Mengaku Rugi, Peternak di Pulau Sumbawa Demo Tolak Masuknya Daging Impor

Saat digelar unjuk rasa menuntut setop daging impor masuk NTB

Mataram (Global FM Lombok) –Puluhan petani ternak di Pulau Sumbawa, NTB mendatangi kantor DPRD dan kantor Gubernur NTB Senin (17/6) siang. Mereka berunjuk rasa guna menuntut agar pemerintah daerah menghentikan masuknya daging beku impor ke NTB. Pasalnya kebijakan ini telah merugikan para peternak, terutama di Pulau Sumbawa.

Sekitar 10 orang perwakilan pengunjuk rasa dari NGO Front Pemuda Peduli Keadilan ( FPPK) Pulau Sumbawa dan Persatuan Pedagang Hewan NasionaI Indonesia (Pepehani) Kabupaten Sumbawa diterima oleh pejabat pemprov NTB.

Read Also

Ada Korupsi di Tingkat Pusat, Perekaman E KTP di NTB JalanTerus

12 Mar 2017

Pengurus  Pepehani Kabupaten Sumbawa, Rusdi Darmawangsah mengatakan, Provinsi NTB yang dikenal sebagai Bumi Sejuta Sapi (BSS) sudah mampu memenuhi kebutuhan sapi masyarakat. Daerah ini juga sudah mampu menjadi penyedia bibit sapi secara nasional, sehingga tidak perlu untuk mendatangkan daging dari luar negeri.

“ Tuntutan kami di sini menolak daging beku impor di Bumi Sejuta Sapi ini, karena di Bumi Sejuta Sapi ini sudah berhasil menjadi swasembada daging sejak tahun 2011. Kemudian NTB sudah berhasil menjadi suplayer ternak bibit untuk kebutuhan bibit nasional,” kata Rusdi Darmawangsah, Senin (17/06)

Ia mengatakan, daging beku yang banyak beredar di NTB berasal dari India. Padahal menurutnya, sapi dan kerbau di India belum terbebas dari penyakit mulu dan kuku. Sehingga akan berdampak pada kesehatan konsumen di NTB. Masuknya daging impor ke dalam daerah juga dikhawatirkan akan mengancam usaha peternak lokal dalam skala kecil maupun menengah.

Selain menolak masuknya daging impor, mereka juga meminta agar Pergub No 25/2005 Tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi NTB agar direvisi karena sudah tidak relevan lagi. Mereka menuntut agar syarat pengiriman sapi dari pulau Sumbawa ke Lombok diringankan, terutama soal bobot minimal 300 Kg diharapkan dikurangi menjadi 250 Kg agar pengusaha ternak mampu memenuhinya.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, mengaku tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penjualan daging sapi beku di Provinsi NTB. Pasalnya selama beberapa tahun terakhir, NTB sudah mampu swasembada daging.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Hj. Budi Septiani saat berdialog dengan mereka mengatakan, sejauh ini baru ada dua perusahaan yang sudah mengajukan rekomendasi permintaan penjualan daging beku ke Dinas Peternakan. Namun, selama ini pihaknya belum pernah mengeluarkan surat rekomendasi seperti yang diinginkan.

Dijelaskan Hj. Budi, persediaan dan kuota  sapi potong di NTB sudah terpenuhi. Dimana, pada tahun ini sudah tersedia sekitar 40 ribu sapi siap potong. Hingga Juni 2019 ini, dari jumlah yang disiapkan, hanya 12 ribu yang sudah dipotong. Sehingga masih ada sisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTB hingga akhir tahun 2019 mendatang.(azm)-