Mataram (Global FM Lombok)- Fraksi PKS DPRD NTB menyoroti turunnya Pendapatan Asli daerah (PAD) pada APBD NTB tahun 2016. PKS menyebut, dalam delapan tahun terakhir, inilah kali pertama realisasi pendapatan asli daerah turun jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran sebelumnya.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD NTB Johan Rosihan saat membacakan pemandangan umum fraksinya terkait Pertanggungjawaban Laporan APBD 2016 yang berlangsung di gedung DPRD NTB, Rabu (21/6). Johan mengatakan, pada tahun anggaran 2016 ini, realisasi PAD turun sebesar minus Rp 12,8 Miliar atau minus 0,93% dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran sebelumnya.
Fraksi PKS mencatat, sejak tahun anggaran 2009, PAD NTB terus tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan diatas 20 persen, mulai dari 471 Miliar di tahun anggaran 2009 menjadi 515 Miliar di tahun 2010. Pada tahun anggaran 2014 tumbuh menjadi 1,115 Trilun, pada 2015 meningkat kembali menjadi 1,372 Trilun. Namun pada tahun anggaran 2016, realisasi PAD turun menjadi 1,359 Trilyun.
Karena penurunan realisasi PAD di NTB ini baru pertama kali terjadi dalam 8 tahun terakhir, maka Fraksi PKS mengusulkan pimpinan DPRD untuk meminta BPK melakukan audit investigatif atas penerimaan asli daerah di Provinsi NTB. Kehadiran BPK sebagai supreme auditor diperlukan untuk mengurai permasalahan dalam tata kelola pendapatan asli daerah.(ris)
No Comments