Beranda blog Halaman 114

Satgas Siapkan Operasi Pasar di Seluruh Kecamatan untuk Atasi Kisruh Elpiji Subsidi

globalfmlombok.com
-
0
Satgas Siapkan Operasi Pasar di Seluruh Kecamatan untuk Atasi Kisruh Elpiji Subsidi

Selong (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Distribusi Elpiji bersubsidi 3 kilogram guna mengatasi kelangkaan gas melon yang dikeluhkan masyarakat. Satgas yang baru terbentuk ini langsung bergerak cepat dengan menggandeng Pertamina untuk menggelar operasi pasar di seluruh kecamatan.

Ketua Satgas Elpiji Lotim, Muhammad Hairi, mengatakan pembentukan Satgas dilakukan pada Senin (6/4/2026), dan langsung ditindaklanjuti dengan pelaksanaan operasi pasar di empat kecamatan.

“Satgas baru terbentuk kemarin sore. Sekarang, langsung bersama pertamina melakukan operasi pasar di empat kecamatan/lima desa,” ujarnya usai kegiatan di Desa Pengadangan, Selasa (7/4/2026).

Operasi pasar perdana digelar di Kecamatan Pringgasela, Aikmel, Wanasaba, dan Lenek. Setiap kecamatan ditargetkan satu desa sebagai lokasi penyaluran. Hairi menegaskan kegiatan ini akan diperluas hingga menjangkau seluruh kecamatan di Lotim.

“Kita rencanakan gelar operasi ini di semua kecamatan, satu desa satu kecamatan,” katanya.

Pada tahap awal, distribusi elpiji 3 kilogram meliputi Kecamatan Lenek sebanyak 360 tabung, Kecamatan Aikmel 560 tabung, dan Kecamatan Wanasaba 560 tabung. Ribuan tabung tersebut disalurkan dengan harga sesuai ketentuan pangkalan.

Hairi menegaskan, pihaknya juga akan menelusuri penyebab kelangkaan yang terjadi. Unsur kepolisian dilibatkan dalam Satgas untuk menindak jika ditemukan pelanggaran distribusi.

“Kalau ada yang bilang langka, mari kita bersama-sama mencari benang kusutnya. Di tim pengawasan ada dari kepolisian yang akan menindak jika kami temukan penyimpangan,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan operasi pasar, pendataan dilakukan oleh kepala desa setempat. Warga diwajibkan membawa KTP atau Kartu Keluarga (KK) serta tabung kosong, dengan batas pembelian maksimal satu tabung per orang.

“Harganya Rp18.000, sesuai harga pangkalan. Tidak melihat kaya-miskin, semua boleh beli,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, mengungkapkan pihaknya telah meminta tambahan pasokan elpiji kepada Pertamina sebanyak 24.000 tabung.

“Ini sebenarnya banyak, tetapi kenapa terjadi kelangkaan? Kecurigaan saya pertama adalah panic buying,” ujarnya.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Menurutnya, tidak ada kebijakan pemerintah yang memicu kenaikan harga energi maupun kebutuhan pokok.

“Presiden sudah jelas menyampaikan bahwa harga BBM tidak dinaikkan. Apa yang harus kita panikkan?” tegasnya.

Bupati juga menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran dalam distribusi barang bersubsidi, termasuk elpiji 3 kilogram.

Dengan langkah operasi pasar dan pengawasan ketat ini, Pemkab Lotim berharap distribusi elpiji subsidi kembali normal dan masyarakat dapat memperoleh gas melon dengan harga sesuai ketentuan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Atasi Benang Kusut Elpiji Subsidi, Satgas Agendakan Operasi Pasar di Seluruh Kecamatan “

NTB Tuntaskan 254 Paket Proyek Senilai Rp40,9 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
NTB Tuntaskan 254 Paket Proyek Senilai Rp40,9 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melunasi sebanyak 254 paket proyek fisik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpangan) NTB dengan total nilai mencapai Rp40,9 miliar. Ratusan proyek tersebut mayoritas bersumber dari dana pokok pikiran (pokir) tahun anggaran 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distanpangan NTB, Eva Dewiyani, mengatakan pihaknya telah menandatangani dokumen administrasi untuk mempercepat proses pembayaran. Ia menjelaskan, seluruh pekerjaan proyek sebenarnya telah rampung sejak tahun 2025, namun pembayaran sempat tertunda akibat kendala administrasi.

“Kemarin karena administrasi yang lambat saja sebenarnya. Tapi pekerjaannya sudah selesai,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Ia menyebutkan, proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai daerah di NTB, meliputi pembangunan jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, hingga gudang tembakau. Seluruh paket proyek itu juga telah melalui proses reviu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman, mengungkapkan pihaknya sebelumnya telah melakukan audit terhadap 254 paket proyek tersebut. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah pekerjaan yang secara fisik telah selesai namun belum dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). Di sisi lain, ada pula proyek yang belum sepenuhnya rampung dan belum dilakukan BAST.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi fokus utama dalam proses audit yang dilakukan Inspektorat guna memastikan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan.

Dalam pelaksanaan audit, tim auditor juga menghadapi sejumlah kendala di lapangan, terutama faktor cuaca. Beberapa wilayah seperti Dompu sempat dilanda hujan dan angin kencang yang menghambat mobilitas tim.

“Karena hujan angin kemarin di Dompu katanya tidak bisa jalan, tapi saya paksa dia untuk pakai jas hujan. Karena kita keterbatasan waktu,” kata Budi.

Dengan pelunasan ini, Pemprov NTB berharap seluruh kewajiban pembayaran proyek dapat diselesaikan, sekaligus memastikan program pembangunan sektor pertanian berjalan optimal dan memberi manfaat bagi masyarakat. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” NTB Lunasi 254 Paket Proyek Senilai Rp40,9 Miliar  “

RSUD NTB Kelola Kesenjangan antara Ekspektasi Publik dan Realitas Pelayanan Kesehatan

globalfmlombok.com
-
0
RSUD NTB Kelola Kesenjangan antara Ekspektasi Publik dan Realitas Pelayanan Kesehatan

Mataram (globalfmlombok.com) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian kinerja pelayanan dengan kategori “Sangat Baik”. Meski demikian, manajemen rumah sakit masih dihadapkan pada tantangan untuk menjembatani tingginya ekspektasi masyarakat, terutama pada aspek kecepatan layanan dan kenyamanan fasilitas.

Apresiasi publik terhadap integritas pelayanan seperti perilaku petugas, prosedur, serta komitmen layanan menjadi nilai tertinggi dalam performa badan layanan umum daerah (BLUD) tersebut. Namun, sejumlah aspek masih menjadi perhatian, di antaranya waktu tunggu pendaftaran, layanan dokter, pengambilan obat, hingga efisiensi birokrasi.

Pelaksana Tugas Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS, mengungkapkan hasil survei kepuasan masyarakat mencapai 88,8 persen atau melampaui standar tertinggi sebesar 80 persen.

“Survei kepuasan masyarakat sebagai data persentase sebesar 88,8 persen sudah melampaui angka tertinggi 80 persen, namun tetap memperhatikan ekspektasi masyarakat yang tinggi pada pelayanan rumah sakit,” ujarnya di Mataram, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, kompleksitas kasus kesehatan serta upaya peningkatan layanan seharusnya tercermin dalam indeks kepuasan masyarakat maupun hasil akreditasi rumah sakit. Kendati demikian, peningkatan sarana dan prasarana serta penyehatan keuangan rumah sakit tetap menjadi langkah strategis untuk menjawab harapan masyarakat.

Manajemen RSUD NTB terus melakukan evaluasi dan peningkatan performa. Salah satunya melalui penguatan layanan poliklinik, seperti Onkologi yang kini didukung empat subspesialis dan berdampak pada peningkatan kunjungan pasien.

Selain itu, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan rawat inap dan rawat jalan, khususnya untuk penyakit berat, mendorong rumah sakit untuk terus meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan serta kualitas fasilitas layanan.

Dalam upaya pemerataan layanan kesehatan di luar Pulau Lombok, RSUD Provinsi NTB sebagai rumah sakit pembina juga berupaya meningkatkan kesetaraan kompetensi tenaga medis dan fasilitas di rumah sakit daerah, terutama saat peningkatan level akreditasi.

“Kalau untuk layanan ambulans bagi pasien luar daerah, RSUD Provinsi sudah melakukan MoU dengan kabupaten/kota,” tambahnya.

Sebagai rumah sakit rujukan tertinggi (kelas A), RSUD NTB saat ini memiliki 758 tempat tidur, didukung 2.666 sumber daya manusia, serta menyediakan 113 jenis layanan. Operasionalnya mengacu pada sejumlah regulasi, termasuk Pergub Nomor 37 dan Pergub Nomor 19 Tahun 2025 tentang standar pelayanan minimal.

Dari sisi keuangan, kinerja RSUD NTB pada 2024 mencatat skor 76,2 (kategori baik), namun pada 2025 turun menjadi 53,3. Hingga Maret 2026, realisasi pendapatan BLUD baru mencapai Rp123,7 miliar atau 17,6 persen dari target Rp700 miliar. Total penerimaan mencapai Rp169,8 miliar, termasuk dari berbagai sumber pendapatan layanan.

Sementara itu, realisasi belanja pada triwulan pertama 2026 mencapai Rp102 miliar atau 7,34 persen. Dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp21,6 miliar, sejumlah program prioritas telah disiapkan.

Adapun kinerja non-keuangan menunjukkan capaian positif, dengan skor standar pelayanan minimal periode Januari–Februari 2026 di berbagai aspek—pelayanan, keuangan, SDM, dan operasional—berada di atas 70 persen, bahkan mencapai 90 persen.

Terkait program Desa Berdaya sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, RSUD NTB bersama Dinas Kesehatan Provinsi NTB akan mengoptimalkan Indeks Kesehatan Desa (IKD) sebagai instrumen intervensi kesehatan.

“Indeks Kesehatan Desa ini sebagai acuan untuk mengintervensi sektor kesehatan di 40 desa pada tahun ini,” ujar dr. Fikri.

IKD mencakup berbagai indikator, seperti data usia warga, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kondisi ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, serta status gizi dan pola asuh yang dipengaruhi faktor kemiskinan.

Strategi intervensi dilakukan melalui penguatan jejaring Puskesmas dan Posyandu, dukungan dana desa, serta kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk program operasi mata, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar lebih produktif dan mandiri. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” RSUD Provinsi NTB Mengelola Kesenjangan Ekspektasi dan Pelayanan “

Diduga Sebabkan 28 Penerima Manfaat Keracunan, BGN Tutup SPPG di Bima

globalfmlombok.com
-
0
Diduga Sebabkan 28 Penerima Manfaat Keracunan, BGN Tutup SPPG di Bima

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) tutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyalur Makan Bergizi Gratis (MBG) ke 28 penerima manfaat yang diduga keracunan akibat mengonsumsi MBG pada Sabtu, 4 April 2026 lalu. Kejadian itu diduga terjadi di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

Total 28 orang menjalani perawatan terdiri dari tiga balita, dua ibu hamil, dan 23 siswa dari sejumlah posyandu dan sekolah di wilayah tersebut.

Kepala Regional BGN NTB, Eko Prasetyo mengatakan penutupan ini imbas adanya kejadian menonjol berupa keracunan massal 28 orang. Saat ini, BGN telah melakukan investigasi dengan memeriksa juru masak, ahli gizi, dan semua pegawai di SPPG tersebut. “Terus melakukan dokumen-dokumen yang dikirimkan ke pusat,” ujarnya, Selasa, 7 April 2026.

Durasi penutupan, lanjutnya tidak memiliki batas waktu. Setiap SPPG yang disanksi wajib menjalani proses investigasi serta melengkapi berbagai dokumen pendukung sebelum dapat kembali beroperasi. Dokumen tersebut meliputi hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan, sertifikat keamanan pangan, sertifikat halal, hingga kelengkapan standar lainnya.

SPPG, sambungnya bisa ditutup permanen apabila kembali menyebabkan kejadian menonjol seperti keracunan dan gangguan pencernaan sebanyak tiga kali. Dapur MBG juga bisa ditutup permanen apabila ditemukan adanya tindakan korupsi.

Saat ini, sampel menu MBG telah diambil dan saat ini sedang diuji laboratorium oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, untuk memastikan penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para penerima manfaat. Berdasarkan identifikasi awal internal SPPG, terdapat catatan terhadap salah satu jenis menu, yakni nugget homemade. Nugget tersebut diketahui tidak diproduksi langsung oleh SPPG.

Selain di Wera, Bima, BGN juga menutup sekitar puluhan SPPG akibat adanya temuan kejadian menonjol, sehingga, total SPPG yang ditutup oleh BGN di NTB sekitar 350 dapur. Termasuk kasus yang saat ini tengah menjadi sorotan di Lombok Tengah, yang mana antara Kepala SPPG dan masyarakat saling lapor.

“Itu kita sudah laporkan ke pimpinan juga permasalahan itu. Kemarin sudah ada pendampingan dari pusat. Harusnya memang bukan dari SPPG-nya yang melaporkan,” katanya.

Ia menegaskan, negara tidak seharusnya melaporkan masyarakat. SPPG yang terlibat dalam kasus tersebut juga telah disuspensi sejak kejadian berlangsung. “Intinya tidak ada negara harus melaporkan rakyatnya,” tegasnya. (era)

Benda Mirip Torpedo di Gili Trawangan Tidak Berbahaya

globalfmlombok.com
-
0
Benda Mirip Torpedo di Gili Trawangan Tidak Berbahaya

Mataram (globalfmlombok.com) – Benda mirip torpedo yang ditemukan nelayan di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan alat penelitian dasar laut. Benda berwarna hitam dengan tulisan Tiongkok itu diduga alat penelitian zaman dahulu dan tidak berbahaya bagi masyarakat dan perairan Trawangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Detasemen Gegana Sat Brimob Polda NTB, benda yang mirip torpedo ini tidak berbahaya.

Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPT) Gili Tramena pada Dinas Pariwisata dan Ekraf NTB, Aang Rizal mengatakan benda itu kini diamankan dan diserahkan kepada aparat, termasuk TNI Angkatan Laut, untuk dilakukan penelitian lanjutan guna memastikan jenis dan asal-usulnya secara pasti.

“Dan itu, alat itu sudah diserahkan ke Danlanud, Danlanal, untuk dilakukan proses investigasi penelitian lagi lanjut. Tapi pada prinsipnya, itu adalah benda atau alat penelitian dasar laut,” ujarnya, Selasa, 7 April 2026.

Terkait adanya tulisan berbahasa China pada benda tersebut, Aang mengatakan hal itu masih dalam proses pendalaman. Ia menegaskan bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah alat tersebut benar berasal dari negara tertentu. “Nah itu memerlukan tindak lanjut penelitian yang lebih lanjut,” tambahnya.

Menurutnya, alat tersebut bukanlah benda baru, melainkan sudah lama berada di dasar laut sebelum akhirnya ditemukan oleh nelayan. “Iya, itu bukan alat baru informasinya, tapi itu benda yang sudah lama,” katanya.

Meski sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, kondisi di kawasan wisata Gili Trawangan dipastikan tetap aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat maupun wisatawan tidak terdampak oleh kejadian tersebut.

“Alhamdulillah tidak terganggu sama sekali, keadaan di Gili, informasi yang kita dapatkan, masyarakat sudah kondusif, tenang, aman,” ujarnya.

Sebagai informasi, benda tersebut pertama kali ditemukan oleh nelayan, Arianto, pada Senin pagi sekitar pukul 10.00 Wita. Nelayan Gili Trawangan tersebut diketahui sedang menjaring ikan di perairan sekitar 16 kilometer sebelah utara Gili Trawangan. Karena mencurigakan, benda itu kemudian ditarik dan dibawa ke pesisir, tepatnya di kawasan pantai dekat salah satu hotel.

Saat dilakukan pemeriksaan awal, petugas menemukan label “CSIC” di bagian badan benda serta tulisan beraksara China di bagian bawah. Tulisan aksara Hanzi tersebut menguatkan dugaan bahwa benda tersebut merupakan perangkat teknologi kelautan.

“Tim Gegana Sat Brimob Polda NTB bersama Sat Reskrim Polres Lombok Utara kemudian melakukan olah TKP sekitar pukul 13.00 WITA dengan menggunakan alat deteksi bahan peledak Kerber T dan detektor radioaktif RIIDEye X. Hasilnya, tidak ditemukan indikasi ancaman langsung,” terang Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta, S.I.K.

Lebih lanjut, Agus Purwanta menyatakan secara fisik, benda tersebut memiliki spesifikasi mencolok, yakni panjang sekitar 3,7 meter, diameter 70 sentimeter, dan berbentuk silinder menyerupai torpedo.

Dipastikan Tidak Berbahaya

Personel Detasemen Gegana Sat Brimob Polda NTB telah melakukan pengecekan terhadap temuan benda mencurigakan yang diduga mirip torpedo di kawasan perairan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara pada Senin (06/04/2026) lalu.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, Selasa (7/4/2026) mengatakan, setelah dilakukan pengecekan secara mendalam oleh tim Gegana, benda tersebut dipastikan tidak mengandung bahan berbahaya.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa benda tersebut bukan bom atau bahan peledak maupun radioaktif. Itu merupakan alat pengukur arus air laut di kedalaman tertentu,” ujarnya.
Kholid mengatakan, alat tersebut umumnya digunakan untuk kepentingan penelitian atau pemantauan kondisi laut, dan biasanya dipasang pada pelampung atau di dasar laut.

Meski tidak berbahaya, benda tersebut tetap diamankan oleh pihak kepolisian guna menghindari kesalahpahaman di masyarakat serta untuk kepentingan identifikasi lebih lanjut. “Saat ini benda tersebut telah diamankan di Polres setempat,” tambahnya.

Adanya hasil pengecekan itu, Kholid mengimbau masyarakat tetap tenang dan segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan benda mencurigakan di lingkungan sekitar, terutama di kawasan perairan wisata. (era/mit)

Terkait Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Samota, Kejati NTB Geledah Kantor BPN Lombok Tengah

globalfmlombok.com
-
0
Terkait Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Samota, Kejati NTB Geledah Kantor BPN Lombok Tengah

Mataram (globalfmlombok.com) – Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB melakukan penggeledahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh tersangka Subhan.

Juru Bicara Kejati NTB, Muhammad Harun Al Rasyid, mengatakan bahwa penggeledahan tersebut berlangsung pada Senin (6/4/2026) lalu. “Penggeledahan kemarin berlangsung kurang lebih empat jam mulai pukul 10.00 Wita hingga 14.00 Wita,” katanya saat dikonfirmasi Selasa (7/4/2026).

Kegiatan penggeledahan tersebut, lanjutnya, dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nomor: PRINT-68/N.2/Fd.1/01/2026 tertanggal 26 Januari 2026, serta Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 16/Pid.Sus.Geledah/2026/PN tertanggal 20 Februari 2026.

“Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, penyidik melakukan pencarian dan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik,” ucapnya.

Dokumen-dokumen yang disita itu nantinya akan digunakan untuk kepentingan pembuktian. Termasuk melakukan pengamanan terhadap data dan informasi yang relevan dengan perkara terkait.

Lebih lanjut, Harun menjelaskan bahwa pihaknya menggeledah Kantor BPN Lombok Tengah, karena dugaan gratifikasi dan TPPU diduga terjadi saat Subhan menjabat sebagai Kepala BPN Sumbawa periode 2020-2023 dan Kepala BPN Lombok Tengah periode 2023-2025.

Selain melakukan penggeledahan di Kantor BPN Lombok Tengah, penyidik juga sebelumnya telah menggeledah rumah milik Subhan di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, pada Kamis (12/2/2026).

Kejati NTB berkomitmen untuk menuntaskan penanganan perkara ini secara tuntas dan berkeadilan. “Penyidik berupaya mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini,” tandasnya.

Sebagai informasi, dalam mengusut perkara ini, Kejati NTB telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidik juga terpantau telah memeriksa sejumlah saksi, yakni ajudan Subhan, sejumlah notaris yang ada di wilayah Sumbawa, Lombok Tengah, dan Kota Mataram.

Pengusutan perkara dugaan gratifikasi dan TPPU ini berangkat dari pengusutan dugaan korupsi pembelian lahan untuk sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) Samota, Kabupaten Sumbawa.

Dalam perkara tersebut, Kejati NTB telah menetapkan tiga tersangka. Yakni; Mantan Kepala BPN Sumbawa, Subhan; Tim appraisal, Muhammad Julkarnaen; dan Pung Saifullah Zulkarnain dari Kantor Pusat Jasa Penilaian Publik (KJPP), Pung’S Zulkarnain Mataram.

Kasus ini kini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada Selasa (31/3/2026). Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu (15/4/2026) mendatang. (mit)

Didemosi Gubernur NTB, Hj. Nuryanti Dipromosi Jadi Direktur di Kemenaker

globalfmlombok.com
-
0
Didemosi Gubernur NTB, Hj. Nuryanti Dipromosi Jadi Direktur di Kemenaker

Mataram (globalfmlombok.com) – Mantan Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti yang sempat terkena demosi pada mutasi pada 9 Januari 2026 lalu mendapat promosi sebagai salah satu direktur di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Nuryanti turun jabatan dari eselon II A ke eselon III A menjadi Kepala Bidang Deposit, Pengadaan, Pengelolaan, dan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.

Berdasarkan surat resmi Kemenaker RI yang ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dr. Cris Kuntadi dengan Nomor B-1/320/KP.09.03/IV/2026 Hj. Nuryanti dilantik, Selasa, 7 April 2026 di Ruang Tridharma Gedung A Lantai 2, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja.

Melalui pesan WhatsApp, Hj. Nuryanti mengaku bersyukur dengan posisi baru yang diterima. Ia mengatakan jabatannya beririsan dengan tugasnya sebagai Kepala Dinas Perindustrian yang sebelumnya dijabat. “Mohon doa, beririsan kerjanya seperti Dinas Perindustrian kemarin,” ujarnya singkatnya.

Sebelumnya, Hj. Nuryanti menjadi salah satu dari lima pejabat yang didemosi Gubernur Lalu Muhamad Iqbal pada mutasi Januari lalu. Ia menjabat Kepala Dinas Perindustrian NTB selama kurang lebih lima tahun, sejak kepemimpinan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Si., hingga Penjabat Gubernur Drs. H. Lalu Gita Ariyadi, M.Si., dan Hassanudin.

Bersamaan dengan Nuryanti, empat pejabat lain yang juga kena demosi yaitu Najamuddin Amy yang semula menjabat Kepala Biro Perekonomian Setda NTB turun menjadi Kepala Bidang Kelembagaan di BPSDM NTB. Staf Ahli Gubernur, Subhan Hasan yang kini menjabat sebagai Kabid di Dinas Sosial dan PPA.

Selanjutnya Muhammad Taufieq Hidayat yang semula Kepala Biro Organisasi NTB kini sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Khairul Akbar yang semula menjabat Kepala Biro Adpim Setda NTB kini menjabat Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan pada Disnakeswan NTB.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno mengatakan ada eselon III Pemprov NTB yang diminati oleh pusat. Adanya ketertarikan Kementerian ini, pihaknya mengaku langsung memproses izin peralihan dari pejabat daerah ke pejabat pusat.

“Jadi ada eselon III kita yang kemudian terpantau oleh Kementerian dan itu mendapat penawaran untuk mengisi UPT-nya,” katanya, Selasa (7/4/2026).

Saat ini, masih ada sejumlah jabatan Eselon III yang masih kosong. Kekosongan ini  menjadi perhatian untuk segera diisi agar roda pemerintahan berjalan efektif. Pengisian jabatan tersebut dimungkinkan dilakukan dalam waktu dekat. Begitupun dengan eselon II dan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB definitif.  “Yang kosong eselon III ini kurang dari sepuluh,” tutupnya. (era)

Korban Terseret Arus Sungai Tibu Ijo Ditemukan Terjepit Batu Besar, Tim SAR Gabungan Kesulitan Evakuasi

globalfmlombok.com
-
0
Korban Terseret Arus Sungai Tibu Ijo Ditemukan Terjepit Batu Besar, Tim SAR Gabungan Kesulitan Evakuasi

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Korban yang terseret arus sungai Tibu Ijo Kekait Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Lobar), akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Selasa (7/4/2026). Korban ditemukan tersangkut di antara bebatuan di aliran sungai seputaran Galeri Gula Aren Desa setempat sekitar pukul 16.00 Wita.

Hal ini dibenarkan oleh Tim Gabungan SAR, melalui Humas SAR Mataram Lanang Wisnuwardhana dikonfirmasi Suara NTB pada Selasa (7/4/2026) malam. “Iya (ditemukan) sekitar pukul 16.00. Sekarang masih proses evakuasi karena terjepit batu,” kata Lanang.

Proses evakuasi korban masih berlangsung, karena dalam keadaan terjepit bebatuan.

Camat Gunungsari Zulkifli juga membenarkan ditemukannya korban tersebut. “Pencarian korban yang hanyut di Tibu ijo sudah ditemukan di depan bangunan Galeri Gula Aren Kekait,” terang Camat Gunungsari ini.

Jenazah korban ditemukan dalam kondisi masih terjepit di antara dua batu besar sehingga tim SAR gabungan bersama masyarakat masih mengupayakan evakuasi korban.

Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan dan warga yang turut membantu proses pencairan sejak tiga hari terakhir. Pihaknya berharap proses evakuasi dimudahkan, agar korban bisa secepatnya dievakuasi. (her)

Kinerja Tumbuh dan Fondasi Kuat, Komisi III DPRD NTB Apresiasi Kinerja Bank NTB Syariah

globalfmlombok.com
-
0
Kinerja Tumbuh dan Fondasi Kuat, Komisi III DPRD NTB Apresiasi Kinerja Bank NTB Syariah

Mataram (globalfmlombok.com) –

Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Bank NTB Syariah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 yang dinilai masih menunjukkan fondasi kuat di tengah berbagai tantangan.

Demikian hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, Sambirang Ahmadi, Kamis 2 April 2026. Meski demikian, DPRD menegaskan perlunya pembenahan serius, khususnya dalam aspek tata kelola, pembiayaan produktif, serta penguatan sistem keamanan digital.

Kinerja Tumbuh, Fondasi Kuat

Dalam pemaparannya, Sambirang Ahmadi mengungkapkan bahwa sejumlah indikator utama menunjukkan tren pertumbuhan positif. “Kami mengapresiasi kinerja Bank NTB Syariah yang masih menunjukkan fondasi kuat,” ujarnya kepada media ini, Kamis 2 April 2026.

Legislator Udayana dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengungkapkan bahwa total aset tumbuh 7,33 persen, dari Rp16,11 Triliun pada 2024 menjadi Rp17,30 Triliun di tahun 2025, bahkan mencapai Rp17,85 triliun per Februari 2026.

Kemudian, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga dinilai meningkat signifikan sebesar 12,25 persen, dari Rp12,52 triliun menjadi Rp14,05 triliun pada 2025, dan kembali naik menjadi Rp14,55 triliun pada awal 2026. Pertumbuhan giro yang mencapai 98,67 persen turut memperkuat struktur dana murah bank.

Selain itu, pengembangan ekosistem digital menunjukkan kemajuan pesat. Dimana jumlah merchant meningkat dari 6.538 menjadi 10.185, dengan total transaksi mencapai 266 ribu.

“Artinya, Bank NTB Syariah mulai berhasil membangun jaringan transaksi berbasis digital di masyarakat, terutama lewat merchant (toko/usaha yang pakai QRIS/EDC bank),” kata wakil rakyat di DPRD NTB jebolan Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat itu.

“Ini pertanda bahwa NTB Syariah sudah merangkak menjadi bank digital yang lebih kompetitif. Kinerja awal 2026 menunjukkan tren perbaikan positif dan status bank tetap SEHAT (Komposit 2),” sambung Sambirang Ahmadi.

Catatan : Perlu Perbaikan

Di balik capaian tersebut, DPRD NTB juga menyoroti sejumlah indikator yang mengalami penurunan. Pembiayaan produktif tercatat turun dari Rp1,218 triliun pada 2024 menjadi Rp1,038 triliun di 2025. Penurunan juga terjadi pada sektor tabungan, dari Rp3,91 triliun menjadi Rp3,74 triliun pada 2025, bahkan turun lebih lanjut menjadi Rp3,23 triliun per Februari 2026.

Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan yang berada di angka 8,12 persen dinilai masih belum mencapai target yang diharapkan. “Kami memahami adanya tekanan kinerja pada 2025 yang dipengaruhi faktor eksternal, termasuk dinamika pada sistem digital. Namun, hal ini harus menjadi momentum penguatan tata kelola kedepan,” sarannya.

 Dorongan Penguatan Cyber Security

Salah satu perhatian utama DPRD adalah aspek keamanan digital. Sambirang Ahmadi menegaskan pentingnya langkah strategis untuk mencegah terulangnya insiden serangan siber di masa mendatang.

“Agar kejadian serangan siber yang tidak terdeteksi sebelumnya tidak kembali terulang di masa mendatang, kami mendesak Direksi baru untuk melakukan langkah strategis dan terukur,” kata pria yang kerap disapa Haji Sam ini.

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lainnya, menjadikan cyber security sebagai prioritas utama di level manajemen tertinggi, bukan sekadar fungsi teknis. Kemudian membentuk divisi atau bahkan direktorat khusus Cyber Security, sebagai garda depan perlindungan sistem dan data bank.

Selanjutnya, membangun sistem yang mampu mendeteksi potensi serangan sejak dini (early warning system), bukan hanya merespons setelah kejadian. Termasuk melakukan audit keamanan dan uji ketahanan sistem secara berkala dan menyusun SOP penanganan insiden yang cepat, terukur, dan akuntabel.

“Disisi lain, kami juga berharap penguatan kembali pembiayaan produktif untuk mendukung ekonomi daerah. Perbaikan basis dana ritel (tabungan) dan pemulihan kinerja bank secara sehat dan berkelanjutan,” harapnya.

Optimisme Ke Depan

Menutup pernyataannya, Sambirang menegaskan bahwa fondasi Bank NTB Syariah masih relatif kuat. Dengan perbaikan tata kelola, terutama dalam aspek manajemen risiko dan keamanan digital, bank ini diyakini mampu tumbuh lebih cepat dan tangguh.

“Kami optimis bank (NTB Syariah) ini akan terus tumbuh lebih cepat, tangguh, aman, mendulang kepercayaan publik, dan memiliki daya saing tinggi dalam industri jasa keuangan,” demikian ditambahkan oleh Ketua Komisi III DPRD NTB-Sambirang Ahmadi. (*)

Polisi Bongkar Dugaan Penyelewengan 800 Liter Solar Subsidi, Sejumlah Orang Diamankan

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Bongkar Dugaan Penyelewengan 800 Liter Solar Subsidi, Sejumlah Orang Diamankan

Mataram (globalfmlombok.com) – Tim Khusus Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB mengamankan sejumlah orang terkait dugaan tindak pidana di sektor minyak dan gas (migas) di wilayah Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.

Direktur Reskrimsus Polda NTB, FX Endriadi, Senin (6/4/2026) mengatakan, salah satu terduga pelaku berinisial JH diamankan bersama beberapa rekannya. Namun, pihaknya belum membeberkan identitas terduga lainnya.

Selain mengamankan para terduga pelaku, polisi juga menyita satu unit kendaraan roda tiga yang digunakan untuk mengangkut sekitar 800 liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.

Endriadi menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas pengangkutan BBM subsidi dalam jumlah besar di wilayah Kecamatan Alas.

“Pengungkapan ini tindak lanjut dari atensi pimpinan Polri dan Bareskrim Polri terkait operasi bersih ilegal minyak serta gas elpiji bersubsidi,” ujarnya.

Berdasarkan informasi tersebut, tim khusus melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan para terduga pelaku beserta barang bukti pada Sabtu (4/4/2026).

“Saat diamankan, ditemukan sekitar 800 liter solar subsidi yang baru dibeli dari salah satu SPBU di Kecamatan Alas,” tambahnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, BBM subsidi tersebut rencananya akan dijual kembali secara eceran kepada nelayan di Pulau Bungin. Para terduga pelaku diduga membeli solar subsidi seharga Rp6.800 per liter, lalu menjual kembali dengan harga Rp8.000 per liter untuk meraup keuntungan.

“Modus ini jelas merugikan negara dan masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi. Saat ini para terduga beserta barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut,” tegasnya.

Ia menambahkan, perbuatan para terduga pelaku diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Sementara itu, Kepala Desa Bungin, Jaelani, mengungkapkan bahwa JH merupakan warganya yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan. Ia juga diketahui menjual solar bersubsidi secara eceran.

“Ada yang juga dijual eceran di depan rumahnya. Kemarin saya lihat seperti itu, tidak tahu kalau sekarang,” ujarnya.

Menurut Jaelani, JH kerap mendapat titipan dari para juragan kapal untuk membeli solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat di wilayah Labuhan Alas, yang dapat ditempuh sekitar lima hingga tujuh menit melalui jalur darat. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polisi Bongkar Dugaan Penyelewengan Solar Subsidi 800 Liter, Sejumlah Orang Diamankan “

1...113114115...390Halaman 114 dari 390