Mataram (Global FM Lombok)- Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menanggapi usulan Komisi II DPRD Kota Mataram yang meminta agar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram H.Khalid diganti dengan pejabat yang lebih kompeten karena dinilai belum mampu mengelola retribusi parkir di Eks Pelabuhan Ampenan. Menurut Mohan, saran dari Komisi II DPRD tersebut akan dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi pejabat.
Kepada Global FM Lombok, Rabu (4/4), Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana juga mengakui bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pakir di eks pelabuhan Ampenan cukup besar namun belum bisa dikelola. Kendalanya, menurut Mohan hanya terletak di Dishub yang belum mau mengelola potensi tersebut. Padahal, setiap hari terdapat ribuan kendaraan yang parkir di eks Pelabuhan Ampenan.
“Ya karena mereka (Dishub) cuma belum masuk aja di situ untuk kelola. Coba mereka masuk. Itu kan ruang publik. Barangkali kawasan wisata seperti itu bisa dijadikan parkir khusus kan ada aturannya juga itu. Yang penting mereka mau menangani itu, masuk ke sana, mengurus kan bisa dibicarakan sama masyarakat yang mengelola parkir di situ. Mereka bekerja berdasarkan aturan, kan tinggal ditunjukkan saja aturan itu”,jelasnya.
Bagi Mohan, tempat parkir merupakan salah satu sumber PAD yang paling potensial. Apalagi, ruang publik di Kota Mataram ini hampir 70 persen diisi oleh aktivitas bisnis, yang tentunya menyediakan areal parkir. Termasuk juga dengan eks Pelabuhan Ampenan yang tingkat kunjungan ke sana cukup besar. Terkait hal itu, Dishub diminta segera turun dan mengajak bicara warga pengelola parkir di Eks Pelabuhan Ampenan untuk membagi dua hasil retribusi parkir tersebut.
“Arus keluar masuk kendaraan di sana juga cukup besar. Sehingga cukup potensial untuk menjadi lahan parkir baru yang dikelola oleh pemerintah. Seharusnya ini segera dikelola”,tegasnya. (dha)-
No Comments