NTB Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem Tahun Ini, Mungkinkah?

Mataram (Global FM Lombok)-

Pemerintah pusat telah menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024 ini. Semua pemerintah daerah di Indonesia diminta untuk merealisasikan target tersebut dengan langkah-langkah strategis di lapangan. Terkait dengan hal itu, Pemprov NTB sedang berupaya memacu beberapa langkah konkret.

Pj Gubernur NTB Drs H.Lalu Gita Ariadi M.Si mengatakan, pada saat melakukan evaluasi di Kemendagri pekan kemarin, masalah kemiskinan ekstrem ini menjadi salah satu atensi. Pergerakan menuju nol persen diakui masih lamban, sehingga saat ini masih tersisa 2,64 persen di 2023.

“Yang diharapkan dalam tahun 2024 ini harus tuntas nol persen. Bila langkah-langkah klasik seperti yang sudah kita laksanakan tanpa ada inovasi dan percepatan, maka target direktif penuntasan kemiskinan ekstrem 2024 nol persen nampaknya tak dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya,” kata H. Lalu Gita Ariadi, Senin (25/3) kemarin.

Oleh sebab itu, sejumlah pimpinan OPD terkait seperti Kepala Bappeda NTB, kepala Dinas Kesehatan dan OPD lain yang menjadi leading sektor penanganan kemiskinan ekstrem agar terus mencari langkah dan terobosan baru yang lebih akseleratif. Sehingga target untuk penuntasna kemiskinan ekstrem nol persen 2024 dapat dilakukan sengan baik.

Pj Gubernur mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan sebagai upaya konkret percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di NTB antara lain komitmen kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 045-343/2023 tentang Pemetaan Desa Prioritas Desa Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di NTB.

Selanjutnya Pemda melakukan pemutakhiran data, penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), pemetaan program, penguatan gerakan multi pihak serta pemberian bantuan melalui kegiatan Jumat Salam kepada UMKM dan IKM dengan berbasis pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)

Untuk diketahui, tahun 2023, jumlah penduduk miskin di NTB sebanyak 751.230 jiwa (13,85% ). Meningkat 0,17% dari tahun 2022 sebesar 731.940 jiwa ( 13,68% ). Adapun kemiskinan ekstremnya menurun 0,65% ( 32.939 jiwa ) dari tahun 2022 sebesar 176.029 jiwa ( 3,29% ) menjadi 143.090 ( 2,64% ). Penurunan yang belum signifikan ini, menimbulkan kekhawatiran tidak mampu tertuntaskannya kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada akhir tahun 2024, sehingga butuh inovasi dan percepatan.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Suprayoga Hadi menjelaskan untuk mencapai target kemiskinan nasional, dibutuhkan upaya yang lebih intens dari sisi pemerintah. Termasuk dalam melibatkan pelaku dan mitra non-pemerintah melalui pendekatan kolaboratif dan kemitraan pentahelix.

Hal ini perlu disikapi secara khusus bukan sebagai business as usual, terlebih dengan mempertimbangkan proyeksi inflasi 2023 dan perkiraan tingkat kemiskinan nasional pada 2024 berkisar antara 9,17-9,34 persen.

Dalam rilis yang termuat di www.wapresri.go.id, upaya penurunan jumlah penduduk miskin termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem, selama ini telah dan akan terus dilanjutkan melalui tiga strategi, yaitu pertama pengurangan beban pengeluaran melalui program bantuan dan perlindungan sosial. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; dan ketiga pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program peningkatan sarana dan prasarana permukiman khususnya di tingkat desa dan kawasan perdesaan.

Dukungan pemerintah dalam melaksanakan ketiga strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) tersebut juga terus meningkat, di antaranya ditunjukan dengan peningkatan anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp493,5 triliun pada 2024. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan APBN 2024 untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan pagu anggaran program pemberdayaan ekonomi 2024 senilai Rp76,3 triliun. Dengan demikian, penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi salah satu strategi kebijakan fiskal jangka pendek pemerintah.(ris)