Mendagri Minta Sat Pol PP dan Satlinmas Kedepankan Sikap Humanis
Mendagri Minta Sat Pol PP dan Satlinmas Kedepankan Sikap Humanis
Mataram ( Global FM lombok)- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H.M Tito Karnavian meminta kepada kepala dearah di Indonesia agar ikut memberi dukungan terhadap upaya peningkatan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Salah satu caranya dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Hal itu disampaikan Mendagri saat usai menghadiri HUT Sat Pol PP dan Linmas di Mataram, Selasa (03/03). Ia mengatakan, Pol PP dan Linmas agar tetap melaksanakan kewenangannya secara proporsional, menghindari sikap yang arogan serta tetap humanis saat berhadapan dengan masyarakat.
“Tolong gunakan kewenangan-kewenangan tersebut secara proporsional, jangan arogan, berlebihan. Apalagi bersikap yang tidak humanis ya, menggunakan kekerasan yang tidak proporsional, yang membuat masyarakat menjadi antipasi terhadap satpol PP maupun Satlinmas. Kedepankan upaya-upaya persuasif,” kata Mendagri, Selasa (03/03).
Mendagri menjelaskan, Sat Pol PP dan Sat Linmas memiliki tugas sebagai pengembang tugas kepolisian yang terbatas, khususnya dalam rangka penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di daerah masing-masing, sekaligus memelihara keamanan dan ketertiban umum. Demikian juga satuan Linmas memiliki tugas pengemban fungsi kepolisian dalam rangka menegakkan aturan-aturan, menjaga keamanan terutama dalam proses rangkaian pemilu dan pilkada.
Sementara itu Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Eko Subowo juga mendorong Satpol PP untuk melaksanakan tugas-tugas yang lebih humanis. Hal itu disampaikannya pada saat Rapat Koordinasi Nasional Satuan Polisi Pamong Praja di Rinjani Ball Room, Hotel Lombok Raya, NTB, Senin, (2/3/2020).
“Tingatkan profesionalitas. Kemudian, kembangkan Satpol PP yang humanis, sehingga bisa dicintai oleh masyarakat pada setiap kali pelaksanaan tugas-tugas kedinasan. Selamat Hut Pol PP yang ke 70 Tahun 2020,” kata Eko.
Terkait pembinaan Satpol PP oleh Kemendagri, pihaknya menyediakan forum untuk bertukar ide dan gagasan, serta menjaring masukan dan evaluasi dari sisi Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada.
“Saya kira penguatan kelembagaan. Kemudian, penguatan personel SDM. Lalu, perbaikan sarana prasarana. Juga anggaran, karena ini kan urusan wajib pelayanan dasar. Seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota harus benar-benar memihak kepada urusan wajib pelayanan dasar, termasuk di dalam penyediaan APBD untuk mendukung kegiatan itu,”
Eko juga menyampaikan bahwa Rakor Satpol PP tersebut merupakan forum bersama seluruh keluarga besar Satpol PP serta menghasil rekomendasi dalam memperkuat tataran regulasi, kualitas SDM yang lebih humanis dan profesional, dan kelembagaan Satpol PP ke depan, sehingga perlu terus melakukan evaluasi dari setiap implementasi kebijakan dan kebijakan yang baru harus masif dilakukan sosialisasi.(ris)
No Comments