Mataram (Global FM Lombok)- Anjloknya harga sejumlah komoditas pertanian di NTB seperti bawang merah, bawang putih, cabai hingga tomat kerap merugikan petani. Sebab biaya produksi yang tinggi tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh saat panen.
Petani membutuhkan harga jual komoditas yang stabil agar gairah produksi terus terjaga. Karena itulah peran kebijakan pemerintah sangatlah dibutuhkan.
“Pemerintah harus hadir di saat seperti ini. Dia bisa menjadi fasilitator dengan industri besar di Jawa. Banyak perusahaan yang mengolah makanan dan membutuhkan bahan baku yang besar misalnya Indofood. Pemerintah harus menghubungkan petani dengan industri tersebut,” kata anggota DPRD NTB H. Najamuddin Moestafa kepada Global FM Lombok akhir pekan kemarin.
Ia mengatakan, BUMD bisa mengambil peran yang strategis untuk menstabilkan harga komoditas di dalam daerah. Atas nama pemerintah daerah, dia bisa menyerap produk petani dan menjualnya ke industri besar yang membutuhkan bahan baku. Hadirnya BUMD memang sangat penting karena petani tak memiliki jaringan yang luas dalam memasarkan produknya.
“Kalau bawang putih bisa disimpan hingga enam bulan. Namun kalau bawang merah hanya bisa bertahan dua bulan saja, sehingga petani tak bisa menahan penjualan untuk bawang merah dalam waktu yang lama untuk mendapatkan harga yang ideal. Karena itulah peran pemerintah daerah melalui BUMD sangat dibutuhkan disini, ” ujarnya.
Najamuddin mengatakan, Pemprov NTB sebenarnya memiliki program industrialisasi yang digaungkan sejak dua tahun terakhir. Karena itulah, industri pembuatan saus, kecap dan industri pengolahan makanan lainnya sebaiknya bisa dihadirkan di Provinsi NTB bersama investor. Selanjutnya industri tersebut bisa menjadi pasar tetap hasil pertanian lokal.
“Jika sudah ada kerjasama dengan industri besar atau di dalam daerah sudah memiliki pabrik, maka harga komoditas pertanian tidak pernah terlalu anjlok. Misalnya di Jawa tidak pernah ada tomat seharga 500 rupiah, paling hanya sampai 2 ribu. Karena ada Industri yang membelinya,” ujarnya.
Selanjutnya, agar harga komoditas dalam daerah tidak anjlok di saat produksi melimpah, pemerintah pusat harus menahan impor. Karena produk impor yang membanjiri pasar di dalam negeri sering membuat harga pertanian anjlok dan tak terserap pasar.
“Kita minta kepala daerah agar aspiratif minta ke Presiden untuk mengurangi impor bawang. Cukuplah kita memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui produk petani. Sekarang ini bawang putih di Sembalun belum terserap 12 ribu ton. Petani butuh harga yang stabil agar mereka untung,” tutupnya.(ris)
No Comments