Jalan Nasional Tak Layak, NTB Desak Pusat Percepat Realisasi Jalan Layang Lembar–Kayangan
Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB terus mendorong Pemerintah Pusat segera merealisasikan proyek jalan layang (fly over) Lembar – Kayangan. Pasalnya, kondisi jalan nasional yang ada di Pulau Lombok dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur sudah tidak layak.
Dalam beberapa tahun ke depan, jalan nasional yang menjadi jalur logistik nasional itu akan semakin macet. ‘’Apabila tidak dilakukan pembangunan jalan layang Lembar – Kayangan, maka akan terus terjadi bottlenecking (kemacetan),’’ ujar Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP.
Ia mengatakan, ada dua opsi pembiayaan untuk proyek jalan layang sepanjang 103 Km tersebut. Pertama, pembangunannya lewat APBN, karena merupakan jalan nasional. Ke dua, apabila APBN terbatas, maka dapat menggunakan pola Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
‘’Itu kita upayakan. Kalau ndak, kan repot, bottlenecking terus di sini. Sehingga kita minta untuk bisa dipercepat (realisasinya). Kalau pemerintah pusat tidak punya uang, ya KPBU. Tapi yang melaksanakan pemerintah pusat, Kementerian PUPR,’’ kata Ardhi dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/9) siang.
Dalam beberapa tahun ke depan, jalan nasional yang ada saat ini tak mungkin lagi menampung jumlah kendaraan yang semakin padat di Pulau Lombok. Sehingga untuk sementara mengatasi kepadatan lalu lintas di Pulau Lombok, terutama ratusan truk-truk besar yang ada tiap hari, akan segera dibuka penyeberangan jarak jauh (long distance ferry) dari Surabaya – Badas Sumbawa pada Minggu (29/9). Sehingga arus lalu lintas khusunya truk-truk besar dari Lembar – Kayangan akan berkurang.
Mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini mengatakan, Pemprov akan segera melakukan kajian terkait Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) dan gangguan samping terkait kinerja jalan nasional. Dinas Perhubungan akan melakukan kajian mengenai traffic management, sedangkan Dinas PUPR akan melakukan kajian terkait konstruksi dan keselamatan. Kemudian hasil kajian itu akan disampaikan ke pemerintah pusat.
Ardhi mengatakan, salah satu indikasi bahwa jalan nasional Lembar – Kayangan sudah tidak layak. Yakni kecepatan rata-rata kendaraan sekarang antara 30 – 40 km / perjam. Kemudian kapasitas jalan itu sendiri sudah mendekati angka koefisien 0,8-0,9.
‘’Data-data seperti itu masih dibiarkan. Kita akan dorong pemerintah pusat dengan kondisi faktual. Kalau secara kasat mata, sudah tidak layak. Tapi kita buatkan kajian empiris, teknisnya untuk meyakinkan pusat,’’ katanya.
Ardhi menambahkan, pelebaran jalan nasional Lembar – Kayangan sudah tidak memungkinkan. Karena biaya pembebasan lahannya akan lebih mahal dibandingkan membangun jalan baru. Sehingga Pemprov mendorong pembangunan jalan layang Lembar – Kayangan segera direalisasikan.
Rencana pembangunan jalan layang Lembar – Kayangan sudah muncul sejak 2016 lalu. Pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2016, Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi.
Presiden kemudian memerintahkan Menteri PUPR untuk melakukan kajian. Kementerian PUPR sudah mengalokasikan anggaran selama dua tahun, yakni 2018 dan 2019 untuk melakukan kajian feasilibility study (FS) rencana pembangunan jalan layang Lembar – Kayangan.
Pembangunan jalan layang Lembar – Kayangan sepanjang 103 Km itu diperkirakan akan menelan anggaran Rp4,5 – 5 triliun. Jalur pembangunan jalan ini ada dua alternatif, yakni dari Lembar menyusuri pantai sampai Kota Mataram kemudian dibuat elevated high way sampai Lotim.
Kemudian, alternatif yang kedua, akan dibangun existing dari Lembar sampai Turide Kota Mataram. Kemudian ke utara, selanjutnya dibuat elevated high way sampai ke Lotim. (nas)
No Comments