Beranda blog Halaman 114

Benda Mirip Torpedo di Gili Trawangan Tidak Berbahaya

globalfmlombok.com
-
0
Benda Mirip Torpedo di Gili Trawangan Tidak Berbahaya

Mataram (globalfmlombok.com) – Benda mirip torpedo yang ditemukan nelayan di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan alat penelitian dasar laut. Benda berwarna hitam dengan tulisan Tiongkok itu diduga alat penelitian zaman dahulu dan tidak berbahaya bagi masyarakat dan perairan Trawangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Detasemen Gegana Sat Brimob Polda NTB, benda yang mirip torpedo ini tidak berbahaya.

Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPT) Gili Tramena pada Dinas Pariwisata dan Ekraf NTB, Aang Rizal mengatakan benda itu kini diamankan dan diserahkan kepada aparat, termasuk TNI Angkatan Laut, untuk dilakukan penelitian lanjutan guna memastikan jenis dan asal-usulnya secara pasti.

“Dan itu, alat itu sudah diserahkan ke Danlanud, Danlanal, untuk dilakukan proses investigasi penelitian lagi lanjut. Tapi pada prinsipnya, itu adalah benda atau alat penelitian dasar laut,” ujarnya, Selasa, 7 April 2026.

Terkait adanya tulisan berbahasa China pada benda tersebut, Aang mengatakan hal itu masih dalam proses pendalaman. Ia menegaskan bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah alat tersebut benar berasal dari negara tertentu. “Nah itu memerlukan tindak lanjut penelitian yang lebih lanjut,” tambahnya.

Menurutnya, alat tersebut bukanlah benda baru, melainkan sudah lama berada di dasar laut sebelum akhirnya ditemukan oleh nelayan. “Iya, itu bukan alat baru informasinya, tapi itu benda yang sudah lama,” katanya.

Meski sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, kondisi di kawasan wisata Gili Trawangan dipastikan tetap aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat maupun wisatawan tidak terdampak oleh kejadian tersebut.

“Alhamdulillah tidak terganggu sama sekali, keadaan di Gili, informasi yang kita dapatkan, masyarakat sudah kondusif, tenang, aman,” ujarnya.

Sebagai informasi, benda tersebut pertama kali ditemukan oleh nelayan, Arianto, pada Senin pagi sekitar pukul 10.00 Wita. Nelayan Gili Trawangan tersebut diketahui sedang menjaring ikan di perairan sekitar 16 kilometer sebelah utara Gili Trawangan. Karena mencurigakan, benda itu kemudian ditarik dan dibawa ke pesisir, tepatnya di kawasan pantai dekat salah satu hotel.

Saat dilakukan pemeriksaan awal, petugas menemukan label “CSIC” di bagian badan benda serta tulisan beraksara China di bagian bawah. Tulisan aksara Hanzi tersebut menguatkan dugaan bahwa benda tersebut merupakan perangkat teknologi kelautan.

“Tim Gegana Sat Brimob Polda NTB bersama Sat Reskrim Polres Lombok Utara kemudian melakukan olah TKP sekitar pukul 13.00 WITA dengan menggunakan alat deteksi bahan peledak Kerber T dan detektor radioaktif RIIDEye X. Hasilnya, tidak ditemukan indikasi ancaman langsung,” terang Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta, S.I.K.

Lebih lanjut, Agus Purwanta menyatakan secara fisik, benda tersebut memiliki spesifikasi mencolok, yakni panjang sekitar 3,7 meter, diameter 70 sentimeter, dan berbentuk silinder menyerupai torpedo.

Dipastikan Tidak Berbahaya

Personel Detasemen Gegana Sat Brimob Polda NTB telah melakukan pengecekan terhadap temuan benda mencurigakan yang diduga mirip torpedo di kawasan perairan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara pada Senin (06/04/2026) lalu.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, Selasa (7/4/2026) mengatakan, setelah dilakukan pengecekan secara mendalam oleh tim Gegana, benda tersebut dipastikan tidak mengandung bahan berbahaya.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa benda tersebut bukan bom atau bahan peledak maupun radioaktif. Itu merupakan alat pengukur arus air laut di kedalaman tertentu,” ujarnya.
Kholid mengatakan, alat tersebut umumnya digunakan untuk kepentingan penelitian atau pemantauan kondisi laut, dan biasanya dipasang pada pelampung atau di dasar laut.

Meski tidak berbahaya, benda tersebut tetap diamankan oleh pihak kepolisian guna menghindari kesalahpahaman di masyarakat serta untuk kepentingan identifikasi lebih lanjut. “Saat ini benda tersebut telah diamankan di Polres setempat,” tambahnya.

Adanya hasil pengecekan itu, Kholid mengimbau masyarakat tetap tenang dan segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan benda mencurigakan di lingkungan sekitar, terutama di kawasan perairan wisata. (era/mit)

Terkait Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Samota, Kejati NTB Geledah Kantor BPN Lombok Tengah

globalfmlombok.com
-
0
Terkait Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Samota, Kejati NTB Geledah Kantor BPN Lombok Tengah

Mataram (globalfmlombok.com) – Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB melakukan penggeledahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh tersangka Subhan.

Juru Bicara Kejati NTB, Muhammad Harun Al Rasyid, mengatakan bahwa penggeledahan tersebut berlangsung pada Senin (6/4/2026) lalu. “Penggeledahan kemarin berlangsung kurang lebih empat jam mulai pukul 10.00 Wita hingga 14.00 Wita,” katanya saat dikonfirmasi Selasa (7/4/2026).

Kegiatan penggeledahan tersebut, lanjutnya, dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nomor: PRINT-68/N.2/Fd.1/01/2026 tertanggal 26 Januari 2026, serta Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 16/Pid.Sus.Geledah/2026/PN tertanggal 20 Februari 2026.

“Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, penyidik melakukan pencarian dan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik,” ucapnya.

Dokumen-dokumen yang disita itu nantinya akan digunakan untuk kepentingan pembuktian. Termasuk melakukan pengamanan terhadap data dan informasi yang relevan dengan perkara terkait.

Lebih lanjut, Harun menjelaskan bahwa pihaknya menggeledah Kantor BPN Lombok Tengah, karena dugaan gratifikasi dan TPPU diduga terjadi saat Subhan menjabat sebagai Kepala BPN Sumbawa periode 2020-2023 dan Kepala BPN Lombok Tengah periode 2023-2025.

Selain melakukan penggeledahan di Kantor BPN Lombok Tengah, penyidik juga sebelumnya telah menggeledah rumah milik Subhan di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, pada Kamis (12/2/2026).

Kejati NTB berkomitmen untuk menuntaskan penanganan perkara ini secara tuntas dan berkeadilan. “Penyidik berupaya mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini,” tandasnya.

Sebagai informasi, dalam mengusut perkara ini, Kejati NTB telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidik juga terpantau telah memeriksa sejumlah saksi, yakni ajudan Subhan, sejumlah notaris yang ada di wilayah Sumbawa, Lombok Tengah, dan Kota Mataram.

Pengusutan perkara dugaan gratifikasi dan TPPU ini berangkat dari pengusutan dugaan korupsi pembelian lahan untuk sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) Samota, Kabupaten Sumbawa.

Dalam perkara tersebut, Kejati NTB telah menetapkan tiga tersangka. Yakni; Mantan Kepala BPN Sumbawa, Subhan; Tim appraisal, Muhammad Julkarnaen; dan Pung Saifullah Zulkarnain dari Kantor Pusat Jasa Penilaian Publik (KJPP), Pung’S Zulkarnain Mataram.

Kasus ini kini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada Selasa (31/3/2026). Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu (15/4/2026) mendatang. (mit)

Didemosi Gubernur NTB, Hj. Nuryanti Dipromosi Jadi Direktur di Kemenaker

globalfmlombok.com
-
0
Didemosi Gubernur NTB, Hj. Nuryanti Dipromosi Jadi Direktur di Kemenaker

Mataram (globalfmlombok.com) – Mantan Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti yang sempat terkena demosi pada mutasi pada 9 Januari 2026 lalu mendapat promosi sebagai salah satu direktur di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Nuryanti turun jabatan dari eselon II A ke eselon III A menjadi Kepala Bidang Deposit, Pengadaan, Pengelolaan, dan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.

Berdasarkan surat resmi Kemenaker RI yang ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dr. Cris Kuntadi dengan Nomor B-1/320/KP.09.03/IV/2026 Hj. Nuryanti dilantik, Selasa, 7 April 2026 di Ruang Tridharma Gedung A Lantai 2, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja.

Melalui pesan WhatsApp, Hj. Nuryanti mengaku bersyukur dengan posisi baru yang diterima. Ia mengatakan jabatannya beririsan dengan tugasnya sebagai Kepala Dinas Perindustrian yang sebelumnya dijabat. “Mohon doa, beririsan kerjanya seperti Dinas Perindustrian kemarin,” ujarnya singkatnya.

Sebelumnya, Hj. Nuryanti menjadi salah satu dari lima pejabat yang didemosi Gubernur Lalu Muhamad Iqbal pada mutasi Januari lalu. Ia menjabat Kepala Dinas Perindustrian NTB selama kurang lebih lima tahun, sejak kepemimpinan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Si., hingga Penjabat Gubernur Drs. H. Lalu Gita Ariyadi, M.Si., dan Hassanudin.

Bersamaan dengan Nuryanti, empat pejabat lain yang juga kena demosi yaitu Najamuddin Amy yang semula menjabat Kepala Biro Perekonomian Setda NTB turun menjadi Kepala Bidang Kelembagaan di BPSDM NTB. Staf Ahli Gubernur, Subhan Hasan yang kini menjabat sebagai Kabid di Dinas Sosial dan PPA.

Selanjutnya Muhammad Taufieq Hidayat yang semula Kepala Biro Organisasi NTB kini sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Khairul Akbar yang semula menjabat Kepala Biro Adpim Setda NTB kini menjabat Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan pada Disnakeswan NTB.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno mengatakan ada eselon III Pemprov NTB yang diminati oleh pusat. Adanya ketertarikan Kementerian ini, pihaknya mengaku langsung memproses izin peralihan dari pejabat daerah ke pejabat pusat.

“Jadi ada eselon III kita yang kemudian terpantau oleh Kementerian dan itu mendapat penawaran untuk mengisi UPT-nya,” katanya, Selasa (7/4/2026).

Saat ini, masih ada sejumlah jabatan Eselon III yang masih kosong. Kekosongan ini  menjadi perhatian untuk segera diisi agar roda pemerintahan berjalan efektif. Pengisian jabatan tersebut dimungkinkan dilakukan dalam waktu dekat. Begitupun dengan eselon II dan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB definitif.  “Yang kosong eselon III ini kurang dari sepuluh,” tutupnya. (era)

Korban Terseret Arus Sungai Tibu Ijo Ditemukan Terjepit Batu Besar, Tim SAR Gabungan Kesulitan Evakuasi

globalfmlombok.com
-
0
Korban Terseret Arus Sungai Tibu Ijo Ditemukan Terjepit Batu Besar, Tim SAR Gabungan Kesulitan Evakuasi

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Korban yang terseret arus sungai Tibu Ijo Kekait Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Lobar), akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Selasa (7/4/2026). Korban ditemukan tersangkut di antara bebatuan di aliran sungai seputaran Galeri Gula Aren Desa setempat sekitar pukul 16.00 Wita.

Hal ini dibenarkan oleh Tim Gabungan SAR, melalui Humas SAR Mataram Lanang Wisnuwardhana dikonfirmasi Suara NTB pada Selasa (7/4/2026) malam. “Iya (ditemukan) sekitar pukul 16.00. Sekarang masih proses evakuasi karena terjepit batu,” kata Lanang.

Proses evakuasi korban masih berlangsung, karena dalam keadaan terjepit bebatuan.

Camat Gunungsari Zulkifli juga membenarkan ditemukannya korban tersebut. “Pencarian korban yang hanyut di Tibu ijo sudah ditemukan di depan bangunan Galeri Gula Aren Kekait,” terang Camat Gunungsari ini.

Jenazah korban ditemukan dalam kondisi masih terjepit di antara dua batu besar sehingga tim SAR gabungan bersama masyarakat masih mengupayakan evakuasi korban.

Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan dan warga yang turut membantu proses pencairan sejak tiga hari terakhir. Pihaknya berharap proses evakuasi dimudahkan, agar korban bisa secepatnya dievakuasi. (her)

Kinerja Tumbuh dan Fondasi Kuat, Komisi III DPRD NTB Apresiasi Kinerja Bank NTB Syariah

globalfmlombok.com
-
0
Kinerja Tumbuh dan Fondasi Kuat, Komisi III DPRD NTB Apresiasi Kinerja Bank NTB Syariah

Mataram (globalfmlombok.com) –

Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Bank NTB Syariah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 yang dinilai masih menunjukkan fondasi kuat di tengah berbagai tantangan.

Demikian hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, Sambirang Ahmadi, Kamis 2 April 2026. Meski demikian, DPRD menegaskan perlunya pembenahan serius, khususnya dalam aspek tata kelola, pembiayaan produktif, serta penguatan sistem keamanan digital.

Kinerja Tumbuh, Fondasi Kuat

Dalam pemaparannya, Sambirang Ahmadi mengungkapkan bahwa sejumlah indikator utama menunjukkan tren pertumbuhan positif. “Kami mengapresiasi kinerja Bank NTB Syariah yang masih menunjukkan fondasi kuat,” ujarnya kepada media ini, Kamis 2 April 2026.

Legislator Udayana dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengungkapkan bahwa total aset tumbuh 7,33 persen, dari Rp16,11 Triliun pada 2024 menjadi Rp17,30 Triliun di tahun 2025, bahkan mencapai Rp17,85 triliun per Februari 2026.

Kemudian, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga dinilai meningkat signifikan sebesar 12,25 persen, dari Rp12,52 triliun menjadi Rp14,05 triliun pada 2025, dan kembali naik menjadi Rp14,55 triliun pada awal 2026. Pertumbuhan giro yang mencapai 98,67 persen turut memperkuat struktur dana murah bank.

Selain itu, pengembangan ekosistem digital menunjukkan kemajuan pesat. Dimana jumlah merchant meningkat dari 6.538 menjadi 10.185, dengan total transaksi mencapai 266 ribu.

“Artinya, Bank NTB Syariah mulai berhasil membangun jaringan transaksi berbasis digital di masyarakat, terutama lewat merchant (toko/usaha yang pakai QRIS/EDC bank),” kata wakil rakyat di DPRD NTB jebolan Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat itu.

“Ini pertanda bahwa NTB Syariah sudah merangkak menjadi bank digital yang lebih kompetitif. Kinerja awal 2026 menunjukkan tren perbaikan positif dan status bank tetap SEHAT (Komposit 2),” sambung Sambirang Ahmadi.

Catatan : Perlu Perbaikan

Di balik capaian tersebut, DPRD NTB juga menyoroti sejumlah indikator yang mengalami penurunan. Pembiayaan produktif tercatat turun dari Rp1,218 triliun pada 2024 menjadi Rp1,038 triliun di 2025. Penurunan juga terjadi pada sektor tabungan, dari Rp3,91 triliun menjadi Rp3,74 triliun pada 2025, bahkan turun lebih lanjut menjadi Rp3,23 triliun per Februari 2026.

Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan yang berada di angka 8,12 persen dinilai masih belum mencapai target yang diharapkan. “Kami memahami adanya tekanan kinerja pada 2025 yang dipengaruhi faktor eksternal, termasuk dinamika pada sistem digital. Namun, hal ini harus menjadi momentum penguatan tata kelola kedepan,” sarannya.

 Dorongan Penguatan Cyber Security

Salah satu perhatian utama DPRD adalah aspek keamanan digital. Sambirang Ahmadi menegaskan pentingnya langkah strategis untuk mencegah terulangnya insiden serangan siber di masa mendatang.

“Agar kejadian serangan siber yang tidak terdeteksi sebelumnya tidak kembali terulang di masa mendatang, kami mendesak Direksi baru untuk melakukan langkah strategis dan terukur,” kata pria yang kerap disapa Haji Sam ini.

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lainnya, menjadikan cyber security sebagai prioritas utama di level manajemen tertinggi, bukan sekadar fungsi teknis. Kemudian membentuk divisi atau bahkan direktorat khusus Cyber Security, sebagai garda depan perlindungan sistem dan data bank.

Selanjutnya, membangun sistem yang mampu mendeteksi potensi serangan sejak dini (early warning system), bukan hanya merespons setelah kejadian. Termasuk melakukan audit keamanan dan uji ketahanan sistem secara berkala dan menyusun SOP penanganan insiden yang cepat, terukur, dan akuntabel.

“Disisi lain, kami juga berharap penguatan kembali pembiayaan produktif untuk mendukung ekonomi daerah. Perbaikan basis dana ritel (tabungan) dan pemulihan kinerja bank secara sehat dan berkelanjutan,” harapnya.

Optimisme Ke Depan

Menutup pernyataannya, Sambirang menegaskan bahwa fondasi Bank NTB Syariah masih relatif kuat. Dengan perbaikan tata kelola, terutama dalam aspek manajemen risiko dan keamanan digital, bank ini diyakini mampu tumbuh lebih cepat dan tangguh.

“Kami optimis bank (NTB Syariah) ini akan terus tumbuh lebih cepat, tangguh, aman, mendulang kepercayaan publik, dan memiliki daya saing tinggi dalam industri jasa keuangan,” demikian ditambahkan oleh Ketua Komisi III DPRD NTB-Sambirang Ahmadi. (*)

Polisi Bongkar Dugaan Penyelewengan 800 Liter Solar Subsidi, Sejumlah Orang Diamankan

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Bongkar Dugaan Penyelewengan 800 Liter Solar Subsidi, Sejumlah Orang Diamankan

Mataram (globalfmlombok.com) – Tim Khusus Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB mengamankan sejumlah orang terkait dugaan tindak pidana di sektor minyak dan gas (migas) di wilayah Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.

Direktur Reskrimsus Polda NTB, FX Endriadi, Senin (6/4/2026) mengatakan, salah satu terduga pelaku berinisial JH diamankan bersama beberapa rekannya. Namun, pihaknya belum membeberkan identitas terduga lainnya.

Selain mengamankan para terduga pelaku, polisi juga menyita satu unit kendaraan roda tiga yang digunakan untuk mengangkut sekitar 800 liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.

Endriadi menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas pengangkutan BBM subsidi dalam jumlah besar di wilayah Kecamatan Alas.

“Pengungkapan ini tindak lanjut dari atensi pimpinan Polri dan Bareskrim Polri terkait operasi bersih ilegal minyak serta gas elpiji bersubsidi,” ujarnya.

Berdasarkan informasi tersebut, tim khusus melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan para terduga pelaku beserta barang bukti pada Sabtu (4/4/2026).

“Saat diamankan, ditemukan sekitar 800 liter solar subsidi yang baru dibeli dari salah satu SPBU di Kecamatan Alas,” tambahnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, BBM subsidi tersebut rencananya akan dijual kembali secara eceran kepada nelayan di Pulau Bungin. Para terduga pelaku diduga membeli solar subsidi seharga Rp6.800 per liter, lalu menjual kembali dengan harga Rp8.000 per liter untuk meraup keuntungan.

“Modus ini jelas merugikan negara dan masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi. Saat ini para terduga beserta barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut,” tegasnya.

Ia menambahkan, perbuatan para terduga pelaku diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Sementara itu, Kepala Desa Bungin, Jaelani, mengungkapkan bahwa JH merupakan warganya yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan. Ia juga diketahui menjual solar bersubsidi secara eceran.

“Ada yang juga dijual eceran di depan rumahnya. Kemarin saya lihat seperti itu, tidak tahu kalau sekarang,” ujarnya.

Menurut Jaelani, JH kerap mendapat titipan dari para juragan kapal untuk membeli solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat di wilayah Labuhan Alas, yang dapat ditempuh sekitar lima hingga tujuh menit melalui jalur darat. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polisi Bongkar Dugaan Penyelewengan Solar Subsidi 800 Liter, Sejumlah Orang Diamankan “

Terduga Pelaku Pencabulan di Udayana Diduga Terlibat Penyalahgunaan Narkoba

globalfmlombok.com
-
0
Terduga Pelaku Pencabulan di Udayana Diduga Terlibat Penyalahgunaan Narkoba

Mataram (globalfmlombok.com) – Terduga pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kawasan Udahana, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram diduga pengguna narkoba.

Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP I Made Dharma Yulia Putra, Senin (6/4/2026) mengonfirmasi bahwa terduga MZ (25) memiliki kartu pasien dari sebuah rumah sakit.

“Dia punya (kartu pasien) karena infonya pemakai (narkoba). Diduga untuk rehabilitasi di rumah sakit,” katanya.

Adapun perkara dugaan pencabulan tersebut kini masih berproses di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Mataram. Polisi kini belum menetapkan status MZ menjadi tersangka.

“(MZ) masih diperiksa penyelidik,” tambahnya. Penyidik juga tengah mengumpulkan alat bukti, termasuk memeriksa korban, saksi, serta hasil visum dari rumah sakit.

Terduga pelaku kini telah diamankan di Rutan Polresta Mataram. “Proses terus lanjut,” tandas Dharma.

Sebagai informasi, peristiwa dugaan pencabulan oleh MZ terjadi pada Sabtu (4/4/2026) sekitar pukul 07.30 Wita. Saat itu, korban yang merupakan seorang remaja perempuan berusia 15 tahun, tengah beristirahat di sebuah berugak di warung kawasan Udayana.

Korban kemudian merasakan adanya sentuhan mencurigakan hingga tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual. Setelah menyadari hal tersebut, korban menjauh namun kejadian itu diketahui warga sekitar.

Terduga sempat mencoba melarikan diri saat warga mengetahui kejadian tersebut. Namun, yang bersangkutan berhasil diamankan oleh warga dan hampir menjadi sasaran amukan massa sebelum petugas tiba.

Petugas yang tiba di lokasi langsung mengamankan terduga pelaku dan membawanya ke Polresta Mataram untuk menghindari situasi yang lebih buruk. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Terduga Pelaku Pencabulan di Udayana Diduga Pengguna Narkoba “

Dituding Picu Banjir, PUPRKP Dorong Pengusaha Hotel Benahi Drainase

globalfmlombok.com
-
0
Dituding Picu Banjir, PUPRKP Dorong Pengusaha Hotel Benahi Drainase

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Lombok Barat bergerak cepat menindaklanjuti instruksi Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, untuk menangani persoalan banjir di kawasan wisata Senggigi.

Upaya penanganan dilakukan melalui koordinasi intensif bersama Balai Jalan Nasional dan Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, khususnya dalam mengatasi persoalan drainase yang buruk dan dituding menjadi salah satu pemicu banjir di kawasan tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, kapasitas drainase yang ada saat ini dinilai tidak lagi memadai untuk menampung debit air, terutama saat intensitas hujan tinggi. Kondisi tersebut diperparah dengan sedimentasi yang cukup parah di sepanjang saluran pembuangan.

Kepala Dinas PUPRKP Lombok Barat, Lalu Ratnawi, mengungkapkan penumpukan sedimen dan sampah di dalam saluran semakin memperburuk kondisi drainase.

“Kami sudah diinstruksikan untuk segera melakukan normalisasi saluran drainase karena memang penyebab utamanya itu salurannya kecil, dan yang kedua, sedimentasinya sudah akut,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Sebagai langkah penanganan darurat, tim lapangan PUPRKP melakukan pembersihan drainase secara manual. Hal ini dilakukan karena ukuran saluran yang sempit tidak memungkinkan penggunaan alat berat, terutama di sejumlah titik rawan genangan seperti kawasan Sheraton dan Merumatta.

Ratnawi menegaskan, penanganan banjir di Senggigi tidak bisa dilakukan secara parsial oleh pemerintah kabupaten saja. Pasalnya, sebagian ruas jalan dan saluran drainase berada di bawah kewenangan Balai Jalan Nasional. Karena itu, diperlukan kajian teknis bersama untuk rencana pelebaran saluran, dengan tetap memperhatikan fasilitas publik seperti trotoar dan jalur pedestrian.

“Dengan daya tampung saat ini, drainase tidak mampu menampung debit air yang tinggi, apalagi ditambah sampah yang menyumbat dari bagian hulu,” jelasnya.

Selain itu, PUPRKP juga melibatkan para pelaku usaha pariwisata, khususnya pengelola hotel di sepanjang kawasan Senggigi. Mereka didorong untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelancaran saluran drainase di area masing-masing.

“Kami koordinasi dengan pihak hotel agar ada petugas yang rutin membersihkan sampah dan melakukan pengerukan. Jadi tidak menunggu sampai sedimentasi menumpuk,” katanya.

Langkah tersebut, lanjutnya, telah menunjukkan hasil di beberapa lokasi. Salah satunya di kawasan Hotel Jayakarta yang sebelumnya kerap dilanda banjir, namun kini relatif aman setelah dilakukan pemeliharaan rutin drainase oleh pihak hotel.

Sementara itu, di kawasan Merumatta, penanganan telah dilakukan melalui pemasangan pipa pembuangan baru yang langsung mengalir ke laut. Namun demikian, pemeliharaan berkala tetap diperlukan untuk memastikan aliran tidak tersumbat pasir maupun sampah.

“Kita minta petugas di Merumatta melakukan pengecekan secara berkelanjutan terhadap pipa pembuangan agar tetap lancar mengalir ke laut,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dituding sebagai Pemicu Banjir, Dinas PUPRKP Dorong Pengusaha Hotel Tangani Drainase Buruk “

Revitalisasi Tiga Pelabuhan di NTB Batal

globalfmlombok.com
-
0
Revitalisasi Tiga Pelabuhan di NTB Batal

Mataram (globalfmlombok.com) – Rencana revitalisasi tiga pelabuhan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dipastikan batal dilaksanakan. Padahal sebelumnya, program tersebut direncanakan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp50 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2024 untuk pengerjaan renovasi di tahun 2025. Namun, kebijakan efisiensi anggaran membuat rencana tersebut tidak dapat direalisasikan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, mengatakan dengan tidak adanya anggaran revitalisasi, pihaknya kini mengubah strategi dengan memaksimalkan potensi layanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pelabuhan yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Salah satu pelabuhan yang terdampak adalah Pelabuhan Kayangan di Labuhan Lombok. Pelabuhan ini sebelumnya direncanakan untuk diperluas karena mampu menyumbang PAD hingga lebih dari setengah miliar rupiah. Namun, sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, arah kebijakan dialihkan pada optimalisasi pelayanan publik.

“Karena kondisi fiskal yang terbatas, kita ingin pelayanan publik itu maksimal. Misalnya, kalau ada gangguan pelayanan air bersih karena pompa rusak, tidak lagi menunggu dari APBD, tapi kita dorong menggunakan BLUD,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, perluasan pelabuhan sejatinya memiliki sejumlah manfaat, seperti efisiensi waktu pelayanan, peningkatan jangkauan layanan, serta percepatan proses bongkar muat. Namun, tanpa adanya pengembangan fisik, proses tersebut berpotensi berlangsung lebih lama.

Selain Pelabuhan Kayangan, dua pelabuhan lain yang juga batal direvitalisasi adalah Pelabuhan Sape di Bima dan Pelabuhan Tanjung Luar di Lombok Timur. Saat ini, ketiga pelabuhan tersebut masih beroperasi normal.

Khusus Pelabuhan Tanjung Luar, aktivitas bongkar hasil tangkapan nelayan tergolong cukup tinggi. Namun, fasilitas pendukung seperti tempat penyimpanan ikan, produksi es, serta sarana vital lainnya masih terbatas. Meski demikian, kehadiran program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dinilai telah membantu memenuhi kebutuhan dasar nelayan, sehingga kondisi pelabuhan dianggap masih cukup memadai.

Di sisi lain, Dislutkan NTB juga mendorong nelayan, khususnya kapal penangkap ikan di Labuhan Lombok, untuk beralih menangkap komoditas ikan cakalang dibandingkan hiu. Selain lebih ramah lingkungan, nilai ekonominya juga dinilai lebih tinggi.

“Secara ekonomis, komoditas tuna cakalang jauh lebih mahal dibandingkan ikan hiu,” jelasnya.

Sementara itu, capaian PAD sektor kelautan dan perikanan NTB menunjukkan tren positif. Hingga Oktober 2025, realisasi PAD telah mencapai hampir Rp900 juta dari target Rp790 juta. Kontribusi terbesar berasal dari sektor pelabuhan dan perikanan, dengan rata-rata pendapatan pelabuhan sekitar Rp300 juta per tahun.

Saat ini, Pemprov NTB mengelola sejumlah dermaga yang tersebar di berbagai daerah, di antaranya Dermaga Sape, Dermaga Soro Adu di Dompu, Dermaga Teluk Santong di Sumbawa, Pelabuhan Kayangan di Labuhan Lombok, Pelabuhan Tanjung Luar, serta Pelabuhan Pusat di Teluk Awang. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Revitalisasi Tiga Pelabuhan di NTB Batal “

Pemprov NTB Siapkan Pos Pengamanan, Pengiriman Ternak ke Luar Daerah Diperketat

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Siapkan Pos Pengamanan, Pengiriman Ternak ke Luar Daerah Diperketat

Mataram (globalfmlombok.com) – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan pos pengamanan di lima titik yang dinilai rawan dalam jalur distribusi ternak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pengiriman sekaligus menjamin kesehatan dan kelayakan hewan kurban.

Adapun lima titik pengamanan tersebut meliputi wilayah Kabupaten Bima, perbatasan Bima–Dompu, kawasan Labuhan Badas, serta dua pelabuhan utama, yakni Pelabuhan Pototano di Sumbawa dan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, Muhamad Riadi, mengatakan pihaknya telah mengantisipasi peningkatan lalu lintas ternak menjelang Idul Adha melalui penguatan pengawasan di lapangan, termasuk pembentukan posko terpadu.

“Pembahasan dalam rapat koordinasi ini disepakati skema pengawasan melalui pembentukan pos pantau di sejumlah titik strategis guna memastikan kelancaran distribusi sekaligus menjaga kesehatan dan kelayakan hewan kurban,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Selain kelancaran distribusi, aspek kesehatan ternak juga menjadi perhatian utama pemerintah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum ternak diperdagangkan, disertai pengawasan lalu lintas ternak serta kesiapan petugas di lapangan untuk menjamin keamanan hewan kurban yang akan dikonsumsi masyarakat.

Pada tahun ini, Pemprov NTB menargetkan pengiriman sebanyak 30 ribu ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di wilayah Jabodetabek. Ribuan sapi tersebut sebagian besar berasal dari Pulau Sumbawa dan didistribusikan melalui jalur darat maupun laut.

“Jadi, 30.000 ekor sapi kurban yang akan dikirim ke Jabodetabek. Itu khusus untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha saja,” katanya.

Distribusi sapi kurban sendiri telah mulai dilakukan oleh pelaku usaha peternakan menggunakan truk tronton dengan rute darat Bima–Lombok–Surabaya. Untuk menghindari kemacetan dan penumpukan kendaraan, terutama di Pelabuhan Pototano dan Pelabuhan Gili Mas, Disnakkeswan NTB menerapkan sistem pengaturan jadwal pengiriman.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi lonjakan pengiriman mendekati hari puncak Idul Adha. “Yang kita khawatirkan nanti pas menjelang Idul Adha, jangan sampai pengiriman bergerak bersamaan dan menumpuk di pelabuhan. Itu yang kita antisipasi dengan pengaturan jadwal,” jelasnya.

Selain jalur darat, pengiriman juga dilakukan melalui jalur laut, khususnya untuk ternak dari wilayah Bima dan Dompu. Pemerintah mengoperasikan kapal ternak Cemara Nusantara dengan rute Bima–Tanjung Priok yang mampu mengangkut sekitar 500 ekor sapi dalam sekali perjalanan.

Dalam sepekan, kapal tersebut dapat berlayar hingga tiga kali dengan total kapasitas sekitar 1.500 ekor sapi. Melihat tingginya kebutuhan distribusi, Disnakkeswan NTB mengusulkan peningkatan frekuensi pelayaran menjadi lima hingga enam kali per minggu dengan tambahan rute Bima–Surabaya, sehingga kapasitas angkut dapat mencapai 3.000 ekor sapi per minggu. (era)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pengiriman Ternak ke Luar NTB, Pemprov NTB Siapkan Pos Pengamanan “

1...113114115...390Halaman 114 dari 390