Kepengurusan DPD I Partai Golkar NTB Berakhir, Kendali Dipegang DPP
Praya (Global FM Lombok) -Kepengurusan DPD I Partai Golkar NTB di bawah pimpinan H.M. Suhaili FT., dipastikan sudah berakhir per tanggal 3 Februari 2021. Meski demikian hingga saat ini DPP Partai Golkar belum menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar NTB. Mengingat, kepengurusan tidak boleh dibiarkan kosong atau lowong, maka sementara ini kendali organisasi dipegang langsung oleh DPP Partai Golkar.
“Ya, tanggal 3 Februari kemarin kepengurusan DPD I Partai Golkar NTB sudah berakhir. Jadi sekarang, kendali ada di tangan DPP,” aku Ketua DPD I Partai Golkar NTB demisioner, H.M. Suhaili FT., saat dikonfirmasi wartawan di Desa Aik Darek, Batukliang, Sabtu (6/2).
DPP Partai Golkar kemungkinan akan segera menunjuk Plt. Kedua DPD I Partai Golkar NTB dalam dua pekan ke depan. Yang nantinya akan bertugas mengawal dan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar NTB yang sudah hampir satu tahun tertunda karena berbagai pertimbangan.
“Soal siapa yang akan ditunjuk sebagai Plt. Ketua DPD Partai Golkar NTB nantinya, itu semua tergantung kebijakan dari DPP,” sebutnya. Sebagai kader partai, pihaknya hanya bisa menerima dan menjalankan apa yang sudah menjadi kebijakan atapun keputusan pengurus pusat. Karena memang kendali sepenuhnya ada di tangan pengurus pusat.
Disinggung kapan Musda Partai Golkar NTB bakal digelar, Suhaili mengaku itu juga menjadi kewenangan dari DPP Partai Golkar. Tentunya bersama dengan Plt. Ketua DPD Partai Golkar yang bakal ditunjuk oleh DPP Partai Golkar nantinya. “Semua tergantung keputusan dari DPP. Karena sesuai SK yang ada, kepengurusan DPD I Partai Golkar NTB sudah berakhir,” pungkas Bupati Lombok Tengah (Loteng) ini.
Kecewa Sikap DPP
Sementara itu, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar NTB demisioner, Hasan Masat, mengaku kecewa dengan sikap DPP Partai Golkar yang terkesan menelantarkan Partai Golkar NTB. Yang sampai batas waktu kepengurusan lama berakhir belum juga ada penunjukkan Plt. Ketua DPD I Partai Golkar NTB. Sehingga roda organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Terus terang kita cukup kecewa dengan kondisi dan sikap DPP Partai Golkar. Kita seolah-olah diterlantarkan dan tidak terurus. Baik itu oleh Koordinasi Daerah (Korda) maupun Koordinator Wilayah (Korwil) Partai Golkar,” ujarnya.
Menurutnya, pengurus daerah merasa tidak dihargai oleh DPP Partai Golkar dengan sikapnya tersebut. Sehingga pihaknya mendesak DPP Partai Golkar segera menentukan sikap. Tidak kemudian membuat kebijakan yang mengambang seperti sekarang ini. Ini penting, supaya roda organisasi bisa kembali berjalan. “DPP harus segera bersikap. Dan, sebagai kader partai kami mendesak itu,” pungkas Hasan. (kir)
No Comments