Beranda blog Halaman 112

Kakak Gubernur NTB, Baiq Nelly Kusumuwati Dilantik Jadi Wadir Perencanaan dan Keuangan RSUD NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Kakak Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nelly Kusumuwati, resmi dilantik sebagai Wakil Direktur (Wadir) Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, Kamis (9/4/2026). Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Pendopo Gubernur, bersama 33 pejabat eselon II dan III lainnya.

Juru Bicara Gubernur NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa penunjukan Baiq Nelly didasarkan pada rekam jejak dan kapasitasnya di dunia pemerintahan, bukan karena faktor kedekatan keluarga.

“Saya tahu beliau sejak menjadi Kabag Umum, kemudian Kabag Pemerintahan, Asisten III Pemkot Mataram, hingga di Inspektorat. Kapasitas dan kualitasnya memang di atas rata-rata,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam proses seleksi jabatan sebelumnya, Baiq Nelly sempat meraih nilai terbaik, namun belum terpilih. Pada seleksi kali ini, hasil penilaian kembali menempatkannya sebagai kandidat terbaik sehingga dipilih sesuai rekomendasi panitia seleksi.

“Sekarang hasilnya juga dia terbaik, maka pilihan gubernur harus mengikuti hasil pansel,” jelasnya.

Ahsanul juga menekankan bahwa sebagai aparatur sipil negara (ASN), Baiq Nelly memiliki hak yang sama untuk mengikuti seleksi jabatan dan mengembangkan kariernya, meskipun memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah.

“Publik harus memahami bahwa sebagai ASN, dia punya hak untuk meraih karier terbaiknya,” tegasnya.

Ia memastikan proses seleksi berlangsung objektif dan transparan. “Saya sudah lihat nilainya, dia terbaik dan saya tahu track record-nya,” tambahnya.

Sementara itu, Baiq Nelly mengakui jabatan barunya merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menjadikan tantangan tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja RSUD NTB.

“Itu menjadi penyemangat dan target bagi kami untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada,” ujarnya.

Ke depan, ia berkomitmen memperbaiki tata kelola keuangan rumah sakit, termasuk menuntaskan persoalan utang pada tahun 2026. Selain itu, ia juga mendorong penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi dan transparan.

“Kami ingin semua sistem berjalan terbuka, tidak ada yang manual, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik,” pungkasnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kakak Gubernur NTB, Baiq Nelly Kusumuwati Dilantik Jadi Wadir Perencanaan dan Keuangan RSUD NTB

Polisi Ungkap Motif Pria di Mataram Aniaya Seekor Anjing

Mataram (globalfmlombok.com) – Kasus penganiayaan terhadap seekor anjing hingga mati di Kota Mataram yang sempat viral di media sosial akhirnya terungkap. Polisi menyebut tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan diperjualbelikan.

Kasat Reskrim Polresta Mataram, I Made Dharma Yulia Putra, Kamis (9/4/2026), mengatakan terduga pelaku berinisial IG diketahui memburu anjing liar untuk kemudian dijual.

“Setelah berhasil menangkap anjing liar, terduga pelaku menjualnya ke seorang wanita berinisial NL. Saat ini NL juga telah kami amankan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, IG dan NL tidak memiliki hubungan keluarga. Dari hasil pemeriksaan sementara, IG menjual anjing dengan harga berkisar Rp65 ribu hingga Rp150 ribu per ekor. Kepada polisi, IG mengaku baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut.

“Kami masih melakukan pemeriksaan intensif dan akan dilanjutkan dengan gelar perkara terhadap para pelaku,” jelasnya.

Atas perbuatannya, kedua terduga pelaku dijerat Pasal 337 dan Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 1,5 tahun penjara dan denda hingga Rp10 juta.

Sebelumnya, aksi IG menjadi sorotan publik setelah video penganiayaan terhadap seekor anjing beredar luas di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di depan sebuah minimarket di kawasan Komplek Hotel Aston Mataram, Selasa (7/4/2026).

Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat memukul anjing menggunakan besi pipa sebanyak empat kali ke arah leher belakang. Meski sempat masih bersuara, anjing tersebut kemudian diseret ke arah sepeda motor dan kembali dipukul hingga akhirnya mati.

“Setelahnya, terduga pelaku langsung membawa pergi anjing tersebut,” ungkapnya.

Kasus ini kemudian dilaporkan oleh Komunitas Pecinta Hewan Indonesia ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polisi Beberkan Alasan Pria di Mataram Aniaya Seekor Anjing 

Dilantik Jadi Sekda NTB, Gubernur Ajak Abul Chair Mencintai Daerah Seperti Tanah Kelahiran

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, melantik Abul Chair sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) NTB di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (9/4/2026) sore.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Wahyudi, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal mengingatkan Sekda yang baru dilantik untuk mengemban amanah dengan semangat kebersamaan dalam membangun daerah. Ia menegaskan bahwa posisi Sekda memiliki peran strategis sebagai pengendali utama jalannya pemerintahan di tingkat internal.

“Sekda itu seperti CEO dalam sebuah perusahaan yang mengatur operasional harian pemerintahan. Ini bukan jabatan politis, melainkan jabatan struktural tertinggi ASN di daerah,” ujarnya.

Iqbal juga mengajak Abul Chair untuk mencintai NTB seperti tanah kelahirannya sendiri. Ia menekankan bahwa budaya masyarakat NTB terbuka dan tidak mengenal istilah “pendatang”.

“Siapa pun yang mengabdi dan mencintai daerah ini adalah bagian dari keluarga besar NTB,” katanya.

Menurutnya, kehadiran Sekda definitif diharapkan dapat memperkuat fondasi pemerintahan yang selama setahun terakhir telah dibangun. Dengan fondasi yang dinilai cukup kuat, pemerintah daerah kini siap bergerak lebih cepat dalam mewujudkan berbagai program pembangunan.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam pemerintahan. Menurutnya, kolaborasi akan menghasilkan dampak yang lebih besar dibandingkan bekerja secara sendiri-sendiri.

“Sekda harus mampu menjadi penggerak utama dalam memperbaiki tata kelola birokrasi dan keuangan, serta membawa NTB menuju kemajuan yang lebih pesat,” tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Gubernur NTB, Ahsanul Khalik, menilai penunjukan Abul Chair sebagai Sekda merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.

“Saya melihat ini sebagai upaya menyatukan langkah dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi NTB,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jabatan Sekda merupakan posisi strategis dan vital dalam pemerintahan daerah, serta merupakan keputusan Presiden. Oleh karena itu, pejabat yang menduduki jabatan tersebut harus memiliki loyalitas konstitusional terhadap negara.

“Siapa pun yang terpilih harus taat pada konstitusi dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Ahsanul juga menegaskan komitmen Gubernur NTB untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Karena itu, seluruh jajaran pemerintahan, termasuk Sekda yang baru dilantik, diharapkan dapat bekerja selaras dalam mewujudkan tujuan tersebut.

“Pak Gubernur sudah menegaskan komitmen untuk memperbaiki tata kelola keuangan Pemprov NTB,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dilantik sebagai Sekda, Gubernur Ajak Abul Chair Cintai NTB Seperti Tanah Kelahiran 

Isvie: Sekda Harus Mampu Bangun Komunikasi yang Baik dengan Semua Elemen

Mataram (globalfmlombok.com) – Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Ruapaeda menyambut baik pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Pemprov NTB, Abul Chair yang sudah resmi dilantik oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal pada Kamis (9/4/2026) .

Isvie mengatakan, posisi jabatan Sekda memiliki peran yang sangat vital dalam roda pemerintahan di Provinsi NTB. Sekda adalah eksekutor langsung untuk menjalankan visi misi dan program dari Gubernur, Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur, Indah Damayanti Putri (Iqbal-Dinda).

“Pertama kami ucapkan selamat atas, Sekda yang baru sudah resmi dilantik. Selamat bertugas, harapan kami pak Sekda segera beradaptasi, karena banyak pekerjaan yang sudah menunggu,” ucap Isvie yang dikonfirmasi usai pelantikan Sekda NTB tersebut.

Isvie yang ikut menghadiri langsung prosesi pelantikan Sekda tersebut meyakini bahwa Abul Chair adalah figur yang terbaik dari calon Sekda yang lainnya. Sehingga dia yang dipilih oleh pemerintah pusat dari tiga nama yang diajukan oleh Gubernur.

Isvie pun berharap bahwa Sekda yang baru selain menguasai alur keuangan, memahami ekonomi makro, dan tugas pokok serta fungsinya. Hal yang tidak kalah penting Sekda juga harus mampu membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mewujudkan visi misi.

“Selain menguasai tugas pokoknya, saya kira Sekda juga harus paham dan mengerti tugas dan arahan yang diberikan Gubernur, mampu menerjemahkan apa yang menjadi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur,” tekan Isvie.

Disinggung terkait dengan isu Sekda “impor”, Isvie menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan Sekda itu berasal dari mana saja. Menurutnya sekda tidak mesti harus berasal dari pejabat yang ada di Pemprov NTB, karena aturan memperbolehkan Sekda dari luar NTB sepanjang memenuhi persyaratan.

“Saya tidak melihat beagroun dari mana, tapi yang paling penting orangnya berkompeten. Tidak ada persoalan terkait hal (Impor) itu. Sepanjang memenuhi persyaratan tidak ada soal. Tidak mesti harus pejabat yang tinggal di NTB,” tegasnya.

Terakhir disampaikan Isvie bahwa jabatan Sekda selain membantu Gubernur sebagai komandan birokrasi. Sekda juga memiliki peran sangat setrategis dalam menjaga hubungan Pemprov NTB dengan stakeholder lainnya, termasuk dengan DPRD, dan Forkopimda yang lainnya, dan juga elemen masyarakat yang lain.

Karena itu ia berharap kepada Sekda yang baru agar mampu menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan lembaga atau instansi terkait, baik pusat maupun daerah, termasuk dengan DPRD NTB sendiri.

“Sekda itu selaku ketua TAPD adalah partner DPRD, dia yang menjembatani kepentingan eksekutif dan legislatif. Jadi harus luwes, ndak boleh kaku menjalankan tugasnya, Sekda harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan semua elemen,” pungkasya. (ndi).

Gubernur NTB Lantik 13 Pimpinan OPD Hasil Seleksi Terbuka

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, melantik 33 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Kamis (9/4/2026) sore. Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Gubernur ini merupakan hasil dari proses seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebelumnya, Gubernur juga melantik Abul Chair sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 13 di antaranya merupakan pimpinan OPD atau pejabat eselon II.

Adapun pejabat eselon II yang dilantik antara lain Lalu Kusuma Wijaya sebagai Kepala Dinas PUPR NTB, Dr. Syamsul Hadi sebagai Kepala Dinas Dikpora NTB, Lalu Wiranata sebagai Kepala Dinas Perindag, serta Muhammad Ihwan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan NTB.

Selain itu, Gubernur juga melantik Lalu Mirza Amir Hamzah sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Didik Mahmud Gunawan Hadi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Amir sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, serta Yus Harudian Putra sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda NTB.

Untuk jajaran RSUD Provinsi NTB, dilantik drg. H. Asrul Sani sebagai Direktur, Baiq Nelly Kusumawati Ma’ruf sebagai Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan, Srianingsih sebagai Wakil Direktur Umum dan Operasional, I Putu Aryawan Prayoga sebagai Wakil Direktur SDM, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian, serta dr. Adi Wira Perdana sebagai Wakil Direktur Pelayanan.

Selain itu, sebanyak 13 pejabat eselon III dan delapan pejabat eselon IV juga turut dilantik dalam kesempatan tersebut.

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pelantikan ini bukan akhir dari proses, melainkan awal dari masa uji kinerja selama enam bulan ke depan.

“Hari ini teman-teman sudah dilantik sebagai eselon II, III, dan IV, tapi proses kita belum selesai. Enam bulan ke depan ini adalah masa probation yang kami bangun sebagai tradisi,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh pejabat yang dilantik wajib menandatangani perjanjian kerja sebagai bentuk komitmen terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.

“Kalau dalam enam bulan target tidak tercapai, mohon maaf, harus dengan sukarela mengundurkan diri dari jabatan ini,” tegasnya.

Iqbal juga menekankan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat kinerja pemerintahan, mengingat waktu efektif masa kepemimpinan yang tersisa sekitar empat tahun.

“Tidak ada alasan lagi untuk tidak berlari kencang. Waktu kita terbatas,” katanya.

Ia menyadari bahwa setiap keputusan publik tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Namun, sebagai pemimpin, ia harus mengambil keputusan yang dianggap terbaik demi kepentingan daerah.

“Tidak ada keputusan publik yang menyenangkan semua orang. Tapi ini adalah keputusan terbaik yang bisa saya ambil. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi,” pungkas mantan Duta Besar RI untuk Turki tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Gubernur NTB Lantik 13 Pimpinan OPD Hasil Seleksi Terbuka “

Lalai saat WFH, ASN NTB Terancam Pemangkasan TPP

Mataram (globalfmlombok.com) – Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi NTB mulai diberlakukan pekan ini. Dalam skema tersebut, ASN bekerja dari kantor selama empat hari, Senin hingga Kamis, dan menjalankan tugas dari rumah pada hari Jumat.

Meski bekerja dari rumah, ASN diminta tetap disiplin dan menjalankan tugas secara optimal seperti saat bekerja di kantor. Kinerja selama WFH akan tetap menjadi bahan evaluasi, termasuk dalam penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Ahmadi menegaskan, ASN yang tidak responsif atau tidak mencapai target kerja saat WFH berpotensi dikenai pemotongan TPP.

“Kalau saat kita panggil dia tidak ada respons, itu dianggap tidak masuk. Atau kinerjanya molor atau tidak tercapai, itu bisa jadi alasan pemotongan TPP. Karena yang dihitung adalah target kinerja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kebijakan WFH tidak berlaku untuk seluruh ASN. Pejabat eselon I dan II tetap bekerja dari kantor, sementara WFH hanya diperuntukkan bagi eselon III, IV, serta jabatan fungsional, dengan persetujuan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam pelaksanaannya, ASN yang menjalankan WFH wajib melaporkan aktivitasnya kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai pihak yang memantau. Selanjutnya, laporan tersebut akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri setiap tanggal 4 bulan berikutnya.

Ahmadi menambahkan, sebelum kebijakan ini berjalan optimal, setiap OPD perlu menyusun petunjuk teknis yang jelas. Mulai dari penentuan pegawai yang WFH, rincian pekerjaan, hingga target kinerja yang harus dicapai.

“Bukan berarti harga mati kerja di rumah. Kalau dibutuhkan, ASN tetap harus siap datang ke kantor,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diwajibkan melaporkan tingkat efisiensi dari penerapan WFH, seperti penghematan bahan bakar, listrik, air, hingga kebutuhan operasional lainnya.

OPD juga diminta melakukan simulasi perbandingan biaya antara pola kerja empat hari di kantor dengan lima hari kerja penuh, guna mengukur efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut.

Berdasarkan perhitungan sementara, penerapan WFH di NTB berpotensi menghemat anggaran hingga sekitar Rp1 miliar per minggu, terutama dari pengurangan penggunaan bahan bakar, konsumsi, serta energi listrik.

“Efisiensi itu juga akan dilaporkan ke pusat dan diprioritaskan untuk kegiatan pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul Lalai saat WFH, ASN NTB Siap-siap TPP Dipangkas 

Produksi Vanili Organik NTB Anjlok, Petani Tertekan Serangan Penyakit

Mataram (globalfmlombok.com) – Produksi vanili organik di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami penurunan signifikan hingga 40 persen akibat serangan penyakit busuk batang (fusarium). Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pelaku usaha, di tengah upaya menjaga pasar ekspor yang masih terbuka, terutama ke Amerika Serikat.

Eksportir vanili, Mohir Ali, mengungkapkan meskipun produksi menurun, aktivitas ekspor tetap berjalan. Bahkan, pada awal April lalu pihaknya masih melakukan pengiriman ke pasar Amerika, meski dengan volume terbatas.

“Kalau perkembangan pasar, kita masih eksis. Tanggal 1 kemarin kita ada ekspor ke Amerika, walaupun tidak banyak. Sekarang ini kita juga sedang mempersiapkan ekspor 2026, termasuk proses audit standar organik,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan audit terhadap petani untuk memastikan standar organik sesuai ketentuan pasar internasional. Langkah ini dinilai penting agar vanili NTB tetap memiliki daya saing global.

Dari sisi permintaan, Mohir mengakui adanya perlambatan pada produk turunan vanili akibat situasi geopolitik global. Namun, untuk vanili organik, permintaan justru cenderung stabil bahkan meningkat.

“Memang ada pengaruh situasi global, mungkin dari perang. Tapi kebutuhan tetap ada. Bahkan untuk organik, permintaan tidak turun, justru lebih tinggi,” jelasnya.

Ia menambahkan, harga vanili organik relatif stabil dibandingkan vanili konvensional yang mengalami tekanan harga. Kondisi ini menjadi peluang bagi pelaku usaha yang mampu menjaga standar organik.

Untuk tahun 2026, pihaknya menargetkan ekspor sekitar 4 ton dari total produksi yang diperkirakan mencapai 6 ton, dengan seluruhnya diarahkan ke pasar Amerika Serikat.

Namun, tantangan terbesar saat ini justru berasal dari sisi produksi. Luas lahan vanili organik menyusut dari sekitar 180 hektar menjadi 120 hektar yang tersebar di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur.

Penyusutan ini dipicu oleh serangan penyakit busuk batang yang merusak tanaman. Akibatnya, banyak petani terpaksa meninggalkan lahan lama dan mencari lokasi baru untuk penanaman.

“Kalau sudah kena penyakit ini, tidak bisa dipertahankan. Harus pindah lahan. Ini bukan ekspansi, tapi penggantian,” katanya.

Selain faktor penyakit, kendala regulasi juga menjadi hambatan dalam pengembangan vanili organik. Untuk memperoleh sertifikasi organik, petani harus mendapatkan rekomendasi dari dinas kehutanan terkait status lahan yang bebas dari penggunaan bahan kimia.

Saat ini, meskipun terdapat puluhan petani vanili di Lombok Timur, tidak semuanya dapat diklaim sebagai produsen organik karena belum memenuhi persyaratan administrasi tersebut.

“Kita butuh rekomendasi dari dinas kehutanan. Tanpa itu, kita tidak bisa klaim produk sebagai organik,” tegasnya.

Ia berharap adanya dukungan pemerintah, baik dalam aspek regulasi maupun fasilitasi lahan, agar produksi vanili organik NTB dapat kembali meningkat dan memenuhi permintaan pasar global yang masih terbuka lebar. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Produksi Vanili Organik NTB Anjlok Diserang Penyakit 

Remaja Terseret Arus di Temburun Nanas Ditemukan Meninggal di Hulu Bendungan Meninting

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Heri Saputra (16), remaja asal Dusun Bagik Dapol yang hanyut terseret air bah di Air Terjun Temburun Nanas, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, akhirnya ditemukan. Memasuki hari keempat pencarian, Kamis (9/4/2026), jasad korban ditemukan Tim SAR Gabungan dalam kondisi meninggal dunia.

Korban ditemukan sekitar pukul 08.25 Wita dalam kondisi mengambang di permukaan air, berjarak kurang lebih dua kilometer dari lokasi kejadian. Jasadnya ditemukan di ujung genangan bendungan, tepatnya di bagian hulu Bendungan Meninting.

Koordinator Lapangan yang mewakili Kepala Kantor SAR Mataram, Dewa Gede Kerta, mengatakan setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi oleh tim.

“Korban kami temukan mengambang di area hulu bendungan. Setelah dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram untuk penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga,” ujarnya.

Dalam proses pencarian, tim SAR juga mengerahkan drone thermal untuk memetakan area sulit di sepanjang aliran sungai yang dipenuhi jeram dan bebatuan besar.

Dewa menjelaskan, cuaca yang tidak menentu serta debit air yang fluktuatif menjadi kendala utama selama proses pencarian berlangsung.

“Arus sangat kuat dan medan sungai yang licin menuntut kewaspadaan tinggi dari seluruh personel di lapangan,” tambahnya.

Peristiwa bermula pada Senin (6/4/2026) siang, saat korban berwisata bersama rekan-rekannya di kawasan air terjun tersebut. Tiba-tiba, air bah datang dan menyeret dua orang. Satu korban berhasil selamat, sementara Heri Saputra hanyut terbawa arus hingga akhirnya ditemukan empat hari kemudian.

Operasi pencarian melibatkan berbagai unsur, di antaranya Kantor SAR Mataram, TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Damkar Lombok Barat, tenaga kesehatan, komunitas pecinta alam, serta warga setempat.

Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dihentikan. Tim SAR mengimbau masyarakat untuk tetap waspada saat beraktivitas di sekitar aliran sungai, terutama saat cuaca ekstrem yang dapat memicu kenaikan debit air secara tiba-tiba. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jasad Korban Terseret Arus Air Terjun Temburun Nanas Ditemukan di Hulu Bendungan Meninting 

Ekspor Kemiri NTB ke Timur Tengah Ikut “Lumpuh” karena Perang

Mataram (globalfmlombok.com) – Dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai dirasakan hingga ke daerah. Perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran mengganggu aktivitas ekspor komoditas dari Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk usaha kemiri di Lombok Tengah.

Pemilik PT Mujnah Kemiri Lombok, Mujnah, mengungkapkan bahwa ekspor kemiri saat ini masih berjalan ke sejumlah negara seperti Jepang dan Arab Saudi. Namun, khusus pasar Timur Tengah, pengiriman praktis terhenti akibat terganggunya jalur distribusi.

“Kalau ekspor tetap jalan, Jepang masih berjalan. Pengiriman terakhir ke Jepang itu tanggal 22 Ramadan, tapi lewat jalur tidak normal, dari Jakarta ke Singapura lalu ke Jepang,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, perubahan rute pengiriman tersebut diduga dipengaruhi penyesuaian regulasi transportasi laut akibat situasi geopolitik yang tidak stabil. Kondisi ini berbeda dengan pengiriman ke Timur Tengah yang saat ini terhenti total.

“Untuk Timur Tengah, kami betul-betul terdampak. Harusnya tanggal 18 Ramadan sudah ekspor ke Arab Saudi, tapi sampai sekarang belum bisa berangkat,” jelasnya.

Penundaan terjadi karena terganggunya jalur pelayaran di Selat Hormuz yang sempat mengalami buka-tutup akibat konflik. Akibatnya, sebanyak 12,5 ton kemiri tertahan di gudang sambil menunggu kepastian pengiriman.

Meski demikian, Mujnah memastikan pengiriman tersebut tidak dibatalkan, melainkan hanya ditunda. Pihak pembeli di Arab Saudi bahkan telah membayarkan uang muka dari total hampir Rp1 miliar nilai pesanan.

“Bukan batal, hanya penundaan. Sampai kapan, itu tergantung kesepakatan dengan buyer. Kalau perang ini belum jelas kapan selesai, kami akan buat klausul ulang perjanjian,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi ini berdampak signifikan terhadap aktivitas produksi di dalam negeri. Operasional rumah produksi untuk sementara dihentikan, termasuk pembelian bahan baku dari petani.

“Perang ini sangat mengganggu. Produktivitas terhenti, regulasi macet. Aktivitas di rumah produksi kami istirahatkan sementara. Pembelian dari petani juga ditahan,” ungkapnya.

Dampak tersebut dirasakan sekitar 100 orang yang terlibat dalam rantai usaha, mulai dari petani, pengepul, tenaga produksi hingga pekerja pengemasan di NTB.

Untuk menyiasati kondisi ini, pihaknya mulai merancang strategi dengan mengalihkan pasar ke dalam negeri. Mujnah berencana kembali menggarap pasar domestik seperti Bali dan Jawa.

“Kami sedang merencanakan kembali ke pasar domestik. Karena dulu memang awalnya dari pasar lokal. Kalau ekspor ke Arab tidak bisa, harus ada solusi lain,” ujarnya.

Selain itu, perusahaan juga menjajaki peluang ekspansi ke negara lain seperti Singapura dan China. Upaya ini difasilitasi oleh Bank Indonesia melalui agenda business matching dengan calon pembeli yang akan digelar di Bali pada 14–15 April mendatang. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Ekspor Kemiri NTB ke Timur Tengah Ikut “Lumpuh” karena Perang 

Karyawan SPPG dan Honorer BPBD Kota Mataram Ditangkap dalam Kasus Narkoba

Mataram (globalfmlombok.com) – Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram mengamankan sembilan orang terduga pelaku penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah di Lingkungan Sukaraja Timur, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan.

Kasat Resnarkoba Polresta Mataram, I Gusti Ngurah Bagus Suputra, Rabu (8/4/2026) menyebutkan, dari sembilan orang yang diamankan, terdapat honorer pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pegawai Dinas PUPR NTB, serta seorang karyawan SPPG.

Kesembilan terduga pelaku masing-masing berinisial SA (48), FA (39), FE (37), SAM (41), RI (28), DT (29), AS (29), JH (33), dan RA (29). Mereka diduga terlibat dalam peredaran hingga penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

“Sembilan orang tersebut kami amankan pada Selasa (7/4/2026). Dari mereka kami mengamankan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,97 gram,” jelasnya.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang menyebut sebuah rumah di kawasan tersebut kerap dijadikan lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Menindaklanjuti laporan itu, aparat kepolisian melakukan penyelidikan mendalam.

Pada Selasa sekitar pukul 14.00 Wita, petugas bergerak ke lokasi dan melakukan penggerebekan di rumah milik terduga SA. Dalam operasi tersebut, sembilan orang berhasil diamankan.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa dua plastik klip diduga berisi sabu, satu unit telepon genggam, uang tunai Rp390 ribu, serta alat hisap.

Pengembangan kemudian dilakukan ke lokasi kedua, yakni rumah milik terduga FA di Lingkungan Batu Raja, Kelurahan Ampenan Utara. Di lokasi ini, polisi kembali menemukan barang bukti tambahan berupa empat plastik klip diduga berisi sabu, satu bandel klip kosong, tiga unit telepon genggam, serta seperangkat alat konsumsi sabu.

“Para terduga pelaku kini telah kami amankan di Polresta Mataram bersama sejumlah barang bukti,” ujarnya.

Atas perbuatannya, kesembilan terduga pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Karyawan SPPG hingga Honorer BPBD Kota Mataram Ditangkap Terkait Kasus Narkoba