Mataram (Global FM Lombok)- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB menggelar kegiatan “Ngeraos Solah” yang merupakan akronim dari Ngobrol Literasi Keuangan Bersama OJK dan IJK. Kegiatan ini melibatkan para camat, perangkat kelurahan/desa dan lembaga keuangan yang berlangsung di Kantor OJK NTB 27 – 28 Februari 2023.
Program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat desa cakap keuangan melalui edukasi kepada perwakilan perangkat desa/kelurahan di seluruh wilayah NTB, dan ditetapkan pula sebagai salah satu program unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTB.
Kepala OJK Provinsi NTB Rico Rinaldy menyampaikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan lembaga jasa keuangan formal, serta mampu mewaspadai penawaran dari penyedia investasi dan jasa keuangan ilegal alias bodong sangatlah penting. Ia menitipkan pesan agar para peserta dapat menjadi rujukan masyarakat jika ada permasalahan investasi dan pinjol ilegal.
Ia mengatakan, OJK NTB terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. Dengan kegiatan seperti ini, tingkat literasi dan inklusi akan terus membaik. Dimana, peringkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat NTB saat ini berada pada urutan kedua terbaik nasional dari beberapa tahun sebelumnya posisinya berada pada urutan kedua terbawah nasional.
Dalam tiga tahun terakhir, indeks literasi keuangan masyarakat NTB ditunjukkan oleh hasil survey, mengalami kenaikan sebesar 65,45 persen (nasional hanya 49,68 persen). Tahun 2016 hanya sebesar 21,50 persen, dan tahun 2019 hanya 34,65 persen.
Inklusi keuangan NTB tumbuh 82,34 persen, sementara nasional tumbuh 85,10 persen. Namun tumbuh dibandingkan tahun 2019 lalu inklusi keuangan NTB sebesar 62,73 persen. Inklusi keuangan menunjukkan tingkat akses keuangan masyarakat, atau masyarakat bersentuhan langsung dengan lembaga keuangan, baik bank maupun non bank. Diantaranya, perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan (finance), pegadaian, lembaga keuangan mikro, dan fintech.
Sementara literasi menunjukkan kemelekan masyarakat mengelola keuangannya melibatkan lembaga-lembaga keuangan formal.
“Tingkat literasi dan inklusi keuangan ini terus kita dorong untuk ditingkatkan. Posisi NTB saat ini berada pada posisi kedua nasional. setidaknya, kita tetap mempertahankan posisi ini,” ujarnya.
Untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat NTB inilah, OJK kemudian melibatkan perangkat desa dan kelurahan sebagai penyambung lidah kepada masyarakatnya. Seperti yang dilakukan selama dua hari ini di kantor OJK NTB.(ris)
No Comments