Johan : Pemprov Wajib Sinergikan Seluruh BUMD
Johan Rosihan
Mataram (Global FM lombok)- Core bisnis dan pangsa pasar yang diambil oleh masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov NTB berbeda-beda. Namun semuanya saling terkait dalam menopang bisnis masing-masing perusahaan daerah. Karena itu Pemprov NTB wajib melakukan sinergi antar BUMD agar usaha yang mereka jalankan mampu lebih optimal. Penekanan terhadap sinergitas perusahaan daerah ini disampaikan oleh Komisi III Bidang Investasi dan Keuangan DPRD NTB karena pada aspek inilah Pemprov NTB dinilai masih lemah.
Ketua Komisi III DPRD NTB H Johan Rosihan kepada Global FM Lombok mengatakan, sinergitas antar BUMD itu akan menguatkan usaha yang dijalankan selama ini. Misalnya saja PT Jamkrida saat ini dinilai paling tersendat karena perusahaan tersebut masih sangat bergantung dari Bank NTB. Setelah DPRD NTB mencoba melakukan komunikasi, dengan kemampuan yang dimiliki PT Jamkrida, Bank NTB belum banyak memberikan program-program penjaminan ke PT Jamkrida.
“Belum sepenuhnya Bank NTB itu percaya pada PT Jamkrida. Disinilah sebenarnya fungsi pemerintah harus menjembatani hal itu. Karena baru bisa besar PT Jamkrida itu kalau Bank NTB memberikan kepercayaan kepada perusahaan penjaminan tersebut,” kata Johan.
Politisi PKS ini mengatakan, Bank NTB kedepan akan dikonversi ke syariah. Karena itu harus ada unit penjaminan syariah di PT Jamkrida. Untuk itu PT Jamkrida membutuhkan dana sebesar Rp 30 miliar, namun legislatif belum bisa memenuhi hal itu karena kondisi keuangan daerah serta performa Jamkrida yang masih belum begitu baik.
“Namun ini menjadi sebuah keharusan jika Bank NTB mau konversi ke bank syariah. Sekali lagi peran pemerintah untuk hadir menjembatani persoalan itu,”
Johan mengatakan, secara umum jika melihat dari target-target yang dibebankan ke BUMD milik Pemprov NTB misalnya dari target PAD, sebenarnya sudah sesuai dengan target. Namun demikian ada beberapa catatan yang diberikan oleh legislatif untuk setiap BUMD agar pengelolaan dan produknya lebih baik.
Terkait dengan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR), meskipun saat ini memiliki persoalan hukum , namun selalu diatas target.” Meskipun sedang disoal, namun performa keuangannya bagus, artinya kalau kita taruh uang di BPR itu, putarannya bagus. Tidak rugi pemerintah taruh uang disana jika melihat kinerja keuangannya” kata Johan.
Sementara catatan Komisi III untuk PT Bank yaitu bank tersebut harus terus melakukan upaya-upaya nyata dalam meningkatkan kredit produktif. Sehingga peran Bank NTB sebagai lembaga keuangan milik Pemda tetap memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan usaha ekonomi rakyat, pemberdayaan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. “Saya berharap Bank NTB dapat mendukung program-program unggulan pemerintah daerah,” ujarnya
Sedangkan untuk PT.Gerbang NTB Emas (GNE), dengan reformasi kelembagaan yang dilakukan, komisi III meminta perusda tersebut tetap fokus dalam menggembangkan unit usaha yang menguntungkan serta terus mencari peluang bisnis baru yang lebih menguntungkan. “Kita juga mendorong PT GNE untuk bisa memanfaatkan aset-aset milik Pemda yang selama Ini masih belum dimanfaatkan secara optimal.
Salah satu permingaan komisi investasi DPRD NTB adalah posisi Kepala Biro Perekonomian agar tidak terlalu lama dibiarkan kosong, mengingat Kepala Biro Perekonomian adalah pembina BUMD.(ris)
No Comments