Kawal BBM Subsidi, Pertamina Diharapkan Pasangi Stiker Kendaraan
H. Haerul Warisin
Mataram (Global FM Lombok)- Kuota BBM bersubsidi yang terdiri dari premium dan Jenis BBM Tertentu (solar) kuotanya terbatas. BBM jenis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Namun selama ini, mobil-mobil yang seharusnya tidak menggunakan premium atau solar, justru masih terlihat memanfaatkan BBM bersubsidi ini.
Anggota Komisi II DPRD NTB H. Haerul Warisin, M.Si mengatakan, salah satu cara agar penggunaan premium dan solar ini tepat sasaran Pertamina bisa menerapkan penempelan stiker di kendaraan-kendaraan yang membeli BBM subsidi, seperti yang sudah diterapkan di Aceh.
“Pertamina kita harapkan menyiapkan stiker, kemudian dipasang di kendaran yang memang berhak menerima subsidi. Jika ada mobil bos-bos yang mau dipasangi stiker ya silahkan saja, itu kan menjadi aib bagi dirinya, kalau dia membeli BBM bersubsidi yang seharusnya untuk masyarakat miskin. Karena jumlahnya sangat terbatas,” kata Haerul Warisin kepada Global FM Lombok, Selasa (8/9) kemarin.
Untuk merealisasikan hal tersebut tentu dibutuhkan pendataan yang valid, mana kendaraan yang bisa dipasangi stiker tersebut. Karean itulah proses pendataan itu bisa dilakukan mulai dari tingkat desa/keluharan, kecamatan hingga kebupaten.
“Kita nanti minta arahan dari Pertamina, bagaimana caranya untuk menentukan mobil-mobil mana yang berhak mendapatkan stiker itu, atau nantinya ada angka statistik yang bisa menjadi acuan pendataan,” jelasnya.
Yang jelas kata mantan Wakil Bupati Lotim ini, harus ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan Pertamina untuk menentukan jumlah stiker yang akan dibagikan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Misalnya kepada angkutan umum, kendaraan pelaku UMKM untuk berusaha, dan lain sebagainya. “Jangan dikasi solar subsidi truck tronton atau kendaraan yang ukuran besar, itu tidak boleh,” ujarnya.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi NTB ini juga mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan aktivitas pembelian bensin yang kemudian dibawa ke industri oleh para pengusaha. Ini dinilai sebagai pengusaha yang tidak memiliki mental yang bailk. Sementara di sisi lain para pengecer premium dari kalangan warga miskin di pedesaan tidak bisa serta-merta dilarang karena mereka sedang mencari nafkah untuk keberlangsungan ekonomi mereka.
“Jangan sampai pembelian dengan menggunakan jerigen ini dilakukan oleh orang yang punya pabrik, orang yang punya usaha industri. Jika itu yang dilakukan, berarti dia mau jadi orang miskin,” sindirnya.
Sementara itu Sales Branch Manager Pertamina NTB Aria Aditya mengatakan, jika ada yang memunculkan wacana pemasangan stiker di kendaraan untuk mengakases BBM subsidi ini, maka semua pihak harus ada di sana. Misalnya dari Pemprov NTB untuk mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan semua ini harus direncanakan secara matang, tidak bisa setengah-setengah.
Ia menilai kebijakan pemasangan stiker untuk kendaraan seperti di Aceh misalnya adalah sesuatu yang bagus. Namun jika hal itu dilakukan, maka semua pihak harus ada dan mendukung program tersebut. “Tidak boleh ada pihak yang tidak mendukung, karena jika ada pihak yang tidak mendukung, maka akan terjadi keributan,” katanya.
Adapun pola pengawasan agar BBM subsidi tepat sasaran, Pertamina kata Aria tetap melakukan pengawasan. Namun Pertamina tetap mendorong konsumen untuk mengakases produk BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex melalui lembaga-lembaga penyalur seperti SPBU.
“Kita harapkan penjualan subsidi kita bisa marangkak naik, namun bisa kita lihat masyarakat yang secara kesadarannya masih kurang. Kurang sadar subsidi. Ada masyarakat yang masih kita lihat seperti kendaraan mewah masih melakukan pengisian produk subsidi,” katanya.
“ Tetap kita lakukan pengawasan, namun kami lebih mengharapkan sifat sadar subsidi dari masyarakat.,” tutupnya.(ris)
No Comments