Beranda blog Halaman 100

Hasil Tambang MBLB Lotim Dikirim ke Madura hingga Kalimantan

globalfmlombok.com
-
0
Hasil Tambang MBLB Lotim Dikirim ke Madura hingga Kalimantan

Selong (globalfmlombok.com) – Hasil tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) berupa pasir dan batuan dari Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus didistribusikan ke luar daerah, mulai dari Madura, Jawa Timur, hingga Kalimantan. Setiap pengiriman dipastikan telah memenuhi ketentuan perizinan, termasuk kewajiban pajak daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin, menegaskan pihaknya akan terus mengoptimalkan penarikan pajak dari aktivitas pengangkutan komoditas MBLB tersebut.

“Ada yang ke Sumbawa, pajak pasti kita tarik. Kalau yang diangkut mobil dump truck, ada petugas yang standby. Sementara yang melalui kapal tongkang lewat Pelabuhan Kayangan, wajib menunjukkan surat keterangan lunas pajak sebelum diberangkatkan,” ujarnya, Jumat (17/5/2026).

Meski mekanisme pengawasan telah berjalan, Muksin mengakui aktivitas pengiriman melalui jalur laut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data Bapenda, hingga beberapa bulan terakhir 2026, pengiriman menggunakan kapal tongkang baru tercatat dua kali.

“Hanya dua tongkang yang saya tanda tangani surat jalannya,” katanya.

Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai empat kapal, bahkan pada 2024 aktivitas pengiriman terbilang cukup tinggi dengan frekuensi hampir setiap pekan.

“Kalau tahun 2024 agak ramai, hampir setiap minggu ada pengangkutan,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, besaran pajak yang dikenakan bergantung pada jenis material yang diangkut. Meski volume muatan sama, nilai pajak dapat berbeda signifikan.

“Kalau batu pecah atau batu split dengan kapasitas sekitar 5.110 ton, pajaknya bisa mencapai Rp60 juta. Sedangkan batu gelondongan dengan kapasitas sama hanya sekitar Rp12 juta,” paparnya.

Perbedaan tersebut, lanjutnya, mengacu pada nilai jual dan jenis komoditas sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan daerah.

Untuk mencegah kebocoran pendapatan, Bapenda Lotim terus memperketat pengawasan, baik di jalur darat maupun di kawasan Pelabuhan Kayangan sebagai pintu keluar utama distribusi MBLB ke luar daerah.

Pemerintah daerah berharap pengawasan ini dapat memastikan seluruh aktivitas pengiriman berjalan sesuai aturan sekaligus mengoptimalkan kontribusi sektor tambang terhadap pendapatan asli daerah. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Hasil Tambang MBLB Lotim Dikirim ke Madura hingga Kalimantan “

Jembatan Darurat Ambruk, Akses Transportasi Sekotong Timur Lumpuh

globalfmlombok.com
-
0
Jembatan Darurat Ambruk, Akses Transportasi Sekotong Timur Lumpuh

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Arus transportasi yang menghubungkan Desa Sekotong Timur dengan Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar), hingga akses menuju Lombok Tengah, lumpuh total. Kondisi ini terjadi setelah jembatan darurat di Dusun Kambeng ambruk akibat longsor di bagian tebing sungai.

Warga kini tidak berani melintasi jembatan tersebut karena dinilai membahayakan keselamatan. Pemerintah desa pun telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak menggunakan jalur tersebut dan beralih ke rute alternatif.

Kepala Desa Sekotong Timur, Marwan Hakim, mengatakan kondisi jembatan sudah tidak memungkinkan untuk dilalui. Struktur jembatan yang terbuat dari batang kelapa mengalami kerusakan parah, diperparah dengan longsornya sisi tebing sungai.

“Sudah tidak berani dilalui,” ujarnya, Minggu (19/4).

Sebelumnya, jembatan darurat tersebut sempat putus beberapa hari lalu dan sangat mengganggu aktivitas warga. Anak-anak di wilayah itu bahkan tidak berani berangkat ke sekolah karena kondisi jembatan yang membahayakan. Orang tua pun memilih melarang anak-anak mereka demi keselamatan.

Pemerintah desa telah melaporkan kondisi tersebut kepada dinas terkait dan meminta segera dilakukan pembangunan jembatan permanen. Informasi yang diterima, saat ini proses masih dalam tahap persiapan kelengkapan lelang.

Pihak desa juga berencana menemui bupati untuk menagih komitmen percepatan pembangunan, mengingat kondisi jembatan yang berpotensi menimbulkan korban.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat, Lalu Ratnawi, menyatakan pihaknya telah merampungkan tahap reviu perencanaan sebagai langkah awal pembangunan jembatan permanen.

“InsyaAllah segera akan dibangun tahun ini, karena sudah menjadi instruksi bupati untuk diselesaikan,” katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan jembatan tidak bisa dilakukan secara instan karena merupakan proyek permanen yang harus melalui tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan.

“Proses tender itu sudah ada waktunya sesuai aturan. Kita tunggu sampai selesai, baru kita eksekusi pembangunan di lapangan,” ujarnya.

Rencananya, pembangunan tidak hanya mencakup jembatan, tetapi juga penataan ruas jalan di kawasan tersebut agar akses masyarakat dapat kembali normal dan lebih optimal. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jembatan Darurat Ambruk, Arus Transportasi Desa Sekotong Timur Lumpuh “

Pertamina Siapkan Empat SPBU, DPRD KLU Desak Percepatan Pengambilalihan Sementara

globalfmlombok.com
-
0
Pertamina Siapkan Empat SPBU, DPRD KLU Desak Percepatan Pengambilalihan Sementara

Tanjung (globalfmlombok.com) – PT Pertamina Patra Niaga melakukan langkah mitigasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) pascaeksekusi tiga unit SPBU di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Upaya ini dilakukan untuk mencegah potensi kelangkaan BBM di tengah masyarakat.

Area Manager Comm, Relation & CSR Jatimbalinus Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan empat SPBU terdekat sebagai alternatif layanan. Namun, dua di antaranya berada di luar wilayah KLU.

“Dalam rangka kelancaran penyaluran BBM, terdapat empat SPBU terdekat yang disiapkan sebagai alternatif layanan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4/2026).

Empat SPBU tersebut masing-masing SPBU 54.833.10, SPBU 54.833.16, SPBU 54.833.14, dan SPBU 54.833.05. Dari jumlah itu, dua SPBU berada di Lombok Utara, yakni di wilayah Pemenang dan Gangga. Sementara dua lainnya beroperasi di Kabupaten Lombok Barat, termasuk di kawasan Gunungsari.

Selain itu, Pertamina juga tengah mengupayakan pengambilalihan sementara operasional tiga SPBU yang telah dieksekusi dan saat ini masih dalam proses hukum. Langkah tersebut ditempuh agar pelayanan energi kepada masyarakat tetap berjalan.

“Upaya mitigasi alih pengelolaan SPBU sebagai solusi sementara selama proses hukum berlangsung,” katanya.

Diketahui, tiga SPBU yang dieksekusi masih ditutup hingga adanya persetujuan pengambilalihan sementara oleh Pengadilan Negeri Mataram.

Terpisah, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Lombok Utara, M. Indra Darmaji Asmar, menilai langkah mitigasi tersebut belum efektif untuk jangka pendek. Pasalnya, sebagian SPBU yang disiapkan berada di luar wilayah KLU sehingga tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

“Kami apresiasi langkah Pertamina, tetapi ini belum efektif karena dua dari empat SPBU berada di luar KLU,” ujarnya.

Pihaknya pun mendesak Pertamina untuk segera mengambil alih sementara operasional tiga SPBU yang ditutup. Menurutnya, keterbatasan layanan BBM berpotensi menghambat aktivitas masyarakat dan berbagai sektor ekonomi di daerah tersebut.

Selain itu, DPRD KLU juga mendorong agar proses lelang pengelolaan SPBU ke depan dapat meningkatkan kualitas layanan, termasuk menghadirkan konsep SPBU ramah lingkungan atau Green Energy Station.

“Harapan kami, ada peningkatan standar pelayanan ke depan,” tandasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Lelang Tiga SPBU, DPRD KLU Soroti Isu Monopoli Izin “

14 Ribu KK di Lobar Belum Terdata DTSEN, Mensos Dorong Aktivasi Puskesos

globalfmlombok.com
-
0
14 Ribu KK di Lobar Belum Terdata DTSEN, Mensos Dorong Aktivasi Puskesos

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Sebanyak 14 ribu kepala keluarga (KK) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) belum masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Padahal, sebagian di antaranya dinilai layak menjadi penerima program bantuan sosial.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Lobar, Arief Suryawirawan, menyebutkan ribuan KK tersebut masuk kategori desil nol atau belum terdata dalam sistem DTSEN.

“Ada 14 ribu KK, kita sebutnya desil nol, yang belum masuk desil (DTSEN),” ujarnya, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, pihaknya telah melaporkan kondisi tersebut kepada bupati serta berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, data tersebut masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi (verval) di lapangan untuk memastikan tingkat kesejahteraan masing-masing keluarga.

“Bisa jadi di antara mereka ada yang masuk desil 1, 2, atau 5. Untuk memastikan itu, perlu dilakukan verval,” katanya.

Salah satu contoh kasus adalah Papuq Reme, warga Kuranji Dalang, yang dinilai layak menerima bantuan, tetapi tidak tercantum dalam DTSEN. Kondisi ini diduga terjadi akibat penggabungan beberapa sumber data sebelumnya ke dalam satu sistem DTSEN.

Saat ini, Pemkab Lobar tengah memfokuskan upaya verval guna mengusulkan kembali 14 ribu KK tersebut agar masuk dalam basis data nasional.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pemerintah daerah mengaktifkan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa. Menurutnya, Puskesos memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaring dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat kurang mampu.

“Ke depan saya meminta para kepala desa untuk menghidupkan Puskesos di setiap desa. Sehingga kalau ada warga yang membutuhkan bantuan, bisa dimasukkan ke sistem dan dicarikan solusi,” ujar Mensos yang akrab disapa Gus Ipul.

Ia menjelaskan, keberadaan Puskesos akan mempermudah pendataan masyarakat kurang mampu dari tingkat desa, terutama bagi warga yang selama ini kesulitan menyampaikan keluhan karena kendala akses maupun geografis.

Mensos mengungkapkan, pihaknya masih sering menerima laporan masyarakat, mulai dari ketidakmampuan menebus ijazah hingga belum terdata sebagai penerima bantuan kebutuhan pokok. Persoalan tersebut, menurutnya, seharusnya dapat diatasi melalui peran aktif Puskesos.

Kebijakan pengaktifan kembali Puskesos ini juga sejalan dengan arahan Prabowo Subianto, yang mendorong peningkatan akurasi data dan penanganan kemiskinan secara lebih tepat sasaran.

“Inilah pekerjaan rumah kita yang harus disisir bersama sesuai arahan Presiden,” tandasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 14 Ribu KK Lobar Tak Masuk DTSEN, Mensos Minta Puskesos Diaktifkan “

Kejati NTB Pertajam Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Dana Sponsorship MXGP

globalfmlombok.com
-
0
Kejati NTB Pertajam Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Dana Sponsorship MXGP

Mataram (globalfmlombok.com) – Penanganan kasus dugaan korupsi dana sponsorship dari salah satu bank milik daerah pada ajang MXGP Lombok terus berproses di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, mengatakan perkara tersebut saat ini masih berada pada tahap penyelidikan oleh tim pidana khusus. Fokus penyidik, kata dia, adalah memperkuat alat bukti materiel.

“Masih mempertajam lagi. Harus penuhi bukti materielnya,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Dalam proses penyelidikan, pihaknya telah memeriksa sekitar 30 orang saksi, termasuk dari pihak bank daerah yang diduga terkait dalam penyaluran dana sponsorship tersebut.

Berdasarkan pantauan, penyelidik juga telah memeriksa Direktur Utama PT Samota Enduro Gemilang (SEG), Diaz Rahmah Irhani, pada Kamis (12/2/2026). Selain itu, Direktur Utama PT Carsten Group, Abdul Ghany Kusumah, turut dimintai keterangan pada waktu yang sama.

Kedua perusahaan tersebut diketahui menjadi promotor dalam ajang MXGP, masing-masing untuk seri Sumbawa dan Lombok.

Langkah penyelidikan ini didasarkan pada penerbitan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) Kepala Kejati NTB Nomor PRINT-14/N.2/Fd.1/10/2025 tertanggal 8 Oktober 2025. Sejak itu, tim pidana khusus bergerak maraton mengumpulkan dokumen serta keterangan dari berbagai pihak yang terlibat.

Pemanggilan saksi juga terus dilakukan, tidak hanya dari pihak promotor, tetapi juga dari bank milik daerah yang berperan dalam pengaturan dana sponsorship kepada sejumlah vendor.

Kasus ini mencuat ke publik setelah adanya keluhan dari pihak ketiga atau vendor yang terlibat dalam penyelenggaraan ajang tersebut. Mereka mengaku belum menerima pembayaran sesuai perjanjian kerja sama.

Nilai pembayaran yang belum terealisasi tersebut bahkan diduga mencapai sekitar Rp8 miliar, yang kemudian menjadi catatan utang kepada belasan vendor.

Kejati NTB menegaskan akan terus mendalami perkara ini hingga seluruh unsur terpenuhi, sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Penuhi Bukti Materiel “

Potret Dusun Serero yang Terpencil, Jalan Rusak Picu Risiko Kesehatan dan Hambat Ekonomi

globalfmlombok.com
-
0
Potret Dusun Serero yang Terpencil, Jalan Rusak Picu Risiko Kesehatan dan Hambat Ekonomi

Giri Menang (globalfmlombok.com)

Kondisi jalan menuju Dusun Serero, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, hingga kini masih rusak parah. Akses yang buruk selama puluhan tahun membuat aktivitas warga terhambat, termasuk saat membutuhkan layanan kesehatan.

Warga di dua dusun, yakni Serero Timur dan Serero Barat, bahkan harus menggotong pasien yang sakit maupun ibu hamil menuju fasilitas kesehatan. Jalan sepanjang sekitar 5 kilometer dari akses jalan beraspal sebagian besar masih berupa tanah dan menjadi berlumpur saat hujan.

Kepala Dusun Serero Timur, Nurhat, mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung sejak lama tanpa penanganan berarti. “Sejak saya kecil sampai sekarang sudah berkeluarga, jalan ini belum juga dibangun,” ujarnya.

Menurut dia, akses jalan yang rusak berdampak pada berbagai aspek kehidupan warga, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga layanan kesehatan. Dalam kondisi darurat, seperti warga sakit atau ibu melahirkan, proses evakuasi menjadi sangat berisiko, terutama pada malam hari dan saat musim hujan.

“Kalau malam hari dan hujan, warga harus menggotong sampai ke titik yang bisa dilalui kendaraan,” katanya.

Dusun Serero Timur dan Serero Barat berada di wilayah perbukitan dengan jumlah penduduk sekitar 600 jiwa. Mayoritas warga menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan peternakan, dengan komoditas seperti tembakau dan kelapa.

Namun, potensi ekonomi tersebut belum berkembang optimal karena terkendala akses transportasi. Distribusi hasil panen menjadi sulit dan biaya angkut meningkat karena kendaraan enggan melintas di jalan rusak.

Kepala Dusun Serero Barat, Fathur, menilai kondisi jalan menjadi faktor utama yang menyebabkan wilayahnya tertinggal. “Jalan ini sangat vital. Karena akses sulit, kami jadi tertinggal,” ujarnya.

Selama ini, warga bersama pemerintah desa dan sejumlah pihak telah berupaya melakukan perbaikan secara swadaya, terutama saat kondisi jalan nyaris terputus akibat hujan. Namun, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk mengatasi kerusakan yang ada.

Warga berharap pemerintah segera melakukan pembangunan jalan secara permanen agar akses terhadap layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, serta aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih baik. Dengan perbaikan infrastruktur tersebut, mereka meyakini kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan ketertinggalan wilayah dapat teratasi.(her)

Dikpora Ingin Naikkan Gaji PPPK Paruh Waktu di NTB, Namun Inilah Kendalanya

globalfmlombok.com
-
0
Dikpora Ingin Naikkan Gaji PPPK Paruh Waktu di NTB, Namun Inilah Kendalanya

Mataram (globalfmlombok.com) –

Rencana penambahan gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terbentur keterbatasan kondisi fiskal daerah. Meski demikian, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB terus berupaya mencari jalan keluar demi kesejahteraan para tenaga pendidik.

Kepala Dikpora NTB, Syamsul Hadi, mengakui adanya keinginan kuat untuk meningkatkan besaran gaji guru PPPK Paruh Waktu. Namun, realitas keuangan daerah saat ini belum memungkinkan rencana tersebut direalisasikan.

“Kalau kita sebenarnya ingin memuaskan semua pihak, tetapi kan dilihat juga kondisi fiskal kita seperti itu,” ujar Syamsul.

Saat ini, skema pengupahan guru PPPK Paruh Waktu di NTB berada di angka Rp40 ribu per jam. Sementara itu, tenaga kependidikan lainnya seperti pegawai Tata Usaha (TU) menerima gaji sebesar Rp500 ribu per bulan.

Terkait usulan penggunaan Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) sebagai skema tambahan penghasilan, Syamsul menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus memiliki payung hukum yang kuat. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang lebih tinggi guna menghindari risiko hukum di masa depan.

“Harus ada regulasi, regulasi itu tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang di atasnya,” jelasnya.

Sebagai catatan, penggunaan BPP yang diatur dalam Pergub No. 44 Tahun 2018 saat ini sedang dimoratorium. Kebijakan penghentian sementara tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor: 100.3.4/7795/Dikbud/2025 yang diterbitkan pada Rabu (17/9).

Peluang Relaksasi Melalui BOSP

Di tengah kebuntuan anggaran daerah, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebenarnya telah memberikan lampu hijau bagi daerah untuk memanfaatkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Kebijakan relaksasi ini tertuang dalam SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026, yang mengacu pada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 mengenai ASN Paruh Waktu.

Syamsul menyatakan siap mengeksekusi skema tersebut jika landasan aturannya sudah dipastikan aman untuk diimplementasikan di tingkat daerah.

“Karena itu APBN, kalau ada surat keputusan Menteri mengapa tidak? Pokoknya segala-segalanya basisnya aturan. Kalau tidak sesuai dengan aturan, tentunya kita tidak berani, mengapa harus menabrak? Daripada bermasalah di belakang hari,” pungkasnya. (sib)

Pabrik Pakan dan Pengering Jagung di Kawasan Brida NTB Mangkrak

globalfmlombok.com
-
0
Pabrik Pakan dan Pengering Jagung di Kawasan Brida NTB Mangkrak

Mataram (globalfmlombok.com) –

Pabrik pakan (feed mill) dan pabrik pengering jagung (corn dryer) yang dibangun di kawasan Sceince Technology and Industrial Park (STIPark) Banyumulek, Lombok Barat mangkrak sejak diresmikan pada 2023. Kawasan STIPark Banyumulek, sekarang menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) NTB.

Pembangunan pabrik pakan dan pengering jagung itu menelan anggaran puluhan miliar yang berasal dari APBD NTB 2020.

Kepala Brida NTB I Gede Putu Aryadi yang dikonfirmasi di Mataram, Rabu (15/4/2026), membenarkan bahwa pabrik pakan dan corn dryer itu mangkrak.

“Feed mill itu memang sejak saya di sana (sebagai Kepala Brida NTB), ndak pernah beroperasi,” ujar Aryadi.

Aryadi membeberkan bahwa dia sudah menyurati Inspektorat NTB untuk melakukan audit. Tujuannya untuk mengetahui siapa yang berwenang mengelola pabrik pakan dan corn dryer tersebut.

Selain itu, audit tersebut juga bertujuan mengetahui permasalahan yang menyebabkan proyek industrialisasi itu mangkrak.

Pihaknya masih menunggu hasil audit yang dilakukan Inspektorat NTB sebagai bahan masukan bagi Gubernur NTB dalam mengambil langkah selanjutnya.

“Kenapa pabrik ini tak beroperasi, kenapa dia rusak, itu harus dilihat. Kapan rusaknya, apakah masalah teknis atau apa. Kalau sekarang saya sebagai Kepala Brida, itu harus dilakukan audit. Sehingga nanti pak gubernur mendapatkan masukan mengambil langkah terbaik,” kata mantan Kepala Disnakertrans NTB itu.

Pabrik pakan dan corn dryer di kawasan Brida NTB itu, sebenarnya pernah disewa investor asal Malaysia, PT Taza Industri Internasional sejak 2023. Namun, pabrik tersebut tidak bisa beroperasi karena mesinnya tidak layak operasi.

Aryadi mengungkapkan sejak disewa oleh PT Taza Industri Internasional, pabrik pakan dan corn dryer itu tidak pernah beroperasi. Investor pernah meminta Brida NTB untuk melakukan perbaikan mesin pabrik.

“Sebenarnya itu dikontrak lima tahun. Tapi kan hanya tahun pertama saja dia bayar. Setelah itu tak pernah bayar karena tidak beroperasi. Tapi saya ndak hafal berapa nilai sewanya per tahun,” jelas Aryadi.

Karena pabrik tersebut mangkrak, Aryadi mengatakan bahwa memang Pemda mengalami kerugian. Karena pabrik itu dibangun menggunakan anggaran daerah, tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Brida NTB sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tidak mengelola pabrik. Aset daerah itu di bawah pengelolaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

“Status pabrik di Brida NTB harusnya di pengelola aset yaitu BKAD. Karena kontraknya langsung ke Sekda,” terangnya.

Sementara untuk pabrik pengolahan sampah plastik menjadi paving block di kawasan Brida NTB masih tetap berjalan. Begitu juga pabrik kosmetik dan pengolahan rumput laut karena dibangun  oleh investor.

“Kalau pabrik kosmetik dan rumput laut itu investor. Sekarang dia minta izin saya dampingi betul. Karena itu inkubasi bisnis. Itu produknya ekspor.  Sekarang kita mau naikkan statusnya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang banyak dan produksi meningkat,” pungkasnya. (sib)

Konektivitas Udara NTB Bertambah, TransNusa Mulai Layani Rute Jakarta–Lombok

globalfmlombok.com
-
0
Konektivitas Udara NTB Bertambah, TransNusa Mulai Layani Rute Jakarta–Lombok

Praya (globalfmlombok.com)-

Maskapai TransNusa resmi melayani rute penerbangan langsung Jakarta–Lombok mulai Jumat (17/4/2026). Penerbangan perdana rute Jakarta (CGK)–Lombok (LOP) tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid pada pukul 17.45 WITA, sementara penerbangan sebaliknya berangkat pukul 18.15 WITA.

Rute ini dilayani dengan frekuensi dua kali sehari. Untuk rute Jakarta–Lombok, jadwal keberangkatan masing-masing pada pukul 05.00 WIB dan 15.00 WIB. Adapun rute Lombok–Jakarta dilayani pada pukul 08.30 WITA dan 18.15 WITA.

Pada layanan ini, TransNusa mengoperasikan pesawat jenis Airbus A320 dengan fasilitas bagasi kabin gratis 7 kilogram dan bagasi tercatat 20 kilogram.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Aidhil Philip Julian, menyampaikan bahwa pembukaan rute tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas udara di Nusa Tenggara Barat.

Menurut dia, kehadiran rute langsung Lombok–Jakarta akan meningkatkan aksesibilitas sekaligus memberikan lebih banyak pilihan jadwal penerbangan bagi masyarakat. Ia juga optimistis rute ini dapat mendorong mobilitas penumpang serta pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

“Beroperasinya rute ini merupakan wujud komitmen bersama dalam meningkatkan aksesibilitas dan pilihan penerbangan bagi masyarakat,” ujarnya.

Dengan penambahan rute TransNusa, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid kini melayani penerbangan langsung ke 12 destinasi domestik, antara lain Jakarta, Surabaya, Bali, Yogyakarta, Bima, Sumbawa Besar, Makassar, Balikpapan, Labuan Bajo, Waingapu, Tambolaka, dan Banyuwangi.

Sementara itu, untuk rute internasional, tersedia penerbangan menuju Kuala Lumpur dan Singapura yang dilayani sejumlah maskapai. Kehadiran rute baru ini diharapkan semakin mempermudah akses wisatawan dan pelaku perjalanan bisnis menuju Lombok dan sekitarnya.(bul)

Polisi Selidiki Penganiayaan Tiga Remaja di Mataram, Pelaku Diduga Belasan Orang

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Selidiki Penganiayaan Tiga Remaja di Mataram, Pelaku Diduga Belasan Orang

Mataram (globalfmlombok.com) –

Pihak kepolisian mengusut kasus dugaan penganiayaan oleh belasan orang tak dikenal di Simpang 4 Arum Jaya, Jalan Airlangga, Gomong, Kota Mataram, Minggu dini hari (19/04/2026).

Kapolsek Selaparang Iptu Zulharman Lutfi, mengatakan, tiga remaja menjadi korban dugaan penganiayaan itu. Para korban kini telah dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. “Kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan,” katanya.

Zulharman menyebutkan, korban berinisial SR mengalami luka di bagian punggung yang diduga akibat anak panah. Sementara korban RSA mengalami luka robek di beberapa bagian tubuh, termasuk kepala, pinggang, siku, jari tangan, serta kerusakan pada pakaian. Sedangkan korban AZ mengalami luka di bagian kepala dan betis.

“Luka-luka tersebut diduga akibat benda tajam yang digunakan oleh para terduga pelaku,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan sementara dari saksi, peristiwa bermula saat korban AZ yang dibonceng rekannya melintas dari arah selatan ke utara. Saat tiba di lokasi, korban diduga diserang oleh belasan orang tak dikenal hingga mengalami luka. “Ada rekan korban berhasil melarikan diri,” tambahnya.

Tak lama berselang, korban SR dan RSA yang melintas di lokasi sempat terjatuh setelah menabrak kendaraan di sekitar kerumunan. Keduanya turut menjadi sasaran serangan oleh kelompok yang sama.

Zulharman menegaskan bahwa pihaknya masih mendalami motif serta mengidentifikasi para pelaku yang diduga berjumlah lebih dari satu orang.

“Kami belum mengetahui penyebab pasti kejadian ini maupun identitas para pelaku. Saat petugas tiba di lokasi, para terduga pelaku sudah tidak berada di tempat,” terangnya.

Ia mengaku bahwa langkah awal yang dilakukan petugas adalah menyelamatkan korban serta mengamankan lokasi kejadian. Saat ini, sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan proses penyelidikan masih terus berlangsung.

“Kami akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Kami juga masih menunggu laporan resmi dari korban,” tegasnya.

Kapolsek Selaparang itu mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing emosi, serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada pihak kepolisian.

“Kami berharap masyarakat dapat menahan diri agar tidak menimbulkan masalah baru yang dapat mengganggu proses penyelidikan,” pungkasnya. (mit

1...99100101...389Halaman 100 dari 389