Dompu (Global FM Lombok)- KPU Provinsi NTB memantau secara langsung kesiapan KPU kabupaten kota dalam menghadapi pilkada serentak bulan Desember mendatang. Kabupaten Dompu adalah salah satu daerah yang dipantau secara langsung oleh komisioner KPU NTB. Selasa (25/8) siang, komisioner KPU NTB Agus, MSi berdialog dengan komisioner KPU Dompu pasca penetapan empat pasang bakal calon bupati-wakil Bupati Dompu.
Hadir dalam kesempatan itu ketua KPU Dompu Rusdyanto dan beberapa anggota KPU lainnya seperti Sri Rahmawati, Agus Setiawan, Suherman dan Sekretaris KPU Dompu Irham.
Anggota KPU NTB Agus mengatakan, hal-hal yang perlu diperhatikan secara detail oleh KPU daerah adalah proses pencalonan, pemutakhiran data pemilih, persiapan masa kampanye serta kesiapan logistik. Dalam kesempatan itu dia memuji KPU Dompu yang berani berkreasi dalam rangka melayani peserta pemilu dan masyarakat pemilih.
Salah satu yang menjadi kreasi KPU Dompu adalah adanya peta TPS yang dibuat untuk memudahkan pemantauan logistic dan validasi data pemilih. Peta TPS juga menjadi instrument yang bagus untuk perencanaan penyebaran surat suara. KPU Dompu juga memanfaatkan jejaring media social sebagai saluran diskusi dan memantau proses pelaksanaan Pilkada.
Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Dompu Rusdyanto mengatakan, pihaknya sudah menetapkan empat pasang calon bupati dan wakil bupati Dompu periode 2015-2020. KPU Dompu juga sudah melaksanakan pengundian monor urut terhadap empat kandidat yang sudah ditetepkan itu.
Mereka adalah pasangan pasangan Bambang M Yasin – Arifudin dengan nomor urut 1, pasangan Syafrudin S.A.P – Rafiudin dengan nomor urut 2, pasangan Mulyadin – Kurniawan Ahmad yang mendapat nomor urut 3 serta pasangan H Abubakar – Kisman yang mendapat nomor urut 4. Semua pasangan ini merupakan kandidat kepala daerah yang diusung oleh parpol. Adapun calon independen tidak ada yang mendaftar di kabupaten Dompu.
Rusdyanto mengatakan, pihaknya melaksanakan proses pilkada dengan cermat. Misalnya saat verifikasi kelengkapan syarat calon bupati – wakil bupati, pihaknya membuat help desk untuk memudahkan koordinasi antara KPU dan tim calon peserta pemilu. “ Keempat calon menyerahkan dokumen yang belum lengkap atau dokumen perbaikan. Semua dokumen kita perbaiki, misalnya terkait dengan latar belakang pendidikan. Kami klarifikasi dari SD sampai perguruan tinggi termasuk klarifikasi ke KPK untuk kelengkapan LHKPN bakal calon” kata Rusdyanto (ris/*)-
No Comments