Konsepsi Perkuat Inisiasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim

Mataram (Global FM Lombok)- Pemprov NTB bersama dengan stakeholder seperti Konsepsi dan pihak terkait lainnya berupaya mencegah potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim. Salah satu caranya yaitu dengan memperkuat inisiasi perencanaan pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim di daerah ini.

Pada Sabtu (20/08) lalu, dilakukan Bimtek Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Evaluasi RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi NTB. Hadir sejumlah perwakilan OPD seperti Bappeda, BPKAD, Dinas LHK dan pihak di luar pemerintahan yang tergabung dalam tim ini.

Direktur Konsepsi Dr. Moh Taqiuddin mengatakan, hasil analisis Bappenas menunjukkan bahwa Provinsi NTB memiliki potensi kerugian ekonomi yang cukup besar, baik di bidang kelautan dan pertanian akibat perubahan iklim jika tak ada upaya yang sistematis untuk memperbaiki pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim.

“Potensi kerugian di sektor kelautan dan perikanan sekitar Rp 15 triliun, sementara potensi kerugian di sektor pertanian sekitar Rp 1,3 triliun jika tak ada upaya yang sistematis untuk memperbaiki pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim,” ujar Moh Taqiuddin kepada Global FM Lombok.

Ia mengatakan, kegiatan yang digelar akhir pekan kemarin yaitu memperkuat inisiasi perencanaan pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim sebagai transformasi dari kebijakan sebelumnya.

Dimana kebijakan sebelumnya, pembangunan rendah karbon lebih dikenal sebagai Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), sementara adaptasi perubahan iklim mengalami transformasi menjadi pembangunan berketahanan iklim.

“Kegiatan evaluasi dan terhadap kebijakan dan anggaran yang sudah ada melalui metede budget tagging yaitu menandai program-program apa saja yang ada di OPD terkait dengan perubahan iklim yang programnya menjurus atau punya tujuan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ujarnya.

Tim ini akan melakukan evaluasi terhadap bagaimana kebijakan di tingkat kabupaten/kota se NTB melalui perencanaan dan anggaran. Sehingga ketika evaluasi APBD kabupaten/kota dilakukan, nantinya akan dilakukan pengecekan oleh tim di tingkat Provinsi NTB untuk mengukur sejauhmana kabupaten/kota menganggarkan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.

Sejauh ini memang belum ada ketentuan baku soal persentase minimal alokasi anggaran untuk perencanaan pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim seperti halnya sektor pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, paling tidak sudah ada komitmen Pemda untuk mengalokasikan anggaran pada dua isu penting tersebut.

“Paling tidak kita punya dasar ya, kalau berdasarkan data yang sudah kami tagging sebelumnya bahwa rata-rata dalam lima tahun terakhir dari 2013 – 2018, anggaran di Provinsi NTB di atas 20 persen terkait dengan perubahan iklim. Nah kita akan coba melihat apakah di tahun 2021 kemarin lebih dari 20 persen atau tidak” ujarnya.

Kegiatan yang digelar ini merupakan kerjasama Konsepsi bersama Yayasan Relief Islami Indonesia dengan dukungan ForumCiv-Islamic Relief Swedia melalui Proyek Deepening Climate Change Adaptation for Prosperity (DECCAP). (ris)

Foto : Direktur Konsepsi Dr. Moh Taqiuddin saat menjelaskan terkait dengan pentingnya perencanaan pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim (Global FM Lombok/ris)