Kemiskinan dan Persempit Ketimpangan Jadi PR Provinsi NTB

Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi selfi dengan Kapolda NTB, Umar Septon, Ketua DPRD NTB, H.Umar Said, usai upacara peringatan HUT NTB ke-57, kamis kemarin. Pemandangan ini menunjukkan kebersamaan dan kedekatan pemimpin di NTB dalam membangun masyarakat dan daerah. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengakui pekerjaan rumah (PR) Pemprov NTB ke depan masih terkait dengan masih tingginya angka kemiskinan yang saat ini mencapai 17,10 persen atau 823.886 jiwa. PR lainnya, memperkecil jurang atau gate ketimpangan antara masyarakat yang mampu dan masyarakat tidak mampu. Untuk itu, Pemprov NTB bakal memastikan efektivitas seluruh anggaran yang dialokasikan pada tahun 2016 mendatang.

“PR ke depan pertama masih tinggi angka kemiskinan. Kedua, gate atau ketimpangan antara yang mampu dan tidak mampu. Kalau tidak kita persempit maka bisa mengancam hasil-hasil pembangunan. Kemudian ke tiga, masalah kamtibmas kita yang masih perlu kita tingkatkan,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai upacara peringatan HUT NTB ke 57 di halaman Kantor Gubernur, Kamis (17/12).

Read Also

Rumah Penduduk Jadi “Homestay”, Loteng Diminta Usulkan Kuota Sebanyak Mungkin

23 Jan 2020

Selain itu, kata gubernur, Pemprov akan menguatkan sinergi dengan seluruh perangkat pemerintahan yang ada. Termasuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran yang disiapkan pemerintah daerah dalam APBD 2016. Menurut gubernur, anggaran yang dimiliki pemerintah daerah sangat terbatas. Sehingga harus benar-benar efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.

‘’Kalau dia tidak efektif maka itu seperti menggarami air laut. Jadi harus dipastikan betul baik anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur itu betul-betul dialokasikan anggaran pada hal-hal yang menjadi trigger atau pemicu dari pertumbuhan dan keadilan. Itulah yang termasuk yang akan kita koreksi,’’ ucapnya.

Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemprov NTB adalah melakukan program bedah rumah. Terkait dengan program bedah rumah beberapa tahun sebelumnya yang kurang tepat sasaran, gubernur mengatakan bahwa memang dari studi awal yang dilakukan Bappeda NTB berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan, ada 30 persen program bedah rumah yang tidak tepat sasaran.

Tidak tepat sasaran dalam arti ada masyarakat miskin yang lebih berhak menerima bantuan tersebut tetapi justru yang dapat itu, yang kurang miskin. Untuk itu, dengan alokasi anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp 804 miliar tahun 2016, pengawasan akan dilakukan mulai dari proses perencanaan, baik dilakukan oleh perangkat internal maupun eksternal.

‘’Yang paling penting memang adalah proses ketika eksekusi anggaran, harus dipastikan betul eksekusi anggaran itu benar. Sesuai dengan perencanaan. Jangan sampai ada deviasi,’’ harapnya.(nas)