KPK Turut Awasi Distribusi Kartu Sakti Jokowi
Pimpinan KPK Zulkarnain
Pimpinan KPK Zulkarnain
Mataram (Global FM Lombok)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ikut mengawasi distribusi dan pemanfaatan program kartu sakti presiden Jokowi yang sudah mulai berlaku di Indonesia. Pimpinan KPK Zulkarnain mengatakan, pihaknya akan memantau apakah kartu-kartu tersebut sudah tepat sasaran atau tidak.
Zulkarnain usai kegiatan Perspektif Ati Korupsi Bagi Anggota Dewan yang berlangsung di gedung DPRD NTB Kamis (27/11) mengatakan, fokus KPK tidak hanya melihat output, namun akan melihat hasil dari program tersebut. Jika seluruh kartu sakti tersebut bermanfaat bagi masyarakat, KPK akan mengapresiasi. Namun data-data penerima haruslah orang-orang yang berhak menerimanya.
“Kita lihat nanti hasilnya, kalau ada nanti penyelenggaranya yang mengambil keuntungan disana, disitu kita awasi. Ya kita monitor sama-sama. Apakah sudah tepat sasaran ? apakah ada orang kaya tidak yang dapat. Tapi kalau menurut saya administrasinya perlu penyesuaian nanti. Sebab sumber dananya mungkin dari uang negara juga, tentu jangan tumpang tindih” kata Zulkarnain.
Pernyataan Zulkarnain ini untuk menjawab pertanyaan dari salah seorang anggota DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda dalam diskusi tersebut. Baiq Isvie mengatakan, negara sampai saat ini belum mampu memelihara fakir miskin dan anak terlantar seperti amanat konstitusi. Jika dikaitkan dengan kartu sakti Jokowi, dia mempertanyakan pengawasan KPK terhadap penggunaan kartu-kartu itu.
Seperti diketahui ada empat kartu sakti Jokowi yang dikeluarkan akhir tahun ini yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa seperti dikutip media online nasional mengatakan bahwa sumber pendanaan beberapa kartu itu berasal dari dana bantuan sosial yang masuk dalam APBN. Nilainya mencapai Rp 6,4 triliun.(ris)-
No Comments