Guru Honorer dan Tenaga Kesehatan Masuk dalam Sasaran Bantuan JPS Pusat
Mataram ( Global FM Lombok)- Pemerintah Provinsi NTB mendapat tambahan alokasi bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) pusat dari Kementerian Sosial RI berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejumlah 280 ribu KK. Kriteria keluarga yang akan menerima adalah KK yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI serta tambahan usulan dari pemerintah daerah yang belum tercover dari program pusat PKH, bantuan sembako, kartu prakerja, keluarga miskin yang belum masuk DTKS serta program Pemprov NTB JPS Gemilang.
Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Covid-19 NTB H. Lalu Gita Ariadi dalam press rilis yang dikeluarkan Kamis (16/04) malam kemarin mengatakan, mereka yang berhak mendaptkan BLT tersebut diantaranya pekerja perhotelan dan pariwisata yang dirumahkan, IKM yang terdampak, pekerja transportasi, pedagang asongan dan PKL, warga yang berstatus PDP dan ODP, nelayan, guru honorer, tenaga kesehatan dan yang lainnya.
“Namun sebelum tambahan alokasi BLT sebanyak 280 KK ini disalurkan ke sepuluh kabupaten/kota di NTB, pemerintah daerah dan pemerintah desa diminta dapat memastikan validitas data agar tidak ada KK yang menerima program JPS ganda.”kata Lalu Gita.
Bantuan ini diberikan selama tiga bulan dari April sampai dengan Juni dengan besaran Rp. 600.000/KK/bulan. Penyalurannya melalui mitra kerja PT. Pos dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dengan dukungan Pemerintah Daerah.
Namun pada saat Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan video conference dengan Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Kamis (16/04) kemarin, Gubernur mengharapkan agar BLT ini diberikan dalam bentuk paket sembako, tidak dalam bentuk uang tunai. Dengan pola tersebut, masyarakat akan terbantu dengan sembako yang dibagikan, di sisi lain UKM-UKM memiliki aktivitas yang produktif, baik secara kesehatan maupun ekonomi sambil mereka mengerjakan aktivitasnya di rumah.(r/ris)
No Comments