Labelisasi Rumah Warga Miskin Tunggu Dana CSR

Selong (Global FM Lombok) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) rencana akan melabelisasi rumah-rumah warga miskin yang menerima bantuan mulai tahun 2020. Meski tidak teralokasi dalam APBD, direncanakan akan menggunakan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) sejumlah perbankan di Lotim.

Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ahmat menerangkan kepada Global FM Lombok, labelisasi yang akan dilakukan dengan menggunakan cat. Tidak menggunakan stiker. Menurutnya, penggunaan stiker akan mudah disobek.

Read Also

Harga BBM Turun, Dishubkominfo Kota Mataram Tidak Turunkan Tarif Angkot

19 Jan 2016

“Kalau stiker itu kan gampang, tinggal dicabut dan selesai, karena itu kita akan pilok,” ucapnya. Labelisasi pilok ini diyakinkan akan sulit diubah. Adapun dalam pelaksanaannya nanti, akan libatkan tenaga-tenaga pendamping program keluarga harpan (PKH) yang tersebar di Kabupaten Lotim.

Baca Juga : Merasa Sudah Mampu, Belasan Penerima PKH di Loteng Keluar Secara Sukarela

Kendala saat ini sambungnya adalah belum tersedianya anggaran. Sehingga pihak Disos ini menanti dulu kepastian CSR dari perbankan tersebut. Setelah itu baru kemudian bisa bergerak. Menurut H. Ahmat, dibutuhkan dana yang tidak besar untuk melakukan pengecatan. Ditaksir hanya membutuhkan Rp 16-18 juta.

Sementara itu, mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan Lotim saat ini 16,15 persen. Atau sebanyak 193.560. Menurut H. Ahmat, jumlah yang akan dilabelisasi berkisar 125 ribu. Terhitung jika rata-rata unit rumah Rp2 ribu, dikalikan 196 ribu rumah warga miskin maka dibutuhkan Rp250 juta. Labelisasi akan dilakukan secepatnya tahun 2020. “Lebih cepat lebih baik,” ucapnya.

Baca Juga : Jika Sudah Mandiri, Sebaiknya Masyarakat Keluar Sebagai Peserta PKH

Read Also

Diduga Jadi Korban Pembobolan ATM, Rp 196 Juta Raib

15 Jan 2020

Diketahui, rencana labelisasi rumah warga miskin yang menerima bantuan ini sudah cukup lama direncanakan. Labelisasi dimaksudkan agar bantuan pengentasan kemiskinan yang didatangkan pemerintah ini benar-benar tepat sasaran. Warga yang sudah kaya diyakini tidak akan mau dilabelisasi warga miskin.

Diyakini, upaya pengentasan kemiskinan akan lebih cepat. Diketahui beragam program dihadirkan pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Sejauh ini banyak data yang diragukan sehingga perlu upaya perbaikan dan validasi data penerima bantuan. (rus)