Maksimalkan Pengawasan Hutan, Pemprov NTB Bentuk Lembaga Khusus
Sejumlah rumah terlihat sudah mulai dibangun di hutan lindung
Mataram (Global FM Lombok)- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB membangun komunikasi dengan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan untuk ikut menjaga kondisi hutan. Untuk memaksimalkan pengawasan hutan, Pemprov NTB juga membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Lingkugan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Madani Mukarom kepada Global FM Lombok di Mataram. Ia mengatakan, lembaga tersebut baru berjalan sekitar lima bulan. Keterlibatan masyarakat nanti dalam penjagaan hutan yaitu memberikan informasi jika terjadi pembabatan hutan secara ilegal.
Disebutkan, saat ini sudah ada sekitar 200 orang yang ikut terlibat dalam penjagaan hutan. Ratusan petugas ini merupakan masyarakat yang tinggal di pinggir hutan. Karena, status petugas tersebut merupakan tenaga kontrak. Anggota disetiap KPH sebelumnya diberikan pelatihan oleh TNI/Polri tentang pengawasan hutan.
Ratusan petugas tersebut lanjut Madani ditugaskan di 11 KPH yang tersebar di kabupaten kota di Provinsi NTB. Selain membentuk lembaga khusus, masyarakat setempat juga mendapatkan sosialisasi. Karena keterelibatan masyarakat sangat penting.
Ia mengatakan, jika tidak ada pembabatan hutan secara illegal maka kondisi hutan di NTB saat ini masih bagus. Dari data yang dimiliki pemprov NTB, hutan yang masih bagus yaitu sebesar 30 – 40 persen. Sementara yang termasuk lahan kritis yaitu mencapai 580 hektar atau 25 persen dari luas provinsi NTB.(azm)-
No Comments