Kelola Dana Desa, Pemprov NTB Diminta Lebih Aktif Beri Penguatan Aparatur Pemerintahan Desa
RADEN NUNA ABRIADI (pakai jas)
Mataram (Global FM Lombok)-Anggota Komisi I DPRD Provinsi NTB, urusan hukum dan pemerintahan Raden Nuna Abriadi, S.Ip. meminta agar Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa (DPMPD), untuk lebih banyak memberikan pelatihan-pelatihan terhadap para aparatur Pemerintahan Desa dalam rangka pengelolaan dan penggunaan Anggaran Dana Desa.
Hal itu ditegaskan oleh politisi PDI-P itu lantaran semenjak pengelolaan dana desa dalam jumlah cukup besar, banyak terjadi persoalan. Sebab, pemerintah desa masih kurang pemahaman dalam mengelola anggaran dalam jumlah besar.“Saya berharap agar Pemerintah Provinsi dapat lebih proaktif dalam melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa ini dan juga dapat membuat suatu program yang dapat membantu terjadinya penguatan pengelolaan Dana Desa dengan mengadakan program pelatihan-pelatihan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa,” ujarnya saat ditemui dirungaannya.
“Program-program yang dirancangnya itu haruslah betul-betul memberi penguatan terhadap Pemerintahan Desa agar terwujud Pemerintahan Desa yang baik. Jadi kami sangat berharap DPMPD ini betul-betul dapat menyusun suatu program yang dapat menguatkan tata kelola Pemerintahan di Desa,” tambahnya.
Program-program penguatan Pemerintahan di Desa, lanjut wakil rakyat dari dapil Lobar dan KLU itu, bahwa cukup banyak yang bisa diberikan oleh DPMPD, bisa berupa pemberian pelatihan dan pembinaan tentang bagaimana tata kelola keuangan Pemerintahan Desa yang baik, membuat pilot project di masing-masing Desa, pemberian penghargaan bagi Pemerintahan Desa yang masuk kategori bagus dalam pengelolaan ADD.
Jika hal ini konsen dilakukan, ia meyakini segala apa yang menjadi problem yang ada seperti kemiskinan, pengangguran, soal kesenjangan infrastruktur, soal rendahnya SDM, akan bisa terselesaikan dengan baik. Sebab, program tersebut akan bisa berjalan baik, apa bial terdapat manajemen pembangunan yang baik pula.
“Sebab infrastruktur yang dibangun di desa itu memiliki dampak berganda bagi sektor lain seperti membuka keterisoliran masyarakat dan meningkatkan sektor ekonomi masyarakat yang ujungnya dapat meningkatkan IPM daerah dan tentu akan mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran,” pungkasnya. (ris)
No Comments