Beranda blog Halaman 110

Terduga Penganiaya Hewan di Mataram Ditetapkan Jadi Tersangka

globalfmlombok.com
-
0
Terduga Penganiaya Hewan di Mataram Ditetapkan Jadi Tersangka

Mataram (globalfmlombok.com) – Polresta Mataram menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan seekor anjing hingga tewas yang sempat viral di media sosial.

Kasat Reskrim Polresta Mataram, I Made Dharma Yulia Putra, Jumat (10/4/2026) membenarkan penetapan tersebut. Dua tersangka masing-masing berinisial IG dan NL.

“Terhadap IG kami sangkakan Pasal 337, sedangkan NL Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” ujarnya.

Kedua tersangka terancam hukuman pidana maksimal empat tahun penjara serta denda hingga Rp500 juta.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara, disertai pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi dan barang bukti.

Dharma menjelaskan, IG berperan sebagai pelaku utama penganiayaan hewan hingga tewas. Sementara NL diduga sebagai penadah hewan hasil perburuan tersangka.

Peristiwa tersebut terjadi di depan minimarket kawasan Komplek Hotel Aston Mataram, Selasa (7/4/2026), dan sempat viral di media sosial.

Dalam aksinya, IG diduga memukul seekor anjing menggunakan pipa besi sebanyak empat kali, terutama pada bagian leher belakang. Meski sempat masih bersuara, hewan tersebut kembali dipukul hingga akhirnya mati.

“Setelah itu, tersangka menyeret anjing tersebut ke arah motor dan membawanya pergi,” jelasnya.

Dari hasil penyelidikan, diketahui IG kemudian menjual anjing tersebut kepada NL dengan harga Rp65 ribu hingga Rp150 ribu. Kepada polisi, IG mengaku baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut.

Kasus ini mencuat setelah dilaporkan oleh komunitas pecinta hewan ke Polresta Mataram. Proses hukum terhadap kedua tersangka kini terus berjalan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Terduga Penganiaya Hewan di Mataram Ditetapkan Jadi Tersangka ”

MGPA Gelar Kartini Race 2026 di Mandalika

globalfmlombok.com
-
0
MGPA Gelar Kartini Race 2026 di Mandalika

Praya (globalfmlombok.com) – Mandalika Grand Prix Association (MGPA) bakal menghadirkan ajang balap baru khusus bagi pembalap perempuan mulai tahun ini. Balapan roda empat bertajuk Kartini Race 2026 tersebut akan menjadi balapan pendukung ajang GT World Challenge Asia 2026 di Sirkuit Internasional Mandalika, pada 1–3 Mei 2026 mendatang.

Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria, mengatakan Kartini Race merupakan wujud semangat emansipasi perempuan di dunia balap, sekaligus menunjukkan peran perempuan dalam industri otomotif yang selama ini identik dengan dominasi laki-laki.

“Kartini Race merupakan representasi nyata kemajuan dan peran perempuan dalam dunia otomotif,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (10/4).

Menurutnya, kehadiran ajang ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa dunia balap terbuka bagi semua kalangan, termasuk perempuan Indonesia yang memiliki minat besar di bidang otomotif.

MGPA juga menggandeng PT Krida Dinamik Autonusa sebagai mitra penyelenggara. Kerja sama ini diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan sekaligus memperluas partisipasi pembalap perempuan di Tanah Air.

Direktur Utama PT Krida Dinamik Autonusa, Koesnadi, menyebut dukungan pihaknya sebagai bentuk komitmen dalam mendorong pemberdayaan perempuan di sektor otomotif.

“Ajang ini menjadi simbol emansipasi modern di dunia otomotif, sekaligus memperingati semangat Hari Kartini dan Hari Perempuan Internasional,” katanya.

Kartini Race 2026 akan menggunakan mobil Toyota Agya dengan sistem one make race. Tidak hanya diperuntukkan bagi pembalap profesional, ajang ini juga terbuka untuk masyarakat umum.

Konsep tersebut memungkinkan pemilik Toyota Agya untuk merasakan langsung pengalaman membalap di lintasan Sirkuit Mandalika menggunakan kendaraan pribadi mereka.

Dengan biaya pendaftaran sebesar Rp9 juta, peserta akan mendapatkan fasilitas racepack dan full livery. Sementara kebutuhan ban balap dan bahan bakar tetap menjadi tanggungan peserta.

Melalui ajang ini, MGPA berharap dapat mendekatkan dunia motorsport kepada masyarakat luas sekaligus membangun ekosistem balap yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” MGPA Gelar Kartini Race 2026 ”

Kasus Dugaan Gratifikasi DPRD NTB, Kejati Persilakan Terdakwa Tempuh Upaya ke Pusat

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Dugaan Gratifikasi DPRD NTB, Kejati Persilakan Terdakwa Tempuh Upaya ke Pusat

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Wahyudi, mempersilakan tiga terdakwa dalam kasus dugaan gratifikasi DPRD NTB untuk melapor ke berbagai instansi di tingkat pusat, seperti Jaksa Agung, Ombudsman, Komisi Kejaksaan, hingga Komisi III DPR RI.

Wahyudi menegaskan, langkah yang akan ditempuh para terdakwa merupakan hak setiap warga negara. Sementara itu, proses hukum yang tengah berjalan tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Itu haknya mereka. Di kami, perkara tetap berproses sesuai aturan yang ada,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kejati NTB, Jumat (10/4/2026).

Ia menambahkan, seluruh fakta dan dalil dalam perkara tersebut akan diuji dalam persidangan yang saat ini masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Mataram.

“Segala sesuatunya nanti dibuktikan di persidangan,” tegasnya.

Adapun tiga terdakwa dalam perkara ini masing-masing Indra Jaya Usman, Hamdan Kasim, dan M. Nashib Ikroman.

Sementara itu, kuasa hukum ketiganya, Emil Siain, menyatakan pihaknya akan segera mengirimkan pengaduan ke sejumlah lembaga pusat tersebut.

“Hari Senin rencana kita kirim,” ujarnya usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (9/4/2026).

Emil menegaskan, pengaduan dilakukan karena kliennya menilai terdapat dugaan pelanggaran sejak tahap penyelidikan hingga penyidikan perkara.

Salah satu terdakwa, M. Nashib Ikroman, juga sebelumnya menyoroti aspek keadilan dalam proses hukum yang menjerat mereka. Ia menilai, semangat keadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru belum sepenuhnya tercermin dalam penanganan kasus tersebut.

Ia pun meminta agar pihak penerima gratifikasi, yakni sejumlah anggota DPRD NTB, turut diproses secara hukum.

Dalam dakwaan jaksa, terungkap adanya aliran dana ratusan juta rupiah dari para terdakwa kepada sejumlah anggota dewan. Pemberian tersebut diduga bertujuan agar para penerima tidak menjalankan program pokok pikiran (pokir) atau program direktif gubernur, yakni Desa Berdaya.

Selain itu, dalam persidangan juga mencuat keterangan bahwa sebagian pihak menganggap uang tersebut sebagai “hadiah” dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.

Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa dengan pasal berlapis terkait tindak pidana korupsi dan gratifikasi, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Proses pembuktian perkara ini masih terus berlanjut di persidangan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kasus Dugaan Gratifikasi DPRD NTB, Kejati NTB Persilakan Tiga Terdakwa Melapor ke Pusat “

Kebudayaan Tak Sekadar Dilestarikan, Harus Jadi Kekuatan Utama Pembangunan

globalfmlombok.com
-
0
Kebudayaan Tak Sekadar Dilestarikan, Harus Jadi Kekuatan Utama Pembangunan

Mataram (globalfmlombok.com) – Muhamad Ihwan resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi NTB oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, Kamis (9/4/2026). Ia menegaskan komitmennya untuk menjadikan kebudayaan tidak hanya sebatas dilestarikan, tetapi juga sebagai kekuatan utama dalam mendorong kemajuan daerah.

Mantan Kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Aceh ini menyebut amanah tersebut sebagai tanggung jawab besar, mengingat NTB memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam.

“Tidak hanya berhenti pada pelestarian, tetapi juga pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan daerah,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (10/4/2026).

Menurut Ihwan, NTB memiliki potensi besar mulai dari tradisi, bahasa, seni pertunjukan hingga kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat. Ke depan, potensi tersebut akan dikelola secara lebih terarah agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia menekankan, kebudayaan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi bagian penting dalam penguatan identitas daerah dan penggerak ekonomi. Hal itu akan dilakukan melalui sinergi dengan sektor pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif.

Langkah tersebut, lanjutnya, sejalan dengan visi NTB “Makmur Mendunia”, di mana kebudayaan menjadi fondasi untuk memperkenalkan daerah ke tingkat nasional maupun global.

Selain itu, Disbud NTB akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, komunitas budaya, perguruan tinggi, pelaku seni, hingga media, agar pengembangan kebudayaan berjalan inklusif dan berkelanjutan.

“Yang tidak kalah penting, kami ingin memastikan generasi muda NTB menjadi bagian dari gerakan kebudayaan ini. Karena masa depan kebudayaan ada di tangan mereka,” katanya.

Ihwan sendiri merupakan birokrat kelahiran Bima yang meniti karier di bidang arsip dan dokumentasi sejak menjadi PNS pada 1998. Ia merupakan alumnus Universitas Merdeka Malang dan Universitas Moestopo Beragama, serta pernah menduduki berbagai jabatan strategis di ANRI.

Sejumlah karyanya di bidang kearsipan juga telah dipublikasikan, di antaranya terkait pemanfaatan arsip sebagai alternatif pengembangan wisata dan pendidikan. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting dalam merumuskan kebijakan kebudayaan yang adaptif dan berbasis pengetahuan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kebudayaan Tidak Hanya Lestari, tapi Jadi Kekuatan Utama “

Pimpin Dinas Baru, Muhamad Ihwan Tekankan Fondasi Kuat untuk Kemajuan Budaya NTB

globalfmlombok.com
-
0
Pimpin Dinas Baru, Muhamad Ihwan Tekankan Fondasi Kuat untuk Kemajuan Budaya NTB

Mataram (globalfmlombok.com) –Muhamad Ihwan resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam acara pelantikan 34 pejabat eselon I, II, III dan IV yang dipimpin langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal di Pendopo Gubernur, Kamis (9/4/26).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Museum Negeri NTB, Ahmad Nuralam, menyambut antusias dan apresiasi atas penunjukan Kepala Dinas Kebudayaan yang definitif.

Menurutnya, kehadiran kepala dinas yang definitif akan memberikan arah yang lebih jelas dan progresif dalam upaya pemajuan kebudayaan di NTB.

Ia menilai, di bawah komando Kepala Dinas, berbagai program kebudayaan berpotensi berjalan lebih optimal serta mampu menyesuaikan target-target pembangunan sesuai dengan visi Gubernur NTB.

“Dengan telah dilantiknya Kepala Dinas Kebudayaan secara definitif, kita optimis arah kebijakan dan program pemajuan kebudayaan di NTB akan semakin progresif dan selaras dengan visi pembangunan daerah,” ujar Nuralam usai melakukan silaturahmi bersama Kepala Dinas Kebudayaan Muhamad Ihwan, Jumat, (10/4/26).

Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhamad Ihwan dialog bersama dengan pejabat dan pimpinan UPTD pada Dinas Kebudayaan, Jumat, 10 April 2026.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan NTB, Muhamad Ihwan, menekankan pentingnya membangun kekompakan internal serta bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugas kelembagaan.

Menurutnya, sebagai dinas yang tergolong baru, Dinas Kebudayaan NTB perlu memulai dari nol dengan meletakkan fondasi dasar yang kuat guna mendorong kemajuan kebudayaan di NTB.

“Kita harus membangun kekompakan dan bekerja maksimal. Dinas ini masih baru, sehingga penting bagi kita untuk meletakkan fondasi yang kuat sebagai pijakan dalam memajukan kebudayaan NTB ke depan,” tegasnya.

Sebelum dipercaya memimpin Dinas Kebudayaan NTB, Muhamad Ihwan menjabat sebagai Kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami (BAST) pada Arsip Nasional Republik Indonesia di Aceh.

Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Sosial di Universitas Merdeka Malang dan melanjutkan studi Magister di Universitas Moestopo Beragama.

Sejak memulai karier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1998, Muhamad Ihwan telah mengemban berbagai posisi strategis di lingkungan ANRI, di antaranya Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Humas, Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Diklat, Kepala Bidang Akreditasi Daerah, Kepala Subdirektorat Daerah I B, hingga Kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami ANRI Aceh.

Pengalaman panjang tersebut memperkuat dedikasi dan kapasitasnya dalam pengelolaan arsip, khususnya arsip statis dan arsip kebencanaan seperti tsunami di Aceh. (ham)

Kesaksian Nursalim di Kasus Dana Siluman, Iwan Slenk Sebut Fakta Sidang Luruskan Isu Libatkan Gubernur

globalfmlombok.com
-
0
Kesaksian Nursalim di Kasus Dana Siluman, Iwan Slenk Sebut Fakta Sidang Luruskan Isu Libatkan Gubernur

Mataram (globalfmlombok.com) – Kesaksian Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nursalim, dalam persidangan perkara dugaan gratifikasi “dana siluman” DPRD NTB di Pengadilan Tipikor Mataram, Kamis (9/4/2026), dinilai memberikan kejelasan atas berbagai spekulasi publik, khususnya terkait dugaan keterlibatan Gubernur NTB.

Persidangan yang menghadirkan tiga terdakwa anggota DPRD NTB tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang menyita perhatian luas masyarakat. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi NTB telah menetapkan tiga anggota DPRD sebagai tersangka serta menyita uang sekitar Rp2 miliar yang diduga berkaitan dengan gratifikasi dalam perkara tersebut.

Dalam keterangannya, Nursalim menjelaskan secara rinci mekanisme kerja pemerintah daerah dalam penyusunan program. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang dijalankan merupakan bagian dari program prioritas kepala daerah yang ditempuh melalui mekanisme formal, termasuk koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Praktisi hukum, Muhammad Ihwan yang akrab disapa Iwan Slenk, menilai kesaksian tersebut menjadi titik terang dalam melihat perkara secara objektif.

“Apa yang disampaikan saudara Nursalim di persidangan sangat jelas. Bahwa yang dilakukan adalah menjalankan program prioritas kepala daerah melalui mekanisme yang sah, melalui TAPD dan pembahasan dengan DPRD. Ini bukan sesuatu yang berdiri di luar sistem,” ujarnya.

Ia menambahkan, kesaksian tersebut sekaligus membantah narasi yang berkembang di ruang publik mengenai adanya keterlibatan langsung Gubernur dalam praktik menyimpang.

“Tidak ada satu pun pernyataan eksplisit yang menyebut Gubernur memerintahkan praktik jual beli program. Ini penting dicatat, karena opini publik selama ini cenderung dibangun atas asumsi, bukan fakta persidangan,” tegasnya.

Iwan mengingatkan, konstruksi hukum harus didasarkan pada fakta dan alat bukti, bukan persepsi. Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Kita harus bedakan antara kebijakan publik dengan dugaan penyimpangan oleh oknum. Biarkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, dan berbasis alat bukti,” katanya.

Dalam perkara ini, sebelumnya Kejaksaan juga menyatakan bahwa sumber dana dalam kasus “dana siluman” tidak berasal dari APBD maupun APBN, dan masih berfokus pada pembuktian terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai pemberi gratifikasi.

Iwan juga menyoroti, dari keterangan Nursalim tidak ditemukan adanya perintah dari Gubernur terkait praktik yang mengarah pada tindak pidana gratifikasi. Bahkan, program yang disebut dalam perkara tersebut tidak seluruhnya terealisasi dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, keterangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan kepala daerah lebih berfokus pada akselerasi agenda pembangunan, meliputi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, serta penguatan sektor pariwisata melalui program unggulan Desa Berdaya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kesaksian Nursalim di Kasus Dana Siluman, Iwan Slenk: Fakta Persidangan Luruskan Isu Keterlibatan Gubernur “

Operasional Masih Dihentikan, Satgas MBG Lobar Desak SSPG Segera Berbenah

globalfmlombok.com
-
0
Operasional Masih Dihentikan, Satgas MBG Lobar Desak SSPG Segera Berbenah

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Satuan Tugas Koordinasi MBG Kabupaten Lombok Barat (Satgas MBG Lobar) mendorong SPPG-SPPG yang operasionalnya masih dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja.

Dorongan tersebut disampaikan setelah Satgas melakukan inspeksi mendadak (sidak) lanjutan di Kecamatan Gerung dan Kediri, Kamis (9/4/2026), usai sebelumnya menyasar wilayah Sekotong dan Lembar.

Ketua Satgas MBG Lobar yang juga Asisten I Setda Lombok Barat, Saepul Akhkam, mengungkapkan pihaknya menemukan 16 SPPG yang operasionalnya dihentikan sementara atau disuspend oleh BGN.

“Ada 13 SPPG yang masih diperkenankan beroperasi di Kecamatan Gerung dan Kediri. Ini menjadi alarm bagi semua SPPG. Yang disuspend segera perbaiki hasil evaluasi dari BGN. Yang masih beroperasi, tetap tingkatkan kinerjanya agar tidak menurun,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil evaluasi BGN umumnya menyoroti aspek Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Kedua aspek tersebut menjadi perhatian utama dalam memastikan kelayakan operasional SPPG.

“Kami justru bersyukur ada yang disuspend, agar segera melakukan perbaikan. Sidak ini juga sebagai peringatan bagi SPPG lain supaya tidak mengalami hal serupa,” katanya.

Akhkam menambahkan, berdasarkan informasi terbaru dari Koordinator Wilayah MBG Lombok Barat, jumlah SPPG yang disuspend bahkan bertambah menjadi 39 unit. Namun, sebagian di antaranya juga terkait proses relokasi oleh yayasan pengelola yang sama.

Dalam proses identifikasi, Satgas juga mendorong agar pengelola SPPG lebih membuka ruang bagi keterlibatan pihak lokal, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta suplayer lokal.

“Sebisa mungkin libatkan potensi lokal. Ke depan, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP),” tegasnya.

Dampak penghentian operasional ini cukup signifikan. Tercatat sedikitnya 52 ribu penerima manfaat tidak dapat menerima layanan MBG untuk sementara waktu, sejak kebijakan suspend diberlakukan hampir sepekan terakhir.

“Penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak sekolah terpaksa menunggu hingga SPPG kembali beroperasi,” jelasnya.

Hasil koordinasi dengan pihak BGN menyebutkan, penerima manfaat dari SPPG yang disuspend belum dapat dialihkan ke SPPG lain. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu validitas data penerima manfaat di lapangan. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Operasional Masih Dihentikan, Satgas MBG Lobar Dorong SSPG Segera Lakukan Perbaikan “

Baiq Nelly Jabat Wakil Direktur RSUD NTB, Pemkot Mataram Segera Lelang Kursi Asisten III

globalfmlombok.com
-
0
Baiq Nelly Jabat Wakil Direktur RSUD NTB, Pemkot Mataram Segera Lelang Kursi Asisten III

Mataram (globalfmlombok.com) – Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kota Mataram, Hj. Baiq Nelly Kusumawati Ma’ruf, resmi menjabat sebagai Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia dilantik oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal di Pendopo Gubernur, Kamis (9/4/2026) sore.

Baiq Nelly dilantik bersama 33 pejabat eselon II dan III lainnya. Ia juga diketahui merupakan kakak kandung Gubernur NTB.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menyatakan pihaknya segera mengisi jabatan yang ditinggalkan Baiq Nelly melalui mekanisme seleksi terbuka (selter).

“Dalam waktu dekat akan kita isi, karena jabatan tersebut sangat vital di pemerintah kota,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Menurut Mohan, jabatan Asisten III Setda Kota Mataram memiliki peran strategis dalam bidang administrasi umum. Posisi ini bertugas mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelayanan administratif, serta pembinaan aparatur sipil negara (ASN) di perangkat daerah.

Selain itu, Asisten III juga berperan dalam pengawasan organisasi perangkat daerah (OPD), pengelolaan tata kelola keuangan, serta aspek kepegawaian guna meningkatkan capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi.

Selain menjabat sebagai Asisten III, Baiq Nelly juga sebelumnya dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Kota Mataram.

Mohan menambahkan, pengisian jabatan Asisten III akan dilakukan bersamaan dengan puluhan jabatan kosong lainnya, baik eselon II, III, maupun IV.

“Kemungkinan akan kita satukan dalam satu pelantikan, termasuk jabatan camat dan lurah yang saat ini masih kosong,” jelasnya.

Terkait target waktu pengisian jabatan, Mohan menegaskan bahwa proses tersebut diupayakan tidak memakan waktu lama agar tidak mengganggu kualitas pelayanan publik dan pengambilan kebijakan.

“Kita upayakan tidak sampai sebulan. Mungkin hari Senin (13/4/2026) sudah mulai diproses persiapannya,” katanya.

Sebagai informasi, Baiq Nelly sebelumnya pernah mengikuti seleksi terbuka jabatan eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi NTB untuk posisi Inspektur. Dalam seleksi tersebut, ia memperoleh nilai terbaik, namun belum terpilih karena berbagai pertimbangan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Baiq Nelly Jadi Wakil Direktur RSUD NTB, Mohan Segera Lelang Posisi Asisten III Pemkot Mataram “

Sekda NTB: Menjaga Pertumbuhan di Tengah Tekanan Fiskal Jadi Tantangan ke Depan

globalfmlombok.com
-
0
Sekda NTB: Menjaga Pertumbuhan di Tengah Tekanan Fiskal Jadi Tantangan ke Depan

Mataram (globalfmlombok.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, menegaskan sejumlah tantangan yang akan dihadapi daerah ke depan, terutama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan fiskal, pemenuhan layanan dasar, serta meminimalisasi risiko tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, tantangan tersebut tidak ringan dan membutuhkan sinergi yang kuat antar seluruh elemen pemerintahan.

“Tantangan kita ke depan tidak ringan. Bagaimana menjaga pertumbuhan di tengah tekanan fiskal, layanan dasar, dan risiko tata kelola, itu yang terpenting,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Ia menekankan, ketiga aspek tersebut harus ditangani secara seimbang. Jika hanya fokus pada satu sektor dan mengabaikan lainnya, berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Jangan sampai kita fokus pada pertumbuhan tapi jebol di tata kelola. Atau fokus di pertumbuhan tapi risiko fiskal tidak tertangani. Ini tidak bisa dikerjakan sendiri,” jelasnya.

Abul Chair juga mengajak seluruh jajaran birokrasi untuk memperkuat soliditas dan kebersamaan. Ia mengutip pesan penting tentang pentingnya menjaga persatuan sebagai landasan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Hari ini saya dilantik bukan untuk menjadi, tapi untuk memiliki NTB, bukan dimiliki NTB. Bersama-sama kita bikin NTB hebat dan bermartabat,” tuturnya.

Terkait strategi ke depan, ia mengaku akan memulai dengan konsolidasi internal guna memetakan berbagai persoalan sekaligus merumuskan langkah penyelesaian yang tepat.

“Periode awal ini menjadi pekerjaan besar. Kita mulai dari konsolidasi internal, memetakan kekurangan, baru kemudian menentukan langkah,” katanya.

Konsolidasi tersebut diharapkan mampu memperkuat komunikasi antar organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga setiap kebijakan gubernur dapat diterjemahkan secara cepat, tepat, dan terukur.

“Sekda berfungsi menjaga roda pemerintahan sekaligus menjadi jembatan antara kebijakan gubernur dengan pimpinan OPD,” terangnya.

Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB, Abul Chair juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat struktur anggaran daerah.

“Pemerintahan itu bukan hanya eksekutif, tetapi juga legislatif. Keduanya harus bersinergi,” ujarnya.

Selain itu, ia menegaskan komitmennya untuk terus mempromosikan NTB sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan dan mewujudkan visi “NTB Makmur Mendunia”.

“Ayo kita pasarkan NTB di setiap kegiatan. Kita butuh komitmen, loyalitas, dan militansi untuk membangun daerah ini,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sekda NTB Sebut Jaga Pertumbuhan di Tengah Tekanan Fiskal Jadi Tantangan NTB ke Depan “

Di Tengah Tantangan, Gubernur Iqbal Minta Pejabat NTB Bekerja “Extraordinary”

globalfmlombok.com
-
0
Di Tengah Tantangan, Gubernur Iqbal Minta Pejabat NTB Bekerja “Extraordinary”

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengajak seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi NTB untuk memaksimalkan kualitas kinerja di wilayah kerja masing-masing, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV lingkup Pemprov NTB di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (9/4/2026).

Iqbal menegaskan, kondisi saat ini, baik di tingkat internasional, nasional, maupun daerah, sedang tidak dalam situasi yang mudah. Beragam dinamika dan tekanan menjadi tantangan tersendiri bagi para pejabat dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Bekerja seperti biasa saja sudah tidak lagi zaman. Kita harus bekerja extraordinary, beyond call of duty, melebihi panggilan tugas,” ujarnya.

Mantan Duta Besar RI untuk Turki tersebut juga menyoroti kondisi anggaran daerah yang semakin terbatas. Dalam situasi itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak hanya fokus pada belanja, tetapi juga memikirkan upaya peningkatan pendapatan daerah.

“Semua OPD harus ikut memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan dan bagaimana caranya kita bisa bekerja dengan lebih efisien dengan kondisi terbatas,” tegasnya.

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan berbagai program dan cita-cita pembangunan. Menurutnya, semangat perubahan harus tetap dijaga meski di tengah keterbatasan.

“Kita ingin melakukan perubahan, dan itu tidak mudah. Akan banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi saya percaya kita bisa melakukannya bersama,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Di Tengah Tantangan, Gubernur Iqbal Ajak Pejabat NTB Bekerja dengan “Extraordinary” “

1...109110111...390Halaman 110 dari 390