Giri Menang (globalfmlombok.com) – Program Rp1 miliar per desa di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) didorong untuk mengakomodasi potensi lokal di masing-masing desa. Program yang menjadi bagian dari visi Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini, ini diarahkan untuk mewujudkan konsep One Village One Product (OVOP) melalui skema Rp1 miliar per desa dan Rp100 juta per dusun.

Namun, implementasinya dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi potensi desa. Salah satu kendala utama adalah masih banyak desa yang belum memperbarui (update) data potensi dalam profil desa masing-masing.

Kepala Desa Taman Ayu, M. Tajudin, mengatakan bahwa sebenarnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) memiliki banyak instrumen untuk menggali potensi desa, mulai dari kader, RT, hingga perangkat desa. Namun, pemanfaatannya belum maksimal untuk menghasilkan data riil.

“Data riil bahwa di desa itu memang potensinya ini, bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Harus betul-betul digali dari kondisi desa itu sendiri,” ujarnya.

Ia menegaskan, penggalian potensi desa sangat penting untuk menjamin keberlanjutan program ke depan. Banyak perangkat yang bisa dimaksimalkan, seperti pendamping desa, kepala desa, hingga kelembagaan desa lainnya.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada instruksi tegas dari organisasi perangkat daerah (OPD) agar desa lebih serius memperbarui data potensi. Padahal, dari data tersebut akan lahir produk unggulan desa (OVOP) yang berkelanjutan.

Ia mencontohkan, jika suatu desa dipaksakan mengembangkan produk yang tidak didukung potensi lokal, maka program tersebut sulit bertahan. Seperti rencana pengembangan tortilla di desanya yang ditolak karena tidak didukung bahan baku lokal seperti jagung atau rumput laut.

Hal serupa juga berlaku untuk produk keripik yang membutuhkan bahan baku singkong. Jika bahan baku harus didatangkan dari luar desa, maka keberlanjutannya menjadi diragukan.

Sebaliknya, komoditas seperti beras dinilai lebih realistis dikembangkan karena didukung sistem irigasi, petani, kelompok tani (gapoktan), hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penopang distribusi.

“Kalau potensi desa tidak digali maksimal, maka tidak bisa dijamin keberlanjutannya,” tegasnya.

Ia menambahkan, perlu ada instruksi resmi dari pemerintah daerah agar profil desa benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan. Selain itu, dibutuhkan tim yang mampu memonitor hingga tingkat paling detail.

Sementara itu, Kepala Bappeda Lobar, Deny Arif Nugroho, mengakui bahwa dari ribuan usulan desa untuk tahun 2027, belum semuanya mengakomodasi potensi desa. Hal ini disebabkan belum lengkapnya data potensi desa yang dimiliki pemerintah daerah.

“Kita baru mengacu pada usulan dari masing-masing desa. Finalisasinya tetap kita arahkan pada peningkatan ekonomi, SDM, serta persoalan sosial dan lingkungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun pihaknya telah meminta pembaruan data potensi desa, tidak semua desa dapat memenuhinya. Selama ini, pembaruan profil desa lebih banyak berfokus pada data kependudukan dan administrasi, sementara potensi sumber daya alam, SDM, dan sosial belum diperbarui secara optimal.

Menurutnya, idealnya data potensi desa diperbarui setiap tahun, mengingat dinamika wilayah yang sangat cepat berubah. Ia mencontohkan perkembangan kawasan di sekitar jalur bypass yang menyebabkan berkurangnya lahan pertanian akibat pembangunan perumahan.

“Perubahan seperti ini harus terdata, karena akan menentukan kebijakan yang diambil pemerintah daerah ke depan,” pungkasnya. (*)