Mataram (Global FM Lombok)- Provinsi NTB masih memiliki ‘pekerjaan rumah’ berupa program pengentasan buta aksara. Karena jumlah masyarakat yang masih belum melek huruf di daerah ini cukup tinggi yaitu sekitar 7,9 persen. Angka ini berada di urutan kedua tertinggi angka buta aksara setelah Papua sebesar 28,75 persen.
Ketua Komisi V Bidang Pendidikan DPRD Provinsi NTB Hj Wartiah mengatakan, untuk mengentaskan buta aksara, harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk melaksanakan program pengentasan buta aksara. Yang tak kalah pentingnya yaitu harus ada partisipasi yang ril dari masyarakat.
“Harus ada evaluasi secara keseluruhan, dimana titik-titiknya, di kabupaten mana yang paling banyak karena ini menyangkut kinerja kabupaten/kota. Kadang-kadang ada titik tertentu yang harus maksimal diperhatikan, tidak merata. Harus ada partisipasi yang ril dari masyarakat juga,” kata Wartiah, Rabu (3/10)
Dia meminta Pemerintah Provinsi NTB dibawah gubernur dan wakil gubernur yang baru agar menjadikan program pengentasan buta aksara ini menjadi program prioritas. Karena hal ini juga berkaitan erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Kendala yang masih dihadapi Pemprov NTB seperti program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) kepada warga buta huruf masih terbatas jangkauannya. Program ini diperuntukkan bagi warga belajar yang telah mendapatkan program pembelajaran agar tidak kembali buta huruf. Selain itu, kendala berupa database terkait warga masyarakat yang tidak dapat membaca menulis dan berhitung by name by address belum tersedia.(ris)
No Comments