Beranda blog Halaman 113

Awal April, Serapan Gabah Petani di NTB 70.428 Ton, Bulog Jemput Bola

Mataram (globalfmlombok.com)-

Perum Bulog Kantor Wilayah NTB tancap gas melakukan aksi jemput bola untuk menyerap hasil panen petani di seluruh wilayah Provinsi NTB. Langkah ini diambil guna memenuhi target ambisius tahun 2026 sebesar 240.661 ton setara beras.

Hingga awal April 2026, realisasi penyerapan tercatat sudah menyentuh angka 70.428 ton atau sekitar 29.26% dari target tahunan.

Pemimpin Wilayah Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, mengungkapkan bahwa tren penyerapan terus meningkat seiring dengan meratanya musim panen di seluruh wilayah pulau Lombok dan Sumbawa.

“Kami melakukan penyerapan langsung ke petani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) melalui Tim Jemput Pangan Bulog serta bersinergi dengan penggilingan lokal. Harga beli yang kami tetapkan sesuai regulasi pemerintah, yaitu Rp 6.500/kg untuk Gabah Kering Panen (GKP),” ujar Regar, Senin (06/04).

Harga tersebut, lanjutnya, merupakan terbaik saat ini karena dapat mencukupi biaya operasional yang sudah dikeluarkan oleh petani. Bahkan dengan hadirnya Bulog, harga tersebut menjadi patokan minimum sehingga petani bisa mendapatkan harga jual yang lebih baik lagi.

Pencapaian penyerapan ini tentu hasil kerja sama yang baik antara Bulog bersama Pemda, Babinsa dan Satuan Kerja PPL.

Lebih lanjut Regar menjelaskan bahwa stok yang dikuasi Bulog NTB saat ini 193.000 ton setara beras dengan tempat penyimpanan 16 gudang induk Bulog dan 85 gudang sewa.

Seiring dengan penyerapan yang masih berjalan stok ini akan terus bertambah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan kondisi saat ini karena stok di Seluruh wilayah NTB lebih dari cukup

Bulog Genjot Penyaluran Bantuan Pangan di NTB, Direktur Pemasaran Turun Langsung

Tanjung (globalfmlombok.com) —

Perum Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat di Desa Gili Indah dan Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Selasa 7 April 2026 sebagai langkah konkret dalam menjaga ketahanan pangan serta stabilitas pasokan di daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Pemasaran Perum BULOG, Feby Novita didampingi juga Wakil Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat, Rizal P. Sukmaadijaya, yang turun langsung ke lapangan guna memastikan proses distribusi berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, bantuan yang disalurkan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi Februari–Maret kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP). Proses distribusi dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat, disertai dengan pendataan serta verifikasi guna menjamin akurasi penyaluran.

Di sela kegiatan, Direktur Pemasaran Perum BULOG juga berinteraksi dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi serta memastikan program bantuan memberikan dampak nyata.

“Perum BULOG berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Kami ingin bantuan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Febby Novita.

Ia menambahkan bahwa ketersediaan stok pangan di wilayah NTB dalam kondisi mencukupi untuk mendukung kelancaran distribusi bantuan.

“Penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Lombok Utara ditujukan kepada 58.996 penerima. Hingga saat ini, distribusi telah terealisasi di Kecamatan Bayan sebanyak 14.736 penerima dan Kecamatan Pemenang sebanyak 8.950 penerima. Sementara itu, untuk Kecamatan Gangga, Kayangan, dan Tanjung ditargetkan selesai dalam minggu ini,” jelas Febby.

Pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan aparat desa serta pemangku kepentingan setempat, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara Perum BULOG dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Melalui langkah ini, Perum BULOG menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.(r)

Hingga Dini Hari, Evakuasi Liza Pratiwi Berjalan Dramatis dengan Bantuan Alat Berat

Giri Menang (globalfmlombok.com)–

Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) terhadap seorang warga yang terseret arus di Air Terjun Tibu Ijo, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, resmi ditutup pada Rabu (08/04/2026). Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah upaya pencarian memasuki hari ketiga.

Jasad korban atas nama Liza Pratiwi (25), warga Ampenan Otak Desa, ditemukan di aliran sungai sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Kondisi medan yang sulit membuat proses evakuasi berlangsung hingga dini hari.

Koordinator Lapangan Kantor SAR Mataram, Ida Bagus Netra Adnyana, menjelaskan bahwa posisi korban yang terjepit di antara material alam menjadi kendala utama di lapangan.

“Korban ditemukan dalam posisi terjepit batu besar di aliran sungai. Karena kondisi tersebut, tim di lapangan harus berkoordinasi untuk menggunakan ekskavator guna memudahkan proses evakuasi jasad korban dari himpitan batu,” ujar Netra, mewakili Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi.

Setelah berhasil dievakuasi pada pukul 00.15 WITA, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara menggunakan ambulans untuk penanganan lebih lanjut.

Operasi SAR ini melibatkan koordinasi erat antara berbagai pihak. Netra juga menekankan pentingnya kerja sama tim gabungan yang terdiri dari  Tim rescue Kantor SAR Mataram, Polres Kota Mataram, Koramil Gunung Sari, BPBD Lombok Barat, Camat Gunung Sari, Polsek Gunung Sari, Tim Medis Rumah Sakit Bhayangkara, Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat, perangkat desa setempat, relawan, serta masyarakat setempat.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh unsur yang terlibat dalam Operasi SAR ini. Kami juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada saat beraktivitas di area aliran sungai, terutama saat cuaca mendung dan ekstrem,” tutupnya.

Sebelumnya, Liza Pratiwi (25), warga Ampenan, Mataram hanyut terseret arus sungai di kawasan wisata Air Terjun Tibu Ijo, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, pada Minggu (05/04) sore. Saat itu hujan tiba-tiba deras dan air bah datang di Tibu Ijo, sehingga korban terseret arus.

Remaja Hanyut di Hulu Bendungan Meninting Belum Ditemukan

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Memasuki hari kedua pencarian, Selasa (7/4/2026), tim SAR gabungan memperluas area penyisiran terhadap Heri Saputra (16), remaja yang hilang terseret air bah di Air Terjun Temburun Nanas, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, yang berada di hulu Bendungan Meninting.

Korban yang merupakan warga Dusun Bagik Dapol, Desa Mertak, Lombok Tengah, dilaporkan terseret arus pada Senin (6/4/2026) saat berwisata bersama rekan-rekannya.

Koordinator Lapangan yang mewakili Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi, yakni Dewa Gede Kerta, mengatakan tim SAR bersama potensi SAR lainnya terus mengoptimalkan pencarian dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.

“Untuk mengoptimalkan pemantauan terutama di medan yang sulit dijangkau, kami merencanakan penggunaan drone thermal guna melakukan pemetaan udara dan pencarian visual dari ketinggian,” ujarnya di lokasi kejadian.

Selain itu, personel SAR juga melakukan penyisiran manual mulai dari titik awal korban terseret hingga ke muara di Bendungan Meninting. Upaya ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pencarian di sepanjang aliran sungai.

Namun, proses pencarian tidak berjalan mudah. Kondisi alam di lokasi menjadi tantangan utama bagi tim di lapangan.

“Kendala kami adalah cuaca yang tidak menentu, debit air yang fluktuatif, arus yang sangat kuat, hingga medan sungai yang didominasi bebatuan besar, licin, serta banyaknya jeram,” jelasnya.

Peristiwa tersebut bermula saat air bah tiba-tiba datang dan menyeret dua remaja yang tengah berada di kawasan air terjun. Satu korban berhasil diselamatkan, sementara Heri Saputra terbawa arus dan hingga kini belum ditemukan.

Operasi pencarian ini melibatkan berbagai unsur, di antaranya Kantor SAR Mataram, TNI, Polri, BPBD Kabupaten Lombok Barat, Damkar, pemerintah kecamatan dan desa setempat, serta masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dengan harapan korban segera ditemukan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Remaja Hanyut di Hulu Bendungan Meninting Belum Ditemukan “

Satgas Siapkan Operasi Pasar di Seluruh Kecamatan untuk Atasi Kisruh Elpiji Subsidi

Selong (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Distribusi Elpiji bersubsidi 3 kilogram guna mengatasi kelangkaan gas melon yang dikeluhkan masyarakat. Satgas yang baru terbentuk ini langsung bergerak cepat dengan menggandeng Pertamina untuk menggelar operasi pasar di seluruh kecamatan.

Ketua Satgas Elpiji Lotim, Muhammad Hairi, mengatakan pembentukan Satgas dilakukan pada Senin (6/4/2026), dan langsung ditindaklanjuti dengan pelaksanaan operasi pasar di empat kecamatan.

“Satgas baru terbentuk kemarin sore. Sekarang, langsung bersama pertamina melakukan operasi pasar di empat kecamatan/lima desa,” ujarnya usai kegiatan di Desa Pengadangan, Selasa (7/4/2026).

Operasi pasar perdana digelar di Kecamatan Pringgasela, Aikmel, Wanasaba, dan Lenek. Setiap kecamatan ditargetkan satu desa sebagai lokasi penyaluran. Hairi menegaskan kegiatan ini akan diperluas hingga menjangkau seluruh kecamatan di Lotim.

“Kita rencanakan gelar operasi ini di semua kecamatan, satu desa satu kecamatan,” katanya.

Pada tahap awal, distribusi elpiji 3 kilogram meliputi Kecamatan Lenek sebanyak 360 tabung, Kecamatan Aikmel 560 tabung, dan Kecamatan Wanasaba 560 tabung. Ribuan tabung tersebut disalurkan dengan harga sesuai ketentuan pangkalan.

Hairi menegaskan, pihaknya juga akan menelusuri penyebab kelangkaan yang terjadi. Unsur kepolisian dilibatkan dalam Satgas untuk menindak jika ditemukan pelanggaran distribusi.

“Kalau ada yang bilang langka, mari kita bersama-sama mencari benang kusutnya. Di tim pengawasan ada dari kepolisian yang akan menindak jika kami temukan penyimpangan,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan operasi pasar, pendataan dilakukan oleh kepala desa setempat. Warga diwajibkan membawa KTP atau Kartu Keluarga (KK) serta tabung kosong, dengan batas pembelian maksimal satu tabung per orang.

“Harganya Rp18.000, sesuai harga pangkalan. Tidak melihat kaya-miskin, semua boleh beli,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, mengungkapkan pihaknya telah meminta tambahan pasokan elpiji kepada Pertamina sebanyak 24.000 tabung.

“Ini sebenarnya banyak, tetapi kenapa terjadi kelangkaan? Kecurigaan saya pertama adalah panic buying,” ujarnya.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Menurutnya, tidak ada kebijakan pemerintah yang memicu kenaikan harga energi maupun kebutuhan pokok.

“Presiden sudah jelas menyampaikan bahwa harga BBM tidak dinaikkan. Apa yang harus kita panikkan?” tegasnya.

Bupati juga menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran dalam distribusi barang bersubsidi, termasuk elpiji 3 kilogram.

Dengan langkah operasi pasar dan pengawasan ketat ini, Pemkab Lotim berharap distribusi elpiji subsidi kembali normal dan masyarakat dapat memperoleh gas melon dengan harga sesuai ketentuan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Atasi Benang Kusut Elpiji Subsidi, Satgas Agendakan Operasi Pasar di Seluruh Kecamatan

NTB Tuntaskan 254 Paket Proyek Senilai Rp40,9 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melunasi sebanyak 254 paket proyek fisik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpangan) NTB dengan total nilai mencapai Rp40,9 miliar. Ratusan proyek tersebut mayoritas bersumber dari dana pokok pikiran (pokir) tahun anggaran 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distanpangan NTB, Eva Dewiyani, mengatakan pihaknya telah menandatangani dokumen administrasi untuk mempercepat proses pembayaran. Ia menjelaskan, seluruh pekerjaan proyek sebenarnya telah rampung sejak tahun 2025, namun pembayaran sempat tertunda akibat kendala administrasi.

“Kemarin karena administrasi yang lambat saja sebenarnya. Tapi pekerjaannya sudah selesai,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Ia menyebutkan, proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai daerah di NTB, meliputi pembangunan jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, hingga gudang tembakau. Seluruh paket proyek itu juga telah melalui proses reviu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman, mengungkapkan pihaknya sebelumnya telah melakukan audit terhadap 254 paket proyek tersebut. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah pekerjaan yang secara fisik telah selesai namun belum dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). Di sisi lain, ada pula proyek yang belum sepenuhnya rampung dan belum dilakukan BAST.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi fokus utama dalam proses audit yang dilakukan Inspektorat guna memastikan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan.

Dalam pelaksanaan audit, tim auditor juga menghadapi sejumlah kendala di lapangan, terutama faktor cuaca. Beberapa wilayah seperti Dompu sempat dilanda hujan dan angin kencang yang menghambat mobilitas tim.

“Karena hujan angin kemarin di Dompu katanya tidak bisa jalan, tapi saya paksa dia untuk pakai jas hujan. Karena kita keterbatasan waktu,” kata Budi.

Dengan pelunasan ini, Pemprov NTB berharap seluruh kewajiban pembayaran proyek dapat diselesaikan, sekaligus memastikan program pembangunan sektor pertanian berjalan optimal dan memberi manfaat bagi masyarakat. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” NTB Lunasi 254 Paket Proyek Senilai Rp40,9 Miliar 

RSUD NTB Kelola Kesenjangan antara Ekspektasi Publik dan Realitas Pelayanan Kesehatan

Mataram (globalfmlombok.com) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian kinerja pelayanan dengan kategori “Sangat Baik”. Meski demikian, manajemen rumah sakit masih dihadapkan pada tantangan untuk menjembatani tingginya ekspektasi masyarakat, terutama pada aspek kecepatan layanan dan kenyamanan fasilitas.

Apresiasi publik terhadap integritas pelayanan seperti perilaku petugas, prosedur, serta komitmen layanan menjadi nilai tertinggi dalam performa badan layanan umum daerah (BLUD) tersebut. Namun, sejumlah aspek masih menjadi perhatian, di antaranya waktu tunggu pendaftaran, layanan dokter, pengambilan obat, hingga efisiensi birokrasi.

Pelaksana Tugas Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS, mengungkapkan hasil survei kepuasan masyarakat mencapai 88,8 persen atau melampaui standar tertinggi sebesar 80 persen.

“Survei kepuasan masyarakat sebagai data persentase sebesar 88,8 persen sudah melampaui angka tertinggi 80 persen, namun tetap memperhatikan ekspektasi masyarakat yang tinggi pada pelayanan rumah sakit,” ujarnya di Mataram, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, kompleksitas kasus kesehatan serta upaya peningkatan layanan seharusnya tercermin dalam indeks kepuasan masyarakat maupun hasil akreditasi rumah sakit. Kendati demikian, peningkatan sarana dan prasarana serta penyehatan keuangan rumah sakit tetap menjadi langkah strategis untuk menjawab harapan masyarakat.

Manajemen RSUD NTB terus melakukan evaluasi dan peningkatan performa. Salah satunya melalui penguatan layanan poliklinik, seperti Onkologi yang kini didukung empat subspesialis dan berdampak pada peningkatan kunjungan pasien.

Selain itu, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan rawat inap dan rawat jalan, khususnya untuk penyakit berat, mendorong rumah sakit untuk terus meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan serta kualitas fasilitas layanan.

Dalam upaya pemerataan layanan kesehatan di luar Pulau Lombok, RSUD Provinsi NTB sebagai rumah sakit pembina juga berupaya meningkatkan kesetaraan kompetensi tenaga medis dan fasilitas di rumah sakit daerah, terutama saat peningkatan level akreditasi.

“Kalau untuk layanan ambulans bagi pasien luar daerah, RSUD Provinsi sudah melakukan MoU dengan kabupaten/kota,” tambahnya.

Sebagai rumah sakit rujukan tertinggi (kelas A), RSUD NTB saat ini memiliki 758 tempat tidur, didukung 2.666 sumber daya manusia, serta menyediakan 113 jenis layanan. Operasionalnya mengacu pada sejumlah regulasi, termasuk Pergub Nomor 37 dan Pergub Nomor 19 Tahun 2025 tentang standar pelayanan minimal.

Dari sisi keuangan, kinerja RSUD NTB pada 2024 mencatat skor 76,2 (kategori baik), namun pada 2025 turun menjadi 53,3. Hingga Maret 2026, realisasi pendapatan BLUD baru mencapai Rp123,7 miliar atau 17,6 persen dari target Rp700 miliar. Total penerimaan mencapai Rp169,8 miliar, termasuk dari berbagai sumber pendapatan layanan.

Sementara itu, realisasi belanja pada triwulan pertama 2026 mencapai Rp102 miliar atau 7,34 persen. Dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp21,6 miliar, sejumlah program prioritas telah disiapkan.

Adapun kinerja non-keuangan menunjukkan capaian positif, dengan skor standar pelayanan minimal periode Januari–Februari 2026 di berbagai aspek—pelayanan, keuangan, SDM, dan operasional—berada di atas 70 persen, bahkan mencapai 90 persen.

Terkait program Desa Berdaya sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, RSUD NTB bersama Dinas Kesehatan Provinsi NTB akan mengoptimalkan Indeks Kesehatan Desa (IKD) sebagai instrumen intervensi kesehatan.

“Indeks Kesehatan Desa ini sebagai acuan untuk mengintervensi sektor kesehatan di 40 desa pada tahun ini,” ujar dr. Fikri.

IKD mencakup berbagai indikator, seperti data usia warga, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kondisi ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, serta status gizi dan pola asuh yang dipengaruhi faktor kemiskinan.

Strategi intervensi dilakukan melalui penguatan jejaring Puskesmas dan Posyandu, dukungan dana desa, serta kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk program operasi mata, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar lebih produktif dan mandiri. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” RSUD Provinsi NTB Mengelola Kesenjangan Ekspektasi dan Pelayanan

Diduga Sebabkan 28 Penerima Manfaat Keracunan, BGN Tutup SPPG di Bima

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) tutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyalur Makan Bergizi Gratis (MBG) ke 28 penerima manfaat yang diduga keracunan akibat mengonsumsi MBG pada Sabtu, 4 April 2026 lalu. Kejadian itu diduga terjadi di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

Total 28 orang menjalani perawatan terdiri dari tiga balita, dua ibu hamil, dan 23 siswa dari sejumlah posyandu dan sekolah di wilayah tersebut.

Kepala Regional BGN NTB, Eko Prasetyo mengatakan penutupan ini imbas adanya kejadian menonjol berupa keracunan massal 28 orang. Saat ini, BGN telah melakukan investigasi dengan memeriksa juru masak, ahli gizi, dan semua pegawai di SPPG tersebut. “Terus melakukan dokumen-dokumen yang dikirimkan ke pusat,” ujarnya, Selasa, 7 April 2026.

Durasi penutupan, lanjutnya tidak memiliki batas waktu. Setiap SPPG yang disanksi wajib menjalani proses investigasi serta melengkapi berbagai dokumen pendukung sebelum dapat kembali beroperasi. Dokumen tersebut meliputi hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan, sertifikat keamanan pangan, sertifikat halal, hingga kelengkapan standar lainnya.

SPPG, sambungnya bisa ditutup permanen apabila kembali menyebabkan kejadian menonjol seperti keracunan dan gangguan pencernaan sebanyak tiga kali. Dapur MBG juga bisa ditutup permanen apabila ditemukan adanya tindakan korupsi.

Saat ini, sampel menu MBG telah diambil dan saat ini sedang diuji laboratorium oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, untuk memastikan penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para penerima manfaat. Berdasarkan identifikasi awal internal SPPG, terdapat catatan terhadap salah satu jenis menu, yakni nugget homemade. Nugget tersebut diketahui tidak diproduksi langsung oleh SPPG.

Selain di Wera, Bima, BGN juga menutup sekitar puluhan SPPG akibat adanya temuan kejadian menonjol, sehingga, total SPPG yang ditutup oleh BGN di NTB sekitar 350 dapur. Termasuk kasus yang saat ini tengah menjadi sorotan di Lombok Tengah, yang mana antara Kepala SPPG dan masyarakat saling lapor.

“Itu kita sudah laporkan ke pimpinan juga permasalahan itu. Kemarin sudah ada pendampingan dari pusat. Harusnya memang bukan dari SPPG-nya yang melaporkan,” katanya.

Ia menegaskan, negara tidak seharusnya melaporkan masyarakat. SPPG yang terlibat dalam kasus tersebut juga telah disuspensi sejak kejadian berlangsung. “Intinya tidak ada negara harus melaporkan rakyatnya,” tegasnya. (era)

Benda Mirip Torpedo di Gili Trawangan Tidak Berbahaya

Mataram (globalfmlombok.com) – Benda mirip torpedo yang ditemukan nelayan di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan alat penelitian dasar laut. Benda berwarna hitam dengan tulisan Tiongkok itu diduga alat penelitian zaman dahulu dan tidak berbahaya bagi masyarakat dan perairan Trawangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Detasemen Gegana Sat Brimob Polda NTB, benda yang mirip torpedo ini tidak berbahaya.

Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPT) Gili Tramena pada Dinas Pariwisata dan Ekraf NTB, Aang Rizal mengatakan benda itu kini diamankan dan diserahkan kepada aparat, termasuk TNI Angkatan Laut, untuk dilakukan penelitian lanjutan guna memastikan jenis dan asal-usulnya secara pasti.

“Dan itu, alat itu sudah diserahkan ke Danlanud, Danlanal, untuk dilakukan proses investigasi penelitian lagi lanjut. Tapi pada prinsipnya, itu adalah benda atau alat penelitian dasar laut,” ujarnya, Selasa, 7 April 2026.

Terkait adanya tulisan berbahasa China pada benda tersebut, Aang mengatakan hal itu masih dalam proses pendalaman. Ia menegaskan bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah alat tersebut benar berasal dari negara tertentu. “Nah itu memerlukan tindak lanjut penelitian yang lebih lanjut,” tambahnya.

Menurutnya, alat tersebut bukanlah benda baru, melainkan sudah lama berada di dasar laut sebelum akhirnya ditemukan oleh nelayan. “Iya, itu bukan alat baru informasinya, tapi itu benda yang sudah lama,” katanya.

Meski sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, kondisi di kawasan wisata Gili Trawangan dipastikan tetap aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat maupun wisatawan tidak terdampak oleh kejadian tersebut.

“Alhamdulillah tidak terganggu sama sekali, keadaan di Gili, informasi yang kita dapatkan, masyarakat sudah kondusif, tenang, aman,” ujarnya.

Sebagai informasi, benda tersebut pertama kali ditemukan oleh nelayan, Arianto, pada Senin pagi sekitar pukul 10.00 Wita. Nelayan Gili Trawangan tersebut diketahui sedang menjaring ikan di perairan sekitar 16 kilometer sebelah utara Gili Trawangan. Karena mencurigakan, benda itu kemudian ditarik dan dibawa ke pesisir, tepatnya di kawasan pantai dekat salah satu hotel.

Saat dilakukan pemeriksaan awal, petugas menemukan label “CSIC” di bagian badan benda serta tulisan beraksara China di bagian bawah. Tulisan aksara Hanzi tersebut menguatkan dugaan bahwa benda tersebut merupakan perangkat teknologi kelautan.

“Tim Gegana Sat Brimob Polda NTB bersama Sat Reskrim Polres Lombok Utara kemudian melakukan olah TKP sekitar pukul 13.00 WITA dengan menggunakan alat deteksi bahan peledak Kerber T dan detektor radioaktif RIIDEye X. Hasilnya, tidak ditemukan indikasi ancaman langsung,” terang Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta, S.I.K.

Lebih lanjut, Agus Purwanta menyatakan secara fisik, benda tersebut memiliki spesifikasi mencolok, yakni panjang sekitar 3,7 meter, diameter 70 sentimeter, dan berbentuk silinder menyerupai torpedo.

Dipastikan Tidak Berbahaya

Personel Detasemen Gegana Sat Brimob Polda NTB telah melakukan pengecekan terhadap temuan benda mencurigakan yang diduga mirip torpedo di kawasan perairan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara pada Senin (06/04/2026) lalu.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, Selasa (7/4/2026) mengatakan, setelah dilakukan pengecekan secara mendalam oleh tim Gegana, benda tersebut dipastikan tidak mengandung bahan berbahaya.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa benda tersebut bukan bom atau bahan peledak maupun radioaktif. Itu merupakan alat pengukur arus air laut di kedalaman tertentu,” ujarnya.
Kholid mengatakan, alat tersebut umumnya digunakan untuk kepentingan penelitian atau pemantauan kondisi laut, dan biasanya dipasang pada pelampung atau di dasar laut.

Meski tidak berbahaya, benda tersebut tetap diamankan oleh pihak kepolisian guna menghindari kesalahpahaman di masyarakat serta untuk kepentingan identifikasi lebih lanjut. “Saat ini benda tersebut telah diamankan di Polres setempat,” tambahnya.

Adanya hasil pengecekan itu, Kholid mengimbau masyarakat tetap tenang dan segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan benda mencurigakan di lingkungan sekitar, terutama di kawasan perairan wisata. (era/mit)

Terkait Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU Samota, Kejati NTB Geledah Kantor BPN Lombok Tengah

Mataram (globalfmlombok.com) – Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB melakukan penggeledahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh tersangka Subhan.

Juru Bicara Kejati NTB, Muhammad Harun Al Rasyid, mengatakan bahwa penggeledahan tersebut berlangsung pada Senin (6/4/2026) lalu. “Penggeledahan kemarin berlangsung kurang lebih empat jam mulai pukul 10.00 Wita hingga 14.00 Wita,” katanya saat dikonfirmasi Selasa (7/4/2026).

Kegiatan penggeledahan tersebut, lanjutnya, dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nomor: PRINT-68/N.2/Fd.1/01/2026 tertanggal 26 Januari 2026, serta Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 16/Pid.Sus.Geledah/2026/PN tertanggal 20 Februari 2026.

“Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, penyidik melakukan pencarian dan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik,” ucapnya.

Dokumen-dokumen yang disita itu nantinya akan digunakan untuk kepentingan pembuktian. Termasuk melakukan pengamanan terhadap data dan informasi yang relevan dengan perkara terkait.

Lebih lanjut, Harun menjelaskan bahwa pihaknya menggeledah Kantor BPN Lombok Tengah, karena dugaan gratifikasi dan TPPU diduga terjadi saat Subhan menjabat sebagai Kepala BPN Sumbawa periode 2020-2023 dan Kepala BPN Lombok Tengah periode 2023-2025.

Selain melakukan penggeledahan di Kantor BPN Lombok Tengah, penyidik juga sebelumnya telah menggeledah rumah milik Subhan di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, pada Kamis (12/2/2026).

Kejati NTB berkomitmen untuk menuntaskan penanganan perkara ini secara tuntas dan berkeadilan. “Penyidik berupaya mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini,” tandasnya.

Sebagai informasi, dalam mengusut perkara ini, Kejati NTB telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidik juga terpantau telah memeriksa sejumlah saksi, yakni ajudan Subhan, sejumlah notaris yang ada di wilayah Sumbawa, Lombok Tengah, dan Kota Mataram.

Pengusutan perkara dugaan gratifikasi dan TPPU ini berangkat dari pengusutan dugaan korupsi pembelian lahan untuk sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) Samota, Kabupaten Sumbawa.

Dalam perkara tersebut, Kejati NTB telah menetapkan tiga tersangka. Yakni; Mantan Kepala BPN Sumbawa, Subhan; Tim appraisal, Muhammad Julkarnaen; dan Pung Saifullah Zulkarnain dari Kantor Pusat Jasa Penilaian Publik (KJPP), Pung’S Zulkarnain Mataram.

Kasus ini kini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada Selasa (31/3/2026). Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu (15/4/2026) mendatang. (mit)