Beranda blog Halaman 111

Lalai saat WFH, ASN NTB Terancam Pemangkasan TPP

globalfmlombok.com
-
0
Lalai saat WFH, ASN NTB Terancam Pemangkasan TPP

Mataram (globalfmlombok.com) – Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi NTB mulai diberlakukan pekan ini. Dalam skema tersebut, ASN bekerja dari kantor selama empat hari, Senin hingga Kamis, dan menjalankan tugas dari rumah pada hari Jumat.

Meski bekerja dari rumah, ASN diminta tetap disiplin dan menjalankan tugas secara optimal seperti saat bekerja di kantor. Kinerja selama WFH akan tetap menjadi bahan evaluasi, termasuk dalam penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Ahmadi menegaskan, ASN yang tidak responsif atau tidak mencapai target kerja saat WFH berpotensi dikenai pemotongan TPP.

“Kalau saat kita panggil dia tidak ada respons, itu dianggap tidak masuk. Atau kinerjanya molor atau tidak tercapai, itu bisa jadi alasan pemotongan TPP. Karena yang dihitung adalah target kinerja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kebijakan WFH tidak berlaku untuk seluruh ASN. Pejabat eselon I dan II tetap bekerja dari kantor, sementara WFH hanya diperuntukkan bagi eselon III, IV, serta jabatan fungsional, dengan persetujuan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam pelaksanaannya, ASN yang menjalankan WFH wajib melaporkan aktivitasnya kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai pihak yang memantau. Selanjutnya, laporan tersebut akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri setiap tanggal 4 bulan berikutnya.

Ahmadi menambahkan, sebelum kebijakan ini berjalan optimal, setiap OPD perlu menyusun petunjuk teknis yang jelas. Mulai dari penentuan pegawai yang WFH, rincian pekerjaan, hingga target kinerja yang harus dicapai.

“Bukan berarti harga mati kerja di rumah. Kalau dibutuhkan, ASN tetap harus siap datang ke kantor,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diwajibkan melaporkan tingkat efisiensi dari penerapan WFH, seperti penghematan bahan bakar, listrik, air, hingga kebutuhan operasional lainnya.

OPD juga diminta melakukan simulasi perbandingan biaya antara pola kerja empat hari di kantor dengan lima hari kerja penuh, guna mengukur efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut.

Berdasarkan perhitungan sementara, penerapan WFH di NTB berpotensi menghemat anggaran hingga sekitar Rp1 miliar per minggu, terutama dari pengurangan penggunaan bahan bakar, konsumsi, serta energi listrik.

“Efisiensi itu juga akan dilaporkan ke pusat dan diprioritaskan untuk kegiatan pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Lalai saat WFH, ASN NTB Siap-siap TPP Dipangkas “

Produksi Vanili Organik NTB Anjlok, Petani Tertekan Serangan Penyakit

globalfmlombok.com
-
0
Produksi Vanili Organik NTB Anjlok, Petani Tertekan Serangan Penyakit

Mataram (globalfmlombok.com) – Produksi vanili organik di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami penurunan signifikan hingga 40 persen akibat serangan penyakit busuk batang (fusarium). Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pelaku usaha, di tengah upaya menjaga pasar ekspor yang masih terbuka, terutama ke Amerika Serikat.

Eksportir vanili, Mohir Ali, mengungkapkan meskipun produksi menurun, aktivitas ekspor tetap berjalan. Bahkan, pada awal April lalu pihaknya masih melakukan pengiriman ke pasar Amerika, meski dengan volume terbatas.

“Kalau perkembangan pasar, kita masih eksis. Tanggal 1 kemarin kita ada ekspor ke Amerika, walaupun tidak banyak. Sekarang ini kita juga sedang mempersiapkan ekspor 2026, termasuk proses audit standar organik,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan audit terhadap petani untuk memastikan standar organik sesuai ketentuan pasar internasional. Langkah ini dinilai penting agar vanili NTB tetap memiliki daya saing global.

Dari sisi permintaan, Mohir mengakui adanya perlambatan pada produk turunan vanili akibat situasi geopolitik global. Namun, untuk vanili organik, permintaan justru cenderung stabil bahkan meningkat.

“Memang ada pengaruh situasi global, mungkin dari perang. Tapi kebutuhan tetap ada. Bahkan untuk organik, permintaan tidak turun, justru lebih tinggi,” jelasnya.

Ia menambahkan, harga vanili organik relatif stabil dibandingkan vanili konvensional yang mengalami tekanan harga. Kondisi ini menjadi peluang bagi pelaku usaha yang mampu menjaga standar organik.

Untuk tahun 2026, pihaknya menargetkan ekspor sekitar 4 ton dari total produksi yang diperkirakan mencapai 6 ton, dengan seluruhnya diarahkan ke pasar Amerika Serikat.

Namun, tantangan terbesar saat ini justru berasal dari sisi produksi. Luas lahan vanili organik menyusut dari sekitar 180 hektar menjadi 120 hektar yang tersebar di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur.

Penyusutan ini dipicu oleh serangan penyakit busuk batang yang merusak tanaman. Akibatnya, banyak petani terpaksa meninggalkan lahan lama dan mencari lokasi baru untuk penanaman.

“Kalau sudah kena penyakit ini, tidak bisa dipertahankan. Harus pindah lahan. Ini bukan ekspansi, tapi penggantian,” katanya.

Selain faktor penyakit, kendala regulasi juga menjadi hambatan dalam pengembangan vanili organik. Untuk memperoleh sertifikasi organik, petani harus mendapatkan rekomendasi dari dinas kehutanan terkait status lahan yang bebas dari penggunaan bahan kimia.

Saat ini, meskipun terdapat puluhan petani vanili di Lombok Timur, tidak semuanya dapat diklaim sebagai produsen organik karena belum memenuhi persyaratan administrasi tersebut.

“Kita butuh rekomendasi dari dinas kehutanan. Tanpa itu, kita tidak bisa klaim produk sebagai organik,” tegasnya.

Ia berharap adanya dukungan pemerintah, baik dalam aspek regulasi maupun fasilitasi lahan, agar produksi vanili organik NTB dapat kembali meningkat dan memenuhi permintaan pasar global yang masih terbuka lebar. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Produksi Vanili Organik NTB Anjlok Diserang Penyakit “

Remaja Terseret Arus di Temburun Nanas Ditemukan Meninggal di Hulu Bendungan Meninting

globalfmlombok.com
-
0
Remaja Terseret Arus di Temburun Nanas Ditemukan Meninggal di Hulu Bendungan Meninting

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Heri Saputra (16), remaja asal Dusun Bagik Dapol yang hanyut terseret air bah di Air Terjun Temburun Nanas, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, akhirnya ditemukan. Memasuki hari keempat pencarian, Kamis (9/4/2026), jasad korban ditemukan Tim SAR Gabungan dalam kondisi meninggal dunia.

Korban ditemukan sekitar pukul 08.25 Wita dalam kondisi mengambang di permukaan air, berjarak kurang lebih dua kilometer dari lokasi kejadian. Jasadnya ditemukan di ujung genangan bendungan, tepatnya di bagian hulu Bendungan Meninting.

Koordinator Lapangan yang mewakili Kepala Kantor SAR Mataram, Dewa Gede Kerta, mengatakan setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi oleh tim.

“Korban kami temukan mengambang di area hulu bendungan. Setelah dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram untuk penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga,” ujarnya.

Dalam proses pencarian, tim SAR juga mengerahkan drone thermal untuk memetakan area sulit di sepanjang aliran sungai yang dipenuhi jeram dan bebatuan besar.

Dewa menjelaskan, cuaca yang tidak menentu serta debit air yang fluktuatif menjadi kendala utama selama proses pencarian berlangsung.

“Arus sangat kuat dan medan sungai yang licin menuntut kewaspadaan tinggi dari seluruh personel di lapangan,” tambahnya.

Peristiwa bermula pada Senin (6/4/2026) siang, saat korban berwisata bersama rekan-rekannya di kawasan air terjun tersebut. Tiba-tiba, air bah datang dan menyeret dua orang. Satu korban berhasil selamat, sementara Heri Saputra hanyut terbawa arus hingga akhirnya ditemukan empat hari kemudian.

Operasi pencarian melibatkan berbagai unsur, di antaranya Kantor SAR Mataram, TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Damkar Lombok Barat, tenaga kesehatan, komunitas pecinta alam, serta warga setempat.

Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dihentikan. Tim SAR mengimbau masyarakat untuk tetap waspada saat beraktivitas di sekitar aliran sungai, terutama saat cuaca ekstrem yang dapat memicu kenaikan debit air secara tiba-tiba. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jasad Korban Terseret Arus Air Terjun Temburun Nanas Ditemukan di Hulu Bendungan Meninting “

Ekspor Kemiri NTB ke Timur Tengah Ikut “Lumpuh” karena Perang

globalfmlombok.com
-
0
Ekspor Kemiri NTB ke Timur Tengah Ikut “Lumpuh” karena Perang

Mataram (globalfmlombok.com) – Dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai dirasakan hingga ke daerah. Perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran mengganggu aktivitas ekspor komoditas dari Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk usaha kemiri di Lombok Tengah.

Pemilik PT Mujnah Kemiri Lombok, Mujnah, mengungkapkan bahwa ekspor kemiri saat ini masih berjalan ke sejumlah negara seperti Jepang dan Arab Saudi. Namun, khusus pasar Timur Tengah, pengiriman praktis terhenti akibat terganggunya jalur distribusi.

“Kalau ekspor tetap jalan, Jepang masih berjalan. Pengiriman terakhir ke Jepang itu tanggal 22 Ramadan, tapi lewat jalur tidak normal, dari Jakarta ke Singapura lalu ke Jepang,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, perubahan rute pengiriman tersebut diduga dipengaruhi penyesuaian regulasi transportasi laut akibat situasi geopolitik yang tidak stabil. Kondisi ini berbeda dengan pengiriman ke Timur Tengah yang saat ini terhenti total.

“Untuk Timur Tengah, kami betul-betul terdampak. Harusnya tanggal 18 Ramadan sudah ekspor ke Arab Saudi, tapi sampai sekarang belum bisa berangkat,” jelasnya.

Penundaan terjadi karena terganggunya jalur pelayaran di Selat Hormuz yang sempat mengalami buka-tutup akibat konflik. Akibatnya, sebanyak 12,5 ton kemiri tertahan di gudang sambil menunggu kepastian pengiriman.

Meski demikian, Mujnah memastikan pengiriman tersebut tidak dibatalkan, melainkan hanya ditunda. Pihak pembeli di Arab Saudi bahkan telah membayarkan uang muka dari total hampir Rp1 miliar nilai pesanan.

“Bukan batal, hanya penundaan. Sampai kapan, itu tergantung kesepakatan dengan buyer. Kalau perang ini belum jelas kapan selesai, kami akan buat klausul ulang perjanjian,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi ini berdampak signifikan terhadap aktivitas produksi di dalam negeri. Operasional rumah produksi untuk sementara dihentikan, termasuk pembelian bahan baku dari petani.

“Perang ini sangat mengganggu. Produktivitas terhenti, regulasi macet. Aktivitas di rumah produksi kami istirahatkan sementara. Pembelian dari petani juga ditahan,” ungkapnya.

Dampak tersebut dirasakan sekitar 100 orang yang terlibat dalam rantai usaha, mulai dari petani, pengepul, tenaga produksi hingga pekerja pengemasan di NTB.

Untuk menyiasati kondisi ini, pihaknya mulai merancang strategi dengan mengalihkan pasar ke dalam negeri. Mujnah berencana kembali menggarap pasar domestik seperti Bali dan Jawa.

“Kami sedang merencanakan kembali ke pasar domestik. Karena dulu memang awalnya dari pasar lokal. Kalau ekspor ke Arab tidak bisa, harus ada solusi lain,” ujarnya.

Selain itu, perusahaan juga menjajaki peluang ekspansi ke negara lain seperti Singapura dan China. Upaya ini difasilitasi oleh Bank Indonesia melalui agenda business matching dengan calon pembeli yang akan digelar di Bali pada 14–15 April mendatang. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Ekspor Kemiri NTB ke Timur Tengah Ikut “Lumpuh” karena Perang “

Karyawan SPPG dan Honorer BPBD Kota Mataram Ditangkap dalam Kasus Narkoba

globalfmlombok.com
-
0
Karyawan SPPG dan Honorer BPBD Kota Mataram Ditangkap dalam Kasus Narkoba

Mataram (globalfmlombok.com) – Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram mengamankan sembilan orang terduga pelaku penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah di Lingkungan Sukaraja Timur, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan.

Kasat Resnarkoba Polresta Mataram, I Gusti Ngurah Bagus Suputra, Rabu (8/4/2026) menyebutkan, dari sembilan orang yang diamankan, terdapat honorer pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pegawai Dinas PUPR NTB, serta seorang karyawan SPPG.

Kesembilan terduga pelaku masing-masing berinisial SA (48), FA (39), FE (37), SAM (41), RI (28), DT (29), AS (29), JH (33), dan RA (29). Mereka diduga terlibat dalam peredaran hingga penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

“Sembilan orang tersebut kami amankan pada Selasa (7/4/2026). Dari mereka kami mengamankan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,97 gram,” jelasnya.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang menyebut sebuah rumah di kawasan tersebut kerap dijadikan lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Menindaklanjuti laporan itu, aparat kepolisian melakukan penyelidikan mendalam.

Pada Selasa sekitar pukul 14.00 Wita, petugas bergerak ke lokasi dan melakukan penggerebekan di rumah milik terduga SA. Dalam operasi tersebut, sembilan orang berhasil diamankan.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa dua plastik klip diduga berisi sabu, satu unit telepon genggam, uang tunai Rp390 ribu, serta alat hisap.

Pengembangan kemudian dilakukan ke lokasi kedua, yakni rumah milik terduga FA di Lingkungan Batu Raja, Kelurahan Ampenan Utara. Di lokasi ini, polisi kembali menemukan barang bukti tambahan berupa empat plastik klip diduga berisi sabu, satu bandel klip kosong, tiga unit telepon genggam, serta seperangkat alat konsumsi sabu.

“Para terduga pelaku kini telah kami amankan di Polresta Mataram bersama sejumlah barang bukti,” ujarnya.

Atas perbuatannya, kesembilan terduga pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Karyawan SPPG hingga Honorer BPBD Kota Mataram Ditangkap Terkait Kasus Narkoba “

Benda Mirip Torpedo Dibawa ke Mabes TNI AL untuk Identifikasi Teknis

globalfmlombok.com
-
0
Benda Mirip Torpedo Dibawa ke Mabes TNI AL untuk Identifikasi Teknis

Mataram (globalfmlombok.com) – TNI Angkatan Laut (AL) akan melakukan observasi lanjutan terhadap benda mencurigakan yang diduga menyerupai torpedo yang ditemukan di perairan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, pada Senin (6/4/2026).

Komandan Lanal Mataram, Asep Tri Prabowo, mengatakan benda tersebut akan dibawa ke Markas Besar (Mabes) TNI AL di Jakarta untuk dilakukan penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut.

“Nanti akan dibawa ke Jakarta untuk dilakukan penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut dalam waktu dekat ini,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, pemeriksaan di Mabes TNI AL bertujuan untuk mengetahui asal-usul, fungsi, cara kerja, serta memastikan apakah benda tersebut merupakan perangkat ilegal yang masuk ke wilayah perairan Indonesia.

“Intinya yang berwenang yang dapat menilai itu. Kita menunggu hasil investigasi dari Mabes AL,” tegasnya.

Dari hasil pemeriksaan awal oleh Detasemen Gegana Sat Brimob Polda NTB, benda tersebut dipastikan tidak berbahaya. Selain itu, tidak ditemukan kandungan bahan peledak maupun unsur radioaktif.

Saat ini, benda tersebut telah diamankan di Markas Komando (Mako) Lanal Mataram. Berdasarkan keterangan yang tertera pada badan benda, beratnya diperkirakan mencapai sekitar 200 kilogram.

Lanal Mataram menegaskan komitmennya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut NTB, serta tidak mentolerir aktivitas tanpa izin, termasuk penggunaan perangkat bawah air yang tidak berkepentingan.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak berspekulasi, dan tetap beraktivitas seperti biasa. Segera laporkan jika menemukan benda asing yang berpotensi membahayakan navigasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Polres Lombok Utara menerima laporan dari masyarakat terkait penemuan benda menyerupai torpedo tersebut. Mengingat potensi bahayanya, pihak kepolisian meminta bantuan tim Brimob Polda NTB untuk melakukan pemeriksaan awal.

Benda itu pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan, Arianto, pada Senin pagi sekitar pukul 10.00 WITA saat menjaring ikan di perairan sekitar 16 kilometer di utara Gili Trawangan. Karena mencurigakan, benda tersebut kemudian ditarik ke pesisir dan diamankan di kawasan pantai dekat salah satu hotel.

Dalam pemeriksaan awal, petugas menemukan label “CSIC” pada badan benda serta tulisan beraksara Cina di bagian bawah. Tulisan aksara Hanzi tersebut memperkuat dugaan bahwa benda itu merupakan perangkat teknologi kelautan.

Secara fisik, benda tersebut memiliki panjang sekitar 3,7 meter, diameter 65 sentimeter, dan berbentuk silinder menyerupai torpedo. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Benda Mirip Torpedo Dibawa ke Mabes TNI AL untuk Identifikasi Teknis “

Operasi Pasar Elpiji 3 Kg Digencarkan di Lombok Timur, Antrean Dipicu Panic Buying

globalfmlombok.com
-
0
Operasi Pasar Elpiji 3 Kg Digencarkan di Lombok Timur, Antrean Dipicu Panic Buying

Mataram (globalfmlombok.com) – Distribusi elpiji 3 kilogram di Nusa Tenggara Barat dipastikan dalam kondisi aman, meski sempat terjadi antrean panjang di sejumlah pangkalan, khususnya di Lombok Timur. Untuk mengurai lonjakan permintaan, operasi pasar dan penambahan pasokan (extra dropping) terus digencarkan.

Plt Ketua Hiswana Migas NTB, Reza Nurdin, mengatakan pasokan elpiji ke NTB berjalan sesuai jadwal. Hal ini ditandai dengan bersandarnya kapal tangki elpiji dalam beberapa hari terakhir.

“Distribusi secara umum lancar. Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Utara aman, tidak ada gejolak. Hanya di Lombok Timur ada peningkatan permintaan, kemungkinan karena panic buying,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Ia menjelaskan, antrean panjang yang terjadi di pangkalan bukan disebabkan kelangkaan pasokan, melainkan karena tidak tersedianya stok di tingkat pengecer. Akibatnya, masyarakat langsung membeli ke pangkalan saat jadwal distribusi tiba.

“Antrean itu terjadi saat barang datang. Karena di pengecer kosong, masyarakat langsung ke pangkalan. Jadi bukan antre setiap saat,” jelasnya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga bersama Hiswana Migas, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait menggelar operasi pasar di sejumlah titik di Lombok Timur. Lokasinya antara lain Desa Pengadangan, Lenek, Aikmel Utara, Karang Baru, hingga wilayah Sakra, Keruak, dan Jerowaru.

Dalam operasi pasar ini, penyaluran elpiji dilakukan langsung kepada konsumen agar tepat sasaran. Selain itu, pengawasan distribusi juga diperketat dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, aparat kecamatan, Satpol PP, kepolisian, hingga perangkat desa.

“Penyaluran wajib langsung ke konsumen. Kami juga libatkan Disperindag, bagian ekonomi pemda, Satpol PP, Polsek, serta perangkat desa, termasuk Pertamina dan Hiswana Migas,” katanya.

Reza mengungkapkan, total tambahan pasokan elpiji untuk Lombok Timur mencapai sekitar 70 persen dari alokasi harian atau setara dengan 24.440 tabung. Langkah ini diharapkan mampu meredam lonjakan permintaan dan mengurangi antrean di masyarakat.

Ia menegaskan, tidak ada praktik penimbunan atau permainan distribusi di lapangan. Kondisi yang terjadi murni dipicu kepanikan masyarakat akibat informasi yang tidak benar.

“Tidak ada permainan di bawah, seperti penimbunan. Ini lebih ke panic buying. Sama seperti isu kenaikan BBM sebelumnya yang ternyata tidak benar,” tegasnya.

Menurutnya, fenomena panic buying membuat konsumsi menjadi tidak wajar. Masyarakat yang biasanya membeli satu tabung, kini membeli lebih banyak karena khawatir kehabisan.

Padahal, elpiji 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penggunaannya seharusnya tetap terkontrol.

“Ini barang subsidi, konsumennya terbatas. Tapi sekarang banyak yang punya lebih dari satu tabung di rumah, sehingga saat panik, pembelian jadi berlebihan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai operasi pasar yang dilakukan cukup efektif. Di sejumlah lokasi, distribusi berjalan tertib tanpa penumpukan pembeli karena masyarakat sudah mendapatkan jatah masing-masing. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Gencarkan Operasi Pasar Epliji 3 Kilogram di Lombok Timur “

Program Rp1 Miliar per Desa Dinilai Belum Sepenuhnya Akomodasi Potensi Lokal

globalfmlombok.com
-
0
Program Rp1 Miliar per Desa Dinilai Belum Sepenuhnya Akomodasi Potensi Lokal

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Program Rp1 miliar per desa di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) didorong untuk mengakomodasi potensi lokal di masing-masing desa. Program yang menjadi bagian dari visi Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini, ini diarahkan untuk mewujudkan konsep One Village One Product (OVOP) melalui skema Rp1 miliar per desa dan Rp100 juta per dusun.

Namun, implementasinya dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi potensi desa. Salah satu kendala utama adalah masih banyak desa yang belum memperbarui (update) data potensi dalam profil desa masing-masing.

Kepala Desa Taman Ayu, M. Tajudin, mengatakan bahwa sebenarnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) memiliki banyak instrumen untuk menggali potensi desa, mulai dari kader, RT, hingga perangkat desa. Namun, pemanfaatannya belum maksimal untuk menghasilkan data riil.

“Data riil bahwa di desa itu memang potensinya ini, bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Harus betul-betul digali dari kondisi desa itu sendiri,” ujarnya.

Ia menegaskan, penggalian potensi desa sangat penting untuk menjamin keberlanjutan program ke depan. Banyak perangkat yang bisa dimaksimalkan, seperti pendamping desa, kepala desa, hingga kelembagaan desa lainnya.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada instruksi tegas dari organisasi perangkat daerah (OPD) agar desa lebih serius memperbarui data potensi. Padahal, dari data tersebut akan lahir produk unggulan desa (OVOP) yang berkelanjutan.

Ia mencontohkan, jika suatu desa dipaksakan mengembangkan produk yang tidak didukung potensi lokal, maka program tersebut sulit bertahan. Seperti rencana pengembangan tortilla di desanya yang ditolak karena tidak didukung bahan baku lokal seperti jagung atau rumput laut.

Hal serupa juga berlaku untuk produk keripik yang membutuhkan bahan baku singkong. Jika bahan baku harus didatangkan dari luar desa, maka keberlanjutannya menjadi diragukan.

Sebaliknya, komoditas seperti beras dinilai lebih realistis dikembangkan karena didukung sistem irigasi, petani, kelompok tani (gapoktan), hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penopang distribusi.

“Kalau potensi desa tidak digali maksimal, maka tidak bisa dijamin keberlanjutannya,” tegasnya.

Ia menambahkan, perlu ada instruksi resmi dari pemerintah daerah agar profil desa benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan. Selain itu, dibutuhkan tim yang mampu memonitor hingga tingkat paling detail.

Sementara itu, Kepala Bappeda Lobar, Deny Arif Nugroho, mengakui bahwa dari ribuan usulan desa untuk tahun 2027, belum semuanya mengakomodasi potensi desa. Hal ini disebabkan belum lengkapnya data potensi desa yang dimiliki pemerintah daerah.

“Kita baru mengacu pada usulan dari masing-masing desa. Finalisasinya tetap kita arahkan pada peningkatan ekonomi, SDM, serta persoalan sosial dan lingkungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun pihaknya telah meminta pembaruan data potensi desa, tidak semua desa dapat memenuhinya. Selama ini, pembaruan profil desa lebih banyak berfokus pada data kependudukan dan administrasi, sementara potensi sumber daya alam, SDM, dan sosial belum diperbarui secara optimal.

Menurutnya, idealnya data potensi desa diperbarui setiap tahun, mengingat dinamika wilayah yang sangat cepat berubah. Ia mencontohkan perkembangan kawasan di sekitar jalur bypass yang menyebabkan berkurangnya lahan pertanian akibat pembangunan perumahan.

“Perubahan seperti ini harus terdata, karena akan menentukan kebijakan yang diambil pemerintah daerah ke depan,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Program Rp1 Miliar per Desa Belum Sepenuhnya Akomodir Potensi Desa “

Tiga Besar Calon Eselon II Lingkup Pemprov NTB Diumumkan

globalfmlombok.com
-
0
Tiga Besar Calon Eselon II Lingkup Pemprov NTB Diumumkan

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB sudah mengumumkan tiga besar 13 calon eselon II lingkup Pemprov NTB. Surat bernomor: 800.1.2.3/ 615 /BKD/2026 ditandatangani langsung oleh kedua Ketua Tim Pansel, yaitu Prof. Dr. Riduan Mas’ud M.Ag selaku Ketua Tim Pansel I, dan Lalu Mohammad Faozal selaku Ketua Tim Pansel II.

Ketua Panitia Seleksi Tim I, Prof. Dr. Riduan Mas’ud, M.Ag., mengatakan, setelah pemilihan tiga besar. Selanjutnya Gubernur mengambil alih dengan melakukan wawancara mendalam masing-masing calon.

“Seleksi lanjutan dilakukan melalui wawancara mendalam oleh Pak Gubernur, dan beliau yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan serta melantik siapa yang akan duduk sebagai kepala dinas,” katanya, Rabu, 8 April 2026.

Daftar 39 calon eselon II NTB yang lolos seleksi yaitu, Dr. H. Ahmad Fathoni, SP., MT, Lalu Mirza Amir Hamzah Bapuangam, SP., MM, dan Taufiek ST., MT., sebagai calon Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dedy Rosadi, S.Pd., M.Si, Dr. Syamsul Hadi, M.Pd, dan H. Hasni, SE., M.Ak., lolos sebagai calon Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

Calon Kepala Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni Ilham Ardiansyah, ST., MT, Lalu Kusuma Wijaya, ST., MT, dan Muhammad Abduh, ST., M.Sc. Sementara nama Bowo Susatyo, S.Sos., MT, Lalu Wiranata, SIP., MA dan Najib SH., MH., masuk tiga besar calon Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Selanjutnya, tiga kandidat Kepala Dinas Kebudayaan yaitu Chandra Aprinova, AKS., MP, Haeruddin S.Pd., M.Pd. dan Muhamad Ihwan, S.Sos., M.Si. Calon Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Burhan, SP., MM Didik Mahmud Gunawan Hadi, ST., MS, dan Samsiyah Samad, S.Hut.,MS.

Untuk jabatan Direktur RSUD masuk tiga besar, drg. H. Asrul Sani, M.Kes, dr. H. Emirald Isfihan, MARS., MH., dr. H. Suriyadi, Sp.An-TI, FISQua. Tiga calon Wakil Direktur Umum dan Operasional pada RSUD yaitu Erick Widodo, ST., H. Abdullah, S.Kep.Ns., MM, Srianingsih, S.ST., M.Kes.
Kemudian, Baiq Nelly Kusumawati Ma’ruf, Bowo Susatyo, S.Sos., MT, dr. Ng Phi Shi, sebagai calon Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan pada RSUD.

Wakil Direktur SDM, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada RSUD yaitu dr. Laily Indrayanti Yusuf, I Putu Artawan Prayoga, S.Kep.Ns., MM serta Wahyu Hidayat, S.STP., MAP. Dan Wakil Direktur Pelayanan pada RSUD, tiga nama yang berhasil menembus tahap akhir yaitu dr. Adi Wira Perdana, dr. Wahyu Wirawan Triyono, M.Kes, dr. Wiwik Nurlaela.

Calon Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat pada Setda NTB di antaranya Amir, S.Pd., M.Pd, Chandra Aprinova, AKS., MP, M. Zuhudy Kadran, S.STP., MM. Serta Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan pada Setda NTB yaitu Charisma Putra, S.PL, Dadang Fajar, S.STP., MM., dan Yus Harudian Putra, S.STP.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno mengatakan pelantikan eselon II NTB dijadwalkan dilakukan pada pekan ini. Meski demikian, semuanya tergantung pada keputusan pimpinan daerah. Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama (JPT) itu rencananya dilangsungkan bersama dengan pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang saat ini prosesnya masih berlangsung di pusat.

“Saya kan mudah-mudahan dalam bulan ini tuntas. Makanya semuanya kan dalam proses. Karena harus kita berkomunikasi, seperti di sekda, kita sudah mulai proses,” jelasnya.
Ia mengatakan, bulan April masih sekitar tiga minggu lagi, sehingga masih ada waktu, baik waktu wawancara Gubernur bersama dengan kontestan seleksi terbuka eselon II. (era)

Penutupan 350 SPPG di NTB, Insentif Rp2,1 Miliar Tak Tersalurkan

globalfmlombok.com
-
0
Penutupan 350 SPPG di NTB, Insentif Rp2,1 Miliar Tak Tersalurkan

Mataram (globalfmlombok.com) – Penutupan 350 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) berdampak pada tidak tersalurkannya insentif mitra pemerintah yang nilainya mencapai lebih dari Rp2,1 miliar per hari. Kondisi ini terjadi seiring penghentian sementara operasional ratusan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) NTB, Eko Prasetyo, membenarkan bahwa setiap SPPG tidak menerima insentif selama masa penutupan. Insentif sebesar Rp6 juta per unit SPPG tersebut sebelumnya diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 dan berlaku selama dua tahun.

“Intinya insentif kan Rp6 juta, tinggal dikalikan saja per SPPG. Ini insentif untuk mitra,” ujarnya, belum lama ini.

Selain insentif, upah bagi relawan MBG juga tidak dicairkan selama periode penutupan. Para relawan sebelumnya menerima upah harian berkisar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu. Dengan kondisi ini, total penghematan anggaran negara dari penutupan tersebut diperkirakan menembus lebih dari Rp2,1 miliar per hari.

Saat ini, sebanyak 350 SPPG di NTB ditutup sementara oleh BGN. Dampaknya, ratusan ribu penerima manfaat tidak dapat mengakses program MBG hingga dapur kembali dioperasikan.

Dari jumlah tersebut, 302 SPPG ditutup karena tidak memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Sementara 48 SPPG lainnya dihentikan operasionalnya akibat temuan kejadian menonjol, seperti kasus keracunan.

Ketua Satuan Tugas MBG NTB, Fathul Gani, menjelaskan bahwa sebagian besar dapur yang ditutup belum memenuhi persyaratan dasar operasional.

“Kalau SLHS itu ada tahapan yang harus dipenuhi. Jika sudah sesuai standar, maka Dinas Kesehatan kabupaten/kota wajib mempercepat prosesnya,” ujarnya.

Ia merinci, dari 302 SPPG tersebut, sebanyak 225 dapur belum memiliki IPAL, 36 belum mengantongi SLHS, dan 39 lainnya belum memenuhi standar IPAL meski telah memiliki SLHS. Selain itu, terdapat dapur yang sebenarnya telah memiliki sertifikat, namun belum diinput dalam sistem sehingga masih berstatus zona merah.

“Karena itu, kami instruksikan jajaran BGN di daerah untuk mempercepat proses penginputan data tersebut,” tambahnya.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 736 SPPG di NTB, dengan 633 di antaranya sempat beroperasi. Namun, dengan penutupan ini, sekitar setengah dari total dapur MBG kini tidak berfungsi.

Fathul Gani menekankan pentingnya peran aktif satuan tugas daerah, koordinator wilayah hingga tingkat kecamatan dalam memperkuat pengawasan, pembinaan, serta sosialisasi kepada pengelola SPPG agar dapat segera memenuhi standar yang ditetapkan.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama agar layanan bisa kembali berjalan dan masyarakat kembali menerima manfaatnya,” pungkasnya. (era)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Penutupan 350 SPPG di NTB, Insentif Rp2,1 Miliar Tidak Bisa Disalurkan “

1...110111112...389Halaman 111 dari 389