayah Pulau Batang Dua, Ternate, Maluku Utara pada Kamis, 2 April 2026. Gempabumi ini terletak pada koordinat 1,25° LU; 126,27° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 129 Km arah Tenggara Bitung, Sulawesi Utara pada kedalaman 33 km.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa berdasarkan lokasi episenter dan kedalamannya, gempa ini berjenis dangkal akibat aktivitas subduksi Laut Maluku. Hasil analisis, mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

“Hasil pemantauan BMKG, terjadi kenaikan tinggi muka air laut di sejumlah wilayah, di antaranya Halmahera Barat pada 06:08 WIB dengan ketinggian 0.30 m, Bitung pada pukul 06:15 WIB dengan ketinggian 0.20 m,” papar Faisal di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta (2/4).

Kemudian, di Sidangoli pada pukul 06:16 WIB dengan ketinggian 0.35 m, Minahasa Utara pada pukul 06:18 WIB dengan ketinggian 0.75 m, Belang pada pukul 06:36 WIB dengan ketinggian 0.68 m, dan Bumbulan pada pukul 06.50 WIB dengan ketinggian 0.13 m.

Sementara itu, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida R., menjelaskan bahwa gempabumi ini berdampak sedikitnya di tiga provinsi, mulai dari Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Gempabumi dirasakan kuat dengan intensitas V-VI MMI di Kota Ternate. Akibatnya, getaran dirasakan oleh semua penduduk sehingga menyebabkan terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak, serta kerusakan ringan.

Penduduk Manado turut merasakan getaran dengan intensitas IV-V MMI (Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun). Getaran di Gorontalo Bone Bolango, Gorontalo Utara dirasakan nyata dalam rumah, seakan ada truk berlalu dengan intensitas III MMI.

Getaran dirasakan di Kab. Boalemo dan Pohuwato dengan intensitas II-III MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

“Hingga pukul 09.50 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 48 aktivitas gempabumi susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar M5.5,” tutur Nelly.

Adapun Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami, Rahmat Triyono, memastikan BMKG akan menurunkan tim ahli untuk melakukan pemetaan makroseismik (sebaran kerusakan) dan mikroseismik (gempa susulan). Di sisi lain, BMKG juga akan memasang portable seismograph di sekitar Maluku Utara dan Ternate dalam upaya pengumpulan data.

“Seluruh UPT BMKG di daerah telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memantau potensi gempa susulan serta dampak kerusakannya,” terang Rahmat.

Berdasarkan informasi yang diterima, peristiwa ini menimbulkan dampak kerusakan bangunan di beberapa titik, seperti di gedung KONI Sario Manado, Gereja Kalvari di Pulau Batang Dua Kota Ternate yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut.

“BMKG menyatakan bahwa Peringatan Dini Tsunami dinyatakan berakhir pada 09.56 WIB. BMKG berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah membantu diseminasi dan melakukan langkah evakuasi secepatnya,” pungkas Faisal.

Sejalan dengan itu, Plt. Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, A. Fachri Radjab, mengimbau masyarakat untuk memastikan keselamatan dan keamanan bangunan sebelum kembali beraktivitas.

“Kami mengimbau kepada masyarakat di daerah terdampak untuk melakukan pemeriksaan struktur bangunan sebelum memasuki rumah atau gedung. Apabila masih terdapat kerusakan atau retakan-retakan, perlu menjadi perhatian dan tidak langsung masuk ke dalam ruangan,” tutur Fachri.

Pascaperistiwa ini, Faisal mengimbau masyarakat tetap tenang dan memperbarui informasi yang bersumber hanya dari saluran resmi BMKG di media sosial Instagram, X, Tiktok @infoBMKG; website http://bmkg.go.id atau http://inatews.bmkg.go.id; telegram channel https://t.me/InaTEWS_BMKG; hingga aplikasi mobile wrs-bmkg atau infobmkg.(r)

1...115116117...390Halaman 116 dari 390