Jumat Salam Di Desa Sukadamai, Dari ’’Zero Waste’’ Tidak Ada Kelanjutan Hingga Polindes Masih Numpang
Giat Jumpai Masyarakat Selesaikan Aneka Persoalan Masyarakat (Jumat Salam) berlanjut di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Jumat, 10 November 2023. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, momentum Jumat Salam ini digelar di wilayah Lotim bagian selatan.
USAI memperingati Hari Pahlawan di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB dipimpin Penjabat Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., kemudian melakukan ziarah makam ke Makam Pahlawan Nasional TGKH. Zainuddin Abdul Madjid di Pancor.
Setelah itu, pimpinan OPD kemudian menyebar ke desa binaan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menuntaskan permasalahan yang ada. Seperti Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) di bawah komando H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., yang mendapat desa binaan di Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru.
Turun bersama tim penuh dari Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dan Bakesbangpoldagri Lotim, kepala desa (kades), kepala dusun hingga Badan Permusyawatan Desa (BPD) menyampaikan sejumlah persoalan pada tim Pemprov NTB dan Pemkab Lotim. Namun, sebelumnya, Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB H. Ruslan Abdul Gani, menjelaskan, jika Pj Gubernur NTB memiliki kegiatan yang dinamakan Jumat Salam.
Program ini adalah menyerap apa saja program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, termasuk di Desa Sukadamai. Selain itu, pihaknya ingin mengetahui program yang sudah berhasil dilaksanakan oleh pemerintah desa dan apa yang belum berhasil.
‘’Untuk itu kami turun. Kami ingin tahu apa penyebabnya dan kita akan mencarikan solusi terhadap permasalahan yang ada di desa,’’ ujarnya.
Begitu juga Kepala Bakesbangpoldagri Lotim Drs. Mustofa. Menurutnya, pihaknya hadir di desa ini karena ada beberapa program prioritas dari Pj Bupati Lotim H. M. Juaini Taofik, terutama berkaitan dengan masalah pangan. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.
Pada kesempatan ini, Kades Sukadamai, Halmanul hakim, menyampaikan sejumlah persoalan, khususnya berkaitan dengan program pemerintah sebelumnya. Salah satunya, adalah program zero waste yang belum ada tindaklanjutnya.
Diakuinya, persoalan sampah di desanya membutuhkan perhatian, terutama bagaimana pengelolaan sampah menjadi produk bernilai jual tinggi. Termasuk belum adanya Tempat Pembuangan Akhir yang ada di desanya. Pihaknya mengharapkan pemerintah memperhatikan masalah ini, sehingga persoalan sampah bisa diatasi.
Selain itu, tambahnya, pihaknya dihadapkan dengan tidak adanya puskesmas pembantu (pustu) di desanya. Diakuinya, masyarakat Sukadamai mengharapkan ada fasilitas kesehatan yang memadai dan memberikan jaminan kesehatan bagi warga sekitarnya.
Sekarang ini di desanya yang ada adalah polindes, namun polindes yang ada belum memiliki sekretariat, karena saat ini masih menempati rumah dinas dokter di Puskesmas Sukaraja. Pihaknya juga mengharapkan iuran BPJS kesehatan dibebaskan dari masyarakat .
Sementara Ketua BPD Sukadamai Lalu Supiandi mengharapkan agar pemerintah memperbanyak saluran irigasi. Sementara kondisi pemerintah dari dulu menanam ppa, tapi air tidak ada. Menurutnya, jika ada saluran irigasi, maka petani yang ada di desanya bisa memanfaatkan untuk pengairan dan kebutuhan air selama musim kemarau.
Pihak BKD juga mengharapkan ada tindaklanjut dari BLT Gemilang yang sebelumnya diberikan pada masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Pihaknya juga mengharapkan ada dukungan anggaran dari pemerintah provinsi pada BUMDesa.
Sementara salah satu tokoh masyarakat mengharapkan agar pembangunan infrastruktur jalan usaha tani dan jalan untuk anak-anak sekolah rusak, karena hujan mendapat perhatian. Pihaknya mengharapkan pemerintah kabupaten dan provinsi memperhatikan pembangunan infrastruktur, karena dampaknya bagi masyarakat sangat besar.
Menanggapi hal ini, Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB Ruslan Abdul Gani akan menindaklanjutinya pada pihak OPD yang berwenang. Pada masalah zero waste, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB. Begitu juga dengan pembangunan pustu akan dikoordinasikan dengan Pemkab Lotim dan Dikes Provinsi NTB sesuai dengan kewenangan masing-masing. Termasuk untuk pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan ke pihak yang berwenang. (ris/ham)
No Comments